Hankam

Jumat, 10 Desember 2021

Kata Dudung: Operasi KKB Papua Itu Ranah Panglima TNI, Tugas KSAD Pembinaan

Kata Dudung: Operasi KKB Papua Itu Ranah Panglima TNI, Tugas KSAD Pembinaan

CMBC Indonesia - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan siap mendukung program pemerintah untuk pengamanan Papua. Jenderal Dudung berujar untuk operasi di Papua dan memerangi KKB, itu ada dalam kendali Panglima TNI.

Dia sebagai KASAD tugas titik beratnya adalah pembinaan teritorial Papua.

Jenderal Dudung menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Jenderal Dudung didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa saat bertemu dengan Mahfud MD, pada Selasa kemarin.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicananangkan oleh Presiden dengan menyiapkan personil-personil yang akan melaksanakan tugas operasi. Dudung menjelaskan, KSAD menitikberatkan tugas dalam pembinaan, sementara operasional berada di dalam ranah Panglima TNI.

“Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat,” kata Jenderal Dudung mendukung program pemerintah soal Papua tersebut.

Papua saudara kita bukan KKB
Mahfud MD menegaskan pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan, yang mana sumber daya pemerintah akan difokuskan membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal tersebut dilakukan sesuai amanat INPRES No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan undang undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, Menko Polhukam menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Ia kembali menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, dimana masih ditemukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

“Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke situ, oleh sebab itu kita membina Papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” tegas Mahfud MD. [hops]

Rabu, 08 Desember 2021

Satu Anggota Tewas Tertembak, TPNPB-OPM Nyatakan Perang ke TNI-Polri

Satu Anggota Tewas Tertembak, TPNPB-OPM Nyatakan Perang ke TNI-Polri


CMBC Indonesia - Seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Marten Belau, tewas tertembak TNI-Polri di Intan Jaya, Papua pada Selasa (7/12/2021). Mereka mengklaim hendak mengamankan perayaan natal namun malah diserang oleh TNI/Polri.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan laporan tersebut disampaikan oleh Staf Komandan Operasi, Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya. Selain Marten, ada anggota lainnya bernama Jaki Sondegau yang terluka di bagian tangan.

"Satu anggota TPNPB-OPM kami ditembak oleh TNI/Polri hari ini tepat di Kampung Pesiga, depan Gereja Stasi Katolik," kata Sebby dalam laporannya yang diterima Suara.com, Selasa.

Kepada Sebby, Undius melaporkan kalau kejadian tersebut terjadi ketika TPNBP-OPM hendak mengamankan wilayah supaya perayaan Natal dapat berjalan dengan aman. Akan tetapi mereka menyebut pasukan TNI/Polri secara tiba-tiba melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada mereka.

"Kami TPNB-OPM belum siap dan TNI-Polri duluan serang kami sehingga terjadi baku tembak dan satu anggota kami gugur dan satunya luka dibagian tangan akibat kena serpihan peluru," ujarnya.

Serangan dari TNI-Polri itu memancing amarah TPNPB-OPM. Karena itu, TPNPB-OPM menyatakan akan bersiap untuk berperang melawan TNI-Polri.

"Maka kami tidak akan diam dan akan tetap perang. Kita akan jemput natal, namun kami akan perang bersama TNI-Polri." (suara)

Selasa, 07 Desember 2021

Jawab Ancaman di Natuna, Prabowo Luncurkan Kapal Perang Baru

Jawab Ancaman di Natuna, Prabowo Luncurkan Kapal Perang Baru

CMBC Indonesia - Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Kapal Perang Tipe Cepat Rudal (KCR) 60 meter kelima bikinan PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Minggu (5/12).

Prabowo menekankan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar membutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, tujuan pemerintah RI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan.

“Laut kita sangat luas. Kita akan tambah kekuatan armada laut kita dan yang ada akan kita perbaiki,” kata Prabowo pada acara peluncuran.

Prabowo menggarisbawahi Indonesia sebagai negara kepulauan adalah karunia sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan.

“Presiden sangat menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat. Kita harus kelola dengan sangat baik,” ujarnya.
Ada China di Natuna

Pengawasan terhadap Laut Natuna Utara longgar. China masuk dengan mudah. Indonesia pun menyiapkan strategi. Simak ulasan selengkapnya dalam collection ini dan subscribe untuk menerima notifikasi jika ada story baru.

Kekuatan TNI, sambungnya, perlu ditopang industri pertahanan dalam negeri sebab cita-cita besar bangsa, adalah kuat di laut, udara, dan daratan sendiri.

Peluncuran yang digelar di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod.

Kapal KCR yang diluncurkan ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2400 Nm pada kecepatan 20 knot.

Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kemampuan kapal perang ini dapat bermanuver secara lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut RI. [kumparan]

Senin, 06 Desember 2021

Prabowo: Negara Kaya tanpa Pertahanan Kuat akan Diinjak-injak Bangsa Lain

Prabowo: Negara Kaya tanpa Pertahanan Kuat akan Diinjak-injak Bangsa Lain

CMBC Indonesia - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Kapal Cepat Rudal buatan PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Minggu (5/12).

Prabowo mengatakan tujuan dari pertahanan nasional adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya, pertahanan sebuah negara tidak boleh diabaikan.

Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan sebuah negara yang kaya tanpa pertahanan yang kuat akan diinjak oleh bangsa lainnya. Bahkan, ia menyebutkan negara tersebut akan didikte oleh bangsa lain.

Atas dasar itulah, diungkapkan Prabowo, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada isu pertahanan negara Indonesia.

“Berarti pertahanan tidak boleh diabaikan. Negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara itu akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Akan didikte oleh bangsa lain. Kekayaannya akan dirampas," kata Menhan Prabowo  di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, industri pertahanan Indonesia saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pertanahan dalam negeri.

Prabowo berpandangan, hal ini demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Termasuk upaya dalam melaksanakan cita-cita kemandirian ekonomi yang berdikari.

PT PAL, kata Prabowo, adalah sebuah aset bangsa yang sangat strategis dan produknya pun memiliki kualitas dan berdaya saing.

"Karena itu harapan pemerintah, harapan rakyat adalah kemampuan ini harus digunakan. Semua investasi rakyat di aset ini harus dijaga dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan kualitas produk pertahanan dalam negeri menjadi salah satu target utama Kemenhan. Langkah itu merupakan usaha memperkuat pertahanan Indonesia.

Dikatakan Prabowo, kemandirian pertahanan dalam negeri akan berdampak baik pada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Maka itu, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo berkomitmen akan terus mengutamakan produksi alutsista pertahanan dalam negeri dalam rangka modernisasi pertahanan.

Hal ini dinilai sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di bidang pertahanan negara pasca krisis akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya PT PAL Indonesia (Persero) telah membangun empat unit platform KCR 60 Meter, yaitu KRI Sampari-628, KRI Tombak-629, KRI Halasan-630, dan KRI Kerambit-627.

Setelah diluncurkan, KCR 60 Meter kelima ini selanjutnya akan menjalani berbagai serangkaian proses pengujian dari para ahli dan teknisi, sebelum diserahterimakan kepada TNI AL sebagai pengguna.

Acara yang digelar di Surabaya ini turut dihadiri oleh Pangilma TNI Jendera Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, serta Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod. [rmol]

Kamis, 02 Desember 2021

Diminta China Setop Pengeboran, DPR: Indonesia Tak Perlu Takut, Natuna Utara Wilayah Kedaulatan Kita

Diminta China Setop Pengeboran, DPR: Indonesia Tak Perlu Takut, Natuna Utara Wilayah Kedaulatan Kita

CMBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tidak perlu gentar dengan protes China melalui nota diplomatik yang menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.

Bahkan, kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, Indonesia harus menyiapkan antisipasi semua kemungkinan. Termasuk, kemungkinan China membawa nota diplomatik itu sampai Mahkamah Arbitrase Internasional.

"Bilamana pemerintah China ingin membawa hal ini ke mahkamah arbitrase, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan tersebut dan menyiapkan segala hal yang terkait," kata Dave Laksono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/12).

Kata legislator Partai Golkar ini, sesuai denagn Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, maka Natuna Utara merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebagai pemilik wilayah, lanjutnya, Indonesia tidak perlu takut apalagi sampai menghentikan pengeboran minyak sebagai pengelolaan sumber daya alam milik negara.

"Bahwa wilayah tersebut adalah kedaulatan kita, maka kita berhak melakukan kegiatan drilling di daerah tersebut," tegasnya.

Sebuah laporan dari Reuters pada Rabu (1/12) mengungkap surat nota diplomatik telah dikirimkan China kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Namun ketika dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kemlu sendiri menolak untuk mengonfirmasinya.

"Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut (laporan Reuters). Terlebih lagi komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup," kata Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah beberapa saat lalu. [rmol]

TPNPB-OPM Keluarkan Ancaman Terbaru, HNW Minta Densus 88 dan TNI AD Bersikap

TPNPB-OPM Keluarkan Ancaman Terbaru, HNW Minta Densus 88 dan TNI AD Bersikap

CMBC Indonesia - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Densus 88 Antiteror dan TNI AD bersikap atas pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Politisi PKS itu mengatakan sebagai organisasi yang telah dinyatakan sebagai teroris, aparat keamanan harus membuktikan jika NKRI adalah harga mati termasuk di Bumi Cendrawasih.

“Tentunya ancaman dan pernyataan-pernyataan terbuka dari Sebby Sambom, jubir TPNPB OPM seperti ini, sudah didengar dan diketahui olh Densus 88 dan TNI AD,” kata HNW di akun Twitternya, Rabu (1/11/2021).

“Bagaimana sikap mereka untuk buktikan NKRI Harga Mati!Apalagi Menkopolhukam pada April 2021 sudah nyatakan KKB di Papua Organisasi teroris,” sambung HNW.

Sebelumnya, TPNPB-OPM menyatakan akan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari ini, Rabu (1/12/2021).

Melalui Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM, Komandan Operasi Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya mengatakan, bendera Bintang Kejora akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya.

“Pengibaran bendera Bintang Kejora kami semua akan dikibarkan dalam kota Pada 1 Desember 2021 di Kabupaten Intan Jaya,” kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam siaran persnya, Selasa (30/11/2021).

Meneruskan pesan Undius Kogoya, Sebby mengatakan, pengibaran bendera Bintang Kejora itu bertepatan dengan hari Kemerdekaan rakyat West Papua.

Peringatan itu akan diiringi oleh bunyi tembakan dan genderang perang melawan pasukan TNI-Polri.

“Maka saya, Undius Kogoya mengeluarkan perintah bahwa penjemputan tanggal 1 Desember memperingati hari kemerdekaan West Papua dengan bunyi tembakan. Bahwa Intan Jaya mandi darah, kami tidak akan diam untuk perang melawan kolonial TNI POLRI sampai Papua merdeka,” kata Sebby menukil Undius.

Sebby mengatakan, perintah ini dikeluarkan agar masyarakat Intan Jaya mengetahui dan waspada sebelum TPNPB-OPM memulai kontak senjata. [fajar]
© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved