Ekonomi & Bisnis

Sabtu, 18 Desember 2021

Jadi Bahan Hoax, Sri Mulyani Tegaskan NIK Gantikan NPWP untuk Penyederhanaan

Jadi Bahan Hoax, Sri Mulyani Tegaskan NIK Gantikan NPWP untuk Penyederhanaan

CMBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meluruskan pemberitaan terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan/NIK untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Pemberitaan yang menyebut setiap pemilik NIK merupakan Wajib Pajak atau WP ditegaskan olehnya sebagai sesuatu yang salah dan menyesatkan.

“NIK menggantikan NPWP adalah untuk penyederhanaan dan juga untuk konsistensi,” terang Sri dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Bandung secara video conference, Jumat (17/12/2021).

Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, dilakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018 (pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto diatas Rp500 juta setahun).

“Kalau Anda nggak punya pendapatan, Anda nggak bayar pajak. Kalau Anda tidak punya kemampuan, Anda dibantu negara,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mencontohkan adanya bantuan pemerintah kepada 10 juta keluarga miskin di Indonesia yang justru menerima program keluarga harapan, santunan beasiswa, bantuan bagi ibu hamil dan lansia, serta sembako. Mereka dapat dipastikan tidak membayar pajak karena mereka adalah keluarga tidak mampu, meski memiliki NIK.

“Jadi NIK menjadi NPWP tidak serta merta menyebabkan yang punya NIK harus WP. Mereka harus memiliki kemampuan ekonomi untuk bisa membayar pajak,” pungkasnya.[suara]

Jumat, 17 Desember 2021

Kemenparekraf Gugat Indosat Cs, Ini Duduk Perkaranya

Kemenparekraf Gugat Indosat Cs, Ini Duduk Perkaranya


CMBC Indonesia -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf melayangkan gugatan terhadap tiga perusahaan, yakni PT Grahalintas Properti, PT Indosat Tbk, dan PT Sisindosat Lintasbuana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan gugatan itu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara (BMN) berupa tanah.

“Bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dengan PT. Grahalintas Properti,” ujar Dewi saat dikonfirmasi pada Jumat, 17 Desember 2021.

Dewi menjelaskan, pemanfaatan BMN dilaksanakan dengan sistem bangun guna serah (BGS). Dengan sistem kerja sama ini, tanah yang merupakan milik pemerintah dan gedung yang akan dibangun bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dalam waktu tertentu.

Adapun perjanjian kerja sama pada awalnya dimulai antara Kementerian Pariwisata dan PT Sisindosat Lintas Buana (tergugat II). PT Sisindosat Lintas Buana merupakan anak perusahaan dari PT Indosat Tbk. (yang juga menjadi tergugat II).

Kemudian dalam perjalanan kerja sama tersebut, PT. Sisindosat Lintas Buana mengalihkan kerja sama kepada PT Grahalintas Properti (tergugat I). Perjanjian kerja sama tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memerintahkan agar perjanjian kerja sama disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang. Karena itu, Kemenparekraf mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Grahalintas Properti.

“PT. Indosat dan PT. Sisindosat juga dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan karena dahulu mereka yang pertama kali melakukan hubungan hukum keperdataan dengan Departemen Pos dan Telekomunikasi sehingga posisi mereka dalam hal ini hanya sebagai bagian dari proses pelaksanaan kerja sama,” kata Dewi.

Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan pada 13 Desember 2021.

Kemenparekraf meluruskan bahwa pihak yang melayangkan gugatan ke Indosat Cs itu bukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara pribadi. “Gugatan dilayangkan atas nama instansi, hanya di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga,” kata pihak Kementerian.(Tempo)

Sandiaga Gugat Indosat dan 2 Perusahaan Lain ke PN Jakarta Pusat

Sandiaga Gugat Indosat dan 2 Perusahaan Lain ke PN Jakarta Pusat


CMBC Indonesia -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menggungat sedikitnya tiga perusahaan ke pengadilan.

 Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Desember 2021 lalu.


Gugatan yang didaftarkan tersebut bernomor 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Di dalam gugatan itu disebutkan Sandiaga menggugat PT Grahalintas Properti, PT Indosat Tbk dan PT Sisindosat Lintasbuana.

Dalam petitum gugatannya, Sandiaga meminta majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Selain itu, majelis hakim dimohon menyatakan tergugat yakni Indosat Cs telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, menyatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap tiga laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 

Ketiga laporan itu adalahLaporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 Nomor 105C/HP/XVI/2011 tanggal 20 Mei 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Nomor 133C/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018 Nomor 94B/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019.


Majelis Hakim juga diharapkan dapat menyatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-489/MK.6/2013, tanggal 25 Oktober 2013.

Rencananya, sidang pertama untuk kasus yang diajukan Sandiaga ini akan digelar pada Selasa, 28 Desember 2021 pada pukul 09.00 WIB. (Tempo)

Kamis, 16 Desember 2021

Luhut Sebut Utang RI Dinikmati Rakyat, Faizal Assegaf: Faktanya Nol Besar

Luhut Sebut Utang RI Dinikmati Rakyat, Faizal Assegaf: Faktanya Nol Besar

CMBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini utang pemerintah masih terkendali.

Menurut Luhut, utang pemerintah saat ini digunakan untuk membiayai sektor produktif. Misalnya pembangunan proyek strategis nasional yang langsung dinikmati rakyat.

Pernyataan Menko Luhut itu pun langsung ditanggapi oleh krtikus Faizal Assegaf di akun Twitternya @faizalassegaf, Rabu malam (15/12/2021).

“Ah anda norak & kampungan! Sok paling berkuasa & nyerocos seenaknya! Isinya gombal!,” tulis Faizal Assegaf.

Dia pun menantang Luhut untuk berdebat dengan Wakil ketua Umum MUI, Anwar Abbas soal kondisi utang luar negeri Indonesia.

“Sgr temui Waketum MUI, pak Anwar Abbas, beri penjelasan rinci & transparan soal utang LN,” sebutnya.

“Saya jamin anda ga punya nyali, beraninya cuma asbun di media & merasa paling hebat, faktanya nol besar!,” sambung Faizal.

Sebelumnya, Menko Luhut menyatakan hingga akhir Oktober 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 6.687,28 triliun, meningkat meningkat Rp 809,57 triliun dari posisi September 2020. Utang ini setara dengan 39,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, menurut Luhut, selama rasio utang pemerintah terhadap PDB masih belum mencapai 60 persen, utang tersebut masih terkendali. Selain itu, utang yang digunakan untuk proyek strategis juga dilakukan oleh negara lain.

“Jadi jangan rakyat kita dibodohi tentang utang Rp 6.000 triliun, kalau Rp 6.000 triliun itu bisa produktif, bisa membangun, kemudian rakyat menikmatinya, dan kita bisa kembalikan, kenapa jadi masalah?” ujar Luhut dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges – Arah Bisnis 2022: Momentum Kebangkitan Ekonomi, Rabu (15/12/2021).

Dia pun menegaskan, masyarakat perlu disosialisasikan lebih lanjut perihal data-data tersebut.

“Lihatlah dengan jernih, kritiklah pemerintah dengan data-data dan didik masyarakat kita untuk paham dengan data-data juga. Jangan kita membuat berita-berita yang tidak penting,” pungkasnya.  [fajar]

Luhut Buktikan Ekonomi Pulih: Hotel Penuh, Tamu dari China Hampir Tidak Dapat Kamar

Luhut Buktikan Ekonomi Pulih: Hotel Penuh, Tamu dari China Hampir Tidak Dapat Kamar

CMBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuktikan jika kondisi ekonomi Indonesia yang mulai memasuki tren pulih.

Dia melihat ini dari pengalaman pribadi saat menerima tamu dari China. Ternyata tamu yang datang hampir tidak mendapatkan kamar hotel di Jakarta karena penuh.

Tingkat hunian kamar hotel atau okupansi yang hampir penuh ini dinilai menjadi pertanda nyata. 

"Kalau Anda cek hotel di Jakarta sekarang (okupansi) hampir penuh. Karena kemarin ada tamu kami dari Tiongkok (China) yang investor besar itu hampir tidak dapat hotel. Jadi, salah satu contoh betapa bagus (pemulihan ekonomi nasional)," ungkap dia dalam Webinar Arah Bisnis 2022, Jakarta, Rabu (15/12).

Selain okupansi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) saat ini ikut naik. Dalam bahan paparannya, IKK di level 118,5 poin meningkat dari Agustus lalu yang berada di bawah level 100.

"Dan belanja masyarakat berada di atas tingkat sebelum pandemi. Ini menggembirakan," girangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pengumuman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin (23/8/2021).

Hal lain terlihat pada penjualan ritel juga meningkat. Berbagai catatan positif tersebut dampak dari penurunan kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Dia meminta masyarakat tak kendor protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi. Dengan begitu, tren pemulihan ekonomi nasional bisa terus dipertahankan.

"Berkali-kali saya sampaikan, bahwa kebangkitan ekonomi bergantung pada keberhasilan pandemi Covid-19," tandas dia. [liputan6]

Indosat M2 Dibubarkan, Karyawan Menjerit

Indosat M2 Dibubarkan, Karyawan Menjerit


CMBC Indonesia -Pembubaran PT Indosat Mega Media (IM2), anak perusahaan PT Indosat Tbk (ISAT) menyisakan persoalan baru.

Serikat pekerja IM2 pun kini meminta Presiden Joko Widodo turun tangan memperhatikan nasib mereka usai di-PHK, mulai dari pemenuhan hak-hak karyawan hingga pembayaran tunggakan gaji dan tunjangan.



"Kami meminta Presiden Jokowi turun tangan membantu melindungi hak-hak kami," ujar Ketua Serikat Pekerja IM2, Denny Saputra di konferensi pers virtual, Selasa (14/12).

Menurutnya, pembubaran IM2 tidak hanya berdampak ke segelintir karyawan, melainkan ratusan karyawan. Setidaknya, tercatat ada lebih dari 350 karyawan berstatus kontrak menjadi korban PHK sepihak sejak 30 November 2021.

Denny mengurai, ada penjelasan dari perusahaan bahwa pemenuhan hak karyawan akan diselesaikan melalui proses likuidasi. Namun proses likuidasi membutuhkan waktu tidak sedikit.

"Likuidasi membutuhkan waktu, tidak bisa cepat, lalu kami harus makan apa selagi menunggu itu?" lanjutnya.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengancam akan membawa persoalan IM2 ke ranah internasional melalui kampanye di sidang-sidang Organisasi Buruh Internasional (ILO).

"Saya akan bawa ke Komite Standar di sidang-sidang ILO yang membahas pelanggaran bisnis dari perusahaan besar dunia seperti Indosat. Jadi nanti Indosat akan menjadi common enemy dan musuh bersama terkait pelanggaran kode etik berbisnis," kata Said.

PT Indosat Tbk (ISAT) mengumumkan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2) dibubarkan dan dilikuidasi per 8 Desember 2021 lalu. Keputusan itu tindak lanjut dari kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut pada 2015 silam. (RMOL)

Rabu, 15 Desember 2021

Disita Negara, Aset Tommy Soeharto Rp 2,4 Triliun Dilelang Bulan Depan

Disita Negara, Aset Tommy Soeharto Rp 2,4 Triliun Dilelang Bulan Depan


CMBC Indonesia -Aset Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI akan segera dilelang negara bulan depan. 

Aset tersebut dilelang karena putra bungsu Presiden Soeharto ini masih memiliki utang dalam kasus BLBI. Hal ini disampaikan oleh Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun Twitternya @prastow.


“Satgas BLBI terus berkomitmen mengamankan hak negara! KPKNL Jakarta V hari ini mengumumkan lelang atas aset milik debitur atau penanggung utang PT Timor Putra Nasional. Silakan jika berminat. Mohon terus didukung dan dikawal demi kebaikan Indonesia. 

Terima kasih @DitjenKN,” cuit Prastowo, Selasa (14/12).
Dalam unggahan tersebut Prastowo juga melampirkan sebuah pengumuman resmi dari Satgas BLBI. Dalam pengumuman tersebut tertulis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V akan melakukan penjualan Lelang Eksekusi PUPN terhadap barang jaminan milik Debitur atau Penanggung Hutang atas nama PT TIMOR PUTRA NASIONAL, perusahaan milik Tommy Soeharto.

Adapun penawaran lelang tersebut akan dilakukan secara tertutup via internet (closed bidding) melalui Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Purwakarta. Ada empat aset milik Tommy yang akan dilelang di antaranya sebidang tahan SHGB No. 3/Kamojing seluas 518.870 m2 atas nama PT. Timor Industri Komponen berlokasi di Desa Kamojing. Kedua, sebidang tanah SHGB No. 4/Kamojing luas 530.125,526 m2 atas nama PT. KIA Timor Motors terletak di Desa Kamojing. Tiga, sebidang tanah SHGB No.5/Cikampek Pusaka seluas 100.985,15 m2 atas nama PT. KIA Timor Motors berlokasi di Desa Cikampek Pusaka. Terakhir sebidang tahan SHGB No.22/Kalihurip luas 98.896,700 m2 atas nama PT. KIA Timor Motors terletak di Desa Kalihurip.

Keempat bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya tanah, bangunan di atasnya juga turut dilelang. Adapun pemerintah menetapkan batas lelang mulai dari Rp 2,42 triliun dengan uang jaminan Rp 1 triliun.

Lelang aset miliki Tommy Soeharto ini rencananya akan dilakukan pada Rabu 12 Januari 2022 dengan batas akhir penawaran pada pukul 12.00 WIB (Sesuai Server). Bagi pihak-pihak yang berminat mengikuti lelang tersebut, dapat mengakses di domain https://www.lelang.go.id. Penetapan pemenang lelang akan dilakukan setelah batas akhir penawaran.


Lelang nantinya akan dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis, tanpa kehadiran peserta alias melalui internet (closed bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang internet (e-Auction) dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang syaratkan yaitu Rp 1 triliun. Uang ini harus disetor selambat-lambatnya hari satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta. Nantinya pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2 persen paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi, pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is). Untuk itu peminat dapat melihat barang paling lambat sebelum lelang dimulai.
Adapun Bukti Kepemilikan berupa asli sertifikat No. SHGB No. 3/Kamojing, SHGB No. 4/Kamojing, SHGB No.5/Cikampek Pusaka dan SHGB No.22/Kalihurip tidak dikuasi oleh Penjual. Selain itu, segala tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan ditanggung oleh Pembeli.
ADVERTISEMENT

Pelaksanaan Aanwidjzing akan dilakukan pada 10 Januari 2022 pukul 10.00-12.00 WIB bertempat di KPKNL Jakarta V Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat 8. Untuk informasi lebih lanjut terkait lelang ini dapat menghubungi KPKNL Jakarta V.(kumparan)

Minggu, 12 Desember 2021

Jusuf Kalla Himbau Umat Islam Belajar Berwirausaha ke Warga Keturunan Tionghoa

Jusuf Kalla Himbau Umat Islam Belajar Berwirausaha ke Warga Keturunan Tionghoa

CMBC Indonesia - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus semangat mendorong kebangkitan perekonomian umat Islam di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan JK saat berbicara dalam Kongres Ekonomi Umat 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang bertemakan "Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

“Dari pertemuan ini MUI perlu mendorong pentingnya jadi pengusaha. Sebab tanpa pengusaha maka ekonomi nasional bisa pincang,” kata JK yang didampingi Chaerul Tanjung.

Di hadapan peserta Kongres Ekonomi Umat, JK juga menyebutkan banyak hal tentang pentingnya jadi pengusaha.

Poin pertama yang penting menjadi dasar adalah berkaca pada latar belakang Nabi Muhammad SAW. JK berpandangan, usia Rasulullah menjadi pengusaha itu jauh lebih panjang dibanding menjadi khalifah.

“Rasulullah berdagang dari usia 13 tahun sampai 40 tahun atau sekitar 27 tahun, kemudian jadi khalifah dari 40 tahun hingga meninggal di usia 63 tahun atau sekira 23 tahun. Kita sebagai umat Islam harus bisa meniru ini,” ujarnya lagi.

Kebangkitan perekonomian umat Islam juga sangat dibutuhkan. JK meyakini, jika umat Islam maju maka akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Pasalnya, JK menyadari, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah potensi yang sangat tinggi. Jumlah muslim mayoritas yang dibarengi banyaknya muslim kaya akan meningkatkan perekonomian nasional sekaligus pemerataan.

JK mencontohkan bahwa dengan banyaknya muslim yang menjadi pengusaha, maka potensi penerimaan zakat bisa hingga ratusan triliun. Karena kalangan berpunyalah yang umumnya mengeluarkan banyak zakat.

“Tapi faktanya kemudian ternyata penerimaan zakatnya sedikit karena muzakki kurang dan justru mustahiknya yang banyak,” ujar Ketua DMI tersebut.

Dari sisi historis, JK menuturkan, bahwa umat Islam harus diberi kesadaran, jika sejarah bangsa Indonesia itu dipelopori oleh para pengusaha. Termasuk pendiri-pendiri organisasi besar di Indonesia yang berlatar belakang pengusaha.

Dalam pemaparannya, JK juga mengatakan, kegiatan kongres ekonomi umat merupakan bagian dari situasi pengembangan pengusaha ekonomi umat yang makin memprihatinkan. Pasalnya, untuk kondisi saat ini pengusaha pribumi saat ini jumlahnya makin sedikit.

“Saya sering katakan diantara 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 orang Islam (Pak Chaerul Tanjung). Kalau dihitung 100 besar, ternyata hanya 8 umat islam. Tentu saja ada yang salah juga di internal kita dengan kondisi ini,” kata JK di dampingi CT.

Belajar ke Keturunan Tionghoa

Dalam hal kebangkitan berwirausaha, JK mengatakan, umat Islam dapat belajar banyak dari warga keturunan Tionghoa. Sebab mereka selalu menanamkan semangat berusaha dan mengembangkan jiwa wirausaha kepada anak-anaknya. “Orang cina bisa lebih maju, karena mereka mempunyai deret ukur. Satu keluarga punya lima anak, seorang bapak belikan masing-masing satu toko. Jadi lima toko. Jadi pengusahanya bertambah jadi lima,” katanya lagi.

“Berbeda dengan kita, kadang-kadang satu keluarga, anak-anaknya ingin jadi polisi, tentara, bupati. Jadinya jumlah pengusaha kita tambah sedikit,” imbuh JK.

Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? JK mengusulkan pentingnya MUI untuk mendorong agar dakwah-dakwah menyinggung soal muamalah. Tidak semata-mata berisi tentang aqidah, akhlak dan lainnya. Dakwah tentang muamalah juga bisa dikaitkan dengan pentingnya mendorong semangat untuk berwirausaha.

Untuk kondisi saat ini, JK tidak menyalahkan para pengusaha non pribumi yang sudah besar. Apalagi para pengusaha besar tersebut meningkatkan pendapatan oajak negara serta membuka lapangan kerja.

Namun, kata JK, yang harus didorong adalah bagaimana membangkitkan wirausaha kecil menjadi besar.

“Tidak ada jalan lain kita harus mendorong pengusaha dari bawah,” kata JK.

Ia juga meminta MUI agar tidak membentuk kesan bahwa ekonomi itu eksklusif. Melainkan harus terbuka atau inklusif. JK menuturkan, dagang dengan dasar agama itu sulit sebab harus bekerja sama dengan banyak orang. Jika mencoba eksklusif maka perekonomian Umat akan makin mundur. Termasuk jika membuat industri-industri yang mengarah pada halal.

Terkait dengan keterbukaan, JK mencontohkan saat melakukan umrah di masa pandemi beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan, di salah satu supermarket terbesar di Arab Saudi, barang-barang yang dijual 90 persen adalah buatan Cina.

“Itu artinya, perdagangan itu tidak pilih-pilih agama. Jika pilih-pilih agama, mestinya Arab Saudi mengutamakan produk Indonesia karena mayoritas umat Islam,”

“Jadi saat ini dagang itu kuncinya bersaing pada tiga, yakni lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Karena Cina bisa melakukan itu, maka ekonomi kita tidak bisa melawannya. Jadi kunci utamanya yang harus kita dorong adalah kerja keras,” imbuhnya.

Disisi lain, JK juga menyinggung soal kebijakan pemerintah terhadap perhatian pada pengusaha pribumi. Menurut JK, sepanjang sejarah, baru empat hal kebijakan yang saat ini cukup pro terhadap pengusaha peribumi.

Yakni kebijakan Menteng, yang memberikan devisa yang murah kepada pengusaha nasional saat itu. Kemudian PP10 yang mendorong hanya pengusaha lokal yang bisa berdagang di kecamatan, kebijakan PP56 yang aturan harus kontraktor harus pengusaha lokal dalam hal ini UKM.

“Dan yang terakhir adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga sangat mendorong para pengusaha lokal,” kata JK lagi.

Lebih jauh, JK berharap agar hasil kongres ekonomi Umat ini dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat. Yakni bagaimana menyadarkan umat Islam akan pentingnya semangat, kerja keras, ide dan konsistensi untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi ummat.

Sementara itu, Pengusaha Islam terkaya Indonesia, Chaerul Tanjung (CT), berharap agar perekonomian umat Islam lebih berdaya. CT meyakini, jika umat umat Islam sejahtera maka bangsa Indonesia juga akan sejahtera karena menguasai 86 persen penduduk Indonesia.

“Satu-satunya cara agar sejahtera adalah Membuat mereka lebih unggul dalam segala segi, khususnya ilmu pengetahuan teknologi agar mereka bisa menang dalam persaingan,” tegas pemilik Trans Corp tersebut.

Ia juga mengungkapkan bagaimana para ulama mendorong pentingnya mindset kewirausahaan. Hal itu bisa saja dilakukan dalam penyampaian khutbah dan tausiah dalam mendorong semangat entrepreneur bahwa untuk mendapatkan akhirat, harus melalui dunia.

“Seperti dalam doa yang senantiasa kita sampaikan bahwa ingin selamat dan bahagia di dunia serta selamat dan bahagia di akhirat,” tutup CT.[suara]

Pilar Kereta Cepat Dibongkar, Pengamat: Itu Pakai Duit Rakyat, KCIC Harus Tanggung Jawab!

Pilar Kereta Cepat Dibongkar, Pengamat: Itu Pakai Duit Rakyat, KCIC Harus Tanggung Jawab!


CMBC Indonesia - Pembongkaran tiang pancang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat.

Proyek KCJB menelan uang negara yang tidak sedikit. Bahkan terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 3,8 miliar dolar AS- 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 54 triliun sampai Rp 69 triliun.

"Kontraktor dan KCIC (kereta cepat Indo-China) harus bertanggung jawab terkait pembongkaran tersebut. Jangan hanya bisa salahkan kontraktor. Pembangunan tersebut dibayar dengan uang rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (11/12).

Ujang menyesalkan jika pengerjaan proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah itu justru dikerjakan asal-asalan. "Masak seperti itu? Asal bangun, (dibongkar) karena alasan salah titik koordinat," sesalnya.

Menurut dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, langkah KCIC melakukan pembongkaran tersebut menunjukkan profesionalitas pengerjaan proyek rendah.

"Ini bentuk kelalaian dan ketidakprofesionalan kontraktor dan KCIC. Uang rakyat jangan dibuang dengan cara tak perlu seperti itu. Yang terjadi di negeri ini lucu dan aneh," pungkasnya. (rmol)

Terungkap! RI Dipaksa Teken Perjanjian Ini di G20, Jokowi Menolak

Terungkap! RI Dipaksa Teken Perjanjian Ini di G20, Jokowi Menolak


CMBC Indonesia -Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan Sumber Daya Alamnya. Saking kayanya, dalam gelaran G20 di Glasgow lalu, Indonesia dipaksa untuk menandatangani perjanjian supply chain oleh negara lain. 

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Kemarin semua negara karena tahu Indonesia ini kaya sumber daya alam, di G20 kita dipaksa menandatangani supply chain agreement. Terima kasih kepada bapak Presiden beliau menolak, dan kami menteri-menteri pun mendukung untuk menolak," kata dia saat menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk 'Peranan BUMN dalam Hilirisasi Hasil-hasil Inovasi Teknologi' di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sabtu (11/12/2021).

Erick menjelaskan, saat ini sudah bukan masanya lagi Indonesia melepaskan kekayaan SDA nya kepada asing. Menurutnya, SDA yang melimpah ini harus digunakan untuk pertumbuhan Indonesia.


"Ini bukan era-nya lagi kita melepas sumber daya alam kita di pakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Sudah waktunya sumber daya alam kita harus dipakai untuk pertumbuhan bangsa kita," ujarnya.

Sama halnya dengan market. Dia mengatakan, pasar yang dimiliki Indonesia harus menambah pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Market pun harus dipastikan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita, bukan bangsa lain. Apalagi kita tetap menghadapi yang namanya tekanan kesehatan yang ini datang mungkin 10 tahun sekali. Yang akhirnya ketidakpastian ekonomi terjadi, ketika covid naik ekonominya turun," tuturnya.

Erick menyadari, BUMN merupakan sepertiga dari ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya melakukan intervensi dan penyeimbang dari berbagai sektor.

"Jadi di sini saya bilang sudah waktunya kita menjadi sentra dan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdasarkan road map atau blue print yang Indonesia punya, bukan negara lain punya," pungkasnya.(detik)

Erick Thohir Sebut Ekonomi Indonesia pada 2038 dalam Kondisi Lampu Kuning, Begini Penjelasannya

Erick Thohir Sebut Ekonomi Indonesia pada 2038 dalam Kondisi Lampu Kuning, Begini Penjelasannya

CMBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut adanya kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2038. Dia menyebut, perekonomian Tanah Air berada dalam kondisi 'lampu kuning' atau gawat.

Meski begitu, Erick mencatat bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia akan terus tumbuh hingga tahun 2045. Proyeksi tersebut sejalan dengan market dalam negeri yang diklaim paling besar di Asia Tenggara.

"Kita masih tumbuh terus hingga 2045. Tapi, tadi saya kasih lihat slide Brazil, nanti di 2038 kita udah mulai 'lampu kuning', ketika apa? Pertumbuhannya melambat," ujar Erick dalam orasi ilmiah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sabtu (11/12/2021).

Adapun istilah 'lampu kuning' untuk menggambarkan kondisi makro ekonomi Tanah Air belum begitu jelas. Hanya saja, Erick menyinggung pada saat ini pendapatan kelas menengah (middle income class) mengalami perlambatan, bahkan menyusut. 

"Yang namanya segitiga kita berubah jadi begini (segitiga terbalik) segitiga yang tadinya bonus demografi banyak, middle income class-nya tumbuh, nanti berubah orang tuanya banyak, middle income class-nya susut, ini realita," kata dia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi pada proses hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki saat ini. Langkah itu dilakukan melalui program transfoemasi sejumlah perusahaan negara. 

"BUMN sebagai sepertiga dari kekuatan ekonomi Indonesia, kita melakukan penyeimbangan dan intervensi. Jadi, di sini saya bilang, sudah waktunya kita menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia yang berdasarkan roadmap atau blueprint yang Indonesia punya, bukan yang negara lain punya," ucapnya.[inews]

PLN Bakal Naikkan Tarif Listrik, Mulyanto: Pemerintah Perlu Mengkaji Secara Mendalam

PLN Bakal Naikkan Tarif Listrik, Mulyanto: Pemerintah Perlu Mengkaji Secara Mendalam


CMBC Indonesia - Pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Legislator asal Banten ini menilai, alasan harga batu bara melambung yang menjadi dasar kenaikan listrik tentunya tidak masuk akal.

Menurutnya, penggunaan batu bara untuk listrik sudah ada regulasi khusus yang menjamin baik kuantitas maupun harganya, yakni Permen ESDM tentang Domestic Marketing Obligation (DMO) untuk batubara yang mematok 25 persen produksi dan harga 70 USD$ per ton.

“Karenanya, saya mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan ekspor batu bara agar persediaan batu bara untuk keperluan industri dalam negeri tetap terjaga,” kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan harga listrik PLN saat ini relatif sudah mahal. Sehingga jangan dinaikkan lagi. Yang perlu dilakukan PLN adalah efisiensi pelaksanaan bisnis proses kelistrikan, sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi kompetitif.

Mulyanto mengutip data Globalpetrolprice.com per maret 2021 yang menyebutkan tarif listrik di Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD 10.1 sen.

Sementara di China, Vietnam dan Malaysia masing-masing hanya sebesar USD 8.6, 8.3 dan 5.2 sen. Bahkan tarif listrik rumah tangga di Laos hanya sebesar USD 4.7 sen USD.

“Jadi tarif listrik di kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia dan Laos,” tegasnya.

“Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam, kenapa negara-negara di atas bisa efisien dan memproduksi listrik dengan tarif yang kompetitif,” imbuhnya.[suara]

Sabtu, 11 Desember 2021

Imbas Jokowi Utang Proyek Kereta Cepat, Ekonom Senior Sebut Baru Akan Terlunasi Selama 100 Tahun

Imbas Jokowi Utang Proyek Kereta Cepat, Ekonom Senior Sebut Baru Akan Terlunasi Selama 100 Tahun

CMBC Indonesia - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.

Menurut Didik J Rachbini, gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.

Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.

Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.

“Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur akan melakukan kritik,” ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).

Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar.

Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.

“Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN, tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi,” jelas pria yang juga Rektor Paramadina ini.

“Dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang,” tegasnya.

Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun.

Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).

“Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini,” tandasnya.[pojoksatu]

Dari Zaman Soeharto hingga Jokowi, Rasio Utang Era SBY Terendah Sepanjang Sejarah

Dari Zaman Soeharto hingga Jokowi, Rasio Utang Era SBY Terendah Sepanjang Sejarah

CMBC Indonesia - Tren peningkatan utang pemerintah mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Terbaru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi peringatan karena indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR).

Menurut data BPK, peningkatan utang lebih pesat ketimbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak.

Total utang pemerintah hingga akhir September 2021 mencapai Rp 6.711,52 triliun. Tapi utang yang saat ini membebani keuangan negara memang bukan dimulai saat Jokowi memimpin saja, sudah ada sejak presiden sebelumnya.

Berikut ini rangkuman perjalanan utang pemerintah dari era Presiden Soeharto sampai Jokowi:
Era Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY

Pada tahun 1998 atau masa akhir Soeharto memimpin, utang pemerintah berada di angka Rp 551,4 triliun. Sementara Produk Domestik (PDB) di angka Rp 955,6 triliun. Rasio utang saat itu sebesar 57,7 persen PDB.

Rasio utang tersebut melonjak di masa BJ Habibie. Rasio utang mencapai 85,4 persen PDB. Utang di era itu mencapai Rp 938,8 triliun. Sedangkan PDB sebesar Rp 1.099 triliun.

Setelah itu, rasio utang turun menjadi 77,2 persen di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Di masa presiden yang akrab disapa Gus Dur tersebut utang pemerintah Rp 1.271 triliun dengan PDB mencapai Rp 1.491 triliun.

Rasio utang kembali menurun di era Megawati Soekarnoputri. Utang di masa Megawati mencapai Rp 1.298 triliun dengan PDB sebesar Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang berada di 56,5 persen.

Kemudian di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang pemerintah melonjak menjadi Rp 2.608 triliun. Namun lonjakan utang itu diikuti dengan melesatnya PDB hingga 10.542 triliun. Rasio utang menjadi lebih rendah yaitu 24,7 persen ke PDB. Terendah sepanjang sejarah.

Utang Era Jokowi Rp 6.711 Triliun, 41,38 Persen PDB
Di periode kedua perjalanan Jokowi memimpin, total utang pemerintah hingga akhir September 2021 mencapai Rp 6.711,52 triliun. Posisi utang ini mengalami kenaikan kenaikan 16,58 persen atau Rp 954,65 triliun jika dibandingkan dengan periode akhir September 2020 yang sebesar Rp 5.756,87 triliun.

Melansir laporan APBNKiTa, Rabu (27/10), rasio utang pemerintah hingga akhir bulan lalu mencapai 41,38 persen terhadap Produk Domestik (PDB). Namun, rasio ini dinilai masih aman, karena masih di bawah batas yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen dari PDB.

Kenaikan utang pemerintah terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar Rp 89,08 triliun, sementara SBN dalam valuta asing mengalami kenaikan sebesar Rp 6,2 triliun. Untuk pinjaman justru terjadi penurunan sebesar Rp 9,19 triliun.

"Untuk tetap menjaga pengelolaan utang yang hati hati, terukur dan fleksibel di masa pandemi, beberapa langkah pengelolaan utang telah dilakukan Pemerintah di antaranya dengan menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing," tulis laporan tersebut.
Sri Mulyani: Utang Bengkak untuk Bantu Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan soal utang pemerintah yang terus melambung di tengah pandemi. Menurutnya, utang dilakukan karena pemerintah tak lagi memiliki pilihan, sementara rakyat harus tetap dibantu.

"Apakah itu (utang) harus dilakukan? Menurut saya ya iya lah, untuk bantu rakyat enggak ada pilihan, no choice. Apakah bisa dilakukan lebih baik? Pasti, makanya kita hati-hati," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Youtube Gita Wirjawan "Sri Mulyani: Bijak & Inovatif Kelola Fiskal," Jumat (10/12).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memahami konsekuensi dari bertambahnya utang di masa pandemi. Namun ia memastikan pemerintah akan terus mengelola APBN, sehingga ketika ekonomi pulih, penerimaan negara bisa kembali normal.

Dia melanjutkan, utang juga sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjalankan fungsi stabilisasi pada APBN. Utang juga dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak terperosok sangat dalam akibat pandemi.

Menurut Sri Mulyani, dalam kondisi ekonomi mengalami tekanan, utang bisa dilakukan. Hampir seluruh negara mengalami pelebaran defisit APBN dan peningkatan utang. [kumparan]

Jumat, 10 Desember 2021

Gaji Pilot di Indonesia dan Negara Lain, Ini Daftarnya

Gaji Pilot di Indonesia dan Negara Lain, Ini Daftarnya


CMBC Indonesia -Sudah sejak lama banyak orang yang ingin menjadi pilot karena telah dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling bergengsi. Tidak hanya bergengsi, dikabarkan gaji pilot penerbangan terbilang sangat fantastis.

Secara umum, besaran gaji pilot sebagian besar tergantung dari latar belakang pendidikan, jumlah tahun pengalaman, dan jenis pesawat yang pernah diterbangkannya. Namun besarnya gaji pilot itu sebanding dengan biaya pendidikannya yang tak murah.

Menurut catatan detikcom, sebelumnya Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Rama Noya sempat mengatakan gaji pilot di Indonesia untuk posisi captain berkisar Rp 38-45 juta.


Dilansir buku bertajuk Profesi Awak Kabin Udara, Profesi Idaman Saat Ini oleh Arista Atmadjati, pilot bergaji rata-rata sekitar US$ 80.000 per tahun. Jika dirupiahkan dengan kurs dolar Rp 14.000, berarti gaji pilot sekitar Rp 93 juta per bulan.

Pilot yang bekerja di penerbangan internasional mendapatkan lebih dari mereka yang bekerja di penerbangan domestik. Gaji rata-rata pilot maskapai penerbangan internasional adalah sekitar US$ 145.000 per tahun.

Artinya jika dirupiahkan dengan kurs dolar Rp 14.000, gaji pilot yang bekerja di maskapai internasional sekitar 169 juta per bulan.

Selain gaji menarik, pilot pesawat biasanya juga akan mendapat beberapa tunjangan, bonus, dan tunjangan seperti akomodasi mewah. Tentu besaran dan jumlah tunjangan yang dapat diterima oleh seorang pilot bergantung pada ketetapan maskapainya masing-masing.

Lalu bagaimana dengan pilot yang bekerja di negara lain? Melansir dari situs Naibuzz, berikut daftar negara dengan gaji pilot tertinggi:

1. China
Seorang pilot di China dapat memperoleh $25.000 per bulan atau kira-kira $300.000 setahun. Bila dihitung dengan kurs Rp 14.300, maka gaji seorang pilot di China bisa mencapai Rp 357 juta per bulan atau kira-kira Rp 4,29 miliar.

Selain itu mereka berhak atas bonus akhir kontrak sebanyak $80.000 atau setara dengan Rp 1,14 miliar.

2. Belanda
KLM adalah maskapai penerbangan terbesar di Belanda. Dikabarkan kalau gaji pilot di maskapai ini mulai sekitar €50.000 untuk perwira pertama dan €256.700 untuk kapten berpengalaman.

Bila dihitung, gaji rata-rata seorang pilot di Belanda sekitar €218.500 per tahun atau setara dengan Rp 3,53 miliar.

3. Perancis
Air France adalah maskapai penerbangan nasional negara itu dan pilot senior yang bekerja untuk maskapai ini memperoleh sekitar €208.000 (Rp 3,36 miliar) per tahun setelah terbang dua jam sehari untuk jarak jauh dan satu setengah jam untuk jarak pendek.

4. Irlandia
Ryanair adalah operator terbesar di negara ini dan membayar pilotnya yang berbasis di Dublin rata-rata €15.000 - €200,000 per tahun. Artinya besaran gaji pilot yang dapat diterima sekitar Rp 243 juta - Rp 3,24 miliar per tahun.

5. Kanda
Gaji awal untuk seorang pilot yang bekerja untuk maskapai penerbangan terbesar Kanada Air Canada adalah sekitar CAD 50.000 dan mencapai CAD 62.000.

Sedangkan untuk gaji pilot kapten Boeing 777 dengan pengalaman 12 tahun dapat memperoleh sekitar CAD 300.000 setahun. Dengan kata lain, bila dihitung dengan kurs Rp 11.300/CAD maka gaji pilot di Kanada bisa mencapai Rp 3,39 miliar per tahun.(detik)

Kamis, 09 Desember 2021

BPK Ingatkan Utang Pemerintah Makin Bengkak, Sudah Lewati Batas IMF!

BPK Ingatkan Utang Pemerintah Makin Bengkak, Sudah Lewati Batas IMF!

CMBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengingatkan pemerintah terkait dengan pengelolaan utang. Lembaga tersebut membeberkan telah terjadi tren penambahan utang pemerintah.

“Hasil reviu atas kesinambungan fiskal tahun 2020 mengungkapkan antara lain adanya tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara,” tulis BPK dalam Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal 2020 yang dirilis BPK dalam IHPS Semester I-2021, Rabu (8/12).

Tidak hanya itu, hasil reviu BPK juga menunjukkan pandemi COVID-19 telah meningkatkan Defisit, Utang, dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Bahkan BPK juga menemukan indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR).

Selain itu indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 juga tercatat sebesar 4,27 persen, yang artinya telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

Adapun indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yaitu rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen. Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.

Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Selain itu, Indikator kesinambungan fiskal 2020 tercatat sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.
Utang Indonesia Sudah Lebih dari Rp 6.700 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman

Total utang pemerintah hingga September 2021 tercatat mencapai 6.711,52 triliun. Meski begitu, Kementerian Keuangan memastikan utang Indonesia berada dalam posisi aman jika dibandingkan dengan negara lain. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan selama pandemi COVID-19 utang Indonesia naik 10 persen. Namun, menurut dia kenaikan tersebut masih aman.

Sebab sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kata Febrio, Indonesia berhasil menjaga kedisiplinan fiskal. Sehingga tingkat utang bisa tetap terjaga. Febrio menyebut level utang Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Bila melihat negara maju, rata-rata utangnya mencapai 80 persen lebih.

"Tidak ada masalah utang kita sekarang. Selama kita menuju ke pandemi, selama bertahun-tahun khususnya mulai 2016, defisit kita selalu di bawah 3 persen, lebih sering di bawah 2 persen dari PDB. Jadi fiskal kita sangat disiplin. Itulah yang membuat rasio utang kita terhadap PDB sangat rendah di 30 persen sebelum pandemi 2019," ujar Febrio dalam webinar Presidensi G20 Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia, Senin (6/12). [kumparan]

BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas Fiktif PNS Miliaran Rupiah

BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas Fiktif PNS Miliaran Rupiah

CMBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) hingga miliaran rupiah tahun anggaran 2020 pada kementerian/lembaga. Rinciannya biaya perjalanan dinas ganda ini pada 29 entitas dengan nilai Rp7,90 miliar dan perjalanan dinas fiktif mencapai Rp1,05 miliar.

"Biaya perjalanan dinas ganda 29 entitas dan belanja perjalanan dinas fiktif 5 entitas. Pertanggungjawaban tidak akuntabel, selain perjalanan dinas terjadi pada 33 K/L," tulis laporan BPK seperti dikutip, Selasa (7/12/2021).

Pada laporan tersebut, BPK menemukan adanya masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020. Terkait perjalanan dinas terjadi akibat melebihi di antaranya pembayaran honorarium ganda melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan atau barang hingga spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai kontrak.

Sebab itu, BPK meminta agar setiap Kementerian dan Lembaga melakuka verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat. Selain itu, ada anggaran belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program Corat Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang dibiayai pinjaman.

Pinjaman ini bernama IBRD Nomor 8336-ID, yaitu terdapat penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak berkaitan seperti biaya jasa pengurusan pengeluaran barang impor alat-alat penelitian hibah dari Institute of Oceanology-Chinese Academy of Science (IOCAS) yang tertahan di bea cukai, biaya jasa cetak buku, honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas. [sindo]

Selasa, 07 Desember 2021

Deretan BUMN yang Terancam Bangkrut dan Mau Ditutup: Garuda-Krakatau Steel

Deretan BUMN yang Terancam Bangkrut dan Mau Ditutup: Garuda-Krakatau Steel

CMBC Indonesia - Sederet perusahaan BUMN diterpa masalah keuangan dan berada di ambang bangkrut. Kondisi ini membuat Menteri BUMN Erick Thohir bersiap menutup sejumlah perusahaan pelat merah yang tak lagi cuan.

Dari daftar perusahaan BUMN yang dihantam badai krisis itu, ada BUMN transportasi Garuda Indonesia hingga yang bergerak di sektor industri Krakatau Steel. Berikut deretan BUMN yang terancam bangkrut:
Garuda Indonesia Secara Teknis Sudah Bangkrut

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia diterjang persoalan keuangan yang tak habis-habis. Keadaan itu bahkan membuat Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis.

"Garuda sudah technically bankrupt, sehingga dibutuhkan upaya restrukturisasi masif yang kemudian akan membutuhkan permodalan baru dari pemegang saham atau investor strategis," kata Tiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Selasa, 9 November 2021 lalu.

Tata kelola perseroan yang buruk di masa lalu ditambah dengan merebaknya pandemi, memperparah kondisi Garuda Indonesia. Alhasil, mulai terjadi tunggakan gaji karyawan hingga telat-telat dalam penyelesaian utang ke Himbara.

Krakatau Steel Bisa Bangkrut Bulan Ini
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki kemungkinan default atau bangkrut bulan ini.

BUMN industri saat ini tengah menempuh proses restrukturisasi untuk membenahi posisi utang yang timbul akibat proyek mangkrak. Salah satu proyek baja tersebut adalah Blast Furnace yang dimulai sejak 2008 tapi tidak berjalan sampai saat ini.

"Ada tiga langkah, dan problemnya langkah ketiga ini macet. Kalau ketiga sudah gagal, kedua gagal, yang pertama gagal, Desember ini bisa default," ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12).
7 BUMN Lainnya yang Bakal Ditutup Erick Thohir
Di luar perusahaan BUMN yang tengah menghadapi krisis, ada 7 perusahaan yang kadung tak beroperasi dan bakalan ditutup Erick Thohir.

Ketujuh perusahaan tersebut yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero) sampai PT Istaka Karya (Persero). Lalu ada PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero). [kumparan]

Deretan Bandara Sepi yang Dibangun di Era Jokowi, Habiskan Rp 14 Triliun

Deretan Bandara Sepi yang Dibangun di Era Jokowi, Habiskan Rp 14 Triliun

CMBC Indonesia - Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA, bandara internasional yang sempat disebut Presiden Jokowi sebagai salah satu bandara terbaik di Indonesia, masih sepi. Bandara ini mulai dibangun pada 2018 dan diresmikan langsung oleh Jokowi pada 28 Agustus 2020.

Traffic penumpang Bandara Baru Yogyakarta (YIA) sepanjang Januari-November 2021 (11 bulan) tercatat hanya 1,2 juta penumpang. Untuk ukuran bandara baru dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun, traffic penumpang yang tercatat hingga November tersebut memang masih sangat jauh dari kapasitas.

Bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo ini disebut-sebut sebagai penyebab membengkaknya utang PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I yang kini mencapai Rp 35 triliun. Beban utang AP I meningkat karena sejumlah bandara baru yang dikelolanya sepi penumpang.

"Memang beban mereka berat sekali, karena banyak bandara baru. Seperti bandara baru Yogyakarta itu di Kulon Progo, itu (biaya pembangunannya) sampai Rp 12 triliun. Dan begitu dibuka langsung kena pandemi," kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan DPR, seperti dikutip dari akun Facebook Komisi VI DPR, Minggu (5/12).

Tapi YIA bukan satu-satunya bandara baru yang sepi penumpang. Bandara Kertajati dan Jenderal Soedirman yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) juga bernasib serupa.

Bandara Purbalingga

Pada Oktober hingga November lalu, sempat tak ada penerbangan yang singgah di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga. Dari pengecekan di travel online, tak ada penjualan tiket penerbangan dari atau ke bandara tersebut.

Bandara-nya sendiri memang tetap beroperasi, seperti kata VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero), Yado Yarismano.
"Untuk bandara kami masih berope
rasi mas. Untuk maskapai mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman maskapainya ya," kata Yado kepada kumparan, 24 Oktober 2021 lalu.

Sementara merespons tidak dijualnya tiket penerbangan Bandara Purbalingga, Dirut Citilink Indonesia menjawab diplomatis. "Citilink tidak melakukan penyetopan penerbangan ke Purbalingga, izin rute dan jadwal masih berlaku, yaitu setiap Kamis dan Sabtu dari Halim Perdanakusuma maupun Surabaya," ujar Juliandra Nurtjahjo menjawab kumparan.

Informasi terbaru, pada 25 November 2021 Citilink baru membuka kembali rute penerbangan Jakarta-Purbalingga dan Surabaya-Purbalingga dengan jadwal 2 kali dalam seminggu.
Bandara Kertajati

Sejak awal pandemi pada Maret 2020, sudah tak ada penerbangan komersial di Bandara Kertajati, Majalengka. Di awal 2021 ini, bandara tersebut mulai melayani penerbangan kargo.

Menurut Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), Salahudin Rafi, potensi penumpang di Bandara Kertajati sebenarnya cukup besar.

Hanya saja, akses khususnya dari Kota Bandung masih belum terjangkau. Ia merasa permasalahan itu bisa selesai kalau Tol Cisumdawu sudah beroperasi.

"Jadi sambil menunggu Tol Cisumdawu beroperasi yang hari ini sedang dikejar sampai akhir tahun, nanti awal tahun 2022 beroperasi. Itu mempercepat akses dari Kota Bandung ke Kertajati hanya 45 menit lewat tol," tutur Salahudin kepada kumparan, 31 Januari 2021 lalu.

Total Anggaran Pembangunan Bandara Purbalingga, Kertajati, dan YIA

Bandara Jenderal Besar Soedirman dibangun dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, investasi yang disiapkan Rp 500 miliar untuk membangun terminal penumpang dan runway.

Sedangkan Bandara Kertajati menelan biaya hingga Rp 2,6 triliun. Meskipun telah dibangun dengan dana triliunan, namun tingkat okupansi penerbangannya di bawah 30 persen.

Adapun pembangunan Bandara YIA menelan biaya hampir Rp 12 triliun, tepatnya Rp 11,3 triliun dengan rincian Rp 4,2 triliun untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik sekitar Rp 7,1 triliun.

Jika ditotal, biaya yang dihabiskan untuk pembangunan ketiga bandara ini mencapai sekitar Rp 14,4 triliun. [kumparan]

Senin, 06 Desember 2021

Benarkah RI Terancam Masuk 'Jebakan' Utang China?

Benarkah RI Terancam Masuk 'Jebakan' Utang China?


CMBC Indonesia -Kabar Uganda yang masuk dalam jebakan utang China seraya memberi perhatian khusus bagi Indonesia. 

Bagaimana tidak? Berdasarkan AidData, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan utang dari China dengan skema yang bermacam-macam.

Sebuah laporan berjudul 'Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects' menyebutkan dana-dana yang disalurkan China itu bertujuan untuk pembangunan jalur sutra melalui Belt and Road Initiative (BRI). Selama ini, BRI tersebut telah diberlakukan di banyak negara khususnya negara berkembang di Afrika dan Asia.

Nah di Indonesia sendiri dana tersebut digunakan untuk proyek infrastruktur. China memang memfokuskan BRI ini dalam industri energi dan infrastruktur.


Adapun infrastruktur yang dibiayai China di Indonesia adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Lalu apakah proyek tersebut akan menjadi jebakan utang China seperti yang baru-baru ini terjadi pada Uganda?

"Sangat-sangat bisa, kurang kuat apa Turki dulu kan, Turki kan juga hal yang sama Uganda. Malaysia kalau nggak terlambat Mahathir kena juga. Negara-negara yang waspada segera mengakhiri kan, Indonesia masih berlanjut terus," kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip Minggu (5/12/2021).

Said Didu mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) merupakan jembatan utama masuknya jebakan utang China. Jika proyek KCJB gagal, kata dia, kemungkinan China akan meminta kompensasi berupa proyek Kereta Jakarta-Surabaya dengan harga yang mahal atau mengakuisisi dan meminta proyek lain.

"Kalau itu gagal maka dia akuisisi. Pada saat dia akuisisi maka dia menguasai betul. Kalau masih gagal bisa-bisa minta pelabuhan minta bandara, begitu caranya. Modus China selalu, itu perangkap adalah perangkap kerja sama ekonomi penjajahannya," terangnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, penyitaan aset Bandara Uganda bisa saja hasil kesepakatan kedua negara. Namun, penyitaan oleh China itu memunculkan banyak asumsi di kalangan publik.

"Pertama tentu klausul pinjaman tersebut bisa saja klausul penyitaan memang termasuk di dalam pinjaman yang diberikan China di awal dan sudah disepakati kedua negara, asumsi saya seperti itu," kata Yusuf.


"Saya tidak mengatakan bahwa kemudian proyek kereta cepat ini berpotensi juga (jebakan utang China). Tapi sekali lagi, Uganda bisa menjadi semacam pelajaran lah bahwa jika kita bertransaksi atau menjalin kerja sama pinjaman dengan China ada risiko seperti itu," sambungnya.


Periode September 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membatalkan proyek ini dengan menolak tawaran China dan Jepang. Saat itu pembatalan karena proyek ini disebut bisa membuat utang pemerintah membengkak.

Jepang langsung merespons dengan menawarkan pengurangan 50% yang harus dijamin oleh negara. Kemudian China menghapus seluruh syarat jaminan negara dan mengusulkan transaksi neraca di luar pemerintah.

Di sini China Development Bank akan meneruskan pinjaman ke sebuah perusahaan yang dibentuk atas patungan China dan Indonesia. Pada 2017 CDB meneken perjanjian pinjaman senilai US$ 3,96 miliar dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang 60% saham dimiliki oleh Indonesia dan 40% sisanya dimiliki China untuk mengerjakan proyek kereta cepat ini.

Pinjaman ini disalurkan dalam dua tahap yaitu US$ 2,38 miliar dan dalam renminbi senilai US$ 1,58 miliar. Dengan jatuh tempo 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Lalu tingkat bunga 2% untuk dolar AS dan 3,46% untuk renminbi.(detik)
© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved