Channel Media Berita Central Indonesia


Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Senin, 20 Januari 2020

Jika Tak Ada Lagi Subsidi, Pemerintah Tak Diperlukan Lagi

Jika Tak Ada Lagi Subsidi, Pemerintah Tak Diperlukan Lagi
CMBC Indonesia - Banyak kalangan yang menilai, kenaikan harga gas LPG 3kg alias tabung gas melon sebagai langkah pemerintah yang paling buruk, lantaran dapat menyengsarakan rakyat kecil.

Pasalnya, gas LPG bersubdisi tersebut adalah kebutuhan pokok masyarakat dan banyak masyarakat khususnya pedagang kecil yang bergantung pada tabung gas melon.

Analis politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyampaikan menaikkan harga gas LPG 3kg merupakan langkah yang tidak tepat.

“Jelas tidak tepat, fungsi pemerintah salah satunya memberikan subsidi bagi masyarakat, jika subsidi hilang sementara pajak tetap ada, maka saat itu pemerintah seharusnya tidak diperlukan lagi,” ujar Dedi seperti melansir rmol.id.

Pihaknya menerangkan gas LPG 3kg tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus berupaya untuk memberikan subsidi.

“Terlebih gas adalah kebutuhan pokok untuk masyarakat yang tinggal di wilayah takterjangkau kayu bakar. Apapun yang terjadi, kebutuhan masyarakat semacan ini harus diberikan subsidi dengan cara apapun,” katanya.

Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan kajian utuh soal prioritas pemberian subsidi. Salah satunya, untuk gas LPG 3kg.

“Pemerintah harus memahami apa saja yang prioritas subsidi, mana yang tidak, gas untuk masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai prioritas,” pungkasnya.[ljc]

Tangani Kasus Harun Masiku, Penyidik KPK Diduga Dicopot dari Tim

Tangani Kasus Harun Masiku, Penyidik KPK Diduga Dicopot dari Tim
CMBC Indonesia - Hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret caleg PDIP, Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka.

KPK dan Pemerintah masih beralasan bahwa Harun ada di luar negeri. Ketua KPK Firli Bahuri meyakini Harun masih di luar negeri.

Dia mengaku sudah meneken surat permintaan bantuan ke kepolisian untuk memburu Harun. “Sampai hari ini penyidik tetap mencari dan berupaya menangkap tersangka yang melarikan diri tersebut,” ujar Firli.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan Harun belum tercatat kembali ke Tanah Air. Begitu pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly ngotot menyatakan Harun masih di luar negeri.

“Pokoknya belum di Indonesia,” kata politikus PDI Perjuangan itu pada Kamis, 16 Januari 2020.

Melansir tempo.co, menurut fakta Harun sudah ada di Indonesia pada 7 Januari 2020. Gerak-gerik Harun terekam dalam cctv bandara.

Ia memang melancong ke Singapura pada 6 Januari 2020 menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dan duduk di kursi 6K, yang berangkat pukul 11.30 dan tiba pukul 14.20 waktu Singapura.

Keesokan harinya, Harun tiba di Indonesia menggunakan Batik Air. Kedatangan Harun di Soekarno-Hatta pun terekam kamera pengawas (CCTV) yang salinannya diperoleh Tempo.

Mengenakan kaus lengan panjang biru tua serta celana dan sepatu sport hitam, Harun terlihat menenteng tas seukuran laptop dan kantong belanja. Beberapa belas menit kemudian, seorang pria berseragam menghampirinya. Belakangan Harun naik Silver Bird Toyota Alphard.

Harun diduga menuju apartemen Thamrin Residence. Kedatangannya dibenarkan oleh seorang pegawai.

Pada 8 Januari 2020, KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan. Penyidik sebenarnya sudah memantau pergerakan Harun. Namun, buruan ini lolos. Diduga ada orang-orang yang melindungi Harun.

Seorang sumber mengatakan, belakangan, penyidik KPK yang mengawal kasus Harun sejak awal malah dipindahtugaskan ke kasus lain.

Padahal, biasanya, penyidik KPK yang terlibat dalam operasi senyap selalu mengawal kasus hingga naik tahap penuntutan. Pejabat struktural KPK mengganti penyidik itu dengan penyidik asal kepolisian saat operasi tangkap tangan berlangsung.

Namun pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, justru mengatakan tugas tim awal telah berakhir dan memang harus diganti. “Memang sudah selesai tugasnya,” katanya.[ljc]

Minggu, 19 Januari 2020

LinkAja Gandeng Dukcapil Percepat Validasi Pengguna

LinkAja Gandeng Dukcapil Percepat Validasi Pengguna


CMBC Indonesia - Layanan pembayaran elektronik LinkAja resmi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini dimaksudkan guna meningkatkan fungsi proses verifikasi dan validasi identitas pengguna uang elektronik.

Selama ini validasi pengguna LinkAja - yang merupakan hasil kolaborasi sejumlah BUMN - dilakukan hanya berdasarkan pengenalan foto sesuai dengan KTP, sehingga memakan waktu. Melalui kerjasama dengan Dukcapil ini LinkAja mendapatkan hak mengakses data kependudukan yang dimiliki Dukcapil sehingga proses validasi dapat lebih cepat. Layanan elektronik Know Your Customer (e-KYC) LinkAja secara otomatis akan memvalidasi data berdasarkan data kependudukan yang dikelola Dukcapil.   

“Melalui e-KYC yang diverifikasi oleh Ditjen Dukcapil, kami harap para pengguna LinkAja dapat memperoleh manfaat maksimal dari layanan LinkAja, seperti saldo maksimum yang lebih tinggi, dan keleluasaan untuk melakukan transaksi lainnya seperti transfer dana dan penarikan tunai,” kata Direktur operasi LinkAja Haryati Lawidjaja seperti dilansir Kontan (17/1).

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan kerjasama tersebut juga bertujuan untuk membantu pemerintah mengurangi resiko pencucian uang. Dia juga menambahkan kerjasama ini juga diharapkan dapat mencegah pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penggunaan layanan keuangan elektronik yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.[ljc]

Tidak Etis Tim Hukum PDIP Bertamu Ke Dewas KPK

Tidak Etis Tim Hukum PDIP Bertamu Ke Dewas KPK


CMBC Indonesia - Kedatangan tim hukum DPP PDIP ke Gedung KPK untuk menemui salah satu Dewan Pengawas (Dewas) KPK dinilai tidak etis.

Pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih mengatakan bahwa seharusnya tim hukum DPP PDIP tidak mendatangi dan menemui Dewas KPK. Sekalipun sedang ada permasalahan dalam proses hukum yang menjerat politisi PDIP, Harun Masiku maupun adanya upaya penyegelan di kantor DPP PDIP.

“Sebaiknya partai itu melakukan langkah hukum proses, apakah peradilan ya. Menurut saya jangan didatangi lah gitu kan," ujar Yenti Ganarsih saat diskusi publik bertema "Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu Setiawan" di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Bahkan kata Yenti, seharusnya Dewas KPK juga tidak menjamu kedatangan tim hukum DPP PDIP yang dinilai tidak etis dilakukan.

Pasalnya, Dewas merupakan pihak yang berurusan dengan komisioner KPK bukan dengan pihak luar.

“Apa yang tidak sesuai dilakukan komisioner, tidak ada ijin dari Dewas misalnya. Itu ada pasalnya nanti itu apa. Misal penggeledahan tidak sah karena nggak ada ijin gitu loh. Tetap jalurnya ke hukum acara," jelasnya.

Diketahui, tim hukum DPP PDIP melakukan kunjungan ke beberapa tempat usai terjadi OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menjerat politisi PDIP Harun Masiku.

Tim hukum DPP PDIP diketahui telah berkunjung ke KPU, Dewas KPK, Dewan Pers dan Bareskrim Polri untuk melakukan upaya hukum yang dinilai merugikan nama baik partai berlambang banteng moncong putih itu.[rmol]

PDIP Terus Bela Kadernya, Kali Ini Sebut Harun Masiku Jadi Korban

PDIP Terus Bela Kadernya, Kali Ini Sebut Harun Masiku Jadi Korban


CMBC Indonesia - Pihak PDI Perjuangan terus membela kadernya Harun Masiku yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Setelah membentuk Tim Hukum, kali ini pembelaan berasal dari kader PDIP lainnya Adian Napitupulu yang menilai koleganya jadi korban penipuan. Dia menduga, Harun kena tipu karena diimingi bisa menjadi anggota DPR dengan menyerahkan sejumlah uang.

"Jangan-jangan dia (Harun) korban iming-iming. Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari keputusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," kata Adian dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/1/2020) seperti dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Adian, Harun mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menggantikan Caleg terpilih PDIP yang meninggal Nazaruddin Kiemas. Hal itu berdasarkan putusan MA yakni parpol berhak memilih caleg untuk menggantikan caleg terpilih yang meninggal, namun ditolak KPU.

"Ketika Nazaruddin Kiemas meninggal, suaranya untuk siapa? MA kan menyebut itu keputusan partai. PDIP rapat, bahwa Harun menerima limpahan (suara dari Nazaruddin) itu. Lalu KPU melawan itu, KPU tak mengikuti keputusan MA," kata Adian.

Menurut Adian, wajar saja jika Harun yang mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menjadi anggota DPR terus berjuang. Hanya saja, menurut Adian cara yang dilakukan Harun salah.

"PDIP tidak akan meminta Harun (menggantikan Nazaruddin) kalau tidak ada putusan dari MA itu," kata Adian.

Dari berbagai polemik tersebut, Adian meminta MA untuk muncul ke publik menjelaskan hal tersebut. Sebab, menurut Adian, KPU tak mau menjalankan keputusan MA terkait kasus Harun yang menggantikan Nazaruddin.

"Jadi MA harus bicara, ada atau tidak pembangkangan dari KPU? Bicara, ngomong," Adian menegaskan.

Sementara itu di tempat yang sama, Pakar Hukum Pidana Yenti Ganarsih juga menilai, apa yang menimpa Harun Masiku merupakan penipuan. Lantaran putusan KPU adalah kolektif kolegial.

Terlebih, dalam hal ini, KPU menyatakan Harun tidak bisa menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal untuk menjadi anggota DPR.

Yenti mengatakan, ada kemungkinan oknum KPU meminta uang kepada Harun agar menjadi legislator DPR. Padahal sudah jelas KPU akan menolak Harun.

"Kalau penipuan memang 378 KUHP, ada inisiatif dari penipu yang menawarkan dan mengiming-imingi (Harun menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang)," ujar Yenti.

Menurut Yenti, diduga Wahyu meyakinkan Harun bisa menjadi anggota DPR jika mau mengeluarkan uang. KPK menyebut bahwa Wahyu meminta Harun menyiapkan Rp 900 juta jika ingin menjadi anggota DPR.

Namun kesalahan Wahyu karena menuruti permintaan tersebut. Memberikan uang kepada Wahyu untuk menjadi anggota DPR adalah tindak pidana suap.

"Ada korupsinya, karena yang bersangkutan (Wahyu) merupakan penyelenggara negara," kata Yenti.[ljc]

Agar Fokus Jalankan Tugas Partai, Yasonna Non Aktif Saja Dari Menkumham

Agar Fokus Jalankan Tugas Partai, Yasonna Non Aktif Saja Dari Menkumham


CMBC Indonesia - Landasan berpikir Presiden Joko Widodo dalam menanggapi kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers PDIP menanggapi kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai kacau.

Pasalnya Jokowi terkesan acuh dengan menyebut Yasonna berhak ikut jumpa pers karena bagian dari pengurus partai.

“Lama-lama Pak Jokowi selaku kader juga bisa dipanggil untuk dilibatkan,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam akun Twitter-nya, Minggu (19/1).

Menurutnya, Menteri Yasonna bisa saja memilih salah satu. Jika memang dirasa tugas partai lebih besar ketimbang tugas negara, Maka Yasonna bisa memilih untuk menjadi petugas partai saja.

“Agar pak Yasona bisa fokus menjalankan tugas partai yang kelihatannya jauh lebih penting ini, non aktifkan aja dari Menkumham. Karena tugas menteri itu ngurusi kita semua,” tegasnya.

Jumpa pers DPP PDIP yang digelar Rabu (15/1) lalu bertujuan untuk meluruskan mengenai kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan dan kader PDIP Harun Masiku. PDIP merasa kasus ini telah merugikan partai. Partai banteng juga merasa dijebak dan diseret-seret dalam pusaran kasus suap Wahyu Setiawan.[rmol]

Iwan Sumule: Harun Masiku Tertangkap CCTV Bandara Soetta, Siapa Berbohong?

Iwan Sumule: Harun Masiku Tertangkap CCTV Bandara Soetta, Siapa Berbohong?
CMBC Indonesia - Keberadaan caleg dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I, Harun Masiku yang diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan masih menjadi teka-teki.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Imigrasi kompak menyebut Harun Masiku ke luar negeri pada 6 Januari atau tepat 2 hari sebelum Wahyu ditangkap KPK pada tanggal 8 Januari.

Namun berdasarkan penelurusan salah satu media tanah air, disebutkan bahwa Harun Masiku telah kembali ke tanah air sebelum pencokokan Wahyu, tepatnya pada 7 Januari. Media ini melakukan penelusuran mulai dari bandara, apartemen, hingga kediaman Harun di Gowa, Sulawesi Selatan dan memastikan Harun ada di tanah air saat Wahyu ditangkap.

Kini publik semakin bertanya-tanya setelah rekaman CCTV bandara beredar. Dalam potongan gambar CCTV tersebut terpampang sosok pria berambut tipis dan berkacamata. Pria yang mengenakan sweater biru itu disebut-sebut sebagai Harun Masiku.

“Nah lho. Harun Masiku, kader PDIP yang jadi tersangka suap komisioner KPU, tertangkap CCTV masih berada di Indonesia saat OTT KPK dilakukan,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, Minggu (19/1).

Iwan pun bertanya-tanya, siapa yang kini berbohong atas keberadaan Harun. Apakah KPK, Ditjen Imigrasi, atau media yang melakukan penelusuran.

Belum selesai sampai di situ. Ada juga kabar yang menyebut Harun ada di Jakarta dan sedang dicuci otak.

“Siapa jadinya yang berbohong? Dapat info, katanya lagi "dibrainstorming”. Iya nggak sih?” tutupnya.[rmol]

Jokowi Jagokan Sandiaga Di Pilpres 2024, PDIP: Kita Masih Punya Puan

Jokowi Jagokan Sandiaga Di Pilpres 2024, PDIP: Kita Masih Punya Puan


CMBC Indonesia - Presiden Jokowi menyinggung nama Sandiaga Uno sebagai tokoh yang berpeluang menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang dan menggantikannya sebagai presiden kelak.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022 yang digelar di Jakarta, Rabu (15/1).

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat mengatakan masih terlalu jauh membicarakan tentang Pilpres.

"Siapa pun berpeluang jadi capres sekarang. Tapi kan Pilpres masih jauh. Presiden aja baru tiga bulan. 2024 kan masih jauh," ungkapnya pada Minggu (19/1).

Merasa tak mau kalah, Deddy mengatakan PDI Perjuangan sesungguhnya juga memiliki kader hebat yang berpeluang sama seperti Sandiaga.

"Kita juga masih punya Ganjar, Puan, ada Bu risma. Ada banyak kader untuk ke sana. Masih terlalu jauh untuk bilang dukung mendukung," pungkasnya.[rmol]

Demokrat: Pansus Diperlukan Untuk Usut Aliran Uang Jiwasraya Ke Rezim Jokowi?

Demokrat: Pansus Diperlukan Untuk Usut Aliran Uang Jiwasraya Ke Rezim Jokowi?


CMBC Indonesia - Dugaan megaskandal korupsi yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp 13,7 triliun rupiah menjadi salah kasus korupsi terbesar yang ada di tubuh BUMN.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik bertema 'Kasus Jiwasraya, Panja VS Pansus?' yang digelar di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Untuk itu, Didi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

"Kita apresiasi langkah kejaksaan yang sudah bagus. Tapi kita harus melihat ke mana aliran ini. Termasuk dugaan ke pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu," ujarnya Minggu (19/1).

Menurut Didi telah banyak Pansus sebelumnya yang sukses membongkar skandal. Jadi kalau ada yang meragukan Pansus kali ini, menurut Didi, itu patut dipertanyakan.

"Proses Pansus bukan sesuatu yang angker dan berbahaya. Hampir di semua pemerintahan melakukan ini (Pansus). Kenapa pas Jiwasraya mengalami diskriminatif?" tanya Didi.

Oleh sebab itu, Didi menegaskan pihak aparat dan kejaksaan harus  berani membongkar dan mengusut siapa saja pihak yang terlibat dan Sutradara dibalik Jiwasraya.

"Gunakan undang-undang pencucian uang untuk meminta tanggungjawab atas kelalaian," pungkasnya.

 Kejaksaan Agung RI pun telah menahan lima orang terkait dugaan Korupsi Jiwasraya. kelimanya adalah eks Dirut Jiwasraya Hendrisman dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Selain itu tiga orang tersangka lainnya adalah bos PT Hanson International Benny Tjokropsaputro, eks Kadiv Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, serta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.[rmol]

Kasus Viral Remaja SMA Dibegal dan Teman Wanita Dilecehkan, tapi di Pengadilan Dituntut Pasal Berlapis

Kasus Viral Remaja SMA Dibegal dan Teman Wanita Dilecehkan, tapi di Pengadilan Dituntut Pasal Berlapis
CMBC Indonesia - Kasus viral seorang remaja kelas 3 SMA asal Malang, ZA, terancam penjara padahal dirinya menjadi korban pembegalan.

Budayawan Aji Prasetyo melalui fanpage Facebooknya, Minggu (19/1/2020) seperti dikutip Pojoksatu.id, mengungkapkan kronologis kasus ZA hingga akhirnya ia akan menghadapi keputusan persidangan pada Kamis (23/1/2020).

Positngan Aji Prasetyo pun viral dibagikan 16 ribu lebih orang hingga berita ini ditulis.

Dikatakan ZA (18) membonceng VN teman perempuannya saat mengalami peristiwa tragis itu.

“Malam itu sungguh apes mereka. Motor yang mereka tumpangi dipepet dua orang begal dan dipaksa untuk melipir ke area perkebunan tebu yang sepi,” ungkapnya.

Di tempat sepi itu kunci motornya dirampas, handphone keduanya juga disikat. Datang lagi dua orang berboncengan. Yang satu mengambil alih motor yang dipakai dua pembegal pertama lantas pergi menjauh (jadi total pelaku empat orang).

Dua pelaku yang masih ada di tempat, lanjutnya, bernama Misnan dan Mat. Sebelumnya Polres Kabupaten Malang telah menerima setidaknya lima pengaduan kasus pembegalan yang melibatkan mereka.

Setelah Mat merampas kunci motor dan HP kedua remaja itu, Misnan rupanya punya ide yang lebih jahat lagi. Tertarik melihat kecantikan VN, dia ingin memperkosa gadis itu.

Ide itu tertahan karena Misnan menerima telepon dari dua kawan mereka yang menunggu di kejauhan. Selesai menerima telepon Misnan lantas berbisik-bisik dengan Mat. Posisi mereka yang membelakangi kedua korbannya dimanfaatkan oleh ZA untuk diam-diam mendekati motornya, sejenis matic yang tidak butuh kunci untuk membuka joknya.

“Di dalam jok itu terdapat pisau yang dia gunakan untuk mengerjakan tugas keterampilan di sekolah,” jelasnya.

Setelah mengambil pisau itu dari dalam jok, ZA mundur selangkah sambil menyembunyikan pisau kecil itu di balik genggaman tangan kanannya.

Sedangkan VN yang makin ketakutan memeluk erat lengan kiri ZA. Sejurus kemudian Misnan dan Mat kembali mendekati mereka.

Kedua begal itu kembali memaksa ZA agar menyerahkan VN kepada mereka.

“Sini biar kupakai sebentar cewekmu itu. Paling cuma tiga menit saja. Setelah itu dipakai buat berjalan sebentar saja pasti vaginanya akan kembali rapat!” begitu ucap para Begal dituturkan Aji.

“Oke, mungkin selorohan itu buat mereka lucu. Tapi tidak buat ZA. Dia marah. Semakin keras Misnan memaksa VN agar mau menuruti kemauannya, ZA semakin tidak bisa menahan marahnya,” beber Aji.

Remaja itu akhirnya melawan dengan pisaunya. Hujaman pertama menancap tepat di tengah dada Misnan. Begal itu terkejut mendapati dadanya bolong. Panik mendapati korbannya ternyata mampu melukainya, Misnan lari menyelamatkan diri ke dalam rerimbunan tebu. ZA beralih ke arah Mat. “Kembalikan kunci motorku!”

Mat lari tunggang langgang ke arah yang berbeda dengan Misnan. ZA berusaha mengejarnya tapi gagal. Tanpa kunci motor terpaksa ZA dan VN menuntun motornya menuju pemukiman terdekat untuk minta bantuan. Esok harinya Misnan ditemukan tak bernyawa di tengah kebun tebu.

ZA tetap menjalani penyidikan polisi sejak September 2019. Ketiga begal pun bisa dengan cepat dibekuk polisi (tapi anehnya dua di antaranya kemudian dibebaskan). Kasusnya sempat viral tapi akhirnya lambat laun mereda.

Banyak yang menduga kasusnya dihentikan karena dimaklumi pembunuhan ini terjadi karena usaha membela diri. Tapi beberapa hari belakangan ini kasus tersebut mencuat kembali. Karena berkas kasus ZA benar-benar diajukan ke pengadilan.

Jaksa menuntutnya dengan pasal berlapis, salah satunya adalah pasal pembunuhan berencana. Banyak pihak yang terkejut dengan tuntutan itu.

“Besok (senin 20 Januari) sidang akan berlanjut. Kamis (23 Januari) keputusan sidang akan dibacakan. Apakah ZA akan dijatuhi hukuman sebagai pelaku pembunuhan berencana?” katanya.

“Siang tadi aku bersama kawan-kawan kuasa hukum ZA menemani Prof Hariyono mengunjungi rumah ZA. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menunjukkan dukungan moralnya untuk ZA dan keluarga,” ujarnya.

“Mari kita kawal sidang atas ZA. Jika pengadilan memberi keputusan yang tidak adil kepada remaja pemberani ini, kita harus bersikap. Kita bikin rame!” tegas Aji.[psid]

Yusril: Membodohi Djoko Edhi Tak Perlu Bayar Rp400 M, Cukup Traktir Semangkok Baso

Yusril: Membodohi Djoko Edhi Tak Perlu Bayar Rp400 M, Cukup Traktir Semangkok Baso
CMBC Indonesia - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yuzril Ihza Mahendra tak terima dengan tuduhan mantan anggota DPR Djoko Edhi yang menyebut Yusril dibayar Rp400 miliar untuk memenangkan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Yusril, pernyataan Djoko Edhi tak lebih dari omongan “Pak Belalang” alias isapan jempol dalam legenda orang Melayu.

“Untuk membodoh-bodohi makhluk yang namanya Djoko Edhi, orang tidak perlu dibayar Rp 400 miliar. Orang yang sejatinya memang bodoh, dengan cara paling gampang saja dengan mudah dapat dikecoh orang lain,” kata Yusril dalam keterangannya, seperti dilansir Abadikini.com, Sabtu (18/1/2020).

“Untuk membodohi Djoko Edhi, tukang parkir di tepi jalan cukup ditraktir dengan semangkok baso. Tidak perlu bayar Yusril 400 miliar,” tambah Yusril sembari tertawa.

Sebelumnya, Djoko Edhi menyebut Yusril terima uang Rp400 miliar dari pasangan Jokowi-Ma’ruf untuk memenangkan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Yusril dianggap berhasil membodohi kuasa hukum pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno terkait penafsiran Pasal 6A ayat 3 UUD 1945.

Tudingan itu disampaikan oleh Djoko Edhi di WhatsApp Grup (WA) Humanika.

“Pilpres kemarin, kita dibodohi Yusril Ihza. Pasal 6A ayat 3 UUD45. Itu tidak bisa ditafsirkan, menjadi bisa. Yaitu, ”jika hanya ada 2 paslon”. Kalimat ini, dari Yusril. Disetujui Yusril. Tak ada di UUD45. Pasal itu tak bisa diubah, tak bisa ditafsirkan, apalagi ditambah. Karena dikunci oleh Pasal 31 UUD45. Hanya bisa diubah oleh MPR. Itu yg sukar dimaafkan dari Yusril. Utk itu ia dibayar Rp 400 M,” kata Djoko Edhi.[psid]

Djoko Edhi Tuding Yusril Terima Uang Rp400 Miliar

Djoko Edhi Tuding Yusril Terima Uang Rp400 Miliar
CMBC Indonesia - Meski Pilpres 2019 telah berlalu, namun tudingan miring terkait sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) masih diungkit.

Kuasa Hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra diserang isu tak sedap.

Yusril dituding menerima duit Rp400 miliar dari pasangan Jokowi-Ma’ruf untuk memenangka sengketa Pilpres 2019 di MK.

Tudingan itu disampaikan oleh mantan anggota Komisi III DPR, Djoko Edhi di WAG grup Humanika.

“Pilpres kemarin, kita dibodohi Yusril Ihza. Pasal 6A ayat 3 UUD45. Itu tidak bisa ditafsirkan, menjadi bisa. Yaitu, ”jika hanya ada 2 paslon”. Kalimat ini, dari Yusril. Disetujui Yusril. Tak ada di UUD45. Pasal itu tak bisa diubah, tak bisa ditafsirkan, apalagi ditambah. Karena dikunci oleh Pasal 31 UUD45. Hanya bisa diubah oleh MPR. Itu yg sukar dimaafkan dari Yusril. Utk itu ia dibayar Rp 400 M,” kata Djoko Edhi.

Tulisan Djoko Edhi kemudian di-screenshot dan dibagikan di media sosial. Bahkan, tangkapan layar tersebut diposting ulang di Twitter Yusril Ihza Mahendra,


Seperti diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke MK.

Kuasa hukum Prabowo-Sandi pada saat itu dipimpin oleh mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto. Sedangkan kuasa hukum Jokowi-KH Ma’ruf Amin dipimpin oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, MK memutuskan menolaj permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Putusan MK tersebut secara tidak langsung menetapkan pasangan Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024.[psid]

Sandiaga Maknai Pesan Jokowi untuk Berangkulan

Sandiaga Maknai Pesan Jokowi untuk Berangkulan
CMBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pesan 'hati-hati 2024' kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Pesan itu dimaknai Sandiaga sebagai ajakan untuk berangkulan.

Pesan 'hati-hati 2024' itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus HIPMI 2019-2022 di Ballroom Raffles Hotel, Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

Ucapan Jokowi itu berawal usai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan saat menyapa Sandiaga yang menghadiri pelantikan tersebut. Bahlil menyebut Sandiaga sudah tahu sejak awal sulit menyaingi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Bahlil awalnya menyapa satu per satu undangan yang hadir. Sejumlah menteri disebut, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar. Setelahnya Bahlil lanjut memanggil satu per satu nama seniornya di HIPMI, termasuk Sandiaga. Momen persaingan Jokowi-Sandi pun diungkit lagi.

"Kemudian ada Pak Sandiaga Uno. Ini Pak, Pak Sandi ini sebenarnya sudah tahu kalau bapak menang (Jokowi), dia bilang sama saya dari pada lihat orang lain yang ikut berkompetisi mendingan keluarga besar HIPMI saja," ujar Bahlil. Para anggota HIPMI kemudian bertepuk tangan.

Mantan Ketum HIPMI itu mengatakan Sandiaga sudah tahu sejak awal bakal susah memenangi Pilpres 2019. Namun, kata Bahlil, Sandiaga tak masalah jika yang memenangi pilpres adalah kader HIPMI.

"Dia sudah tahu dari awal memang agak berat untuk menang. Tapi dari pada untuk yang lain ya sudah dari HIPMI kasih lagi....," tutur dia.

Usai Bahlil, giliran Presiden Jokowi menyampaikan pidato. Sama seperti Bahlil, Jokowi awalnya menyapa para tamu lalu menyapa Sandiaga.

"Yang saya hormati senior-senior HIPMI mantan ketua umum yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Yang hapal hanya satu Bapak Sandiaga Uno," kata Jokowi di Ballroom Raffles Hotel, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

"Hati-hati 2024," sambung Jokowi disambut riuh teriakan anggota HIPMI.

Jokowi kemudian menyampaikan ulang pernyataan dari Bahlil itu. Kandidat pengganti Jokowi disebut akan berasal dari kalangan HIPMI.

"Tadi kan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina bahwa 2024 nanti kemungkinan beliau ini menyampaikan, yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya," ujar dia.

Jokowi meyakini pernyataan tersebut. Namun, Jokowi tak mengungkap nama yang bakal menggantikannya sebagai presiden itu.

"Dan saya meyakini itu tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa, hanya tadi yang baru saja berdiri tadi," kata Jokowi.

Ketika kembali ditanya soal sapaan khususnya ke Sandiaga itu, Jokowi mengaku hanya merespons pernyataan Bahlil.

"Karena diberi umpan sama Kepala BKPM, itu saja," kata Jokowi saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

"Ada urut-urutan diberi umpan oleh kepala BKPM kemudian saya teruskan itu saja," sambungnya.

Dia mengatakan sapaan itu bukan berarti dukungan ke Sandiaga di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pilpres masih jauh.

"Semua kita dukung tapi kan masih panjang, masih lama pilpres baru rampung," ucap Jokowi.

Sandiaga, yang merupakan rival Jokowi saat Pilpres 2019, kemudian angkat bicara soal pesan 'hati-hati 2024' dari Jokowi. Sandiaga menganggap pesan itu untuk merangkul semua pihak.

"Jadi ungkapan Presiden itu adalah mungkin merangkul kita semua untuk lupakan perbedaan kontestasi politik sebelumnya. Sekarang kita bersatu padu dan bekerja secara nyata karena tentunya nanti masyarakat akan memilih sesuai dengan kinerja dan kerja nyata," kata Sandiaga di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).

Sandiaga enggan menjawab lugas saat ditanya soal rencananya maju pada Pilpres 2024. Menurut Sandi, hal itu masih terlalu awal untuk dibahas.

"Masih terlalu awal. Nanti kita lihat, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini, membangun bersama bisa terwujud," ucapnya.(dtk)

Tim Hukum PDIP Safari, Pengamat: Kasus Wahyu Setiawan ‘Nabok’ Ke Mana-mana

Tim Hukum PDIP Safari, Pengamat: Kasus Wahyu Setiawan ‘Nabok’ Ke Mana-mana
CMBC Indonesia - Ada alasan khusus yang melatari tim hukum PDIP yang gemar bersafari akhir-akhir ini, khususnya setelah kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan mencuat ke publik

Peneliti dari Founding Fathers House, Dian Permata menilai kasus suap yang turut melibatkan politisi PDIP Harun Masiku berdampak ke mana-mana. Dengan alasan itu, tim hukum PDIP perlu keliling untuk menenangkan.

"Pasti PDIP menyelamatkan partai dulu gitu ya, karena kan satu kasus ini kan naboknya ke mana-mana,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/1).

Dian mengurai bahwa kasus ini turut menyerempet ke Presiden Joko Widodo yang menjadi petugas partai PDIP. Kemudian menabok posisi PDIP di parlemen karena kasusnya berkaitan dengan pergantian antar waktu (PAW).

“Ketiga, salah satu pengusul revisi UU KPK adalah Masinton," tegasnya.

Dengan berbagai alasan itu, Dian menilai wajar jika kemudian tim hukum PDIP berkunjung ke KPU, Dewan Pengawas KPK, Dewan Pers, hingga ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri.

"Jadi satu kasus ini cepretan airnya memang ke mana-mana. Nah reaksionernya PDIP, karena satu kasus itu sekaligus munculkan tiga persoalan. Mereka tergagap, tergopoh-tergopoh harus menyelesaikan semuanya," pungkasnya.  [rmol]

Dinilai Asal Komentar, Raja Sunda Empire Ancam Ridwan Kamil

Dinilai Asal Komentar, Raja Sunda Empire Ancam Ridwan Kamil
CMBC Indonesia - Raja Sunda Empire- Earth Empire Rangga Sasana merespon pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan nada sedikit mengancam, dia meminta pria yang akrab disapa Kang emil untuk tidak berkomentar sembarangan.

"Tolong yang menyikapi pada tatanan Sunda Empire tidak ngomong sembarangan, seperti contoh siapa? gubernur misalnya. Seorang gubernur tidak boleh menyampaikan sembarangan kayak gitu seperti gubernur Jawa Barat itu, tidak boleh," katanya seeprti dikutip dari Viva.co.

Diketahui, Ridwan Kamil langsung memberikan kmentarnya ketika mendengar kemunculan Sunda Empire di wilayahnya Jawa barat. Dia pun menyayangkan adanya individu yang ikut paham kelompok tersebut dan ahwa orang-orang yang tergabung didalamnya adalah orang stres.

"Lagi diteliti oleh Polda. Ini banyak orang stres di republik ini," kata Kang Emil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya supaya tidak gampang dikelabui. Namun, ucapan itu direspon oleh Rangga Sasana.

Dia lantas menjelaskan bahwa Sunda Empire lahir dari dinasti ke dinasti sejak zaman 324 sebelum masehi (SM).

"Diawali oleh Alexander de Greve lalu diteruskan oleh Cleopatra akhirnya Tarumanegara, yang menurunkan ke Pajajaran hingga kini," ujar Rangga.

Menurutnya, anggota Sunda Empire adalah negara-negara di seluruh dunia. Karena itu, rakyat Sunda Empire adalah seluruh rakyat di dunia.

Sebelumnya dalam video yang beredar dijelaskan bahwa Sunda Empire dibagi atas enam wilayah, di antaranya Sunda Atlantik. Posisi ini di Bandung sebagai daerah korps diplomatik dunia. Kemudian Sunda Eropa, Sunda Pasifik, Sunda Archipelago, Sunda Mainland, dan Sunda Nusantara.

Sunda Nusantara adalah tatanan negara, di mana tatanan tersebut dimulai dari Benua Australia, Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, China, Mongolia, Rusia, Jepang sampai Korea Selatan dan Korea Utara. Kurang lebih Sunda Nusantara itu adalah 54 negara di dunia.[ljc]

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved