Channel Media Berita Central Indonesia


Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Kamis, 02 April 2020

Positif Corona, Perampok Toko Emas 'Cantik' di Jakbar Meninggal Dunia

Positif Corona, Perampok Toko Emas 'Cantik' di Jakbar Meninggal Dunia
CMBC Indonesia - Polda Metro Jaya mengumumkan kematian Willy Susatya alias Akang, tersangka perampokan toko emas 'Cantik' di Pasar Pecah Kulit di Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat. Akang dinyatakan meninggal dunia setelah dinyatakan positif virus Corona (COVID-19).

"Tadi siang yang bersangkutan, tersangka itu meninggal dunia. Setelah dicek oleh dokter yang ada, yang bersangkutan memang ada positif COVID-19," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Yusri mengatakan Akang meninggal siang tadi di RS Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini pihak rumah sakit sedang menangani jenazah Akang.

"Sekarang jenazah lagi ditangani oleh RS Kramat Jati untuk dilakukan upaya sesuai SOP yang ada. Sementara jenazah ada di sana," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Akang ditangkap atas perampokan di toko emas 'Cantik' di Pasar Pecah Kulit, Pinangsia, Jakarta Barat, pada Jumat, 28 Februari 2020, pukul 12.30 WIB. Akang sempat menembak warga saat melakukan aksinya itu.

Akang saat itu menggondol perhiasan emas seberat 3 kilogram atau seharga Rp 2,1 miliar. Kakek berusia 62 tahun ini mengaku nekat merampok karena terlilit utang yang cukup besar.

Akang diketahui merupakan bekas pengusaha tempat hiburan malam. Namun usahanya itu sudah lama tutup.

"Iya, dulu dia pernah punya tempat hiburan malam 'Atlantik' kalau tidak salah. Tetapi sudah lama tutup," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Teuku Arsya Khadafi saat dihubungi detikcom, Kamis (5/3/2020).

Arsya tidak mengetahui persis apa yang membuat diskotek Akang ini tutup. Namun diduga salah satunya karena bangkrut. "Saya nggak sampai sejauh itu tanyanya, cuma kata dia sih manajemennya nggak bener, jadi bangkrut, akhirnya tutup," tutur Arsya.(dtk)

Pakar Epidemiologi: Indonesia Terlambat Tutup Perbatasan, Ratusan Ribu Terancam Meninggal

Pakar Epidemiologi: Indonesia Terlambat Tutup Perbatasan, Ratusan Ribu Terancam Meninggal


CMBC Indonesia - Sebuah penelitian memperingatkan tindakan drastis, hampir seperempat juta orang Indonesia bisa meninggal karena COVID-19 pada akhir April.

Peringatan itu mengemuka setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan keadaan darurat dengan istilah 'Pembatasan Sosial Berskala Besar', atau PSBB, hari Selasa (31/03).

Presiden Jokowi menghindari penerapan 'lockdown', namun lebih memilih PSBB, menambah kewenangan polisi dan mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp400 triliun.

Pemerintah RI juga mengumumkan semua warga negara asing kecuali diplomat, pekerja kemanusiaan dan mereka yang memiliki izin tinggal, akan dilarang memasuki Indonesia selama 14 hari.

Tapi John Matthews, seorang ahli epidemiologi dari University of Melbourne, menilai tindakan itu sudah terlambat.

"Jika mereka dapat secara efektif menutup perbatasan sebulan yang lalu, mereka seharusnya melakukannya saat itu," katanya kepada ABC.

"Dalam arti tertentu, sekarang sudah terlambat untuk dilakukan," tambahnya.

Mengingat kepadatan penduduk dan kemiskinan di Indonesia, katanya, "mengendalikan virus dalam kondisi sosial di Indonesia akan sangat sulit."

Kasusnya lebih tinggi

Kementerian Kesehatan RI menyatakan hingga 1 April jumlah total kasus telah meningkat menjadi 1.677, sekitar setengahnya berada di Jakarta.

Setidaknya 156 orang meninggal dan 103 sembuh.

Tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia juga pernah menjadi yang tertinggi di dunia.

Tingkat pengujian COVID-19 di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, hanya beberapa ribu tes yang telah dilakukan untuk seluruh populasi 270 juta orang.

Namun sejumlah pemodelan menunjukkan jumlah sebenarnya kasus infeksi di seluruh nusantara adalah puluhan ribu.

Sebuah studi terbaru yang dikeluarkan Universitas Indonesia memproyeksikan tanpa intervensi, Indonesia dapat mengalami 240.000 kematian pada akhir April akibat COVID-19.

Bahkan studi ini menyebutkan, dengan intervensi moderat, 48.000 orang Indonesia bisa mati, tetapi jumlahnya dapat diturunkan menjadi 12.000 dengan "intervensi intensitas tinggi".

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memproyeksikan antara 100.000 dan 240.000 warganya bisa meninggal akibat virus corona, bahkan dengan menerapkan jarak fisik.

Di tahun 2017, Bank Dunia menyebutkan Indonesia hanya memiliki empat dokter untuk 10.000 penduduk.

Selain itu, diperkirakan tidak sampai tiga tempat tidur perawatan intensif per 100.000 penbduduk.

"Mereka bekerja dalam keadaan yang sangat sulit," kata Profesor Matthews.

"Kita harus berasumsi banyak kasus yang tidak diketahui dan berarti banyak kematian," ujarnya.

Tanggal 19 Maret lalu, Indonesia mengeluarkan aturan soal larang pertemuan massal, namun sebagian warga terus mengabaikannya.

Polisi secara paksa membubarkan pesta pernikahan dan acara lain yang tetap berlangsung meskipun ada larangan.

Polisi juga sempat turun tangan untuk mencegah pertemuan keagamaan di Tangerang, dengan meminta warga untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika mendapatkan kejadian serupa.

Di Malaysia, kebanyakan kasus corona berasal dari pertemuan keagamaan yang dihadiri sekitar 16.000 orang di Kuala Lumpur, Februari lalu.

Setelah kegiatan itu, sebagian peserta kembali ke Indonesia, Brunei, Thailand dan Filipina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa, menyatakan masjid harus ditutup untuk menghindari penyebaran lebih lanjut.

Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, minggu ini menyerukan umat Islam untuk menghindari tarwih selama Ramadhan, yang akan dimulai pada akhir April.

Meningkatkan langkah

Indonesia mulai meningkatkan langkah-langkah untuk memperlambat penyebaran virus.

Presiden Jokowi minggu lalu meresmikan rumah sakit spesialis COVID-19 di Jakarta yang mampu merawat 3.000 pasien.

Pemerintah juga sedang membangun rumah sakit di Pulau Galang, yang dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19.

Selain itu, pihak berwenang akan membebaskan sekitar 30.000 napi untuk menghindari penyebaran virus di dalam penjara yang penuh sesak.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 11 persen dari populasi narapidana, menurut Institute for Criminal Justice Reform di Jakarta, yang menyambut baik langkah tersebut.

Tapi menurut Yanuar Nugroho, akademisi yang juga mantan staf KSP, ketidakpatuhan warga dalam menerapkan pembatasan jarak fisik dapat dikaitkan dengan respons lambat Pemerintah Indonesia terhadap pandemi sejak dini.

"Ketika negara-negara lain sudah mengeluarkan tanda merah untuk menangani COVID-19, Pemerintah kita tampaknya tidak serius," katanya kepada ABC.

"Kemampuan Pemerintah dalam menangani krisis ini benar-benar dipertanyakan," ujar Yanuar.

Pemerintahan Jokowi tampaknya memprioritaskan ekonomi daripada keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Indonesia baru melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada 2 Maret lalu.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, seorang penganut agama Kristen yang taat, mengaitkan kurangnya kasus corona saat itu dengan kecenderungan warga yang berdoa.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan orang dapat menghindari coronavirus dengan makan tauge dan brokoli, yang kaya akan vitamin E.

Presiden Jokowi mempromosikan minum jamu, minuman herbal tradisional yang dipercaya memiliki khasiat obat.

Menkes Terawan sudah banyak menghadapi serangkaian kritik, bahkan desakan untuk mengundurkan diri, karena dinilai tidak memiliki kemapuan manajemen krisis.

Presiden Jokowi pun sebelumnya mengakui pihak berwenang menahan informasi dari publik untuk "menghindari kepanikan".

Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara terbuka mendesak Indonesia untuk berhenti menyemprotkan desinfektan langsung ke tubuh orang.

Perwakilan WHO di Indonesia Navaratnasamy Paranietharan mengatakan praktik itu tidak membantu dan malah bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama, kulit, mata dan mulut.

Pekan ini WHO juga mengumumkan Indonesia telah menjadi anggota 'Solidarity Trial', sebuah inisiatif WHO global untuk menguji vaksin di berbagai negara.(*)

Anies Siapkan Rp3 Triliun untuk Penanganan Covid-19 DKI Jakarta

Anies Siapkan Rp3 Triliun untuk Penanganan Covid-19 DKI Jakarta


CMBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersyukur mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak yang membantu penanganan virus Corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan video conference dengan Wakil Presiden RI Maruf Amin.

"Secara umum banyak sekali Pak dukungannya. Jadi basis baznas di Jakarta di bawah Pak Kyai Lutfi Al Mughni itu sekarang menerima begitu banyak bantuan," ujar Anies pada Kamis (2/4).

Dirinya menambahkan bahwa sampai dengan hari ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,032 triliun.

Bahkan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk dua bulan ke depan. Sehingga sampai dengan bulan Mei dana yang siap dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar 3,032 Triliun.

"Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei nanti, kita akan tambah lagi anggarannya," jelas Anies.

Anies turut menyampaikan  ucapan terimakasihnya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah Pemerintah Daerah dalam hal regulasi.

"Beliau cepat sekali mengeluarkan edaran yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah yang terdampak untuk bisa realokasi anggaran dan itu segera kita lakukan.

Jadi Alhamdulillah sejauh ini dari sisi penganggaran relokasi sudah kita lakukan," tandas Anies. (*)

Niat Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Dipertanyakan

Niat Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Dipertanyakan
CMBC Indonesia - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merencanakan membebaskan 30 ribu narapidana untuk mengurangi kepadatan di dalam penjara sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona di dalam penjara. Sampai hari ini sudah ada belasan ribu narapidana yang telah dilepaskan.

Keputusan itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Hanya saja sejumlah tahanan tak bisa begitu saja mengikuti program asimilasi atau dibebaskan lewat program integrasi, karena terganjal ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Aturan itu memang menyebutkan, narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme harus memenuhi persyaratan tambahan seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR secara virtual, Rabu, (1/4/2020) Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi aturan tersebut. "Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini," katanya.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bondan menyindir konsistensi Yasonna dalam upaya revisi tersebut. Tahun 2016 lalu, politikus PDI Perjuangan ini pernah menyatakan akan melakukan perbaikan dengan alasan untuk menguatkan aturan tersebut.

"Sekarang kita dengar untuk koruptor sebentar lagi dilepas cuma terhalang PP 99. Dulu dalam kondisi normal dia ingin mengubah juga. Sekarang kondisi tidak normal dia ingin ubah lagi. Artinya dia konsisten, memang pengen ubah," ujar Gandjar pada detikcom.

Gandjar mengaku heran pada perhatian khusus yang diberikan Yasonna pada terpidana-terpidana kasus korupsi. "Mengapa koruptor terus yang diomongin. Mengapa bukan pada terpidana narkotika yang lebih banyak dan mayoritas pengguna. Ada apa ya?," kata Gandjar.

Sementara pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Iqbal Felisiano mengatakan tujuan melepaskan para narapidana untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Kebijakan ini masuk akal jika para narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas.

Namun kenyataannya, menurut Iqbal para pelaku korupsi tersebut tidak berada dalam penjara yang sama dengan kebanyakan narapidana. Satu kamar ditempati satu narapidana, seperti yang ada di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Para narapidana tindak pidana korupsi ini tidak bercampur dengan napi lainnya. contohnya Setya Novanto punya sel sendiri-sendiri. Lantas apa bedanya dengan mereka di dalam dan di luar. Sama saja dengan self quarantine," ujar lulusan University of Washington, Amerika Serikat itu.

Meski demikian Sekretaris Jenderal Center for Anti-Corruption and Criminal Policy, Universitas Airlangga itu mengingatkan para narapidana kasus korupsi juga punya hak terutama bagi kelompok yang rentan terjangkit virus Corona. "Mereka harus dapat fasilitas kesehatan memadai," katanya.(dtk)

Atasi Wabah Covid-19, ISNU Usulkan Gaji Presiden dan Pejabat Negara Dipotong

Atasi Wabah Covid-19, ISNU Usulkan Gaji Presiden dan Pejabat Negara Dipotong


CMBC Indonesia - Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) sampai saat ini terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Data Gugus Tugas penanganan Covid-19, hingga Kamis (2/4) ada 1790 pasien di Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus China itu.

Merespons hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Ali Masykur Musa memprediksi dalam 3 bulan kedepan wabah Covid-19 ini belum terselesaikan secara tuntas.

Menurut Ali Masykur, selain melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN, pemerintah perlu mempersiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan terdampak Covid-19.

Mantan Anggota DPR ini mengusulkan, pemerintah perlu melakukan pemotongan gaji Presiden dan pejabat tinggi negara hingga level eselon II.

Tujuannya, untuk memperlebar ruang fiskal yang nantinya ketersediaan anggarannya untuk program jaring pengaman sosial.

"Karenanya pemerintah perlu mengurangi program ceremonial, perjalanan dinas dan program-program yang tidak produktif lainnya. Dan perlu juga pemotongan gaji mulai dari presiden, pejabat negara sampai dengan eselon 2," demikian kata Ali Masykur Musa, kamis (2/4).

Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) itu menilai, dampak wabah Covid-19 menyangkut beberapa sendi baik ekonomi, politik dan sosial, sehingga proses penanganan Covid-19 harus dilakukan oleh seluruh pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat

Meski demikian, Ali menyatakan, PP ISNU menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Perspektif saya sebagai ketum ISNU mengusulkan kepada pihak pemerintah harus mempersiapkan jaring pengaman sosial yang komprehensif meliputi pemberian bantuan sosial yang produktif," demikian usulan Mantan Ketua Umum PB PMII ini. (*)

Pemerintah Tak Larang Mudik, Luhut: Tapi Pasti Kamu Bawa Penyakit

Pemerintah Tak Larang Mudik, Luhut: Tapi Pasti Kamu Bawa Penyakit


CMBC Indonesia - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengimbau agar masyarakat tidak mudik untuk tahun ini. Imbauan itu disampaikan agar mencegah penularan virus corona ke daerah- daerah.

"Pemerintah dan seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar kesadaran bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik tahun ini," ujar Luhut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Kamis 2 April 2020.

Luhut bilang, imbauan ini nampaknya agak sulit. Meski sudah ada larangan, Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan tersebut tetap meminta kesadaran masyarakat."Jadi kami imbau, kesadaran, bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit," tutur Luhut.

"Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," tambahnya.

Luhut menyadari, dampak virus corona, kemungkinan bakal berpengaruh pada tarif angkutan mudik. Tarif angkutan umum kemungkinan akan naik karena sepinya penumpang.

"Nah ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena satu bus yang penumpangnya 40 mungkin hanya tinggal dua puluh sehingga tentu harga bisa melonjak," kata Luhut.

Namun demikian, berdasarkan hasil sementara rapat terbatas pemerintah beberapa waktu lalu, memang tidak ada aturan yang melarang masyarakat kota untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing.

Pemerintah hanya akan mengendalikan mekanisme dan proses mudik itu, agar tidak menjadi media penularan Covid-19 di kampung halaman para pemudik tersebut.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik, tapi mengendalikan agar tidak membawa penularan ke wilayah mudik dan tidak membahayakan masyarakat kampung," kata Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Ridwan Jamaludin.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pembuatan kebijakan yang komprehensif, sekaligus pembuatan skema pengamanan sosial bagi masyarakat yang tidak mudik dan tetap bertahan di Jakarta.

"Akan ada insentif bagi orang yang tinggal di Jakarta (tidak mudik), berupa kebutuhan pokok," ujar Ridwan.

Soal bagaimana teknis di lapangan, sejumlah opsi saat ini masih dalam pembahasan. Seperti misalnya bagaimana mekanisme jaga jarak bagi para pemudik, dan bagaimana upaya memastikan bahwa pemudik bebas virus corona.

"Bagaimana implementasi jaga jaraknya, soal disiplin, bus dan kereta jangan penuh sesak, jalanan lancar, itu masih akan dibahas," ujarnya.

Diketahui, dalam ratas sebelumnya Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa jika ada sejumlah warga yang sudah terlanjur pergi mudik, maka mereka akan dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Sementara pemudik yang memiliki gejala Covid-19 seperti flu, demam, dan sesak napas, maka mereka dimasukkan dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Baik ODP maupun PDP itu diharuskan menjalani isolasi mandiri 14 hari, untuk mengetahui apakah mereka membawa virus atau tidak.

Agar efektif, para perangkat desa mulai camat, lurah, RW, hingga RT, diminta turut aktif memantau warga yang baru pulang mudik, guna mengantisipasi penyebaran virus corona di desanya masing-masing.(viva)

Anies: Kematian karena Corona DKI 10% Sangat Mengkhawatirkan

Anies: Kematian karena Corona DKI 10% Sangat Mengkhawatirkan


CMBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa case fatality rate atau tingkat kasus kematian karena penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota masuk kategori mengkhawatirkan.

Tingkat kasus kematian adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu, dibagi jumlah kasus dari penyakit tersebut. Data per 2 April, ada 855 kasus positif corona di Jakarta, 90 orang di antaranya meninggal dunia.

"Jadi kalau kita lihat begitu, angka global 4,4 persen. Jakarta angkanya 10 persen case fatality-nya. Ini Sangat mengkhawatirkan," kata Anies saat melakukan rapat online dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Anies menjelaskan angka 10 persen di Jakarta sama dengan dua kali lipat angka case fatality di tingkat dunia yang rata-rata tidak sampai 5 persen. Ditambah lagi jumlah pasien yang dimakamkan dengan prosedur Covid-19, menurut Anies, cukup tinggi.

"Apalagi kalau kita melakukan monitoring di Dinas Pertamanan kemarin itu jumlah yang meninggal dan dimakamkan dengan cara Covid ada 401 kasus," jelas Anies.

Sementara pagi ini saja, ujar Anies, ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur Covid-19. Angka ini diambil dari pagi hingga tengah hari siang ini.

Karena alasan ini pula, Anies menyatakan sempat mengajukan skema Karantina Wilayah Jakarta kepada pemerintah pusat. Namun menurutnya keputusan tetap di tangan pemerintah pusat.

"Jadi situasinya di Jakarta sangat mengkhawatirkan karena itu kenapa pada awal pekan kemarin kami kirimkan surat ke Presiden mengajukan agar dilakukan langkah pembatasan ekstrem. Waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah," ujar dia.

"Kemudian kita dengar ada keputusan PSBB. Jadi langkah ke depan kita melaksanakan sesuai dengan PP 21," tutup Anies. (cnn)

Formappi: Yasonna Manfaatkan Corona untuk Bebaskan Koruptor

Formappi: Yasonna Manfaatkan Corona untuk Bebaskan Koruptor


CMBC Indonesia - Pemeliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk membebaskan koruptor. Langkah kontroversi Yasonna itu terlihat dari rencana revisi PP 99 Tahun 2012.

PP itu diterbitkan zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatasi pemberian remisi bagi napi untuk kejahatan luar biasa, antara lain korupsi. “Kebijakan Menteri Yasonna yang ingin membebaskan narapidana koruptor di tengah Pandemi Corona nampak sebagai upaya ‘aji mumpung’. Ini seperti memanfaatkan situasi untuk membebaskan koruptor.” Ucap dia Lucius, Kamis (2/4).

Lucius menilai tindakan Yasonna membebaskan napi koruptor karena corona hanya akal-akalan saja. Niatan sebenarnya adalah merevisi PP 99/2012 itu. Upaya pernah dilakukan pada saat kondisi normal namun gagal, karena mudah diprotes oleh masyarakat.

“Dikatakan ‘aji mumpung’ karena upaya meringankan hukuman bagi koruptor dengan merevisi PP 99/2012 bukan kali pertama diupayakan oleh Yasonna. Upaya itu nampaknya belum berakhir dan momentumnya dilakukan di tengah pandemi corona dengan harapan publik tak akan terlalu peduli karena masing-masing tengah repot menghindari corona. Jadi terlihat aja agak ‘licik’ karena memanfaatkan situasi umum yang sedang fokus ke corona untuk meloloskan apa yang sudah sejak awal menjadi intensi Menteri Yasonna,” ucap dia.

Lucius menegaskan, niat Yasonna itu merupakan langkah tidak etis yang diambil pejabat publik. Ini karena menteri dari PDI Perjuangan itu memanfaatkan kekhawatiran masyarakat menghadapi corona dengan merevisi PP tersebut.

“Ketika semua orang sedang berjuang keras melawan pandemi ini, sungguh menjengkelkan ketika ada seorang menteri yang malah seolah-olah sibuk dengan perang yang sama tetapi untuk misi yang agak aneh dan bahkan melawan misi bersama agar pandemi ini segera berakhir,” ucap dia.


Lucius menjelaskan, pemotongan hukuman bagi koruptor selama ini ditentang, karena termasuk kejahatan luar biasa. Disebut kejahatan luar biasa karena dampaknya tak hanya pada satu dua orang saja, tetapi pada bangsa dan negara. Alasan ini yang membuat koruptor sulit diberikan maaf, meskipun atas pertimbangan kemanusiaan yang sifatnya untuk sekedar pencegahan.

“Mencegah narapidana koruptor terjangkit virus, mereka dibebaskan. Padahal dia dipidana karena virus korupsi yang pernah dia lakukan. Mungkin saja akan berbeda jika ada seorang sudah terpapar, maka untuk keselamatan narapidana lain, ia dibebaskan. Ini kan baru pencegahan. Kemenkumham belum juga coba menawarkan alternatif lain, koq tiba2 sudah mau pakai alternatif bebas?” tutur dia.

Menurut dia, keinginan Yasonna itu bisa merusak konsentrasi presiden dan dan pemerintah pada umumnya yang menjadi garda terdepan memimpin bangsa dalam perang mengatasi corona. Presiden Jokowi saja, kata dia, belum sepenuhnya bisa mengeluarkan kebijakan memuaskan mengatasi wabah corona.

“Yasonna malah menambah lagi bebannya untuk memikirkan persoalan koruptor yang ingin dibebaskan demi tak tertular corona di penjara. Kalau yang dipenjara alasannya karena over capacity, bagaimana rakyat di tengah pemukiman padat, kontrakan-kontrakan sempit tetap saja harus bertahan di tengah upaya physical distancing? Kenapa pemerintah tak mau membebaskan nasib orang-orang ini juga jika alasan Corona dipakai?” ucap dia. (*)

Disarankan Ngabalin Gugat Corona, Enggal Tak akan Mundur Walau Sejengkal

Disarankan Ngabalin Gugat Corona, Enggal Tak akan Mundur Walau Sejengkal


CMBC Indonesia - Tekad Enggal Pamukty sudah bulat. Pria berusia 31 tahun ini tidak akan mundur walau sejengkal.

Dia yakin, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mendukung substansi gugatan class action atas kelalaian dan pengabaian yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menghadapi wabah Vodi-19.

Gugatan itu telah didaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu kemarin (1/4)

“Sejak awal kita semua, rakyat Indonesia, melihat ketidakseriusan pemerintah menghadapi penyebaran virus corona. Ada-ada saja komentar pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi, yang tidak pada tempatnya dan memperlihatkan ketidakpedulian mereka. Seolah-olah ancaman corona ini bisa dijawab dengan joke yang gak mutu dan lawakan di (aplikasi) Tiktok,” ujar Enggal kepada redaksi beberapa saat lalu.

“Ini gugatan serius. Saya tidak akan mundur walau sejengkal,” kata Enggal lagi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin telah merespon gugatan yang diajukan Enggal ini. Menurut Ali Mochtar Ngabalin, kalau Enggal merasa dirugikan oleh penyebaran virus corona, sebaiknya dia memita ganti rugi kepada virus corona.

Atas pernyataan Ali Mochtar Ngabali itu, Enggal mengatakan, dia tidak berminat  menanggapi. Menurut dia, pernyataan Ali Mochtar Ngabalin ini hanya memperpanjang daftar ketidakseriusan unsur pemerintah.

“Kami sudah serahkan bukti-bukti ketidakseriusan pemerintah. Nanti kalau perlu, pernyataan Ali Mochtar Ngabalin ini juga akan kami daftarkan sebagai bukti baru,” katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya melihat ada semacam persaingan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di DKI Jakarta, dalam menyikapi virus mematikan ini, Enggal mengatakan, dirinya tidak mau ikut campur.

“Saya tidak tahu apakah itu (persaingan politik) ada, dan saya rasa masyarakat Indonesia lainnya juga tidak peduli. Sekarang ini yang dibutuhkan hanya satu: pemerintah betul-betul melindungi rakyat,” demikian Enggal.

Dalam gugatannya, Enggal mengatakan, ketidakseriusan pemerintah membuat korban berjatuhan, dan pemerintah tergopoh-gopoh mempersiapkan infrastruktur kesehatan untuk menampung pasien terdiga dan terinfeksi Covid-19.  (*)

Mata Koruptor Berkaca-kaca Dengar Usulan Menteri Yasonna

Mata Koruptor Berkaca-kaca Dengar Usulan Menteri Yasonna


CMBC Indonesia - Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly kembali menjadi sorotan publik. Kali ini mengenai usulannya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menteri dari PDIP itu mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Usulan tersebut tak lepas dari kondisi lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas, sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona.

Salah satu kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi lewat mekanisme revisi PP tersebut adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Menanggapi usulan Yasonna tersebut, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menuangkan komentarnya lewat akun Twitter pribadi miliknya.

"Menteri ini, idenya membuat mata koruptor berkaca-kaca, hati koruptor bergetar, tangan koruptor meninju langit dan berteriak lantang "koruptor bersatu tak bisa dikalahkan!” ungkap pria yang karib disapa Hensat ini secara satire, Kamis (2/4).

"Di belakang koruptor pecandu narkoba mengamini," sambung founder lembaga survei Kedaikopi itu dan mengakhiri dengan hastag bertuliskan #hensat.

Selain narapidana koruptor, kriteria berikutnya adalah narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

Lalu narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan dan terkahir berlaku bagi narapidana WNA asing sebanyak 53 orang. (*)

Jokowi: Perkembangan Virus Corona Dipengaruhi Musim dan Cuaca Saat Ini

Jokowi: Perkembangan Virus Corona Dipengaruhi Musim dan Cuaca Saat Ini


CMBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah aspek yang akan dihadapi terkait sebaran virus Corona (COVID-19) menjelang arus mudik 2020. Jokowi menilai cuaca sebagai salah satu aspek yang berpengaruh.
"COVID-19 ini kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, cuaca juga sangat mempengaruhi perkembangan COVID-19 ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor seperti yang disiarkan pada YouTube Setneg, Kamis (2/4/2020).

Kemudian Jokowi meminta agar aspek pergerakan orang juga diperhatikan. Dia menegaskan kedisiplinan menjaga jarak juga bisa memberi pengaruh besar dalam menekan penyebaran virus Corona tersebut.

"Kemudian intervensi di tengah pembatasan pergerakan orang dan skenario jaga jarak aman ini sesuai protokol dengan kedisiplinan kuat akan memberi pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut harus ada intervensi bantuan perlindungan sosial terkait wabah virus Corona ini. Menurutnya, aspek ini bisa membantu dalam bertahan menghadapi wabah Corona di Indonesia.

"Saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di Ibu Kota," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat RT/RW turut berpartisipasi memberlakukan ODP terhadap pemudik yang baru pulang dari Jabodetabek.

"Pengawasan di daerah utamanya di level kelurahan dan desa, kita ingin mendorong partisipasi di tingkat komunitas baik itu RT maupun RW sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," pungkasnya.(*)

Indonesia Berpotensi Punya 60 Ribu Kasus Corona Jika Masyarakat Tak Disiplin Jalani Physical Distancing

Indonesia Berpotensi Punya 60 Ribu Kasus Corona Jika Masyarakat Tak Disiplin Jalani Physical Distancing


CMBC Indonesia - Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia melakukan penelitian terkait dengan wabah virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia.

Penelitian dengan menggunakan model SIRU ini dilakukan oleh Barry Mikhael Cavin, Rahmat Al Kafi, Yoshua Yonatan Hamonangan, dan Imanuel M. Rustijono.

Ada tiga skenario yang bisa memecahkan persoalan hingga sampai kapan corona akan mewabah di Indonesia.

Tiga skenario tersebut diambil per 1 April, berdasarkan faktor pengambilan kebijakan pemerintah dan tingkat kedisiplinan masyarakat.

Skenario pertama adalah ketika pemerintah tidak melakukan kebijakan yang signifikan dan tegas, serta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

Jika hal tersebut terjadi maka puncak pandemi corona di Indonesia akan terjadi pada 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif bisa mencapai ratusan ribu kasus. Pandemi sendiri akan berakhir pada akhir Agustus atau awal September.

Skenario kedua adalah ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan namun kurang tegas dan strategis, sementara masyarakat juga tidak disiplin menerapkan physical distancing.

Jika hal tersebut terjadi, maka puncak pandemi akan terjadi pada 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60 ribu kasus.

Dengan skenario kedua, pandemi kemungkinan akan berakhir pada akhir Juni hingga awal Juli.

Menurut analisis para alumni UI tersebut, dengan kebijakan pmerintah dan kondisi saat ini, Indonesia kemungkinan akan mengalami skenario kedua.

Sementara skenario ketiga adalah ketika pemerintah sudah memberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis serta masyarakat disiplin mengimplementasikan physical distancing.

Dengan skenario ketiga, puncak pandemi akan terjadi pada 16 April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif ditekan hingga 17.000 kasus.

Pandemi pun bisa berakhir pada akhir Mei atau awal Juni.(*)

Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19

Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19


CMBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah Ibu Kota. Namun ia menuturkan karantina wilayah merupakan kewenangan dari presiden.

Berdasarkan keterangan dari Menkopolhukam Mahfud MD, surat tersebut bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020. Pemerintah Pusat menerima surat itu pada Minggu 29 Maret 2020. Meskipun ingin mengkarantina DKI Jakarta, Anies tetap memperhatikan sektor energi; pangan; kesehatan; komunikasi; dan keuangan, agar tetap beraktivitas.

Sebelum direstui Jokowi, Anies telah mengeluarkan kebijakan yang berorientasi karantina wilayah sejak dua pekan lalu. Di antaranya meliburkan siswa; tempat kerja bagi ASN dan pekerja swasta; menunda kegiatan keagamaan di rumah ibadah, serta membatasi interaksi sosial.

Namun Istana menolak usulan Anies tersebut. Kendati tak secara langsung, isyarat penolakan itu disampaikan oleh Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden Jokowi, melalui akun Twittter-nya pada 30 Maret 2020.

Alasannya, pemerintah pusat memilih menerapkan "pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan" dan "hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil".

Selasa (31/3/2020), Istana akhirnya meneken tiga peraturan sekaligus yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Penanganan COVID-19.

Terkait PP PSBB, dalam pasal 6 disebutkan pemberlakuan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam PP tersebut juga dijelaskan langkah minimal yang dilakukan adalah dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Langkah-langkah yang sebenarnya sudah dilakukan DKI, dan beberapa kota lain, sebelum PP ini terbit. Artinya, pemerintah pusat hanya mengamplifikasi kebijakan yang sudah dilakukan Pemprov.

Ini bukan kali pertama kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam menangani pandemi Corona terus menerus dimentahkan istana.

Bikin Situs Corona yang Disindir Kominfo

Sejak 6 Maret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Tanggap COVID-19 menyediakan situs kanal informasi tambahan bagi warga perihal wabah virus Corona di ibu kota.

Masyarakat di Jakarta dapat mengakses informasi melalui situs corona.jakarta.go.id. Pada kanal tersebut, masyarakat dapat mengakses dokumen-dokumen Instruksi Gubernur (Ingub), Surat Edaran Dinas, siaran pers, dan infografis yang berisi informasi terkait layanan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, sudah disediakan informasi lengkap mengenai COVID-19.

Yang menjadi perhatian, informasi kasus positif yang dibagikan di situs bikinan Pemprov DKI kerap kali berbeda dengan yang diumumkan Kementerian Kesehatan.

Lantaran hal itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Johnny G. Plate menegaskan situs web yang dibuat Kementerian Kesehatan merupakan arahan dari pemerintah pusat untuk memberikan kabar terkini kasus COVID-19. Situs yang dimaksud adalah infeksiemerging.kemkes.go.id. Dari pantauan Tirto, saat itu situs tersebut hanya memperbarui data COVID-19 secara global tanpa spesifikasi kasus di Indonesia.

"Dalam rangka komunikasi publik, pemerintah daerah mengikuti protokol pemerintah pusat supaya satu saja narasi pemerintah," kata Menkominfo Johnny G. Plate kepada awak media di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (9/3).

Pemerintah daerah, imbuh Plate, diperbolehkan membuat situs terkait perkembangan isu virus Corona di daerahnya tetapi narasi kontennya harus sama dengan pemerintah pusat.

"Jangan mulai lagi pertentangan. Ada [wadah informasi soal corona] pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah. Boleh tetapi konten dan narasinya harus sama," pungkas Johnny.

Baru pada 18 Maret, setelah Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk, situs khusus informasi terkait Corona dibuat dengan alamat Covid19.go.id.

Usulkan Wisma Atlet Jadi RS Darurat Corona

Dalam sebuah rapat pembahasan kesiapan penanganan COVID-19 tertanggal 10 Maret 2020, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti mengusulkan agar Wisma Atlet Kemayoran dialihfungsikan untuk ditempat Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Pada saat itu, pusat sudah mengumumkan kasus ke-19 dan Jakarta sudah memiliki 15 kasus positif COVID-19.

Delapan hari kemudian, gagasan ide baru direspons pemerintah pusat, tepatnya oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan aset negara berupa wisma atlet akan dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pasien positif pandemi Corona atau COVID-19. Sri Mulyani mengatakan pemanfaatan aset ini telah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP).

Sri Mulyani mengatakan penggunaan aset ini ditujukan lantaran wisma atlet belum banyak dimanfaatkan. Menurutnya ada peningkatan kebutuhan fasilitas Kesehatan untuk menampung pasien Corona.

Alhasil setelah dipertimbangkan wisma atlet didapati paling siap. Ia mencontohkan sudah tersedia listrik, air, dan fasilitas lainnya.

Pada akhirnya, Wisma Atlet resmi digunakan sebagai RS Darurat Corona pada 26 Maret. Kini, Wisma Atlet sudah menampung 274 orang terdiri dari pasien pria sebanyak 162 dan wanita 112 orang sejak 27 Maret.

Menunda Formula E, Disindir Mahfud

Pada 11 Maret 2020 saat Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus kematian pertama akibat COVID-19, Anies memutuskan menunda ajang balapan jet darat listrik Formula E yang sedianya digelar di Monas pada 6 Juni nanti. Alasannya untuk mencegah penyebaran Corona atau COVID-19 lebih masif.

Anies mengatakan, "Kami tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian. Memang Formula E ini memberikan dampak ekonomi yang besar, tapi bila punya risiko untuk warga, maka kami tunda," kata dia di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Alih-alih didukung, keputusan itu justru mendapat sindiran dari Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud menilai penundaan Formula E oleh Anies lantaran khawatir ajang balap mobil listrik itu tak sukses. Sebab, menurutnya, pada saat itu Jakarta masih aman di tengah merebaknya virus corona jenis baru, COVID-19.

"Karena melihat situasi jangan-jangan itu (Formula E nanti) tidak sukses kan, karena kecenderungan di banyak dunia menghendaki agar menghindarkan perkumpulan-perkumpulan orang terlalu banyak, seperti tontonan dan sebagainya," ujarnya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kemarin (11/3/2020) seperti dikutip Antara.

Ia bilang juga menyampaikan kekhawatiran atas sepinya animo penonton karena Corona adalah hal wajar. "Itu mungkin kalau enggak banyak orang yang nonton kan rugi juga, lalu ditunda, barangkali," jelas Mahfud.

Dikoreksi Jokowi

Pada 15 Maret 2020, Anies mengeluarkan kebijakan memangkas jam operasional transportasi publik seperti Transjakarta, MRT dan LRT. Namun kebijakan itu berimbas pada penumpukan penumpang Transjakarta keesokan harinya setelah kebijakan itu mulai diberlakukan.

Alhasil, kebijakan itu mendapat “koreksi” dari Jokowi. “Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan pemda," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3).

Jokowi juga mengingatkan agar semua kebijakan besar di tingkat daerah mengenai COVID-19 harus dibahas bersama pemerintah pusat.

"Konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19," kata Jokowi.

Sehari setelahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan mendatangi Balai Kota khusus untuk bicara pada Anies terkait hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Tito memperingatkan bahwa kebijakan lockdown (penguncian) merupakan kewenangan absolut pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat empat jenis pembatasan atau lockdown. Mulai karantina rumah; Rumah Sakit, Wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal.

Dalam UU tersebut, terdapat tujuh hal yang harus dipertimbangkan, mulai pertimbangan efektivitas, tingkat epidemi, sampai ke pertimbangan, sosial, dan keamanan. Salah satu yang paling disoroti Pemerintah jika terjadi lockdown adalah berdampak kepada perekonomian.

Dibatalkan Luhut

Pada 30 Maret, Kementerian Perhubungan membatalkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan mobilisasi angkutan umum bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata dari dan ke luar Jakarta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keputusan ini diambil dengan dalih kebijakan Pemprov DKI Jakarta belum punya “kajian dampak ekonomi” sesuai dengan arahan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Plt Menhub.

Keputusan itu seolah menjadi kontradiktif dengan unggahan Presiden Joko Widodo di akun twitternya pada hari yang sama. Ia mengatakan mobilitas warga dari dan menuju ke Jakarta berisiko memperluas penyebaran COVID-19.

“Delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa 14.000-an penumpang dari Jabodetabek ke provinsi lain di Jawa. Belum termasuk yang menggunakan kereta api, kapal, pesawat dan mobil pribadi,” tulis Jokowi.(tirto)

Menteri Kesehatan Israel dan Istrinya Ikut Terjangkit Virus Corona

Menteri Kesehatan Israel dan Istrinya Ikut Terjangkit Virus Corona


CMBC Indonesia - Menteri Kesehatan Israel, Yaakov Litzman beserta istrinya telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona baru atau Covid-19.

Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Kesehatan pada Kamis (2/4). Keduanya juga sudah berada di ruang isolasi untuk melakukan perawatan.

"Penyelildikan epidemiologis akan dilakukan dan permintaan isolasi akan dikirim kepada mereka yang telah melakukan kontak dengan (Litzman) dan istrinya dalam dua pekan terakhir," ungkap kementerian seperti yang dikutip dari CNA.

Litzman dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri adalah rekan yang kerap melakukan pertemuan terkait dengan penyebaran virus corona.

Kendati begitu, pada Senin (30/1), hasil tes menunjukkan Netanyahu negatif dari virus corona.

Selain dekat dengan Netanyahu, Litzman adalah Ketua Partai Yahudi Ultra-Ortodoks.

Kelompok itu kerap memandang sebelah mata virus corona sehingga pada akhirnya pemerintah mengunci Bnei Brak yang merupakan kota yang didominasi oleh ultra-ortodoks.

"Saya mengusulkan kepada perdana menteri dan menteri dalam negeri hari ini untuk mengunci Bnei Brak. Situasi di sana mengerikan. Setiap hari kita mengulur waktu, kita mempertaruhkan nyawa," ujar Litzman.

Saat ini, Israel sendiri sudah memiliki jumlah infeksi sebanyak lebih dari 6.000 kasus dengan sedikitnya 25 orang meninggal dunia. (*)

Melalui Saeful Bahri, Jaksa KPK Ungkap Wahyu Setiawan Minta Uang Rp1 M Ke Harun Masiku

Melalui Saeful Bahri, Jaksa KPK Ungkap Wahyu Setiawan Minta Uang Rp1 M Ke Harun Masiku


CMBC Indonesia - Komisioner KPU, Wahyu Setiawan diduga meminta uang senilai Rp 1 Miliar untuk mengupayakan Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia.

Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa Saeful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Jaksa KPK menjelaskan, awal mula terjadinya tawar menawar Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang melibatkan Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina.

Kejadian itu terjadi setelah KPU tidak mengabulkan permohonan DPP PDIP untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas dengan Harun Masiku pada 28 Agustus 2019.

Pada September 2019, Terdakwa Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU terkait pergantian Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Setelah menyampaikan itu, pada 24 September 2019, Saeful Bahri mengirimkan pesan WhatsApp kepada Agustiani Tio Fridelina untuk diteruskan kepada Wahyu Setiawan yang berisi surat DPP PDIP nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 tertanggal 5 Agustus 2019.

"Setelah menerima pesan tersebut, Wahyu Setiawan membalas pesan dengan isi pesan "Siap, mainkan"," ucap Jaksa Moch Takdir Suhan, Kamis (2/4).

Selanjutnya pada 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat DPP PDIP nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA  yang pada pokoknya DPP PDIP meminta fatwa MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP.

Selanjutnya pada 1 Oktober 2019, Riezky Aprilia dilantik bersama seluruh calon anggota DPR RI terpilih.

Pada 5 Desember 2019 terjadi proses tawar menawar uang. Dimana, Saeful Bahri meminta Agustiani menanyakan kepada Wahyu Setiawan mengenai besaran uang operasional yang diperlukan agar KPU dapat menyetujui permohonan DPP PDIP dan menawarkan uang sejumlah Rp 750 juta.

"Dengan kalimat kurang lebih "Tanyain berapa biaya operasionalnya, kalau bisa 750 (juta)"," jelas Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan.

Atas permintaan Saeful, Agustiani menyampaikan kepada Wahyu Setiawan melalui pesan iMessage yang isi pesannya "Mas, ops nya 750 (juta) cukup mas?.

"Dan dibalas oleh Wahyu Setiawan dengan pesan iMessage "1000", yang maksudnya uang sebesar Rp 1 Miliar," ungkap Jaksa Ronald.

Selanjutnya Agustiani menyampaikan permintaan Wahyu Setiawan kepada Saeful.

Pada hari yang sama, Agustiani mengirimkan draft surat DPP PDIP nomor 224/EX/DPP/XII/2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa MA yang nantinya akan dikirimkan kepada Kapau melalui pesan WhatsApp kepada Wahyu beserta pesan "Bisa jd dasar utk menghitung kembali perolehan suara Sumsel 1 utk PDI Perjuangan? Atau KPU langsung memutuskan dgn dasar surat DPP Saja?".

"Atas pesan tersebut Wahyu Setiawan membalas "Kita akan upayakan yang optimal,"" kata Jaksa Ronald.(*)

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved