Channel Media Berita Central Indonesia

Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Senin, 01 Juni 2020

Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle

Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
CMBC Indonesia - Kekhawatiran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Kota Surabaya bisa berubah menjadi seperti Kota Wuhan di Hubei, China dinilai cukup wajar.
Sebab, kekhawatiran itu tidak lepas dari pemerintah pusat yang terus menerus menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan virus corona.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata menilai, lonjakan pasien positif Covid-19 di Surabaya merupakan buntut dari pemerintah yang tidak tegas dalam aturan pergerakan atau perpindahan manusia.

"Publik malah disuguhkan perdebatan definisi soal mudik vs pulang kampung," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Dian melanjutkan, Gugus Tugas awalanya disebut sebagai otoritas terdepan soal penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun, kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang dengan harapan. Terutama mengenai perdebatan mengenai pergerakan orang.

Dalam hal ini, pemerintah justru memberi relaksasi aturan transportasi massal. Akibatnya, ada pergerakan warga yang melakukan mudik atau pulang kampung.

“Lantaran mencla-mencle aturan yang dipertontonkan pemerintah, maka warga juga mengikuti hal yang sama. Seperti mengabaikan soal aturan physical distancing," jelas Dian.
Fenomena di Surabaya sendiri, kata Dian, terjadinya lonjakan angka Covid-19 telah diprediksi banyak kalangan lantaran tidak tegasnya pemerintah.

"Fenomena Surabaya untuk kasus lonjakan angka Covid-19 sejatinya sudah diduga banyak kalangan. Lantaran aturan yang tidak tegas dan tradisi lebaran," pungkas Dian. (Rmol)

Butuh Biaya Dua Kali Lipat, DPRD Sumut Tolak Penerapan New Normal Covid-19

Butuh Biaya Dua Kali Lipat, DPRD Sumut Tolak Penerapan New Normal Covid-19
CMBC Indonesia - Wacana penerapan normal baru (new normal) atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemik virus corona baru (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara menuai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Salah satu yang kontra terhadap wacana tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Salman Alfarisi. Sikap kontra itu ia sampaikan saat kunjungan kerja bersama Pansus Covid-19 DPRD Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar.

Menurut Salman, penerapan new normal tersebut cocoknya di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dengan baik, bukan di daerah yang kasusnya terus naik.

“Kalau kita lihat data terbaru yang disajikan oleh GTPP Sumatera Utara menunjukkan penambahan kasus Covid-19 masih terus berlangsung. Jadi dikhawatirkan jika diberlakukan new normal, maka akan terjadi lonjakan kasus lagi, bahkan bukan tidak mungkin terjadi second wave kasus Covid-19 di Sumut ini,” kata Salman seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLSumut, Senin (1/6).

Salman menilai, biaya yang dibutuhkan jika dilakukan new normal seperti yang diwacanakan oleh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan jauh lebih besar.

Alasan membengkaknya biaya itu, karena pemerintah harus menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan yang menjadi syarat utama pemberlakuan new normal tersebut.

"Salah satu contohnya adalah dari dunia pendidikan, konsekuensi yang harus diambil oleh pemerintah jika ingin membuka sekolah kembali adalah pemerintah harus menyiapkan ruang kelas baru minimal dua kali lipat yang ada sekarang. Kenapa? Karena siswa yang masuk sekolah harus menjaga physical distancing dengan siswa lain di kelasnya,” papar Salman.

"Masalahnya ruang kelas di sini hampir rata dipersiapkan untuk 40-50 orang dalam satu kelas," pungkasnya. (Rmol)

Masyarakat Kritisi Naiknya BPJS, LP3ES: Kesadaran Publik Atas Haknya Menguat

Masyarakat Kritisi Naiknya BPJS, LP3ES: Kesadaran Publik Atas Haknya Menguat
CMBC Indonesia - Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan membuat masyarakat sadar akan hak mereka lantaran banyaknya komentar negatif atas wacana pemerintah tersebut di tengah pandemik Covid-19 ini.

LP3ES melakukan penelitian dengan menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit.

Hasilnya, dari sisi narasi muncul beberapa pertanyaan utama masyarakat yang berkisar pada persoalan mengenai inkonsistensi yang terjadi karena sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan, “timing” kenaikan tarif yang beriringan dengan pandemi dan dan Kekecewaan publik yang mengharapkan Jokowi untuk tidak mengambil kebijakan seperti ini.

Kemudian dari sisi tagar, tagar yang paling banyak digunakan adalah yang bernada menyerang pemerintah seperti: “Istana Mesin Kapitalis”, “Membebani Rakyat”, “Merakyat Tapi Boong”, “Rezim Paranoid”, “Jokowinomics” dan sebagainya.

Terakhir, dari sisi aktor yang terlibat dalam percakapan ini cukup beragam dari mulai kubu oposisi, masyarakat sipil dan kubu pro pemerintah, beberapa yang paling berpengaruh dan mendapat banyak retweet adalah: media daring, @tengkudzul, @dandhywilaksono, @tsembiring, @aminrais, @prastowo, @teddygusnaidi di mana semuanya adalah akun organik karena sangat sedikitditemukan akun robot yang terlibat dalam perdebatan.

“Secara kesuluruhan dapat disimpulkan bahwa publik melihat jaminan kesehatan sebagai satu hal yang penting untuk mereka, sehingga topik kenaikan tarif BPJS ini tetap mendapat perhatian selama berminggu-minggu bahkan selama satu bulanterakhir. Ini penting dicatat mengingat tidak semua isu publik mendapat perhatian dalam rentang yang begitu lama,” ujar Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto dalam siaran persnya, Minggu (31/5).

Dalam catatan LP3ES dan Drone Emprit menemukan bahwa tiap isu rata-rata menjadi perbincangan selama 1 minggu bahkan ada yanghanya beberapa hari saja.

“Dari perspektif kewarganegaraan, sebenarnya ini merupakan pertanda positif tentang semakin menguatnya kesadaran publik terkait hak-hak mereka yang merupakan satu pertanda dari adanya satu civic values yang yang penting bagi pematangan demokrasi,” paparnya.

LP3ES mengatakan, adanya sikap kritis masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengamanatkan, melindungi setiap tumpah darah Indonesia dan penghidupan yang layak bagi setiap warga adalah di antara tujuan didirikannya republik ini.

“Jika pemerintah dapat mengelola isu ini dengan baik danmeresponnya dengan kebijakan yang tepat, maka ia bisa menjadi satu catatanprestasi yang dikenang oleh sejarah dan bermakna untuk mendorongterwujudnya demokrasi substantif yang ditandai dengan telah terpenuhinya hakasasi warga negara,” tutupnya.(rmol)

Kritik Kemarahan Risma, Andi Yusran: Tidak Sepatutnya Pejabat Bersengketa Di Ruang Publik

Kritik Kemarahan Risma, Andi Yusran: Tidak Sepatutnya Pejabat Bersengketa Di Ruang Publik
CMBC Indonesia - Aksi marah-marah Walikota Surabaya Tri Rismaharini di tengah pandemik Virus corona baru (Covid-19) Jumat (29/5) lalu masih mendapat sorotan.

Permasalahan yang bermula dengan tudingan bahwa Pemprov Jatim melakukan sabotase mobil bantuan BNPB seharusnya diselesaikan secara internal tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menilai politisi PDIP itu sedang galau menghadapi Covid-19. Terlebih kota Surabaya merupakan epicentrum baru pandemi C-19, bahkan sebagian pihak ‘meramalkan’ Surabaya bisa menjadi Wuhan-nya Indonesia.

"Kegalauan Risma tersebut idealnya direspons positif oleh semua pihak termasuk pemerintah dan Pemprov Jatim dengan memberikan bantuan ekstra kepada Kota Surabaya. Di luar Jakarta, Surabaya layak mendapat prioritas dalam penanganan Covid-19," demikian kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin dinihari (1/6).

Meski demikian, dalam menghadapi pandemik Covid-19 seharusnya Risma memberikan pelajaran yang baik pada masyarakat. Kata Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, tidaklah patut seorang pejabat melakukan "sengketa" di ruang publik.

"Perilaku elite, pejabat dan aparatur dalam sebuah sistem birokrasi adalah satu kesatuan. Baik buruknya perilaku mereka adalah simbol bagi yang lainnya sehingga tidaklah patut antar pejabat atau aparat ‘bersengketa’ di ruang publik," jelas Andi.

Lebih lanjut Andi melihat kecenderungan pejabat yang melakukan "perang terbuka" antar elite terindikasi hanya sekadar membangun populatitas. Dalam situasi negara menghadapi wabah Covid tindakan Risma tidak bisa dibenarkan.

"Ada indikasi di beberapa kasus ‘perang terbuka’ antar elite, pejabat atau aparatur negara terjadi di ruang publik sekadar mengejar popularitas atau sedang membangun pencitraan," pungkas Andi. (Rmol)

Pikirkan Keselamatan Rakyat, HMI Desak Mendagri, KPU Dan DPR Tunda Pilkada Serentak 2020

Pikirkan Keselamatan Rakyat, HMI Desak Mendagri, KPU Dan DPR Tunda Pilkada Serentak 2020
CMBC Indonesia - Penyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi polemik pro/kontra di dalam elemen masyarakat dan pemerintah. Saat ini dunia dan  juga Indonesia masih dalam cengkeraman pandemik wabah virus corona Covid-19.

Pemerintah sendiri sepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah akan dilakukan pada Desember 2020. Sisi lain, data per 31 mei 2020 bahwa jumlah kasus pasien positif corona di Indonesia sebanyak 26.473, meninggal 1.613, dan sembuh 7.308.

Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara meminta, Fadli Rumakefing meminta kepada Mendagri, KPU RI, dan DPR RI Komisi II, untuk menunda Pilkada serentak tahun 2020.

"Mari sama sama kita pikirkan keselamatan masyarakat bukan kemenangan para politisi," demikian kata Fadli, Minggu (31/5).

HMI kata Fadli menilai, kalau pilkada dipaksakan maka akan lebih banyak masyarakat yang terinfeksi wabah virus corona.

Menurut HMI, tidak ada jaminan protokol kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada serentak 2020.Jangan sampai pasca pilkada selesai banyak nyawa masyarakat yang melayang.


"Adapun yang beruntung dan menang dalam Pilkada serentak dalam kondisi pandemik Covid-19 adalah para pejabat pejabat yang kekuatan politiknya sudah mengakar dan yang rugi dan kalah adalah masyarakat," demikian kata Fadli.
Saya pikir Pilkada bisa ditunda, dan waktu bisa diganti. Tapi kematian masyarakat tidak bisa ditunda dan nyawa tidak bisa diganti," pungkasnya.(rmol)

Menhan Singh: India Tak akan Biarkan Harga Diri Dilukai China

Menhan Singh: India Tak akan Biarkan Harga Diri Dilukai China

CMBC Indonesia - India tidak akan membiarkan China melukai harga dirinya dengan pertikaian di perbatasan. Meski begitu, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan, India akan terus menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog damai.

Dalam sebuah wawancara televisi pada Sabtu malam (31/5), Singh mengatakan, saat ini pihak India dan China tengah melakukan pembicaraan.  

"Saya ingin meyakinkan bahwa kita tidak akan membiarkan harga diri India dilukai dalam keadaan apa pun," ujar Singh dalam wawanxara yang disiarkan di saluran televisi Aaj Tak.

Merujuk pada perseteruan serupa pada 2017 di Datarang Tinggi Doklam, Singh mengatakan situasi sangat tegang namun India tidak mundur.

"India telah mengikuti kebijakan yang jelas untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Ini bukan pendekatan baru. Kadang-kadang, situasi muncul dengan China. Itu telah terjadi sebelumnya," papar Singh seperti dilansir CNA.

"Negosiasi sedang berlangsung antara kedua negara di tingkat militer dan diplomatik," imbuhnya seraya mengatakan pihaknya sebisa mingkin tidak meningkatkan ketegangan.

Dlam kesempatan tersebut, Singh juga mengungkapkan, India sudah menolak tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha menjadi mediator.

Penolakan juga sudah disampaikan ketika ia melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper pada Jumat (29/5). Singh mengatakan, India dan China memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sejak awal Mei, ratusan tentara India dan China terlibat dalam perseteruan di perbatasan di wilayah Ladakh. Ketegangan terakhir meletus pada 9 Mei, ketika puluhan tentara India dan China terluka dalam perkelahian di negara bagian Sikkim.

Menurut para analis, pertikaian antara India dan China dipicu oleh pembangunan jalan baru oleh India di wilayah tersebut.

Kedua negara memang memiliki beberapa sengketa di sepanjang perbatasan yang membentang sejauh 3.500 kilometer. Pada 1962, keduanya bahkan melakukan perang di perbatasan.  (*)

Refly Harun: Kritik Itu Tergantung yang Menerima, Kalau Baperan ya Langsung Dianggap Hinaan

Refly Harun: Kritik Itu Tergantung yang Menerima, Kalau Baperan ya Langsung Dianggap Hinaan

CMBC Indonesia - Setiap kritik yang datang harus bisa disikapi dengan bijaksana. Kritik sepahit apapun itu harus bisa jadi bahan untuk memperbaiki diri.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai bahwa penyikapan setiap kritik sangat bergantung pada pihak yang menerimanya. Bisa diterima dengan baik atau bahkan dianggap sebagai sebuah penghinaan.

“Kritik itu tergantung yang nerimanya. Kalau baperan, langsung dicap sebagai penghinaan bahkan serangan,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (31/5).

Menurutnya, jika kritik dilayangkan pada seseorang yang memiliki keluasan jiwa, maka pernyataan sepahit apapun akan dianggap sebagai masukan atau bahan instripeksi.

“Nah pemimpin-pemimpin kita yang seperti apa ya?” tanyanya mengakhiri kicauan.

Pernyataan Refly Harun ini disampaikan di saat publik sedang ramai membahas mengenai intimidasi gelaran diskusi. Aksi intimidasi itu menimpa pembicara, moderator, dan penyelenggara diskusi daring di Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” pada Jumat lalu (29/5).

Selain itu, publik juga ramai berpolemik mengenai penangkapan terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton yang melancarkan kritik dan meminta Presiden Joko Widodo mundur. (*)

Biaya Perawatan Pasien Covid-19: Paling Murah Rp105 Juta

Biaya Perawatan Pasien Covid-19: Paling Murah Rp105 Juta

CMBC Indonesia - Menteri Negara Badan Usaha Negara Erick Thohir menyebut biaya perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 sangat mahal. Nilainya bisa mencapai ratusan juta Rupiah, dengan asumsi tidak ada penyakit tambahan. Jika ada penyakit bawaan atau komplikasi maka nilainya bisa lebih dari itu.

Dalam diskusi virtual Jumat lalu, 29 Mei 2020, Erick menyebut biaya perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 paling murah Rp105 juta. Apabila disertai penyakit bawaan bisa mencapai Rp200 juta lebih. Belum lagi biaya pemulasaran bagi pasien meninggal dunia. Semuanya ditanggung pemerintah.

"Mahal banget. Jadi kalau bisa jangan sakit, tetap disiplin," kata Erick Thohir.

Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengeluarkan edaran satuan biaya perawatan pasien Covid-19 yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 Tertanggal 6 April 2020. Surat itu mengatur besaran biaya perawatan pasien Covid-19 per hari, baik pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Berikut rincian biaya perawatan pasien Covid-19:

Pasien ODP/PDP/Konfirmasi tanpa kormobid/komplikasi:

1. Ruang ICU dengan ventilator: Rp15,5 juta/hari
2. Ruang isolasi tanpa ventilator: Rp12 juta/hari
3. Ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator: Rp10,5 juta/hari
4. Ruang isolasi tekanan negative tanpa ventilator: Rp7,5 juta/hari
5. Ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator: Rp10,5 juta/hari
6. Ruang isolasi non tekanan Negatif tanpa ventilator: Rp7,5 juta/hari

Sementara ini biaya golongan pasien Covid-19 yang memiliki komplikasi atau penyakit penyerta sebelumnya seperti jantung, ginjal, hipertensi, diabetes, paru-paru, hepatitis B dan penyakit lainnya.

1. Ruang ICU dengan ventilator: Rp16,5 juta/hari
2. Ruang ICU tanpa ventilator: Rp12,5 juta/hari
3. Ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator: Rp14,5 juta/hari
4. Ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator: Rp9,5 juta/hari
5. Ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator: Rp14,5 juta/hari
6. Ruang isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator: Rp9,5 juta/hari

Dengan asumsi sederhana yaitu satu pasien dirawat selama minimal 14 hari maka total biaya yang ditanggung pemerintah sebesar Rp105 juta (biaya terendah). Kemudian Rp231 juta untuk biaya pasien komplikasi.

Sedangkan untuk biaya pemulasaran jenazah pasien Covid-19, ditotal sebesar Rp3,36 juta/jenazah. Dengan rincian:

1. Pemulasaran Jenazah: Rp.550.000
2. Kantong Jenazah: Rp.100.000. 
3. Peti Jenazah: Rp1.750.000. 
4. Plastik Erat: Rp.260.000
5. Disinfektan Jenazah: Rp.100.000. 
6. Transport Mobil Jenazah: Rp.500.000. 
7. Disiinfektan Mobil Jenazah: Rp100.000.  (*)

Ironi Pembuat RUU HIP Sedang Menggali Liang Kuburnya Sendiri

Ironi Pembuat RUU HIP Sedang Menggali Liang Kuburnya Sendiri

Oleh:Desmond J. Mahesa
 MUNCULNYA RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) seolah-olah melengkapi adanya peraturan-peraturan kontroversial sebelumnya yang dibahas di DPR saat pandemi corona.
Sebelumnya ada  RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Perpu Corona, revisi UU MK, dan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya RUU HIP mengindikasikan bahwa untuk kesekian kalinya Pancasila di obok obok jerohannya.

Dengan dalih untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional disemua bidang  yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh rakyat Indonesia, dibuatlah RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Tapi meskipun dalam dasar pertimbangannya RUU HIP  ingin memberikan pedoman berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila, kenyataannya adalah mendegradasi keberadaan Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Apakah para penggagas RUU HIP ini melupakan sejarah pembentukan Pancasila yang penuh dinamika perdebatan saat kelahirannya? Mengapa muncul usulan RUU yang tidak sejalan dengan Pancasila yang telah disepakati para pendiri bangsa? Apakah RUU ini nanti kalau disahkan akan menjadi pedoman yang bisa mengarahkan kepada upaya untuk mencapai tujuan bernegara atau justru menyesatkannya? Lalu apa konsekuensinya?

Mengenang Sejarah Lahirnya Pancasila

Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila yang kita kenal sekarang adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Tetapi banyak orang yang masih belum tahu proses panjang sampai dengan dihasilkannya rumusan Pancasila sebagaimana tertuang di pembukaan UUD 1945.

Kata Pancasila pertama kali ditemukan di kitab yang ditulis oleh Empu Tantular bernama Sutasoma berbahasa Sansekerta. Kitab tersebut ditulis abad 14 masehi ketika kerajaan Majapahit berkuasa.

Dalam kitab Sutasoma, Pancasila merupakan istilah yang menunjukkan sebuah batu bersendi lima. Pengertian tersebut tidak populer karena hanya merupakan penjelasan dari kata benda.

Selain itu, kitab Sutasoma juga menjelaskan Pancasila sebagai kata kerja, yaitu pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari lima poin yaitu  dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong dan dilarang mabuk minuman keras (kalau sekarang mungkin mabuk kuasa).

Sebenarnya istilah Pancasila dalam kitab Sutasoma hanyalah bagian kecil dari pembahasan yang lebih umum tentang gambaran kehidupan rakyat di bawah kekuasaan Majapahit yang hidup damai, tentram dan sejahtera.

Dalam kitab Sutasoma juga ditulis istilah yang menjadi inspirasi persatuan bangsa ”Bhinneka Tungga Ilka, Tan Hana Dharma Magrwa”.

Peristiwa Sumpah Palapa juga ditulis sebagai cerita tentang momentum bersejarah penyatuan nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada.Sampai di sini, kita sudah bisa melihat kaitan sejarah yang kuat antara Majapahit dengan terbentuknya negara modern Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya.

Pada perkembangan selanjutnya, istilah Pancasila kerap muncul dalam pidato-pidato tokoh besar besar seperti H.O.S Cokroaminoto, Sukarno dan tokoh tokoh Indonesia lainnya. Dalam autobiografinya, Sukarno mengatakan bahwa ketika dirinya diasingkan di Flores, di bawah pohon sukun ia merenung dan ”mendapat ilham” berupa lima nilai yang pantas menjadi ideologi negara bila Indonesia merdeka.

Menjelang Indonesia merdeka tahun 1945, kebingungan melanda para pemimpin bangsa kita.Karena kalau Indonesia merdeka harus dipersiapkan segala sesuatunya termasuk dasar negaranya bagaimana?

Kebingungan ini rupanya menggelayuti benak tokoh bangsa seperti Ketua Badan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang juga mempertanyakan: "Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa?”

Untuk menjawab pertanyaan itu  BPUPKI mengadakan sidang sidang BPUPKI melakukan sidang sidang perumusan Pancasila pada periode 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang sidang itu untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat.

Dalam sidang sidang itu terjadi perdebatan panjang dan sangat tajam (sebanyak 32 orang) ada yang ingin merdeka, ada pula yang belum menghendakinya tapi belum ada satupun yang mengutarakan pandangan yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk diatasnya dibangun Indonesia merdeka.

Terkait dengan rumusan Pancasila disampaikan pidato pidato tokoh bangsa secara bergiliran mulai Mohammad Yamin, Supomo dan Soekarno.

Pada 29 Mei, Mohammad Yamin memperoleh kesempatan pertama untuk berpidato menyampaikan lima sila yang diusulkan menjadi asas dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, Muhammad Yamin menuliskan rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya mencakup kelima asas dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan dua hari kemudian, Supomo menyampaikan buah pikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Pada Sidang tanggal 1 Juni 1945 atau sehari kemudian, Sukarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara.Dalam pidatonya Bung Karno mengatakan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian, kini Papua.

"Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar Kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia," kata Bung Karno.

Bung Karno meminta maaf kepada umat Islam dan anggota BPUPKI Ki Bagoes Hadikoesoemo yang merupakan ulama dari Yogyakarta sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1942-1945. "Saya minta, Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini! Saya pun orang Islam,” tambah Bung Karno.

Kebangsaan yang dimaksud, kata Bung Karno, bukan dalam artian sempit.

"Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia," papar Bung Karno.

Dari dasar pertama, Bung Karno loncat ke dasar ketiga.

"Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan," kata dia.

Prinsip ke-4 yang diusulkan Bung Karno adalah kesejahteraan. Bagi Sukarno tak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. "Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka," begitu kata si Bung.

Bung Karno telah menyampaikan 4 prinsip dasar negara yakni: 1.Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial.

"Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan sesuai dengan keyakinannya. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa," papar Bung Karno.

Adapun ringkasan  rumusan Pancasila menurut Soekarno terdiri dari:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Gagasan Bung Karno soal 5 prinsip dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar Negara.

Panitia Sembilan adalah kelompok kerja yang dibentuk pada 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Diketuai oleh Soekarno, adapun anggotanya adalah: Mohammad Hatta (wakil ketua), Alexander Andries Maramis (anggota), Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota), Abdoel Kahar Muzakkir (anggota), Agus Salim (anggota), Achmad Soebardjo (anggota), Wahid Hasjim (anggota), dan Mohammad Yamin (anggota).

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945. Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama  Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam Piagam Jakarta itu terdapat rumusan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesepakatan ini terjadi setelah adanya lobi dari Bung Hatta kepada kelompok Islam yang digawangi Ki Bagus Hadikusumo karena ada utusan kelompok dari tokoh di Indonesia timur yang "mengancam" akan memisahkah diri dari Indonesia bila rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tetap menggunakan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Pada lobi yang berlangsung di sore hari pada 17 Agustus 1945 sempat terjadi kekhawatiran bila usaha itu akan mengalami kegagalan.

Semua tahu akan sikap keras Ki Bagus Hadikusumo yang menganggap rumusan di Piagam Jakarta sudah final dan merupakan jalan kompromi terbaik. Namun, Hatta tak putus asa. Dia kemudian memilih Kasman Singodimedjo untuk melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo. Penunjukan kepada Kasman dianggap paling tepat karena dia juga merupakan teman dekat dari Ki Bagus Hadikusumo.

Memang pada awalnya Ki Bagus Hadikusumo menolak, bahkan dia merasa dikhianati kepercayaannya. Namun, dia kemudian berhasil dibujuk dengan mengingatkan adanya ancaman pemisahan diri dari beberapa tokoh wilayah  timur Indonesia. Akhirnya, dengan nada yang berat, kemudian Ki Bagus bisa menerimanya dengan memberikan syarat dialah yang menentukan rumusan sila pertama Pancasila setelah tujuh kalimat itu dihapus dari piagam Jakarta.

Diceritakan ketika Ki Bagus mencoret tujuh kata itu dari piagam Jakarta, beliau melakukannya dengan derai air mata.  Mungkin terbayang dalam benaknya bagaimana perjuangan para ulama, syuhada dan para kyai, santri dalam mendorong Indonesia merdeka.

Ki Bagus tidak memilih kata "ketuhanan" saja, tetapi menambahkannya dengan "Yang Maha Esa" atau menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".  Dengan demikian Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Dokumen ini dihasilkan setelah terjadi kompromi antara empat golongan nasionalis dan empat golongan Islam mengenai rumusan dasar negara.

Dengan dicoretnya tujuh kata di Piagam Jakarta maka rumusan Pancasila yang disepakati oleh para tokoh bangsa yang kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan dicoretnya tujuh kata dalam piagam Jakarta tersebut sesungguhnya merupakan wujud pengorbanan sekaligus hadiah umat Islam demi Pancasila dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai umat mayoritas, umat Islam bersedia menghilangkan tujuh kata di Piagam Jakarta.

Pencoretan tujuh kata itu memberikan keteladanan tentang toleransi antar umat beragama yang saling menghormati dan saling memberi demi bangsa dan negara. Ki Bagus juga mengajarkan cara memegang prinsip yang teguh prinsip prinsip keimanan yang diyakininya.

Kalau sekarang kemudian ada pihak pihak yang berusaha membentur benturkan Pancasilan dengan agama (Islam), kiranya orang tersebut tidak mengerti sejarah bagaimana Pancasila dilahirkan sehingga sangat disayangkan tentunya.

Pada kemudian hari, yakni 70 tahun kemudian, setelah melalui perjuangan yang alot dan berliku, pada 10 November 2015 kelapangan hati Ki Bagus Hadikusumo tersebut baru mendapat pengakuan yang setimpal dari negara dengan pemberian gelar sebagai pahlawan nasional kepadanya.

Berdasarkan sejarah kelahiran Pancasila tersebut yang patut dicatat disini adalah bahwa Pancasila yang dirumuskan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPK ini berstatus "usulan" tentang dasar negara RI merdeka, sedangkan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945  berstatus "dokumen/naskah resmi" dasar negara RI yang disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka oleh Bung Karno dan Bung Hatta tangal 17 Agustus 1945.

Pancasila ala RUU Haluan Ideologi Pancasila

Kini setelah 74 tahun perjalanan Pancasila, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak mengembalikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk maksud itu Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dikepalai Yudi Latif.

Dewan pengarah terdiri atas ”orang-orang hebat”, antara lain Try Sutrisno, KH Ma’ruf Amin, Megawati, Sidarto Danusubroto (mantan ketua MPR), dan pengusaha kondang Sudhamek. Belum genap 1 (satu) tahun usia Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merubahnya menjadi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2018.

Perpres yang baru ini telah merubah nomenklatur lembaga tersebut dari Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi setara dengan kementerian/lembaga dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin oleh Prof. Yudi Latief Ph.D dan Ketua Dewan Pengarah dipegang oleh Mantan Presiden RI ke 5, Megawati Soekarnoputri. Posisi Yudi Latief kemudian digantikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru.

Menurut Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T., Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Kesbang) pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, perubahan Perpres tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selama masa kepemimpinan Yudian Wahyudi inilah muncul pernyataan pernyataan kontroversial terkait dengan Pancasila diantaranya : menyatakan agama sebagai musuh terbesar Pancasila, mengenalkan Pancasila dengan tik tok dan mengusulkan assalamuakaikum diganti dengan salam pancasila.

Sebagai bagian rentetan dari keganjilan keganjilan terkait Pancasila, muncul usulan RUU HIP (Haluan Idiologi Pancasila). Sebagaimana banyak di ulas sebelumnya, RUU HIP mengandung kontroversi yang membuat banyak orang bertanya tanya.

Diantaranya dalam RUU HIP tidak mencantumkan TAP Nomor XXV//MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Organisasi Terlarang PKI Dan Larangan Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam konsiderannya.

Dalam RUU HIP juga masih disebut sebut usulan Pancasila dari Soekarno yang sebenarnya harus dipandang sebagai realita sejarah yang cukup disimpan saja. Namun ternyata tetap dimasukkan kedalam RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Usulan itu diantaranya dengan menyebut Trisila yang menunjuk pada sosio-nasionalisme, socio-democratie dan Ketuhanan yang menghormati satu sama lainnya. Adapun Ekasila  berisi gotong royong, dimana gotong royong, yang dianggap merupakan tradisi kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Tujuan dibentuknya ekasila adalah agar mudah dimengerti dan tidak ambigu maknanya oleh berbagai bangsa dan suku di Indonesia.

RUU HIP pasal 6 ayat (1) memasukkan Trisila dan ayat (2) memasukakn Ekasila yang tentunya akan mendegradasi kemurnian Pancasila. Dalam sejarah, pada saat pembahasan dasar negara, Trisila dan Ekasila  tersebut memang pernah ditawarkan. Akan tetapi, yang dipilih dan disepakati pada saat itu adalah Pancasila.

Semestinya RUU HIP jika ingin membahas Pancasila tentunya jangan sampai mencampuradukkan dengan Trisila maupun Ekasila. Pasalnya, hal tersebut akan merusak kemurnian Pancasila yang memiliki spirit agama dan lebih jauh bisa terseret kepada aliran komunisme yang sudah dinyatakan sebagai idiologis terlarang di Indonesia.

Pada Pasal 6 ayat 1 RUU HIP, disebutkan “Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial”, padahal sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjiwai sila-sila berikutnya. Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tersebut dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Selain itu Paham Ketuhanan yang berkebudayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP, sangat merisaukan. Paham ini mengambil pendapat Bung Karno saat sidang BPUPKI, “segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”.

Paham Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.Paham sekularime ini terkait dengan pemikiran liberal yang berkembang yang keberadaannya tidak lepas dari pemikiran Christian Snouck Hurgronje dengan teori “receptie.”

Teori receptie menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Dapat dipahami bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat, karena hukum adat sebagai variabel penentunya.

Padahal Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Agama Islam mengakui budaya sepanjang budaya dimaksud tidak bertentangan dengan ajaran agama.Dalam rumusan RUU HIP peranan agama tidak lagi menjadi dominan dalam pembangunan nasional, lebih diarahkan kepada mental dan spiritual belaka.

Pembangunan Agama hanya menjadi sub-bidang, ini dapat terlihat dalam Pasal 22 huruf a jo Pasal 23 huruf a. Di sebutkan bahwa agama yang disandingkan dengan rohani dan kebudayaan sebagai bidang-bidang Pembangunan Nasional, namun peruntukannya sebagai “pembentuk mental dan karakter bangsa”.

Dimasukannya bidang mental, tentu terhubung dengan “revolusi mental” yang digagas oleh Presiden Jokowi. Revolusi mental itu sendiri mirip dengan “revolusi kebudayaan” ala Mao Zedong pemimpin China. Pada hal dalam Islam yang dikenal adalah akhlak, bukan mental.

Lebih lanjut, Pasa Pasal 23 huruf e, disebutkan adanya pembinaan atas rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran toleransi dan kerja sama antara umat beragama dalam semangat gotongroyong. Frasa “semangat gotong royong” adalah menunjuk pada konsep Eka sila yang terkait dengan paham Ketuhanan yang berkebudayaan.

Adanya pembinaan pembinaan negara ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memunculkan terjadinya penyelewengan berupa tindakan persekusi dan kriminalisasi jika tidak sejalan dengan maunya penguasa.
Dalam RUU HIP juga dinyatakan bahwa yang menjadi landasannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.” (Draf RUU HIP pasal 4 huruf b).

Penyebutan “ilmu pengetahuan dan teknologi” sebagai landasan Haluan Ideologi Pancasila jelas menegasikan peranan agama.  Frasa ”berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi” merupakan paradigma sekularistik. Suatu paham/ajaran yang memisahkan kepentingan negara dan agama. Padahal, Indonesia didirikan berdasarkan pada nilai-nilai tauhid, ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana dimaksudkan Pasal 29 (1) UUD 1945.

Kalau mau dibutiri  substansinya, cukup banyak muatan RUU yang kontroversial sehingga sudah sewajarnya kalau marak penolakan dimana mana.Oleh karena itu apabila RUU HIP ini disahkan menjadi undang-undang, maka keberadaan Pancasila akan tereduksi dengan tafsir sepihak pemerintah, sebagaimana berlaku pada masa-masa sebelumnya.

Dengan sendirinya Pancasila secara hakikat sudah tidak ada dan akan berakhir pada kembalinya ideologi Sosialisme-Komunisme” sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Suteki dari Universitas Diponegoro seorang pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila.

Menggali Liang Kuburnya

Setiap rejim yang berkuasa akan selalu mencatat kinerja pemerintahannya. Catatan itu bisa positif bisa juga negative tergantung dari sudut mana memandangnya. Ketika rejim sedang berkuasa bisa saja kinerja pemerintah dianggap bagus semuanya dalam melaksanakan Pancasila tapi pemerintah yang akan berkuasa kemudian akan mengoreksinya. Saat ini begitu terasa aura keinginan pemerintah yang sedang berkuasa untuk bernosltagia ke masa lalu mengenai Pancasila.

Seolah olah sedang silau dengan sosok Bung Karno sebagai pencetus lahirnya Pancasila, lalu berusaha menampilkan kembali gagasan gagasan Bung Karno tentang Pancasila. Pada hal gagasan gagasan Bung Karno sifatnya baru usulan dan belum menjadi kesepakatan bersama tokoh tokoh bangsa. Bahkan pemikiran Bung Karno tentang Nasakom yang dianggap menyimpang dari Pancasila berusaha untuk ditampilkan kembali dalam RUU haluan idiologi pancasila. Langkah ini tentu saja akan mendegradasi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Mereka yang mengangkat kembali pemikiran pemikiran lama tentang Pancasila itu apakah tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak akan berkuasa selamanya? Sehingga upayanya untuk mendesakkan konsep Pancasila yang menyimpang dari kesepakatan bersama itu bisa dimaknai sebagai langkah menggali kuburnya sendiri ditengah pandemi corona?

Bisa jadi upayanya itu berjalan mulus karena didukung oleh perangkat kekuasaan yang mendukungnya, tetapi harus diingat bahwa kekuasaan itu tidak selamanya langgeng alias selamanya. Suatu saat nanti upaya untuk mendegradasi Pancasila ini bisa “diadili” oleh rejim yang berkuasa sesudahnya.

RUU HIP ini boleh dikatakan sebagai upaya makar konstitusional oleh pihak pihak tertentu untuk mengaburkan Pancasila. Hal ini sangat ironis sekali ditengah upaya untuk melaksankaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalau begitu caranya tidak berkelebihan kiranya kalau Pancasila sejauh ini hanya dijadikan alat untuk rejim yang berkuasa untuk memuluskan agenda agendanya. Sebuah agenda parsial kelompok/ golongan dan bukan untuk kepentingan untuk mencapai tujuan negara.

Indikatornya sudah terbaca sejak awal mula ketika draft konsep RUU HIP bersemangat memunculkan Pancasila model lama yang kental nuansa sekulernya. Pada hal kalau mereka mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, seharusnya sadar bahwa Pancasila lahir karena pengorbanan dan hadiah dari umat islam yang merupakan umat mayoritas di Indonesia. Dengan menggiring konsep RUU HIP menjadi sekuler, apakah mereka tidak berpikir umat islam bisa marah dalam menyikapinya?

Hal tersebut seyogyanya menjadi dasar pertimbangan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada sebuah RUU yang memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa kecuali kalau itu yang menjadi tujuannya.

Apakah perjuangan keras untuk meloloskan RUU HIP ini menjadi Undang Undang menjadi spirit mereka untuk mengejar target target legislasi yang telah dicanangkannya ?. Sejauh ini mereka memang telah berhasil meloloskan serangkaian RUU kontroversial seperti Revisi RUU KPK yang telah berhasil membuat KPK tidak berdaya. Telah berhasil juga meloloskan RUU Minerba yang menguntungkan pengusaha besar dan pemerintah Pusat dalam pengelolaan Minerba. RUU Corona juga berhasil disahkan sehingga sukses mempreteli kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia.

Berikutnya yang sedang di incar selain RUU HIP adalah revisi UU MK dan juga Omnibus Law Cipta kerja yang sedang di pending pembahasannya. Serangkaian RUU yang berhasil di undangkan tersebut banyak mendapatkan masukan, kritik dan saran dari masyarakat tetapi show must go on semua seolah olah dipandang sebagai dinamika pembahasan saja. Yang paling menentukan pada akhirnya adalah kekuatan wakil rakyat di DPR yang saat ini memang di dominasi partai pendukug penguasa.

Alhasil ketika kritik dan masukan diabaikan dianggap sebagai angin lalu saja pada akhirnya rakyat akan pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Silahkan penguasa melukis sejarah mengenai perlakuannya terhadap Pancasila sesuai dengan seleranya. Silahkan menggali kubur untuk dirinya mumpung diberi kekuatan untuk melakukannya. Segala sesuatu ada konsekuensinya baik secara politik, hukum maupun sosialnya.

Apakah mereka memang sudah siap menanggung seluruh konsekuensinya?

Sudah siapkah mereka dilabeli sebagai rejim pengkhianat Pancasila seperti halnya rejim Orla dan Orba? 

(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

Harusnya Pemerintah Benahi Kebijakan Untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sibuk Tangkap Pengkritik

Harusnya Pemerintah Benahi Kebijakan Untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sibuk Tangkap Pengkritik
CMBC Indonesia - Pemerintahan Joko Widodo diharapkan lebih mengutamakan membuat kebijakan untuk menyejahterakan rakyat dibanding sibuk memperkarakan pengkritik pemerintah.

Hal itu disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang miris melihat penangkapan terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton.

"Kasus yang menimpa Ruslan Buton menurut saya kritikan biasa, tidak ada aspek pidananya, kecuali dicari-cari kasus yang lain," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).

Saiful menilai, kritik seharusnya dijadikan pemacu pemerintah untuk melakukan pembenahan diri atas kebijakan yang dikeluarkan agar tidak membebankan rakyatnya sendiri.

Sebab, siapapun berhak memberi kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa.

Siapapun warga negara berhak mengkritik pemerintah dan wajar apabila warga negara menuntut pemimpinnya mundur, tidak ada salahnya, kecuali ia melakukan gerakan penggulingan secara inkonstitusional, baru itu melanggar perundang-undangan," jelas Saiful.

"Sebaiknya pemerintah lebih disibukkan dengan pembenahan kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan lebih mengutamakan penangkapan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah," pungkas Saiful.(rmol)

Alih-alih Bertempur, Polisi AS Malah Menurunkan Helm Dan Pentungan Lalu Ikut Dalam Barisan Pendemo

Alih-alih Bertempur, Polisi AS Malah Menurunkan Helm Dan Pentungan Lalu Ikut Dalam Barisan Pendemo
CMBC Indonesia - Aparat masih berusaha meredam kekacauan dari aksi protes yang terus berlangsung dan merusak negara-negara bagian di Amerika Serikat. Massa yang mengamuk menantang para polisi, menyerbu kantor kepolisian, dan membakar mobil petugas.
Petugas polisi telah bentrok dengan para pemrotes setelah kematian pria kulit hitam George Floyd.

Namun, sebuah momen yang tidak biasa terjadi di Michigan, seorang bos polisi dengan peralatan anti huru-hara memutuskan untuk bergabung dengan para pemrotes alih-alih bertempur dengan mereka.

Laporan siaran Fox News memperlihatkan, seorang sheriff, Chris Swanson, mencoba berunding dengan para pendemo. Ia ikut bergabung dengan mereka dalam aks demonstrasi sambil mengajak bicara tentang bagaimana pasukan polisi dan warga negara dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Swanson meletakkan perlengkapan anti huru hara dan bergabung dalam aksi pendemo, sebelum memulai pidatonya yang menyentuh.

"Kami ingin bersama kalian, sungguh. Saya melepas helm saya, meletakkan tongkat. Saya ingin menjadikan ini parade, bukan protes,” ujar Swanson,  sebelum ia bergabung dengan kerumunan yang berkumpul untuk berbaris, dan sikap Swanson disambut dengan sorakan.

"Sepanjang karier saya, saya tidak akan pernah melupakan malam ini. Kami mengutuk apa yang terjadi di Minneapolis karena itu bukan siapa kami," katanya lagi, seperti dikutip dari Forbes, Minggu (31/5).

"Ada orang-orang baik yang mencintaimu dan dapat mendengar apa yang kamu katakan karena semua yang kamu inginkan adalah martabat untuk semua. Aku cinta kalian," tambahnya.

Sikap Swanson sedikit meredakan amarah pendemo.

Sikap Swanson juga diikuti oleh polis-polisi lainnya. Beberapa regu bergabung dengan para pemrotes untuk menyatakan sikap mereka terhadap kebrutalan aparat, dan untuk menunjukkan solidaritas dengan gerakan anti-rasisme.

Petugas di Camden, New Jersey, membantu membawa spanduk bertuliskan "Berdiri dalam Solidaritas," dan bergabung dengan kerumunan yang meneriakkan "Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian."

Di Santa Cruz, California, Kepala Polisi Andy Mills terlihat berlutut dengan para pemrotes, di mana sikapnya itu menjadi viral di media sosial. Di Twitter, gambar Milss dan rekan-rekannya yang berlutut menjadi trending.  "Untuk mengenang George Floyd & membawa perhatian pada kekerasan polisi terhadap orang-orang kulit hitam," bunyi tweet dari departemen kepolisian California.

Di Kansas City, Missouri, terlihat petugas polisi, satu pria kulit putih, satu pria kulit hitam, difoto memegangi sebuah papan bertuliskan “akhiri kebrutalan polisi.”

Di Fargo, North Dakota, seorang perwira terlihat menggenggam tangan  ketua demonstran, sambil memegang papan bertuliskan "Kami adalah satu ras."(rmol)

Kutuk Teror Pada Panitia Diskusi UGM, HNW: Polisi Harus Turun Tangan Tegakkan Hukum

Kutuk Teror Pada Panitia Diskusi UGM, HNW: Polisi Harus Turun Tangan Tegakkan Hukum
CMBC Indonesia - Diskusi sebagai salah satu bentuk mimbar akademik, kata Hidayat merupakan  pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Menurut HNW,  seharusnya tidak diberangus, tapi dihormati serta  dibebaskan dari intervensi apapun dan siapapun.

Hidayat  meminta  aparat kepolisian  turun tangan mengusut peristiwa tersebut, guna menyelamatkan praktik ber-Pancasila dan berdemokrasi. Sekaligus  menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum.

Ia menilai, jika  ancaman seperti itu dibiarkan, akan menjadi tren serta bom waktu diabaikannya Pancasila. Pembiaran terhadap ancaman, juga  akan menyuburkan praktek Negara Democrazy dan Hukum Rimba yang tak sesuai dengan Ideologi Pancasila.

“Teror, intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan, Narsum dan panutia adalah kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, prinsip negara demokrasi, hukum serta tuntutan reformasi.  Karenanya teror-teror seperti itu harus diusut tuntas,  pelakunya dijatuhi hukuman keras, agar kejahatan seperti ini tak diulangi lagi,” kata Hidayat  melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Hidayat berpendapat, di era demokrasi dan reformasi,  teror serta ancaman pembunuhan untuk menunjukan ketidak setujuan dengan pihak lain seharusnya sudah ditinggalkan dan tidak dipraktikkan lagi.

“Ini malah ada dua teror dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan dan kegiatan di kampus, yang dipertontonkan dengan vulgar kepada publik. Bahkan membuat diskusi ilmiah di kampus UGM sampai dibatalkan. Cara-cara semacam ini seharusnya sudah tidak lagi diberi tempat di Indonesia. Polisi harus turun tangan, menegakkan hukum, mengayomi rakyat dan adil,” tukasnya.

Ancaman teror di UGM, itu makin memprihatinkan, karena mencatut nama aktivis “ormas” Muhammadiyah di Klaten, meski  kemudian dibantah oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten.

Melihat modus tersebut, kata Hidayat pelaku bermaksud mencemarkan nama besar Muhammadiyah. Atau memiliki motif mengadu domba.

Saya sangat yakin kader Muhammadiyah yang terkenal dengan akhlak mulia dan intelektualitas tingginya, tidak akan menggunakan cara-cara negatif itu. Dengan mengusut tuntas, polisi sekaligus dapat mencegah terjadinya adu domba dan fitnah terhadap Muhammadiyah,” tandasnya.(rmol)

Ruslan Buton Memang Hero Yang Tampak Sejak Masih Sersan

Ruslan Buton Memang Hero Yang Tampak Sejak Masih Sersan

Oleh:Ir. H Soetrisno T. Sudrjo
 PERISTIWA itu terjadi sekira tahun 2004 silam di tempat tinggal kami Jalan Kapten Tendean nomor 10 Hegarmanah Bandung, yang merupakan perumahan pemerintah di bawah pengelolaan sekretariat negara.

Suatu hari saya kedatangan tamu yang mengaku teman SMP anak perempuan saya yang saat itu tinggal di Denpasar. Sebut saja namanya "X" yang ingin meminjam uang dengan alasan dompetnya hilang, sedangkan dia harus ke Surabaya untuk suatu keperluan.

Meskipun saya tahu manuver seperti ini sudah sangat umum dipergunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan uang secara instan, namun saya tetap memberinya.

Selang satu minggu setelah itu, "X" datang lagi untuk menemui saya. Saat itu saya baru saja datang dari pasar mengantar istri saya belanja keperluan sehari-hari. Saya mengira dia akan mengembalikan utangnya yang dipinjam seminggu lalu sehingga saya mempersilakan dia masuk tanpa ada kecurigaan sedikitpun.

Di dalam rumah, ada anak perempuan saya yang bungsu bersama anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Ketika itu "X" minta permisi ke toilet sementara saya masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tiba-tiba saya mendengar teriakan keras istri dan anak saya. Saya segera bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi.

Ya Allah, ternyata "X" sedang mengayun-ayunkan pisau dan mencoba menusuk istri dan anak saya. Sepertinya saat di toilet dia memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan pisau yang dia bawa. Istri saya berusaha melawan dan berhasil memegang tangan kanan "X" yang memegang pisau.

Melihat situasi itu, saya pun berupaya untuk menolong istri dan anak saya dengan ikut memegang tangan kanan "X", namun "X" berhasil memberontak dan melepaskan diri sambil menyerang membabi-buta. Saya dan istri jatuh terkapar akibat sabetan pisau "X".

Saya terluka di bawah ketiak, sedangkan istri saya mengalami luka di dada dan di punggung, sementara anak perempuan saya yang saat itu juga mengalami luka tusuk di perut berhasil keluar rumah dengan tertatih-tatih sambil memegang luka tusuk di perutnya sambil berteriak meminta pertolongan warga.

Namun saat itu tidak seorang pun warga yang berada di luar dan mendengar permintaan tolong itu.

Tidak lama kemudian, beberapa warga yang mendengar teriakan permintaan tolong berdatangan untuk memberikan pertolongan. Anak perempuan saya yang saat itu berhasil keluar dan berteriak meminta pertolongan akhirnya jatuh terkapar tidak sadarkan diri akibat luka tusukan dan pendarahan hebat sehingga oleh warga dievakuasi ke Rumah Sakit Advent Bandung.

Sementara "X" yang mulai panik melihat massa sudah berkumpul di halaman rumah langsung menyekap dan menyandera cucu saya di pintu utama dengan menempelkan pisau di lehernya dan mengancam warga agar tidak coba-coba mendekat atau memaksa masuk. Saya dan istri tidak bisa berbuat apa-apa karena terkena sabetan dan tusukan pisau sehingga hanya bisa pasrah sambil berdoa dan berharap warga masyarakat yang datang bisa menolong kami.

Warga yang sudah berkumpul tidak bisa berbuat banyak dengan lebih mempertimbangakan keselamatan cucu saya yang disandera. Tidak berselang lama, datang seorang anggota TNI dengan membawa parang panjang yang dijemput dan dibonceng dengan sepeda motor oleh Bapak Rahmat yang kebetulan menjabat sebagai ketua RW sentempat yang saat melihat kejadian berinisiatif datang meminta pertolongan ke asrama Secapaad yang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian.

Dan secara kebetulan ada beberapa orang anggota TNI yang sedang merapikan ranting-ranting pohon di dalam asrama. Melihat anggota TNI datang, "X" bertambah panik dan melepaskan cucu saya sambil berlari ke arah pintu belakang untuk meloloskan diri dari kepungan warga.

Tanpa keraguan saya melihat anggota TNI yang kemudian diketahui bernama bapak Sertu Ruslan Buton masuk menyusul dan mengejar "X" diikuti oleh Pak Rahmat dan beberapa warga. Dengan sisa tenaga sambil menahan rasa sakit akibat luka tusuk dibawah ketiak, saya sempat menunjukan arah pintu belakang kepada bapak Sertu Ruslan Buton. Nasib sial bagi "X", yang berniat kabur meloloskan diri akhirnya terperangkap di semak-semak yang merupakan area sempit dan buntu yang terhalang tembok dan kawat duri.

Dengan sigap Bapak Sertu Ruslan Buton langsung menempelkan parang di lehernya sambil membentak dan berteriak 'jangan bergerak kalau tidak lehermu saya potong'. "X" pun tidak bisa berbuat banyak hanya mengangkat kedua tangan sebagai tanda menyerah, namun tanpa diduga "X" ternyata berniat untuk melakukan perlawanan kepada Bapak Sertu Ruslan Buton dengan mencabut pisau rencong yang terselip di pinggangnya, namun lagi-lagi Bapak Sertu Ruslan Buton lebih reflek dengan menendang tangannya sehingga pisau rencongnya terjatuh dan kembali parang ditempelkan di leher "X".

Sontak salah seorang warga mengamankan pisau rencong milik "X" yang jatuh dan beberapa warga lain yang ikut mengejar melampiaskan kekesalannya dengan memukul dan menendang "X".  Namun dengan kesigapan Bapak Sertu Ruslan Buton, "X" berhasil diselamatkan dari amukan massa dan dibawa ke asrama Secapaad, dan selanjutnya Bapak Sertu Ruslan Buton menelepon Polsek Cidadap untuk menjemput dan memproses "X" secara hukum.

Sesaat setelah kejadian, saya dan istri dibawa ke Rumah Sakit Advent untuk mengobati luka tusuk sekaligus melihat kondisi anak saya yang masih terkulai lemas akibat luka tusukan di perut yang cukup serius dengan kedalaman 3 cm dan panjang 7 cm.

Tiga hari setelah kejadian, oleh pihak Rumah Sakit, anak saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah untuk selanjutnya dapat melaksanakan rawat jalan. Banyak awak media baik cetak maupun media elektronik yang datang ke rumah saya untuk meminta keterangan yang saat itu menjadi topik pembicaraan dan berita utama di kota Bandung.

Secara kebetulan, saat itu juga Bapak Sertu Ruslan Buton sedang datang bersilaturahmi dan sempat saya perkenalkan kepada salah satu wartawan STV, sekarang Kompas TV bahwa beliau inilah yang menyelamatkan kami sekeluarga dari upaya perampokan dan penyanderaan yang dilakukan "X".

Sontak, wartawan tersebut berniat untuk mewawancarai Bapak Sertu Ruslan Buton untuk ditayangkan dalam salah satu program berita kriminal di STV, yaitu Catatan Kriminal (Cakram) yang tayang dalam durasi selama 30 menit. Dan atas izin pimpinan Secapa saat itu, Sertu Ruslan Buton diwawancara oleh pihak STV bertempat di dalam asrama Secapaad Bandung.

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT, kepada seluruh warga yang saat itu datang memberikan pertolongan, kepada bapak Rahmat (Ketua RW), dan terutama kepada Bapak Sertu Ruslan Buton yang dengan keberaniannya telah menyelamatkan kami dari ancaman bahaya.

Tulisan ini saya buat sebagai bentuk kepedulian dan reaksi saya atas pemberitaan yang sempat viral di medsos beberapa waktu yang lalu bahwa Bapak Ruslan Buton yang dulu saat berpangkat Sertu sangat berjasa menolong dan menyelamatkan keluarga kami dari upaya perampokan dan penyanderaan, dan kini beliau berpangkat Kapten saat sedang melaksanakan tugas negara tersandung masalah hukum dengan putusan memberhentikannya dari dinas militer.

Saya atas nama keluarga turut prihatin atas pemberitaan tersebut kami yakin dan percaya, apa yang Bapak Ruslan Buton lakukan semata-mata demi untuk membela warga masyarakat di tempat beliau bertugas. Bagi saya, Bapak Kapten Inf Ruslan Buton adalah Pahlawan. Oleh karenanya saya berharap agar pimpinan TNI mempertimbangkan kembali putusan pengadilan dengan memberikan hukuman yang yang lebih ringan kepada beliau tanpa harus memberhentikannya dari dinas militer.

Demikian kisah ini saya rekam sebagai dokumentasi pribadi dan keluarga,  bahkan saya telah menulisnya dalam bahasa Inggris untuk komsumsi teman-teman saya. Wassalam. 

(Warga Hegarmanah Bandung yang diselamatkan Ruslan Buton saat menjadi korban upaya perampokan dan penyanderaan)

Kasus Covid-19 Jakarta Tembus 7.272 Orang, 2.102 Pasien Berhasil Disembuhkan

Kasus Covid-19 Jakarta Tembus 7.272 Orang, 2.102 Pasien Berhasil Disembuhkan
CMBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau perkembangan kasus virus corona baru (Covid-19) di Ibukota melalui situs resmi corona.jakarta.go.id‬.

Berdasarkan data hari ini, Minggu (31/5), kasus positif Covid-19 di Ibukota  bertambah 121 orang, sehingga total keseluruhan kasus menembus 7.272 orang.

Dari jumlah tersebut, kasus sembuh mengalami penambahan sebanyak 99 orang sehingga total pasien yang di nyatakan sembuh menjadi 2.102 Pasien.

Sementara untuk pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Ibukota hari ini bertambah 1 orang. Dengan demikian total kasus meninggal di Jakarta menjadi 520 orang.

Selanjutnya untuk pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 1823 Orang. Lalu 2827 melakukan isolasi secara mandiri.
Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) di DKI Jakarta sebanyak 18.420 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 15.446 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 10.781 orang.(rmol)

New York Times: Indonesia Terlambat, Virus Corona Sudah Menyebar Luas

<i>New York Times:</i> Indonesia Terlambat, Virus Corona Sudah Menyebar Luas

CMBC Indonesia - Penyebaran virus corona baru di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Bahkan dapat dikatakan, Indonesia terlambat untuk melakukan penanganan Covid-19.

Pada awal Mei, Indonesia melaporkan kuang dari 12.000 kasus Covid-19 dengan sekitar 865 kematian. Namun pada akhir Mei, angka tersebut berlipat ganda. Pada Sabtu (30/5), pemerintah melaporkan 25.773 kasus Covid-19 dengan 1.573 kematian.

Dalam sebuah artikel berjudul "‘It’s Too Late’: In Sprawling Indonesia, Coronavirus Surges", New York Times (NYT) mengungkapkan kekhawatiran akan penyebaran virus corona baru di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya adalah Maluku dan Surabaya.

Hingga artikel tersebut dirilis pada Kamis (28/5), jumlah kasus Covid-19 di Maluku sudah mencapai 1.340, sejak dilaporkan pertama kali pada pertangehan Maret.

Sementara itu, Surabaya sendiri memiliki 4.313 kasus yang secara resmi dikonfirmasi pada hari yang sama.

Yang membuat miris adalah, dari hasil pengambilan sampel acak terhadap 11.555 orang di Surabaya pada pekan lalu, sebanyak 10 persen di antaranya dilaporkan memiliki antibodi untuk virus corona baru (SARS-CoV-2).

Namun dengan angka-angka yang mengkhawatirkan tersebut, pemerintah sudah memperkenalkan relaksasi, pelonggaran pembatasan sosial demi menyelamatkan ekonomi.

"Jika orang tidak makan dan mereka sakit, itu akan lebih buruk," dalih Presiden Joko Widodo dalam sebuah briefing media.

Dengan new normal atau yang saat ini diperkenalkan dengan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB), para pakar kesehatan masyarakat khawatir sistem perawatan kesehatan Indonesia yang tidak sekuat Amerika Serikat dan Eropa akan runtuh.

Yang lebih buruk, lebih dari setengah kematian akibat Covid-19 di Indonesia justru dialami oleh kelompok usia di bawah 60 tahun. Sedangkan di AS, kematian lebih besar dialami oleh para lansia. Itu berarti, rumah sakit Indonesia belum mampu memberikan "perawatan penyelamatan hidup" yang cukup.

Seiring dengan usainya bulan Ramadhan dan dilakukannya relaksasi, para ahli epidemologi memperkirakan, Indonesia akan mengalami lonjakan kasus pada bulan depan, yaitu Juni.

"Bencana masih akan datang," ujar ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono.

"Bahkan setelah berbulan-bulan, kita masih memiliki pemimpin yang percaya pada keajaiban daripada ilmu pengetahuan. Kita masih akan memiliki kebijakan yang mengerikan," tambahnya.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia ternyata memiliki tingkat pengujian yang terburuk di antara 40 negara yang paling terpengaruh oleh virus.

Hanya 967 tes yang dilakukan untuk setiap 1 juta orang di Indonesia. Sementara AS memiliki 46.951 tes untuk setiap 1 juta orangnya.

Orang Tanpa Gejala (OTG) juga menjadi kasus yang cukup sering terjadi dan sangat berisiko tinggi. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menyebarkan virus kepada orang lain, termasuk yang berasal dari kelompok rentan.

Jika kilas balik, Indonesia baru melaporkan kasus Covid-19 pertamanya pada awal Maret. Sementara Malaysia dan Singapura sudah melaporkan kasus pertama pada akhir Januari.

Dalam rentang waktu tersebut, beberapa rumah sakit, terutama di Jawa, sudah mencatatkan kasus pneumonia dengan gejala yang mirip dengan Covid-19. Namun pemerintah terus menolak.

Pada akhirnya, Indonesia sudah terlambat untuk bisa mengendalikan penyebaran virus. Seharusnya, pemerintah Indonesia sejak awal tidak mempersepsikan diri "kebal" terhadap virus corona. (*)

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved