Channel Media Berita Central Indonesia

Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Rabu, 23 Juni 2021

Covid-19 Makin Mengganas, Anggota Komisi IX DPR: Segera Berlakukan Kembali PSBB

Covid-19 Makin Mengganas, Anggota Komisi IX DPR: Segera Berlakukan Kembali PSBB


CMBC Indonesia - Pemerintah diminta segera memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di wilayah-wilayah berstatus zona merah.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, melalui keterangannya, Rabu (23/6).

PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Menurut Legislator asal Jawa Barat ini, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas, dan melibatkan  partisipasi luas dari masyarakat.   

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli," tutur politikus PKS ini.

"Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” demikian Netty.

Per Selasa (22/6), jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 2.018.133 kasus. Di mana ada penambahan 13.668 kasus baru dalam kurun 24 jam, sementara penambahan yang sembuh 8,375 orang.(RMOL)

Utang Tak Terbayar, Presiden Turun!

Utang Tak Terbayar, Presiden Turun!


Oleh:M. Rizal Fadillah
LAPORAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya melegitimasi kekhawatiran publik atas kebijakan pemerintah yang terus-menerus memperbesar utang. 

Masyarakat sudah gelisah atas penanganan yang acak-acakan dalam mengelola negara. Negara dibawa ke arah kebangkrutan sehingga yang terdengar utang dan utang saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sibuk mencari pinjaman. Ironinya adalah pinjam untuk sekedar membayar bunga. Ratusan trilun lagi.

Menurut BPK rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampau rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen-6,8 persen dan rekomendasi IMF 7 persen-19 persen, serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampau rekomendasi IDR 92 persen-167 persen dan rekomendasi IMF 90 persen-150 persen.

Hingga akhir Desember 2020 utang pemerintah mencapai Rp. 6,074,56 triliun. Naik tajam dari akhir Desember 2019 Rp. 4.778 triliun. Dalam setahun utang bertambah Rp. 1.296,56 triliun.

Ketua BPK Agung Firman menyatakan "memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang".

Sibuk mencari pinjaman untuk bunga itu sangat ironi. Jika dapat pinjaman tentu menambah beban, jika tidak dapat, maka segera masuk IGD.

Masalah utang pemerintah ini menjadi persoalan serius. Menyangkut kelangsungan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang konon digadang-gadang untuk memperpanjang jabatan hingga tiga periode. Jangankan tiga periode, dua periode saja rakyat dan bangsa Indonesia sudah sesak nafas. Tak ada kemajuan, tak ada prestasi, yang ada hanya frustrasi.

Persoalan utang pemerintah hanyalah satu masalah dari pengelolaan negara yang belepotan. Sudah mengorbankan kedaulatan ekonomi dengan memeluk negara komunis RRC, masih juga investasi macet. Alih-alih maju, justru banjir TKA Cina. Publik mereaksi atas mengalirnya TKA yang tak jelas jumlah dan kualifikasinya itu.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sang protektor harus loncat sana loncat sini demi investasi. Lucunya, sampai harus menghadap Dubes Saudi segala sambil mengurus kuota haji katanya.

Ketika pemerintah tak mampu membayar utang maka negara menjadi negara gagal bayar (default) yang berimpilikasi luas pada banyak sektor. Hilang kepercayaan dari investor sudahlah pasti dan ini membuat anjlok atau kacaunya pasar saham.

Lembaga keuangan akan gagal melakukan antisipasi apapun. Pendanaan untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lain akan terhenti. Masyarakat resah.

Keresahan membuat masyarakat ingin menyelamatkan uangnya dan akibatnya perbankan pun kolaps. Ini berpengaruh pada nilai mata uang nasional. Sementara dunia usaha lesu, perusahaan gulung tikar, pengangguran meningkat. Jika tak terkendalikan maka kerusuhan dan penjarahan terjadi dimana-mana. Pemerintah akan goyah.

Default bukan tak berisiko, ketika mendengar negara sudah gagal bayar saja, efek psiko-politis akan terjadi. Mungkin IMF dapat membantu hingga negara melakukan restrukturisasi pembayaran. Akan tetapi belajar dari pengalaman tahun 1998, turunnya IMF justru mempercepat keruntuhan Pemerintahan Soeharto. IMF bukan lembaga yang steril dari misi politik global.

Kini desakan agar Jokowi mengundurkan diri sudah terdengar, bahkan ada yang masuk melalui proses hukum pula. Memang yang terbaik adalah mengundurkan diri secara sukarela, agar suksesi berjalan baik, konstitusional, dan muncul figur baru yang kompeten.

Jika harus melalui kekacauan masif dan Jokowi diturunkan secara paksa walau masih dalam garis konstitusional, maka implikasi politiknya tentu buruk. Biaya politik jauh lebih mahal.

Oleh karenanya "warning" BPK harus diperhatikan serius. Kepercayaan harus dibangun. Evaluasi mendasar dan jalin solidaritas nasional, setop kriminalisasi ulama dan aktivis, buka kran demokrasi, serta mulailah langkah yang menggambarkan terjadi ishlah dan pertobatan nasional.

Jika tidak, maka gagal bayar (default) adalah sinyal bahwa Jokowi memang harus turun baik pelan-pelan ataupun cepat. Tak perlu menunggu proses pembusukan (decaying) hingga tahun 2024. 

(Pemerhati politik dan kebangsaan.)

Kejagung Belum Ajukan Kasasi: Kenapa Sih yang Dikejar-kejar Pinangki?

Kejagung Belum Ajukan Kasasi: Kenapa Sih yang Dikejar-kejar Pinangki?


CMBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini belum memutuskan untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Kejagung mengaku belum menerima salinan putusan PT DKI.

"Belum terima (salinan-red)," kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono seperti dilansir Antara, Rabu (23/6/2021).

Kemudian di sela-sela wawancara terkait Pinangki, Ali mempertanyakan mengapa masalah Pinangki terus dikejar atau dipertanyakan ke Kejagung. Padahal, menurut Ali, masih banyak tersangka lain di Kejagung yang perlu diperhatikan.

"Kenapa sih yang dikejar-kejar Pinangki? Tersangkanya banyak, wong tersangkanya itu banyak banget yang ditanya Pinangki terus, kenapa?" tanya Ali di sela-sela wawancara dengan awak media.

Saat wartawan menjelaskan bahwa banding Pinangki menjadi perhatian luas publik. Apalagi, alasan hakim mengabulkan permohonan banding Pinangki karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berstatus ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh.

"Karena kasus ini menimbulkan gejolak di masyarakat," kata salah seorang wartawan.

Ali lantas menjawab bahwa yang membuat berita terkait Pinangki bergejolak adalah para media atau wartawan.

"Yang menggejolakkan diri siapa, sampean-sampean kan (wartawan-red)," kata Ali.

"Kita kan harus memberi kejelasan untuk masyarakat Pak," timpal wartawan.

"Sudah jelas putusan pengadilan, iya kan!. Tersangka kita tunggu yang lain, masih banyak tersangka, itu satu ke satuan, karena itu lima-lima, macam-macam lah, malah dari pinangki dapat mobil kan negara, ya yang lain kan susah lacaknya ini," jawab Ali.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun.

Pinangki dinyatakan terbukti melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu pertama terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra. Kedua, Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp 5.253.905.036.

Uang tersebut adalah bagian dari uang suap yang diberikan Djoko Tjandra. Bentuk pencucian uang antara lain dengan membeli mobil BMW X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter home care, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit.

Perbuatan ketiga adalah Pinangki melakukan permufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra yang tertuang dalam action plan yang disusun Pinangki dan Andi Irfan.(dtk)

Rekor Lagi! 143 Jenazah di DKI Dimakamkan dengan Prokes COVID 23 Juni

Rekor Lagi! 143 Jenazah di DKI Dimakamkan dengan Prokes COVID 23 Juni


CMBC Indonesia - Pemakaman jenazah dengan prokes COVID-19 di Jakarta kembali mencetak rekor tertinggi sejak pandemi virus Corona. Per kemarin sebanyak 143 jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19.

"Pemakaman jenazah dengan protokol COVID harian kembali membentuk puncak baru per 22 Juni sejumlah 143 jenazah," kata Kapusdatin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

"Lebih tinggi dari jumlah tertinggi harian yang sebelumnya tanggal 20 Juni 122 jenazah," sambungnya.

Ivan memerinci 68 dari 143 jenazah dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Kemudian, 8 jenazah lainnya di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.

"Sisanya tumpuk atau tumpang di TPU lainnya," ucapnya.

Untuk diketahui, TPU Rorotan dan TPU Tegal Alur merupakan lahan pemakaman baru yang disiapkan Pemprov DKI dengan total kapasitas 7.600 petak makam. Saat ini, kapasitas yang tersisa di tiap TPU 6.300 dan 280 petak makam.

"(Sebanyak) 886 jenazah total sudah dimakamkan di TPU Rorotan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan terjadi lonjakan angka pemakaman dengan protap COVID-19 dalam sepekan terakhir. Lonjakan terjadi hingga dua kali lipat bersamaan dengan kasus COVID-19 di Jakarta yang makin meningkat.

"Sejalan ya dengan jumlah orang terpapar dan terinfeksi. Kita juga ada kenaikan seminggu belakangan ini, sekarang sudah 2 kali lipat reguler dari bulan lalu," kata Ivan Murcahyo saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).

Ivan mengatakan, dalam sehari, sebanyak 50-60 jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19. Bahkan pemakaman COVID-19 sempat mencapai angka 113 jenazah pada Kamis (17/6) ketika penambahan kasus COVID menembus 4.000 orang.(dtk)

Oknum Polisi Pemerk*sa Remaja di Polsek Langsung Jadi Tersangka-Ditahan

Oknum Polisi Pemerk*sa Remaja di Polsek Langsung Jadi Tersangka-Ditahan


CMBC Indonesia - Oknum polisi Briptu II yang diduga memperkosa remaja usia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), ditetapkan menjadi tersangka. Briptu II kini ditahan di Polres Ternate.

"Sesaat setelah kejadian itu langsung ditersangkakan," ujar Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Adip Rojikan saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (23/6/2021).

Aksi pemerkosaan yang dilakukan Briptu II bermula ketika korban dan seorang rekannya sedang berada di sebuah penginapan di Sidangoli, wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Minggu (13/6) lalu.

Saat itu korban yang tengah dalam perjalanan menuju Kota Ternate terpaksa menginap di Sidangoli karena sudah kemalaman di perjalanan. Kemudian pada pukul 01.00 Wita, korban tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan ke Polsek Jailolo Selatan untuk dimintai keterangan.

Korban dan rekannya kemudian diinterogasi di ruangan berbeda. Saat itulah korban dilaporkan menjadi korban pemerkosaan di sebuah ruangan di Polsek Jailolo Selatan oleh Briptu II.

Kasus pemerkosaan ini kini tengah ditangani Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

"Penanganan di Ditreskrimum, untuk penahanan di Polres Ternate," kata Kombe Adib.

Sementara itu, korban juga telah didampingi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

"Korbannya masih sama kita, masih di PPA Polda," paparnya.(dtk)

Gde Siriana: Baiknya Erick Thohir Mundur Karena Berbohong Soal Penggunaan Obat Untuk Covid-19

Gde Siriana: Baiknya Erick Thohir Mundur Karena Berbohong Soal Penggunaan Obat Untuk Covid-19


CMBC Indonesia - Desakan agar Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.

Pasalnya, klaim Erick mengenai obat Ivermectin sudah mendapat izin Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) untuk pengibatan pasien Covid-19 ternyata tidak benar.

Pasalnya, Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menyatakan bahwa obat tersebut belum adalah obat yang digunakan untuk mengatasi parasit seperti cacing.

Bahkan, BPOM sudah memberikan keterangan dalam website resminya mengenai uji klinik ivermectin yang belum bisa dibuktikan berkhasiat mencegah dan mengobati Covid-19. Sehingga dipastikan bahwa klaim Erick atas obat tersebut sudah disetujui BPOM tidak benar.

Gde Siriana memandang serius persoalan ini. Karena, disamping berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat Indonesia, secara politik Erick telah menyebarkan kabar bohong.

"Sebaiknya Erick Thohir mundur dari BUMN. Tidak layak orang yang melakukan kebohongan publik jadi pejabat," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Selain itu, Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini meminta agar ada penegakan hukum terhadap Erick Thohir atas informasi yang disampaikannya.

"Ini memalukan untuk selevel menteri. Ini perlu diperiksa karena Hoax!" tegas Gde Siriana menutup.(RMOL)

Pengamat Ini Sarankan M Qodari dkk Buat Partai Presiden Tiga Periode

Pengamat Ini Sarankan M Qodari dkk Buat Partai Presiden Tiga Periode


CMBC Indonesia - Pengamat politik Emrus Sihombing menyarankan Muhammad Qodari dan sejumlah kawan-kawan relawan Jokowi-Prabowo 2024 membentuk partai.

Daripada mewacanakan presiden tiga periode yang tidak sejalan dengan konstitusi negara.

“Sebaiknya M. Qodari bersama komunitas bentuk partai memperjuangkan gagasan politiknya,” kata Emrus kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dengan begitu, lanjut Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu Muhammad Qodari bisa memperjuangkan gagasannya di Senayan dan juga menjadi Ketua Umum Partai tersebut.

“Dengan nama Partai Presiden Tiga Periode (PPTP) dan M. Qodari sebagai Ketum partainya, ini jelas supaya tidak membuat gaduh di tengah publik,” tutur Emrus.

Untuk diketahui, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari sendiri menjadi sosok yang kali pertama menggulirkan wacana duet Jokowi- Prabowo di Pilpres 2024.

Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024).

Di struktural Jokpro 2024, Qodari menjabat sabagai penasihat.

Sementara, Ketua Umum Jokpro 2024, Baron Danardono menyatakan, gagasan yang diusung pihaknya itu merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat.

Ia menegaskan, Jokpro 2024 sama sekali tidak mengganggu, mengganti atau menurunkan pemerintah yang saat ini sedang menjabat dalam hal ini Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Karena itu Baron menegaskan bahwa gagasan Jokowi-Prabowo sama sekali tak melanggar hukum apapun.[psid]

Dorongan Tiga Periode Dinilai Hanya Kedok Untuk Mengukur Apakah Jokowi Masih Dibutuhkan

Dorongan Tiga Periode Dinilai Hanya Kedok Untuk Mengukur Apakah Jokowi Masih Dibutuhkan


CMBC Indonesia - Komunikolog politik nasional Tamil Selvan melihat maksud dibalik dorongan jabatan tiga periode presiden melalui duet Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini, menengarai wacana tiga periode sejatinya hanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan real (nyata) Jokowi di mata masyarakat. Menurutnya, Jokowi justru cenderung mempersiapkan kepemimpinannya untuk 6 periode kedepan, tapi tidak dipimpin tubuh jasmani Jokowi, melainkan ideologi mantan Walikota Solo itu.

"Ada pihak yang ingin mengukur kekuatan real Jokowi di masyarakat, terutama pada saat banyaknya kebijakan pemerintah yang mengecewakan rakyat. Apakah Jokowi masih diinginkan rakyat? Jadi bukan Jokowi yang akan maju untuk ketiga kali," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Pola cek ombak model begini, kata Tamil dianggap penting bagi Jokowi sebagai bargaining position kepada PDI Perjuangan, ketika calon yang didukung oleh Jokowi berbeda dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

"Secara politik, Jokowi perlu memastikan bahwa presiden di 2024 akan 'mengamankan' pemerintahannya 10 tahun ini. Sehingga perlu ada langkah antisipasi jika di 2024, Jokowi dan PDIP akan mendukung capres yang berbeda," ujarnya.

Disisi lain, dalam wacana ini Tamil melihat ada potensi Jokowi menyiapkan keluarganya untuk meneruskan kepemimpinannya hingga 6 periode. Hipotesa ini diperkuat dengan munculnya nama Iriana Jokowi sebagai capres perempuan, serta isu amandemen presidential treshold yang berpotensi merubah batas umur capres dan cawapres, sehingga membuka peluang Gibran untuk bisa menjadi capres atau cawapres di 2024.

"Justru yang perlu diwaspadai adalah potensi politik dinasti Jokowi, sebab saya melihat ada sinyal untuk menerjunkan Iriana Jokowi atau Gibran sebagai Cawapres di 2024. Secara demokrasi ini tentu tidak sehat, namun secara politik ini sah, karena melalui pemilihan langsung yang berpotensi terpilih atau tidak" paparnya(RMOL)

Netty Aher Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Ketat Seperti Di Awal Pandemi

Netty Aher Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Ketat Seperti Di Awal Pandemi


CMBC Indonesia - Pemerintah diminta segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

Desakan disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibat ketidakefektifan itu, lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan.

“Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata politisi PKS ini kepada wartawan, Rabu (23/6).

Netty mengurai, PSBB telah diatur melalui UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara pada 31 Maret 2020, pemerintah tegas menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah 21/2020.

Menurutnya, pemberlakukan PSBB di awal pandemi harus dilakukan kembali. Apalagi, kala itu PSBB berhasil menekan laju sebaran Covid-19.

“PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta  dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” tegasnya.

Selain itu, legislator asal Jawa Barat tersebut menilai bahwa pandemi juga akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas, dan melibatkan partisipasi luas dari masyakarat.   

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli," tuturnya. (RMOL)

Kritik Wacana Referendum Presiden 3 Periode, HNW: Itu Inkonstitusional

Kritik Wacana Referendum Presiden 3 Periode, HNW: Itu Inkonstitusional


CMBC Indonesia - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik manuver sejumlah pihak yang hendak menggelar referendum untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Hidayat Nur Wahid menilai bahwa manuver tersebut tidak sejalan dengan aturan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Wacana masa jabatan Presiden tiga periode, menurut Hidayat bukan hanya inkonstitusional, tetapi tidak masuk akal dan bikin gaduh. Padahal, saat ini bangsa Indonesia tengah membutuhkan ketenteraman agar mempunyai imunitas dan tak mudah terpapar covid-19 yang makin mengganas. Hidayat mencatat wacana referendum, itu dimulai dari pembentukan SekNas, kemudian wacana penambahan tahun masa jabatan dengan alasan darurat Covid-19, yang juga ditolak rakyat karena tak sesuai dengan konstitusi dan nalar publik.

“Karena itu, mereka kemudian menggelar skenario berikutnya, yaitu menggelar referendum. Padahal, wacana tentang referendum pun tak sesuai dengan sistem dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena UUD NRI Tahun 1945, yang berlaku saat ini dan sistem ketatanegaraan kita memang tidak lagi mengenal legalitas referendum,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (22/6).

HNW sapaan akrab Hidayat mengatakan, dahulu Indonesia memang mengenal aturan referendum untuk mengubah UUD 1945. Seperti diatur dalam TAP MPR No.IV/1993 tentang Referendum dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Namun, pada awal reformasi kedua aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan di level yang sama.

Aturan yang mencabut ketentuan referendum adalah TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum. Juga UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

“Dengan dicabutnya ketentuan soal referendum sejak tahun 1998/1999, maka saat ini referendum tidak diakui keabsahannya, dan tidak bisa diberlakukan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia,” ujarnya.

HNW menjelaskan adanya berbagai alasan pencabutan sistem referendum tersebut. Dalam konsiderans menimbang TAP MPR RI No. VIII/MPR/1998, salah satunya disebutkan bahwa referendum dinilai tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip keterwakilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, UU No. 6 Tahun 1999 menyebut bahwa prosedur perubahan konstitusi hanya mengacu kepada mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 hingga 4 UUD NRI 1945.

Ketentuan itu menyatakan bahwa perubahan UUD NRI 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan syarat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah angggota MPR. Diajukan secara tertulis dengan menyebutkan pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan dan alternatif perubahannya. Kemudian sidang MPR nya dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan disetujui sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 dari jumlah anggota MPR.

“Jadi syaratnya sangat definitif dan ketat. Yang tidak memungkinkan agenda titipan/susulan. Berbeda dengan pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

HNW mengungkapkan, saat ini tidak ada satu pun usulan yang diajukan oleh anggota MPR maupun induk Partainya untuk melakukan amandemen konstitusi (UUDNRI 1945) dengan tema apa pun. Sementara itu, MPR juga tidak mempunyai rencana untuk mengamandemen pasal-pasal yang dipolemikkan oleh segelintir kelompok, seperti soal Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh Rakyat, termasuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Tidak ada sama sekali. MPR sangat memahami bahwa salah satu esensi tuntutan Reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 untuk memberikan pembatasan masa jabatan Presiden. Agar tak terulang otoritarianisme akibat berkepanjangannya seseorang menjabat sebagai Presiden. Karenanya itu MPR konsisten dengan spirit Reformasi, MPR juga tidak mengagendakan amandemen pasal masa Jabatan Presiden. MPR bahkan tegas menolak berbagai manuver inkonstitusional terkait perpanjangan masa jabatan Presiden,” jelasnya.

Apalagi, lanjut HNW, DPR dan Presiden Jokowi (Pemerintah) pada tahun 2017 sepakat untuk menegaskan masa jabatan presiden hanya dua periode saja. Itu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 huruf n yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Yakni ‘belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

“Ini sebagai penegasan kembali ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode masa jabatan,” ujarnya.

Lalu, pada 9/3/2021, DPR dan Pemerintah (Menkumham) sepakat tidak merevisi UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, sehingga Pemilu 2024 – termasuk Pilpres – tetap akan mengacu kepada UU Pemilu yang disepakati pada tahun 2017 yang menegaskan calon Presiden yang dimajukan dalam Pilpres 2024 belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 periode.

“Artinya masa jabatan Presiden memang hanya 2 periode saja dan tidak memungkinkan tokoh yang sudah menjabat sebagai Presiden selama 2 periode seperti SBY dan Jokowi untuk maju/dimajukan lagi sebagai calon Presiden,” ujarnya.[jpc]

Ogah Bertemu Biden, Presiden Baru Iran Tolak Rundingkan Rudal

Ogah Bertemu Biden, Presiden Baru Iran Tolak Rundingkan Rudal


CMBC Indonesia - Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, menunjukkan posisi garis keras dengan menolak untuk merundingkan program rudal balistik maupun dukungan Iran untuk milisi regional. 

Raisi juga secara tegas menolak untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.

Seperti dilansir Arab News dan Associated Press, Selasa (22/6/2021), Raisi dalam konferensi pers pertama sejak memenangkan pemilu Iran pekan lalu, menjanjikan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran demi mengamankan pelonggaran sanksi-sanksi AS yang menghancurkan perekonomian Iran.

Namun dia mengesampingkan adanya pembatasan apapun terhadap kemampuan rudal Iran dan dukungan Iran untuk milisi regional -- di antara masalah lain yang dipandang oleh AS sebagai kekurangan dari kesepakatan nuklir yang ingin dibahas pemerintahan Biden.

"Itu tidak bisa dinegosiasikan," tegas Raisi merujuk pada program rudal balistik Iran.

Dia menambahkan bahwa AS 'wajib mencabut semua sanksi-sanksi yang menindas terhadap Iran'.

Lebih lanjut, Raisi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak akan terbatas pada kesepakatan nuklir. "Semua sanksi-sanksi AS harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran," tegas Raisi dalam pernyataannya.

Sebelumnya, negara-negara Teluk menyatakan akan berbahaya untuk memisahkan pakta nuklir dari program rudal Iran dan perilaku 'mendestabilisasi' Iran di kawasan Timur Tengah.

Irans new President-elect Ebrahim Raisi speaks during his press conference in Tehran, Iran, Monday, June 21, 2021. Raisi said Monday he wouldnt meet with President Joe Biden nor negotiate over Tehrans ballistic missile program and its support of regional militias, sticking to a hard-line position following his landslide victory in last weeks election. (AP Photo/Vahid Salemi) Ebrahim Raisi (AP Photo/Vahid Salemi)

Armada pesawat tempur Iran sebagian besar berasal dari sebelum Revolusi Islam tahun 1979, yang memaksa Iran untuk berinvestasi dalam rudal sebagai pelindung melawan negara-negara tetangga di kawasan Arab yang diketahui memiliki perlengkapan militer buatan AS senilai miliaran dolar selama bertahun-tahun.

Rudal-rudal milik Iran, dengan batas jangkauan hingga 2.000 kilometer, disebut bisa menjangkau kawasan Timur Tengah dan pangkalan militer AS di kawasan itu.

Iran juga diketahui mendukung kelompok-kelompok militan seperti pemberontak Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon untuk mendongkrak pengaruhnya dan melawan musuh-musuh regionalnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan dengan Biden, Raisi dengan singkat menjawab: "Tidak."

Pada Senin (21/6) waktu setempat, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, menyatakan AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran atau 'rencana apapun untuk bertemu di level pemimpin, jadi tidak jelas apakah ada yang berubah soal itu'.

Psaki menambahkan bahwa Biden memandang 'pemimpin keputusan adalah pemimpin tertinggi' di Iran. "Itulah perkaranya sebelum pemilu; itulah perkaranya saat ini; itu akan menjadi perkaranya ke depan," sebutnya.

Diketahui bahwa perundingan tengah berlangsung di Wina, Austria, sejak April lalu, agar Iran dan AS bisa kembali pada kepatuhan yang menjadi komitmen kesepakatan nuklir tahun 2015. AS di bawah mantan Presiden Donald Trump meninggalkan kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi ke Iran. Iran kemudian melanggar batasan pengayaan uranium yang disepakati sebelumnya demi meminimalisir risiko pengembangan senjata nuklir.

Para pejabat Iran dan negara-negara Barat sama-sama menyebut Raisi tidak mungkin mengubah sikap negosiasi Iran dalam perundingan di Wina, karena Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang memiliki keputusan akhiri untuk semua kebijakan besar.(dtk)

PPP: Jangan Ganggu Kerja Presiden Dengan Wacana Tiga Periode

PPP: Jangan Ganggu Kerja Presiden Dengan Wacana Tiga Periode


CMBC Indonesia - Sebaiknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja mengganggu fokus penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan isu jabatan presiden tiga periode.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi juga meminta, jangan ada pihak yang menjerumuskan Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif.

"Kami berharap Pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negeri ini sampai masa jabatan berakhir, tidak diganggu oleh isu-isu yang sifatnya isu-isu 'spekulatif'," kata Awiek sapaan akrabnya, Selasa (22/6).

Dijelaskan anggota DPR itu, PPP sebagai bagian koalisi pemerintah masih komitmen mengedepankan konstitusi yang ada, yaitu masa jabatan presiden paling lama dua periode.

Terlebih, sudah ada penolakan jabatan periode ketiga yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi.

"PPP tidak ingin mencederai demokrasi, kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," ucap Awiek(RMOL)

Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Karena Mudik Hanya Untuk Tutupi Ketidaksanggupan

Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Karena Mudik Hanya Untuk Tutupi Ketidaksanggupan


CMBC Indonesia - Pemerintah harusnya mengakui tidak mampu menanggung biaya lockdown atau karantina wilayah dan tidak menyalahkan masyarakat karena mudik Lebaran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi semakin ganasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.

"Jika pemerintah tidak sanggup menanggung bansos dan insentif lainnya seandainya dilakukan lockdown, maka yang harus dilakukan adalah terbuka kepada masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Keterbukaan itu adalah menyatakan tidak mampu menanggung biaya hidup masyarakat saat harus menjalani karantina wilayah.

"Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat karena mudik lebaran dan menutupi ketidaksanggupan pemerintah menanggung biaya lockdown," tambahnya.

Di masa krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, lanjut Satyo, rakyat membutuhkan pemimpin yang tegas.

"Masyarakat justru perlu kepemimpinan dalam situasi krisis ini, ketegasan sikap perlu diambil untuk mengendalikan pandemi yang makin liar," pungkas Satyo. (RMOL)

Rizal Ramli Dapat Hadiah Buku "Kepemimpinan Militer" dari Prabowo Subianto

Rizal Ramli Dapat Hadiah Buku "Kepemimpinan Militer" dari Prabowo Subianto


CMBC Indonesia - Sikap kritis yang dimiliki tokoh senior, DR. Rizal Ramli pada kebijakan pemerintah ternyata tidak melunturkan persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Setidaknya hal itu tercermin dari unggahan teranyar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut, Selasa (22/6).

Rizal Ramli mengunggah foto dirinya bersama dengan Prabowo Subianto di ruangan yang berlatar foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin terpasang di dinding. Di tengah antara kedua poto terdapat lambang garuda yang terpasang agak ke atas.

Di bawahnya ada deretan sofa yang tersusun rapi dan tertancap sebuah pataka dengan bendera belambang Kementerian Pertahanan. Diduga pertemuan digelar di kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Rizal Ramli juga tampak memamerkan sebuah hadiah yang diterimanya dari Ketua Umum Partai Gerinda tersebut.

“Dapat hadiah buku bagus tentang “Kepemimpinan Militer” dari Mas Prabowo,” tuturnya.

Hadiah yang sama ternyata juga sempat didapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Buku tersebut juga diberikan di ruangan yang sama dengan Rizal Ramli, yakni di Kantor Kemhan.

Unggahan ini pun mendapat komentar beragam dari warganet. Mulai dari yang titip pertanyaan hingga yang kepo dengan isi perbincangan kedua tokoh.

“Tentang program ketahanan pangan, tolong tanyain ke Pak Prabowo, harga gabah di petani anjlok kenapa Pak,” kata Arif Rahman menitip pertanyaan.

“Bisa dibocorin ngobrol apa aja? Kali aja ada yang positif buat rakyat,” ujar Arief Darmawan.

Sementara itu, akun @awangky meminta tolong Rizal Ramli untuk menanyakan perihal Habib Rizieq Shihab yang sedang terlilit sejumlah kasus.

“Tolong tanyain om tentang HRS?” pintanya. (*)

Ditekan Soal Uighur, China: Bagaimana Dengan Kanada Sendiri Yang Telah Merampok Tanah Penduduk Dan Membunuhnya?

Ditekan Soal Uighur, China: Bagaimana Dengan Kanada Sendiri Yang Telah Merampok Tanah Penduduk Dan Membunuhnya?


CMBC Indonesia - China bersama sejumlah negara sekutunya telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kejahatan terhadap masyarakat adat yang terjadi di Kanada pada Selasa (22/6) waktu setempat.

Desakan ini ditengarai sebagai aksi balasan atas inisiatif Kanada yang membantu meluncurkan upaya internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut agar China mengizinkan akses ke Xinjiang untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

"Kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masyarakat adat di Kanada. Secara historis, Kanada merampok tanah penduduk asli, membunuh mereka dan menghapus budaya mereka," kata Jiang Duan, seorang pejabat senior di misi China untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dari CBC, Selasa (22/6).

"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak atas semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," kata Jiang, mengutip penemuan awal bulan lalu dari apa yang dianggap sebagai situs pemakaman tak bertanda dari jenazah anak-anak yang berdekatan dengan makam bekas sekolah asrama Kamloops .

Jiang menyampaikan pernyataannya atas nama sekelompok negara yang meliputi Rusia, Belarusia, Iran, Korea Utara, Suriah, dan Venezuela.

Sebelumnya, di hari yang sama, Duta Besar Kanada dan Wakil Tetap untuk PBB di Jenewa Leslie E. Norton menyampaikan pernyataan atas nama 44 negara yang meminta pemerintah China untuk mengizinkan pengamat independen, termasuk komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia untuk berkunjung ke Xinijang.

"Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang," kata Norton.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," katanya.

Norton mengutip laporan tentang "penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang."

Norton menyampaikan pernyataan tersebut atas nama sekelompok negara yang meliputi Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat. (RMOL)

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved