Channel Media Berita Central Indonesia


Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Jumat, 15 November 2019

Kepercayaan Publik Tinggi, Presiden Harus Pertahankan Panglima TNI

Kepercayaan Publik Tinggi, Presiden Harus Pertahankan Panglima TNI
CMBC Indonesia - Kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi negara masih tetap tinggi. Survei LSI Denny JA September 2019 menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI masih di angka 89,0.

Angka ini tertinggi di antara institusi negara lain seperti KPK dan MK. Meskipun secara umum survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik kepada institusi negara dan institusi demokrasi.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi TNI tidak terlepas dari kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah mampu membawa TNI melewati masa-masa sulit dengan kapasitas dan komitmen yang tinggi.

Terutama pada Pemilu 2019 lalu, TNI berhasil menunjukkan netralitas dan mampu menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan,” kata Ngasiman Djoyonegoro, Kamis (14/11).

Pria yang kerap disapa Simon ini menambahkan, keberhasilan TNI dalam mengemban fungsi sebagai penjaga pertahanan negara, merupakan manifestasi penegak keutuhan kedaulatan NKRI. Kata Simon, TNI berhasil mendukung suksesnya pelaksanaan demokrasi, merupakan prestasi yang patut dibanggakan.

Selain itu, TNI juga berhasil menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu Serentak 2019, juga selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI selalu manunggal dengan rakyat.

Lebih lanjut Simon mengurai, secara kelembagaan, Panglima TNI berhasil menaikkan level sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) dari tipe A ke tipe B, yang diiringi dengan kenaikan pangkat  Komandan Distrik Militer (Dandim) dari Letnan Kolonel ke Kolonel. Demikian juga pada sejumlah Komado Resor Militer (Danrim). Sesuatu yang sulit dicapai di masa lalu.

"Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) terealisasi di bawah komando Hadi Tjahjanto. Struktur baru dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Wacana pembentukan struktur baru ini sudah muncul sejak 2014," tandas Simon.

Selain itu, di era kepemimpinan Hadi Tjahjanto, hubungan antara TNI-Polri terjali  dengan sangat baik. Kemampuan kedua institusi pertahanan dan keamanan untuk bersinergi dalam agenda-agenda nasional berhasil dibangun.

"Tanpa sinergi, akan sulit dicapai situasi keamanan yang diinginkan," kata Simon.
Simon menilai ada pihak-pihak yang menggiring opini bahwa seolah-olah Panglima TNI menyalahkan revolusi industri 4.0 sehingga muncul ancaman-ancaman serangan teroris lone wolf.

“Itu adalah penilaian yang sepotong-sepotong. Panglima TNI selalu menyampaikan bahwa paradoks dari sebuah kemajuan yang disruptif pasti ada dampak negatifnya, dampak itulah yang harus dimitigasi. Komitmen dan kapasitas Hadi Tjahjanto dalam memperkuat pertahanan negara dengan demikian tidak usah diragukan lagi,” kata Simon. (Rmol)

Bos BUMN Bukan Jabatan Publik, Tak Masalah Jika Ahok Pernah Dipenjara

Bos BUMN Bukan Jabatan Publik, Tak Masalah Jika Ahok Pernah Dipenjara
CMBC Indonesia - Jabatan bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diemban oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan jabatan publik. Sehingga, tidak ada syarat-syarat seperti jabatan kepala daerah.

Hal ini diungkapkan politisi Partai Gerindra Habiburokhman. Menurutnya, untuk menjabat sebagai petinggi BUMN tidak ada syarat khusus seperti tidak pernah dipidana.

"Kalo jabatan publik yang dipilih kan ada syarat-syarat. Gak pernah dipidana. Ini kan ya profesional," kata Habiburokhman saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/11).

Habiburokhman menambahkan, terlebih jika pihak-pihak tertentu menyangkutkan Ahok dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Statusnya kasusnya kan tidak di tingkat penyidikan, Ahok juga tidak menyandung status tersangka atau saksi. Hak keperdataan orang gak bisa disandera," tegasnya.

Dia meminta agar tidak mempermasalahkan masa lalu Ahok yang pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama.

"Ahok sudah menjalankan putusan, menurut saya sudah fair. Dia sudah rasakan melaksanakan hukuman," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11). Dia mengaku diajak Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjabat direktur utama di salah satu BUMN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga tersandung banyak masalah, di antaranya pembelian bus rusak dari RRC, dan pembelian mark-up RS Sumber Waras, tanah DKI.

Ahok juga mantan terpidana kasus penistaan agama. Mantan suami Veronica Tan itu mendekam di penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.(rmol)

Perbaikan Rumah Dinas Ridwan Kamil Telan Rp 4 Miliar

Perbaikan Rumah Dinas Ridwan Kamil Telan Rp 4 Miliar
CMBC Indonesia - Rumah dinas Gubernur Jawa Barat (Gedung Pakuan) direvitalisasi. Sejumlah perbaikan dimulai dari penataan taman hingga sarana olahraga.

Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jabar, Iip Hidayat mengatakan, anggaran untuk revitalisasi Gedung Pakuan mencapai Rp 4 miliar.

"Revitalisasi Gedung Pakuan sekitar Rp 4 miliar. Pengerjaannya lebih sedikit dibandingkan Gedung Sate," ucap Iip seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (14/11).


Iip menambahkan, penataan itu meliputi penataan taman di bagian belakang dan membangun fasilitas kolam renang. Khusus pembangunan kolam renang merupakan fasilitas olahraga baru untuk penghuni Gedung Pakuan.

"Kita menyediakaan penataan taman, kan Pakuan juga didatangi masyarakat kalau ada pengajian atau jumatan. Kita bikin tempat kebugaran, kita bikin kolam renang kecil tapi lumayan lah untuk menjaga kesehatan kebugaran Pak Gubernur," paparnya.

Tak hanya itu, penataan kolam ikan juga juga masuk dalam pengerjaan revitalisasi Gedung Pakuan.

"Ada penataan kolam ikan pokoknya Rp 4 miliar semuanya. Lokasinya di belakang halaman belakang Gedung Pakuan dekat lapangan tenis," katanya.

Rencananya, pengerjaan ditargetkan akan rampung pada Desember 2019. Kontraktor sudah menerapkan sistem shift untuk mengebut pengerjaan di musim hujan.

"Targetnya Desember juga pokoknya yang dikerjakan ini ketat waktunya karena gak ada waktu lagi, karena itu mereka sudah siap menggunakan sistem kerja sift tak mengandalkan kalender," pungkasnya,(rmol)

BPJS Nunggak Rp 40 Miliar Ke RSUD Kota Bandung

BPJS Nunggak Rp 40 Miliar Ke RSUD Kota Bandung
CMBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) belum membayar Rp 40 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung.

Kepala UPT RSUD Kota Bandung, dr. Exsenveny Lalopua mengatakan, pembayaran BPJS di RSUD belum di klaim oleh Pemerintah sebesar Rp 40 miliar untuk bulan Mei-Oktober tahun 2019.

"Klaim BPJS yang sudah dibayar baru sampai bulan April, bulan Mei sampai sekarang belum. Katanya mau dibayar akhir bulan ini dan kurang lebih Rp 40 miliar," kata Exsenveny di Balaikota Bandung, seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (14/11).
Meski begitu, RSUD tetap melayani pasien BPJS dengan maksimal.

"Kami saat ini mengelola anggaran fasilitas pelayanan mandiri. Alhamdulillah kami masih bisa bertahan sampai dengan Desember mendatang untuk pelayanan kesehatan," imbuhnya.

"Alhamdulillah sampai saat ini kami koordinasi BPKA dan semua terpantau, kami punya kas efisiensi yang bisa digunakan tapi tidak menurunkan mutu." lanjutnya.

Lebih jauh ia juga menegaskan, untuk pelayanan BPJS pihaknya akan terus mengoptimalkan salah satunya dengan mengatur akses tempat tidur yang ada.

Dia menjelaskan, saat ini tersedia 232 tempat tidur dengan pembagian, untuk kelas III ada 108,  kelas II tersedia 91 tempat tidur, kelas 1 disediakan 16 tempat tidur, ruang VIP 2 tempat tidur, ruang  VVIP 2 tempat tidur, ruang ICU dan ruang PICU  5 tempat tidur.

"Untuk kelas III sendiri sudah melebihi 30 perse, bahkan dengan adanya kenaikan tarif layanan BPJS dan dikhawatirkan adanya perpindahan kelas, kami sudah siap menambah dengan mengatur fasilitas yang ada," tutupnya.(rmol)

Ternyata Bukan Cuma Ahok. Erick Thohir Bakal Panggil Calon Lainnya

Ternyata Bukan Cuma Ahok. Erick Thohir Bakal Panggil Calon Lainnya
CMBC Indonesia - Penunjukkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk bergabung ke BUMN berlanjut dengan pemanggilan calon lainnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memanggil calon- calon-calon terbaik untuk menjadi bos BUMN. Setidaknya Senin dan Kamis depan.

"Nanti Senin ada lagi ya kan, Kamis depan ada lagi, ya kan. Kan yang penting bagus," kata Erick ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/11)


Erick tidak menyebutkan siapa calon-calon bos BUMN yang bakal dia panggil.

"Tunggu Senin aja, ya," katanya.

Sebanyak 142 BUMN yang ada menurutnya harus diisi oleh figur-figur yang bagus.

"Tadi yang saya bilang 142 BUMN pasti perlu lah figur-figur yang bagus untuk membantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri, wamen mengawasi setiap hari kegiatan masing-masing BUMN. Makanya kita perlu banyak figur yang bagus ya kan," tambahnya.

Setidaknya sampai tahun depan Erick akan bongkar pasang orang-orang di BUMN. Namun, bongkar-pasang yang dilakukan tentunya juga akan melihat kebutuhan dari tiap-tiap BUMN.

Ya tergantung daripada kepentingan daripada masing-masing BUMN," katanya.(rmol)

Kasus Suap Proyek BHS, Mantan Dirut PT INTI Ngaku Terima "Arahan" Dari Rini Soemarno

Kasus Suap Proyek BHS, Mantan Dirut PT INTI Ngaku Terima
CMBC Indonesia - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Dharman Mappangara mengungkapkan keterlibatan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam kasus korupsi pengerjaan proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS).

Hal tersebut diungkapkan Dharman saat bersaksi untuk terdakwa Andi Taswin Nur, Staf PT INTI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat pada Kamis (14/11).

Dharman membeberkan keterlibatan Rini Soemarno dalam pengadaan proyek BHS tersebut saat ditanyakan kronologis pengerjaan proyek BHS oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Jadi awal mula kami sering dikumpulkan oleh Bu Rini (Soemarno). Direksi sekitar dua atau tiga bulan sekali kumpul dan diminta melakukan sinergi (antar BUMN)," kata Dharman saat memberikan kesaksian, Kamis (14/11).

Usai mendapatkan instruksi tersebut, kata Dharman, Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menindaklanjuti instruksi tersebut.

"Pada tahun 2017, Pak Awaluddin beliau bilang 'Man masa gue sebagai Dirut AP II, kita tidak ada sinergi? Bu Rini sudah minta sinergi'," ucap Dharman menirukan pernyataan Awaluddin kepada dirinya.

Namun, Dharman mengaku agar sinergi antara BUMN tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru lantaran ia masih memperbaiki kondisi di internal PT INTI.

Dharman menambahkan, pada akhir 2018, Rini Soemarno kembali mengumpulkan jajaran PT INTI dan PT Angkasa Pura II.

"Kami kembali dikumpulkan Bu Rini. terus Pak Awal tanya lagi, " Sekarang bisa belum kita sinergi?" siap pak kata beliau "kamu ketemu Pak Andra (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II) saja. karna kamu kan udah kenal deket kan pak andra?" sudah pak," ungkapnya.

"Jadi beliau menyampaikan itu saya ketemu Pak Andra." Dari pada anda bertemu dengan Pak Joko atau Bu Ituk"," sambung Dharman.

Namun, Dharman juga menilai Andra tidak memiliki kapasitas untuk mengatur proyek BHS tersebut, ia mengklaim Andra hanya menjalankan perintah dari Awaluddin.

"Jadi, di sini kami melihat Pak Andra tidak mempunyai kapasitas untuk mengatur-ngatur, kecuali ada arahan dari Pak Awal (Awaluddin). Beliau bertindak memaksakan sinergi BUMN," paparnya.

Diketahui, proyek BHS tersebut berada di PT APP yang merupakan anak usaha dari BUMN yakni PT AP II dan digarap oleh PT INTI. Dimana, terdakwa Andi Taswin Nur didakwa membantu Dirut PT INTI Darman Mappangara untuk menyuap kepada Direktur Keuangan PT AP II saaat itu, Andra Agussalam supaya PT INTI mendapatkan proyek pengadaan Semi BHS.

Atas perbuatannya, Taswin Nur didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP(rmol)

Lieus Sungkharisma Dukung Presiden Jokowi Pilih Ahok Jadi Bos BUMN

Lieus Sungkharisma Dukung Presiden Jokowi Pilih Ahok Jadi Bos BUMN
CMBC Indonesia - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir yang akan menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN ternyata mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Apalagi kabar itu kemudian dikuatkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyebut jika pihak istana mempertimbangkan Ahok untuk menjadi salah satu pejabat di Pertamina atau PLN.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma mengatakan, tidak masalah jika Ahok menjadi bos di BUMN.

Tak apa-apa juga kalau Ahok diangkat jadi komisaris di Pertamina maupun PLN. Itu hak Pak Jokowi selaku presiden. Jangankan komisaris, jadi direktur pun boleh-boleh saja. Toh sebagai orang yang pernah dinyatakan bersalah, Ahok sudah dihukum untuk kesalahannya di masa lalu itu,” kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/11).

Lieus menambahkan, tak ada dasarnya untuk menghalangi Ahok menjadi pejabat di BUMN.

“Statusnya sebagai orang yang pernah dihukum tidaklah mematikan haknya untuk jadi pejabat di BUMN. Lagi pula siapa tahu hukuman yang dijalaninya dulu membuat Ahok sudah berubah. Dia jadi tidak lagi emosional dan tidak lagi bicara kasar," paparnya.

Lebih lanjut Lieus menuturkan, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk mengabdi kepada negara, meskipun pernah terjerat kasus di masa lalu.

“Jadi, terlepas dari hukuman yang pernah diterimanya, Ahok tetaplah warga negara yang memiliki hak untuk berkontribusi pada bangsa dan negara ini,” tegasnya.

Lieus menegaskan, tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk terus menerus memendam kebencian pada seseorang.

“Sekali lagi, Ahok pernah dinyatakan bersalah, toh dia sudah menerima hukumannya. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Hanya saja kadang kesalahan kita berbeda-beda. Lagi pula, tidak ada jaminan pejabat yang gak pernah dihukum, tidak akan melakukan kesalahan," paparnya.

Lieus juga mengingatkan Ahok agar berhati-hati jika benar menjadi bos di BUMN. Dia berharap Ahok bisa benar-benar menjalankan amanah itu dengan baik dan tidak lagi bersikap arogan.

"Tegas dan kritis itu boleh. Tapi bersikap kasar dan merendahkan orang lain jangan lagi terulang," harap Lieus.  (Rmol)

BMKG Cabut Peringatan Tsunami Akibat Gempa 7,1 SR Di Malut

BMKG Cabut Peringatan Tsunami Akibat Gempa 7,1 SR Di Malut
CMBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,1 Skala Richter (SR) yang mengguncang Maluku Utara (Malut).

Peringatan dini tsuami yang disebabkan oleh gempa 7.1 SR, tanggal 14 Novemberi 2019 23:17:43 WIB, dinyatakan telah berakhir," cuit akun Twitter BMKG, Jumat dinihari (15/11).

Sebelumya, Maluku Utara diguncang gempa bumi berkekuatan 7,1 SR. BMKG menyebut gempa ini berpotensi tsunami.
Gempa terjadi pada Kamis malam (14/11) sekitar pukul 23.17 WIB. Pusat gempa berada di 137 kilometer Barat Laut Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 73 kilometer.

BMKG kemudian mendeteksi gempa di beberapa wilayah, yakni di wilayah Bitung, Sulawesi Utara tsunami setinggi 10 cm. Kemudian di Jailolo setinggi 9 cm dan Ternate setinggi 6 cm.(rmol)

Gempa Susulan 5,9 SR Di Malut, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan 5,9 SR Di Malut, Tak Berpotensi Tsunami
CMBC Indonesia - Gempa susulan berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR) terjadi di daerah Jailolo, Maluku Utara (Malut).

Hal ini disampaikan BMKG lewat akun Twitternya. Gempa terjadi pada Jumat dini hari, (15/11) pukul 01.45 WIB. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Pusat gempa berada di 127 km arah barat laut dari Jailolo atau 1,49 Lintang Utara dan 126,40 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.


Sebelumya, Maluku Utara diguncang gempa bumi berkekuatan 7,1 SR. BMKG menyebut gempa ini berpotensi tsunami.

Gempa terjadi pada Kamis malam (14/11) sekitar pukul 23.17 WIB. Pusat gempa berada di 137 kilometer Barat Laut Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 73 kilometer.

Akibat gempa ini, BMKG mengeluarkan status waspada di empat wilayah. Keempat wilayah tersebut adalah Halmahera, Bitung, Minahasa Utara bagian selatan, dan Ternate. (Rmol)

Kamis, 14 November 2019

Sohibul Iman Tegaskan PKS Tetap Oposisi sampai Jokowi Berenti jadi Presiden

Sohibul Iman Tegaskan PKS Tetap Oposisi sampai Jokowi Berenti jadi Presiden
CMBC Indonesia -  Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partai yang dipimpinnya tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut akan diambil untuk lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua.

Keputusan untuk berada di luar pemerintagan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8.

“Jadi jelas lah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan,” kata Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Sohibul menuturkan ada beberapa alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap politik berada di luar pemerintahan. Pertama, kata dia, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang.

“Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah gak ada yang check and balances, masa gak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia,” kata Sohibul.

Alasan kedua, PKS ingin memberikan pelajaran politik, bahwa dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.

Ia menuturkan PKS sebagai pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian alasan ketiga yakni PKS menterjemahkan keinginan masyrakat yang sama halnya dengan mereka agar dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang. [sc]

Ini Fasilitas Kolam Renang bak Hotel di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Fasilitas Kolam Renang bak Hotel di Rumah Dinas Ridwan Kamil
CMBC Indonesia - Kolam renang dibangun di Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Anggarannya mencapai Rp 1,5 miliar. Fasilitas apa saja yang ada di dalamnya?

Pejabat pembuat komitmen Pemprov Jabar Husein Subagja mengatakan kolam yang sedang dibangun ini memiliki lebar 4 meter, panjang 29 meter, dengan kedalaman 1,25 meter.

"(Biayanya) Rp 1,5 miliar, termasuk toilet, instalasi air, gazebo, tempat bilas. Kaya kolam renang di hotel pada umumnya, seperti itu. Ada (kolam) air panas dan dingin," jelasnya.


Menurut perwakilan kontraktor Muhamad Djadjuli, kolam renang ini nantinya berdampingan dengan taman yang juga tengah dalam penataan. Di taman tersebut akan terdapat plaza dan panggung untuk menjamu tamu.

"Tapi nanti ada semacam guntingan untuk menghalangi pandangan dari taman ke kolam renang," ujar Djuli.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan revitalisasi Gedung Pakuan bersamaan dengan Gedung Sate, yang juga tengah berjalan. Anggaran untuk revitalisasi Gedung Pakuan mencapai Rp 4 miliar.

"(Revitalisasi) Gedung Pakuan sekitar Rp 4 miliar. Pengerjaannya lebih sedikit dibandingkan Gedung Sate," katanya.

Ia menuturkan penataan itu meliputi penataan taman di bagian belakang dan pembangunan fasilitas kolam renang. Khusus pembangunan kolam renang merupakan fasilitas olahraga baru untuk penghuni Gedung Pakuan.

"Kita menyediakan penataan taman. Kan Pakuan juga didatangi masyarakat kalau ada pengajian atau jumatan. Kami bikin tempat kebugaran, kami bikin kolam renang kecil, tapi lumayan lah untuk menjaga kesehatan-kebugaran Pak Gubernur," tutur dia. [dt]

Meski Oposisi, PKS Tidak Tutup Pintu Untuk Putra Jokowi

Meski Oposisi, PKS Tidak Tutup Pintu Untuk Putra Jokowi
CMBC Indonesia - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang berada di luar pemerintahan alias oposisi, namun kemungkinan untuk bergabung bersama partai politik koalisi di pilkada terbuka.

Termasuk kemungkinan mengusung anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Walikota Solo 2020.

"Setiap anak bangsa yang mempunyai kapasitas, potensi untuk menjadi pemimpin negeri ini kita akan dorongan sepenuhnya dengan satu komitmen kesamaan visi untuk membangun bangsa dan negara," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di sela-sela Rakornas PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Semua calon kepala daerah, sambung Mustafa, tentunya akan digali oleh para kader-kader PKS di wilayah. Karena PKS memiliki jalur aspirasi forum musyawarah untuk mengusulkan ke DPP.

"Kita akan lihat dari tempat-tempat yang lain ada nama-nama yang lain ya kita akan pertimbangan di pusat," ujar Mustafa.

Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk maju sebagai calon Walikota Solo.

Gibran terus berusaha dicalonkan dari dari PDIP, meskipun DPC PDIP Solo telah mengajukan pasangan Purnomo-Teguh. Bos Markobar itu akan mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah. (Rmol)

Jokowi Mengaku Bosan dengan Menteri Basuki dan Budi Karya, Kenapa?

Jokowi Mengaku Bosan dengan Menteri Basuki dan Budi Karya, Kenapa?
CMBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan pembangunan infrastruktur sejak periode pertama pemerintahannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pada periode kedua, Jokowi kembali memilih dua orang itu. Padahal dia mengaku sudah bosan bekerja bersama Basuki Hadimuljono dan Budi Karya Sumadi.

Sebab, kata Jokowi, sejak periode pertama pemerintahan, kedua orang itu yang kerap menemani Jokowi meninjau proyek pembangunan infrastruktur.

"Bosan. Saya ngomong apa adanya," ucap Jokowi diiringi tawa hadirin dalam Forum A1 di Seribu Rasa Menteng, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun karena ingin menyambungkan infrastruktur dengan kawasan industri kecil pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi memilih kembali 2 figur itu.

Menurut dia, Menteri PUPR Basuki dan Menteri Perhubungan Budi Karya sudah terbukti. Presiden Jokowi berharap target tersebut bisa tercapai.

"Infrastruktur itu tidak hanya membangun tol, pelabuhan, Airport. Infrastruktur itu cipta lapangan kerja, kita ingin ada titik-titik ekonomi baru," paparnya.

Selain itu, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tak hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia.
"Seluruh provinsi kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur. Dengan itulah pondasi kuat dan indeks daya saing akan terlihat naik," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memiliki 3 kata yang menggambarkan saat bekerja dengan Jokowi, yakni nikmat karena dipercaya penuh, deg-degan karena ditarget banyak hal, dan terukur. [kp]

Anies: Manfaat Pelukan PKS-Nasdem Insya Allah Dirasakan Seluruh Indonesia

Anies: Manfaat Pelukan PKS-Nasdem Insya Allah Dirasakan Seluruh Indonesia
CMBC Indonesia - Pidato sambutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rakornas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sarat makna. Anies yang diusung oleh PKS di Pilkada DKI Jakarta itu memuji sikap partai dakwah ini memainkan peranan penting sebagai pemersatu bangsa.

“Kita melihat PKS sekarang memainkan peran yang cukup penting dalam menjaga persatuan itu,” kata Anies di lokasi Rakornas, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Pernyataan Anies ini merujuk kepada peristiwa pelukan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Menurut Anies, momen itu sarat makna dan simbolik.

Anies berharap, sikap terbuka dan suasana kekeluargaan PKS dengan Nasdem bisa benar-benar terjalin bukan hanya ditataran elite kedua partai saja.

“Dan harapannya, mudah-mudahan PKS bisa memainkan peran ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya bila di Jakarta ini terjalin semua (tingkat DPP kedua partai), insyaAllah di seluruh Indonesia nanti akan merasakan,” demikian Anies. [rm]

Tayangkan Iklan Vulgar, 59 Bus TransJakarta dari China Zhongtong Dikandangkan

Tayangkan Iklan Vulgar, 59 Bus TransJakarta dari China Zhongtong Dikandangkan
CMBC Indonesia -  PT Transportasi Jakarta menindaklanjuti soal pemutaran iklan vulgar di bus TransJakarta. Sebanyak 59 bus merek pabrikan China, Zhontong, tidak boleh beroperasi atau dikandangkan.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Utama TransJakarta, Agung Wicaksono. Ia menyebut setelah video soal kejadian itu viral di media sosial, pihaknya langsung menjalin komunikasi dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) selaku operator bus. Menurutnya, pengandangan bus itu sudah menjadi konsekuensi.

"Konsekuensinya langsung kami terapkan, esok harinya seluruh armada itu disetop dari rencana operasi," ujar Agung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, ia juga sudah menegur PPD atas kejadian itu. Pihak PPD juga sudah dipanggil untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi soal bisa terjadinya pemutaran video vulgar.

"Videonya sudah ada yang rekam kan? Kemudian tersebar di medsos, kami minta perum PPD menjelaskan apa yang terjadi," jelasnya.

Ia menjelaskan, tujuan pengandangan itu agar pihak TransJakarta bisa memeriksa setiap bus yang dioperasikan PPD. Pemeriksaan mencakup soal peralatan hingga teknis pemutaran video di bus itu.

Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan video vulgar yang ditayangkan dalam papan iklan elektronik dalam bus TransJakarta Koridor 1.

Pihak PT Transportasi Jakarta mengaku kecolongan dan telah menegur pengelola bus tersebut.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Diposanjoyo mengaku pihaknya kecolongan dan meminta maaf atas penayangan iklan vulgar tersebut.

"Proses penayangan iklan di dalam bus memang harus satu pintu untuk keperluan screening. Untuk tayangan tersebut kami belum ada koordinasi apa pun. Dan mohon maaf terlanjur tayang," kata Nadia. [sc]

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved