Channel Media Berita Central Indonesia

Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

Sabtu, 31 Juli 2021

Nasib Steven Yadohamang, Warga Papua Diinjak TNI Dapat TV CooCaa 32 Inc dan Babi

Nasib Steven Yadohamang, Warga Papua Diinjak TNI Dapat TV CooCaa 32 Inc dan Babi


CMBC Indonesia - Habis kepalanya diinjak TNI, Steven Yadohamang dapat TV CooCaa dan babi. Hal itu dikritik mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait.

Ambrosius Mulait menilai upaya pemberian televisi dan seekor babi kepada Steven Yadohamang, pemuda difabel yang diinjak kepalanya oleh TNI di Merauke adalah bentuk pelecehan terhadap orang Papua.

"Pemberian TV dan babi oleh aparat ke Steven adalah pelecehan harga diri orang Papua. Pemerintah belum sadar, rasisme sudah berakar pada sistem, sehingga perlu ubah pendekatan di Papua, tidak cukup pemecatan saja, kalo sistem masih ya percuma karena akan terulang hal yang sama," kata Ambrosius kepada Suara.com, Jumat (30/7/2021).

Ambrosius mengatakan perlakuan dua TNI AU kepada Steven terus berulang bahkan hingga tersistem selama puluhan tahun di Papua sehingga aparat menganggap hal itu hal yang biasa.

Ambrosius melihat meski upaya damai terus dilakukan oleh TNI, pengadilan yang adil bagi Steven dan orang Papua lain tetap harus ditegakkan.

"Misalnya penghukuman anggota polisi di AS terkait kasus George Floyd, pelaku dihukum 22 Tahun Penjara, tapi di Indonesia orang papua tidak bisa dapatkan keadilan, kalau ada hanya untuk menenangkan hati saja, seakan sudah proses, nyatanya tidak sesuai harapan," ucapnya.

Dia menjabarkan banyak peristiwa rasial kepada Papua seperti kasus menginjak kepala orang Papua juga pernah terjadi kepada Obby Kogoya di Yogyakarta pada 2016 bahkan menjadikan Obby sebagai tersangka.

Selain itu pernyataan pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan yang menyuruh pindah ke melanesia sejak 2016, dan Mahfud MD yang menyatakan data tapol dan kematian pengungsi Nduga sebagai data sampah.

"Ucapan rasisme yang dilakukan tokoh-tokoh nasional itu merupakan kejahatan pidana karena dimulai dari suatu niat berbasis prasangka ras yang melukai perasaan orang Papua," jelasnya.

Ambrosius pun menyebut dirinya korban dari sistem peradilan negara yang tidak pernah berpihak kepada orang Papua.

"Orang Papua sebagai korban tidak pernah mendapatkan keadilan di mata hukum Indonesia, sebab saya salah satu korban ikut diadili pengadilan Indonesia dan menyaksikannya," tegasnya.

Sebelumnya, jagat maya sempat dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan dua aparat TNI AU melakukan tindak kekerasan kepada seorang pria di Merauke, Papua.

Kabar terus berkembang sampai pada akhirnya diketahui korbannya bernama Steven Yadohamang, warga difabel tunawicara.

Di samping adanya proses hukum, pihak TNI AU dikabarkan memberikan sumbangan mulai dari televisi, sumbangan hingga seekor babi. Hal tersebut sempat diungkap oleh pemilik akun Twitter @RinoHidayatGM pada Kamis (29/7/2021).(suara)

Viral Pria Ludahi Petugas PLN saat Listrik Rumah akan Dicabut di Medan

Viral Pria Ludahi Petugas PLN saat Listrik Rumah akan Dicabut di Medan


CMBC Indonesia - Video pria yang meludahi petugas PLN menjadi viral di media sosial. Aksi pria yang melakukan tindakan tidak terpuji itu terjadi di Jalan Halat, Kota Medan, Kamis (29/7/2021).

Peristiwa yang terekam itu dibagikan oleh akun Instagram @memomedsos. Hingga berita ini dipublikasikan, video telah disaksikan sedikitnya 25 ribu kali.

Dalam petugas, seorang perempuan petugas PLN tampak berdebat dengan pemilik rumah. Petugas PLN berada di kursi penumpang mobil, sedangkan pria pemilik rumah berdiri di hadapan sang petugas.

Keduanya cekcok karena masalah listrik. Pria itu emosi dan tidak terima petugas PLN akan mencabut listrik di rumahnya.

Diduga petugas PLN itu sudah mengalami tindakan tidak menyenangkan dari pria itu. Ia kemudian merekam aksi pemilik rumah dengan ponselnya.

Pria itu pun mengamuk dan memasak petugas PLN untuk menghapus video itu. Namun, petugas tetap tidak mau menghapusnya.




Viral Pria Ludahi Petugas PLN Saat Listrik Rumah Akan Dicabut. (Instagram/@memomedsos)

"Hapus," perintah pria dalam video seperti dikutip Suara.com, Sabtu (31/7/2021).

"Kamu punya handphone, aku punya handpohone," balas petugas PLN dengan suara meninggi.

Pemilik rumah itu lantas melepas maskernya, kemudian meludahi petugas PLN. Tak sampai disitu, ia juga membanting pintu mobil petugas PLN dengan keras setelah meludah.

Petugas PLN itu hanya terdiam di dalam mobil. Ia kembali membuka mobilnya, namun rekaman video sudah berakhir sehingga tidak diketahui kelanjutannya.

Namun berdasarkan keterangan video, petugas itu bernama Ayu Miranda. Ia mengaku dirinya berasal dari PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Selatan.

Ayu datang bersama petugas PLN lainnya, untuk mencabut listrik salah seorang pelanggan yang menunggak membayar listrik. Menurut penjelasannya, pencabutan listrik itu sudah sesuai dengan prosedur.

"Saya datang bersama petugas lainnya ke rumah dengan surat tugas dan surat perintah kerja karena kebetulan pelanggan menunggak," kata Ayu Miranda sebagai keterangan Instagram.

"Kita juga minta izin untuk diputus dan kita sudah mengedukasi pelanggan bahwasannya apabila ada tunggakan ada pemutusan sementara," lanjutnya.

Kedatangan baik-baik petugas PLN itu disambut tidak menyenangkan oleh pemilik rumah. Pria itu justru mengusir petugas PLN dan menolak melakukan pembayaran.

Aksi pengusirannya itu berakhir dengan meludahi Ayu. Kini, Ayu yang merasa tidak terima telah melaporkan perbuatan pelanggannya ke kepolisian.

"Atas aksi dan perbuatan tak menyenangkan tersebut saya telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Medan Kota," pungkasnya.

Peristiwa pelanggan yang meludahi petugas PLN itu menuai sorotan warganet. Mereka menuliskan beragam komentar kecaman untuk pemilik rumah yang tidak membayar listrik, serta melakukan hal tidak terpuji.

"Udah gak bisa bayar listrik, segala ngeludahin lagi," komen warganet.

"Makanya bayar listrik tepat waktu," tegur warganet.

"Lo yang ngutang lo yang galak," sahut lainnya.

"Udah miskin bad attitude pula," kecam warganet.

"Hape kentang, gak mau bayar listrik, ngeludahin perempuan. Laki tak berguna model begini sih," hujat warganet.

"Mesti dicuci 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah tuh air liurnya!" saran warganet.

Kendati demikian, sebagaian warganet menegur pihak PLN. Mereka menuliskan beragam pengalaman pribadi mengenai kebijakan PLN.

"Emang kebangetan sih PLN sekarang, telat sehari aja udah mau di putus, parah banget," komen warganet.

"Jangan lupa himbauan dari Presiden, PLN jangan memutusi listrik di tengah pandemi," ingat lainnya.

"Tp PLN juga kejam nunggak 1 bulan diputus bukan disegel kayak dulu. Malahan ane pernah nunggak 3 bulan karena rumah kosong cuma biaya tunggakan 30 ribu dicopot box PLN-nya, jadi ngurus habis 500 ribu mana loncat pager udah kayak maling," beber warganet.

"PLN sekarang belum lewat 1 bulan udah di tagih. Mereka mau agar kita pakai token. Ada duit listrik nyala gak ada duit gak ada listrik," ungkap lainnya.

"Lagian listrik baru nunggak sebulan sekarang PLN main putus aja. Gak kaya dulu ya sampai 3 bulan. Kasih kebijakan dikitlah Lagi pandemi gini. Banyak yang kere," saran warganet.

Video yang menjadi viral di Instagram ini bisa disaksikan di sini.

Tolak Lockdown karena Takut Rakyat Menjerit Wujud Presiden Tak Piawai sebagai Problem Solver

Tolak <i>Lockdown</i> karena Takut Rakyat Menjerit Wujud Presiden Tak Piawai sebagai <i>Problem Solver</i>

CMBC Indonesia - Keputusan Presiden Joko Widodo menolak lockdown karena tak mau rakyat makin menjerit adalah bukti sang kepala negara belum mampu memahami apa yang dirasakan rakyatnya.

"Jokowi sepertinya belum memahami realitas yang terjadi bahwa masyarakat menjerit karena PPKM Darurat tidak memberikan solusi konkret selama pandemi," kata pengamat sosial-politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7).

Kekhawatiran presiden tersebut pun tidak masuk akal. Sebab jeritan rakyat karena sulit memenuhi kebutuhan tak akan terjadi jika pemerintah menerapkan lockdown. Tentunya dengan catatan tidak mengabaikan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai landasan hukum.

"Sudah jelas ketika UU Karantina Kesehatan dijalankan secara optimal serta pemerintah hadir untuk bertanggungjawab atas keseluruhan hajat masyarakatnya, setidaknya laju pandemi akan melambat,” katanya.

Sehingga, ia meminta Jokowi agar benar-benar memahami suasana kebatinan dan harapan publik.

"Jokowi ini presiden yang harusnya optimis dan tampil sebagai problem solver di tengah-tengah suasana kebatinan masyarakat yang kurang stabil akibat dampak negatif kebijakan tidak produktif,” tuturnya.

Jika terus-menerus memberlakukan PPKM Darurat, ia khawatir akan menimbulkan potensi meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Belum lagi kebijakan PPKM semi-lockdown cenderung setengah jadi dan dianggap tidak efektif.

"Kebijakan PPKM ini setengah jadi, output-nya pun tidak maksimal. Artinya jika pemerintah menginginkan hasil yang efektif, kebijakannya harus matang," pungkas Herry Mendrofa. [rmol]

Otto Pengacara Moeldoko: ICW Dapat Mandat dari Siapa Awasi Pemerintah?

Otto Pengacara Moeldoko: ICW Dapat Mandat dari Siapa Awasi Pemerintah?


CMBC Indonesia - Tudingan ICW soal dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dalam 'promosi' ivermectin sebagai obat Corona atau COVID-19 berbuntut panjang. 

Pihak Moeldoko tak terima dan mengancam akan melaporkan ICW ke polisi.

Hal itu disampaikan oleh Pengacara Moeldoko, Otto Hasibuan. Dia awalnya mempertanyakan soal pernyataan ICW soal mandat mengawasi pejabat publik.

"ICW dapat mandat dari siapa sehingga berwenang mengawasi pemerintah? Semua warga negara berhak melakukan pengawasan. Tetapi jangan dengan dalih pengawasan bisa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik," kata Otto, Sabtu (31/7/2021).

Dia mengaku mendukung partisipasi warga dalam mengawasi pemerintah. Meski demikian, dia meminta jangan ada fitnah saat menyampaikan kritik.

"Tidak berarti bebas melakukan fitnah, karena kita negara hukum. Selama ini Pak Moeldoko sering dituduh macam-macam," ucapnya.

Dia kemudian mengungkit soal tuduhan dugaan kaitan Moeldoko dengan kasus Jiwasraya dan Asabri. Otto menyebut Moeldoko tak langsung melaporkan tuduhan itu ke polisi.

"Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. Apa yang disampaikan ICW bukan pendapat, tetapi fitnah dan Pak Moeldoko tidak sekonyong-konyong melaporkan ICW tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, terutama tuduhan Pak Moeldoko berbisnis beras," ucapnya.

Otto meminta ICW membuktikan tuduhan terhadap Moeldoko. Menurut Otto, jika ICW bisa membuktikan tuduhannya, maka tak akan ada laporan polisi.

"Kalau ICW bisa membuktikannya tentu tidak ada laporan polisi kan. Jadi jangan bilang ini kriminalisasi. Jadi kepada ICW buktikan saja tuduhannya. Kalau ada bukti, tentu tidak ada laporan polisi, tetapi kalau tidak punya bukti cabut tuduhannya dan minta maaf. Sederhana kan?" ucap Otto.

Tudingan ICW Terhadap Moeldoko
Nama Moeldoko disebut dalam temuan ICW yang dipublikasikan lewat situs resminya. ICW menuliskan temuannya dalam artikel berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis'.

"Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan," demikian tulis ICW mengawali penjelasannya.

ICW mengaku menemukan potensi rent-seeking dari produksi dan distribusi Ivermectin. Praktik itu, menurut ICW, diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan.

"ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi Ivermectin," ujarnya.

Salah satu yang disebut adalah Moeldoko. ICW juga memaparkan kedekatan Moeldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen ivermectin, PT Harsen Laboratories.

ICW menyebut perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami-istri, Haryoseno dan Runi Adianti. ICW lalu memberi penjelasan dari salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara.

"Ia adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia. Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia," tulis ICW.(detik)

Roy Suryo Ungkap Alasan Simpel Berdamai dengan Lucky Alamsyah

Roy Suryo Ungkap Alasan Simpel Berdamai dengan Lucky Alamsyah


CMBC Indonesia - Mantan Menpora Roy Suryo dan pesinetron Lucky Alamsyah akhirnya berdamai. Keduanya berdamai setelah menandatangani kesepakatan bersama dalam mediasi.

Roy Suryo mengungkapkan alasan dirinya berdamai, lantaran Lucky Alamsyah menurutnya telah menyepakati semua persyaratan yang dia ajukan.

"Banyak yang bertanya alasan saya berdamai. Simpel saja, yang bersangkutan sudah mengakui kesalahan-kesalahannya, menandatangani pernyataan maaf bermeterai dan menyetujui semua syarat-syarat yang saya ajukan. So what?," kata Roy Suryo dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Sementara terkait laporannya terhadap pegiat medsos, Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray, Roy Suryo kukuh lanjut proses hukum.

"Namun sekali lagi, insyaallah untuk dua buzzerRp (EK & MP), tidak perlu ada mediasi atau damai," tegasnya.

4 Syarat Roy Suryo
Kesepakatan perdamaian keduanya ini terwujud usai mediasi, pada Jumat (30/7) kemarin. Mediasi digelar di Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, dengan dihadiri pengacara kedua belah pihak.

Dalam mediasi itu, Roy Suryo mengajukan 4 syarat bagi Lucky Alamsyah. Empat syarat itu yakni: meminta maaf kepada Roy Suryo dan seluruh rakyat Indonesia; menghapus postingan IG tanggal 22 Mei 2021; menulis ulang kronologi sesuai peristiwa sebenarnya yang ada di BAP dan dipublikasikan di semua media (baik cetak, elektronik ataupun media maya) dan mencabut laporan di Polres Jakarta Timur.

"Hari ini (kemarin-red) Mas Lucky Alamsyah dengan iktikad baik sudah menandatangani surat yang menyatakan bahwa dengan niat baik dan tulus dan saya mengapresiasi. Saya menghormati niat baik Lucky Alamsyah tersebut yang telah dengan tulus dan jujur menuliskan ini tanpa ada tekanan apa pun," ungkap Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Untuk diketahui, kasus ini bermula dari serempetan di jalan antara mobil Roy Suryo dan Lucky Alamsyah di Jakarta Timur. Dalam insiden itu, keduanya sempat berdebat.

Lucky Alamsyah kemudian mengunggah terkait kejadian itu melalui media sosial, dengan menuliskan inisial RS. Roy Suryo yang mengetahui hal ini lantas melaporkan Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya atas tuduhan UU ITE.(detik)

Jokowi Tak Yakin Lockdown Bisa Tangani Pandemi, Gde Siriana: Cara Berpikir Terbalik!

Jokowi Tak Yakin <i>Lockdown</i> Bisa Tangani Pandemi, Gde Siriana: Cara Berpikir Terbalik!

CMBC Indonesia - Alasan pemerintah yang lebih memilih menerapkan PPKM Darurat daripada lockdown dipaparkan Presiden Joko Widodo.

Jokowi menganggap, strategi karantina wilayah atau lockdown tidak menjamin penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat bisa dikendalikan.

Sehingga PPKM Darurat dia anggap sebagai strategi terbaik untuk menekan laju penularan virus, yang juga diperuntukkan memperbaiki kondisi perekonomian domestik.

Penjelasan Jokowi tersebut dianggap aneh oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf.

"Cara berpikir Jokowi terbalik," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).

Menurut Gde Siriana, cara berpikir terbalik Jokowi yang begitu justr akan membuat pandemi Covid-19 di dalam negeri tidak pernah bisa ditangani sampai tuntas.

Berdasarkan pengamatannya terhadap strategi kebijakan di negara lain, lockdown justru dapat secara cepat menekan munculnya kasus positif baru, juga kematian akibat infeksi Covid-19 dan terjadinya kolaps rumah sakit.

"Kuncinya lockdown dua sampai tiga minggu. Artinya virus pada tubuh masyarakat sudah mati, kasus baru akan bisa segera dilokalisir ketika masih sangat sedikit," paparnya.

Selain itu, strategi lockdown juga mensyaratkan adanya pengawasan lebih lanjut di daerah yang melaksanakan, termasuk soal pembatasan orang masuk dan ke luar wilayah tersebut.

"Maka pengawasan ketat di perbatasan, agar virus dari luar wilayah tidak masuk, menjadi kunci keberhasilan," tandasnya.

Penjelasan Presiden Jokowi terkait alasan menerapkan PPKM Darurat disampaikan dalam acara Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/7).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyatakan bahwa saat dilaksanakannya PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli masyarakat sudah menjerit, sehingga ia menilai PPKM Darurat sama dengan semi-lockdown.

"Kalau lockdown bisa kita bayangkan! Dan (lockdown) belum bisa menjamin juga masalah (penyebaran virus Covid-19) selesai," ujar Jokowi. [rmol]

Megawati Klaim Bentuk BMKG, BNPB, BNN dan KPK, Benarkah? Cek Sejarahnya

Megawati Klaim Bentuk BMKG, BNPB, BNN dan KPK, Benarkah? Cek Sejarahnya


CMBC Indonesia - Kemarin Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengklaim jika BMKG, BNN, BNPB dan KPK berdiri di bawah pemerintahannya Tahun 2002.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu tidak bermaksud menyombongkan diri. Tapi menurut dia, kenyataannya memang empat lembaga itu berdiri di masa pemerintahannya.

Hal ini disampaikan Mega saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG 2021 secara virtual, Jumat (31/07/2021).

"Saya yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," kata Megawati dalam akun YouTube infoBMKG seperti dikutip Suara.com, Jumat (30/7/2021).

Pertanyaannya, apa betuk Megawati yang mendirikan empat lembaga itu? Berikut ini sejarah empat lembaga tersebut disarikan dari berbagai sumber:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan laman bnpb.go.id, BNPB juga memiliki sejarah panjang di Indonesia. Lembaga penanganan bencana alam di Tanah Air sendiri sudah ada setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Kala itu, badan penanggulan bencana di Indonesia bernama Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Nama itu terus berubah dari masa ke masa, seperti tahin 1966 menjadi BP2BAP hingga Bakornas PBP.

Semasa pemerintahan Megawati, badan penanggulangan bencana di Indonesia itu sendiri masih menggunakan nama Bakornas PB, bukan BNPB.

Barulah Presiden SBY yang mengubah nama Bakornas PB menjadi BNPB. SBY mengesahkan BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, lagi-lagi pernyataan Megawati yang membentuk BNPB tidak benar. Pasalnya, BNPB juga memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak kemerdekaan, dan baru disahkan dengan nama BNPB oleh Presiden SBY pada 2008.

2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Berdasarkan laman bmkg.go.id, BMKG memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pengamatan meteorologi dan geofisika di Tanah Air sendiri telah dimulai sejak 1841.

Awalnya, pengamatan dilakukan secara perorangan oleh Kepala Rumah Sakit di Bogor, Dr. Onnen. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan diresmikan menjadi instansi pemerintah oleh Pemerintah Hindia, dengan nama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr. Bergsma.

Nama lembaga ini terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada tahun 1945, nama diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika setelah Indonesia merdeka.

Terus mengalami perubahan nama, pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika. Nama itu dipertahankan hingga pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Barulah saat Pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008, nama itu diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga sekarang. SBY yang mengesahkan undang-undang mengenai BMKG.

Atas penjelasan di atas, pernyataan Megawati yang membentuk BMKG tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pembentukan BMKG memiliki sejarah panjang di Indonesia dari masa penjajahan Belanda.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berdasarkan laman bnn.go.id, sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Kala itu, lembaga ini bernama Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN).

Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN. Anggaran disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Hal ini disebabkan karena masalah narkoba di Indonesia saat itu masih terlalu kecil.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, DPR akhirnya membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN kemudian berganti nama menjadi BNN hingga sekarang sejak pemerintahan Megawati. Di pemerintahan itu pula, BNN mulai mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dari penjelasan di atas, klaim Megawati sebagai pembentuk BNN memang benar. Kendati demikian, BNN sendiri telah mencatat sejarahnya sejak tahun 1971.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan laman kpk.go.id, KPK dibentuk pada tahun 2002 di pemerintahan Megawati. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, undang-undang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada enam asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Atas penjelasan ini, klaim Megawati yang membentuk KPK sepenuhnya benar. KPK pertama dibentuk di bawah pemerintahan Megawati di tahun 2002.(suara)

Viral Pisah Sambut Kapolres Rembang Langgar PPKM, Perekam Video Diperiksa Polisi

Viral Pisah Sambut Kapolres Rembang Langgar PPKM, Perekam Video Diperiksa Polisi

CMBC Indonesia - Viral acara pisah sambut Kapolres Rembang di Pendopo Museum RA Kartini Rembang karena disebut digelar hingga larut malam dan melanggar PPKM Level 4. Polisi memeriksa enam orang saksi, di antaranya adalah perekam video yang viral di media sosial tersebut.

Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Bambang Sugito, mengatakan enam orang yang diperiksa tersebut berstatus saksi. Mereka adalah inisial W, S, P, M, R, dan W. Di antara enam orang itu ada yang merupakan perekam video acara pisah sambut.

"Kamis sore kami gelar perkara hasil penyelidikan. Enam orang diperiksa sebagai saksi. Tahap penyelidikan. (Terkait pembuat video) Nanti kami dalami pada gelar perkara. Mereka (di antaranya perekam video) masih di Polres," kata Bambang saat dihubungi melalui telepon, Jumat (30/7/2021).

Diwawancara terpisah, Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan menyebut pihaknya saat ini masih menelusuri kejadian pasti atas kasus viralnya video tersebut.

"Masih ditelusuri dulu," ucapnya singkat melalui pesan WhatsApp kepada detikcom, hari ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Rembang menggelar acara pisah sambut Kapolres Rembang, di Pendopo Museum RA Kartini Rembang, Rabu (28/7) malam. Acara tersebut menjadi viral di media sosial karena disebut digelar hingga larut malam dan melanggar batas PPKM Level 4.

Kasubag Humas Polres Rembang Iptu Ngaenul Mujib mengatakan, acara pisah sambut Kapolres Rembang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang digelar di pendopo museum RA Kartini, Rabu (28/7) malam. Dia menyebut acara itu mulai setelah isya sampai pukul 22.30 WIB.

"Iya semalam, di pendopo acara pisah sambut. Yang mengadakan Pemda, terus kita yang dari Polres, (kapolres) baru dan lama datang. Semalam kalau gak salah mulai setelah isya sampai 22.30 WIB," kata Mujib, Kamis (29/7) pagi.

Namun Kamis (29/7) siang, dia meralat pernyataan tersebut dan memastikan acaranya bubar pukul 20.30 WIB.

"Acara selesai jam 8 malam, kemudian ada molor sedikit sampai 20.30 WIB. Mungkin saat bubarnya yang terlihat molor sampai jam 20.30 WIB jadi tidak jam 22.30 WIB. Tolong untuk direvisi (pernyataan sebelumnya)," kata Mujib kepada detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (29/7) siang.

Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan acara pisah sambut tersebut digelar oleh Pemkab Rembang. Tujuannya adalah menyambut Kapolres baru dan mengucap terima kasih kepada Kapolres lama.

"Jadi kami dari Pemkab mengadakan pisah sambut, menyambut kedatangan kapolres baru, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak Kapolres lama," papar Bupati Rembang Abdul Hafidz kepada detikcom, Kamis (29/7).

Kabag Prokompim Setda Rembang, Arief Dwi Sulistya, menambahkan, acara tersebut merupakan tradisi di Rembang ketika terjadi pergantian pejabat Kapolres Rembang.

"Acara itu memang digelar karena sudah menjadi adat di sini, pisah sambut itu diselenggarakan. Untuk menyambut kapolres yang baru dan melepas yang lama," terang Arief. [detik]

Awas Kaget! Ini Daftar Terbaru Orang Terkaya di RI

Awas Kaget! Ini Daftar Terbaru Orang Terkaya di RI


CMBC Indonesia - Daftar orang terkaya di Indonesia kembali diperbaharui majalah Forbes lewat 'The World's Real-Time Billionaires'. Forbes pun melakukan pembaharuan pada data orang terkaya ini setiap hari.

Nama-nama besar sudah tidak asing menempati posisi ini. Hartono bersaudara salah satunya. Kedua bersaudara yang merupakan pemilik bank swasta besar BCA sekaligus pemilik perusahaan rokok Djarum masih memimpin daftar crazy rich di Indonesia.

Meski begitu, secara statistik, Robert Budi Hartono hartanya mengalami penurunan US$ 129 juta atau sekitar Rp 1,87 triliun per hari ini Rabu (28/7/2021). Meski begitu, total kekayaannya masih sebanyak US$ 18,2 miliar atau sekitar Rp 263 triliun.

Sedangkan saudaranya, Michael Hartono hartanya tercatat US$ 17,5 miliar atau sekitar Rp 253 triliun. Sama seperti Robert Budi, Michael mengalami penurunan harta secara harian juga, sekitar US$ 124 juta atau sekitar Rp 1,79 triliun.

Namun dalam 10 orang terkaya di Indonesia, ada nama Jerry Ng yang merupakan bos Bank Jago, mengalami kenaikan harta yang cukup besar dari nama lainnya dalam daftar.


Jerry sendiri berhasil menembus 10 besar dalam hitungan bulan setelah dirinya mengawali debut masuk daftar dalam 50 besar orang terkaya di akhir tahun 2020.

Hartanya naik sekitar US$ 296 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun, total harta Jerry NG mencapai US$ 4,7 miliar atau sekitar Rp 68 triliun.

Berikut ini daftar 10 orang terkaya di Indonesia paling baru:
1. Robert Budi Hartono - US$ 18,2 miliar atau Rp 263 triliun
2. Michael Hartono - Us$ 17,5 miliar atau Rp 253 triliun
3. Sri Prakash Lohia - US$ 6,2 miliar atau Rp 89 triliun
4. Prajogo Pangestu - US$ 5,5 miliar atau Rp 79 triliun
5. Jerry NG - US$ 4,7 miliar atau Rp 68 triliun
6. Chairul Tanjung - US$ 4 miliar atau Rp 58 triliun
7. Eddy Kusnadi Sariaatmadja - US$ 3,6 miliar atau Rp 52 triliun
8. Tahir - US$ 3,4 miliar atau Rp 49 triliun
9. Djoko Susanto - US$ 2,4 miliar atau Rp 34 triliun
10. Mochtar Riady - US$ 2 miliar atau Rp 29 triliun(detik)

Jokowi Bilang Rakyat Sudah Menjerit karena PPKM Darurat, Epidemiolog UI: Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan Pak?

Jokowi Bilang Rakyat Sudah Menjerit karena PPKM Darurat, Epidemiolog UI: Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan Pak?


CMBC Indonesia -Rakyat yang menjerit karena diterapkannya PPKM Darurat dijadikan alasan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempertegas sikap pemerintah yang tidak ingin mengambil langkah lockdown.

Sejumlah kalangan langsung merespon pernyataan Jokowi tersebut, yang kebanyakan melontarkan kritik.

Namun, seorang epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Jokowi terkait cara yang efektif untuk mengendalikan Covid-19.

"Apa sih yang kita bisa lakukan untuk kendalikan pandemi yang sudah semakin mengganas ke seluruh penjuru Republik Pak Jokowi? Saya tanya serius ya Pak," ujar Pandu Riono melalui akun Twitternya, Jumat (30/7).

Jokowi menyinggug perihal lockdown dan PPKM Darurat saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/7).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyatakan bahwa saat dilaksanakannya PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli masyarakat sudah menjerit, sehingga ia menilai PPKM Darurat sama dengan semi-lockdown.

"Kalau lockdown bisa kita bayangkan! Dan (lockdown) belum bisa menjamin juga masalah (penyebaran virus corona) selesai," ujar Jokowi.

Atas alasan itu, Jokowi menganggap strategi karantina wilayah atau lockdown juga tidak menjamin penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat bisa dihentikan.

Sehingga PPKM Darurat dia anggap sebagai strategi terbaik untuk menekan laju penularan virus, dan sembari memperbaiki kondisi perekonomian domestik.(RMOL)

Andi Arief: Sudah Gila, Ruhut Sitompul Mau Kudeta Pak Moeldoko

Andi Arief: Sudah Gila, Ruhut Sitompul Mau Kudeta Pak Moeldoko


CMBC Indonesia - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut politisi PDIP Ruhut Sitompul mengincar posisi Kepala Staf Presiden (KSP) yang dijabat oleh Moeldoko.

Menurut Andi Arief, Ruhut sedang menyusun strategi untuk mengudeta Moeldoko. Melalui akun Twitter @andiarief__, Andi menyebut Ruhut sempat bertemu dengan salah satu anggota DPR dari fraksi Demokrat.

Dalam pertemuan tersebut, Ruhut meminta difasilitasi agar bisa bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Andi menyebut, Ruhut ingin AHY mendorong dirinya agar bisa menjadi KSP baru menggantikan Moeldoko.

"Dia meminta bertemu dengan AHY. DIa minta ketum menitipkan ke pak Jokowi untuk pengganti pak Moeldoko yang akan diganti tidak lama lagi," kata Andi seperti dikutip Suara.com, Jumat (20/7/2021).

Dalam cuitannya, Andi menyebut Ruhut sudah bermain gila lantaran hendak mengudeta Moeldoko lewat cara tersebut.

"Sudah gila kan, Ruhut mau mengudeta pak Moeldoko dengan cara ini," ungkapnya.



Andi Arief sebut Ruhut Sitompul mau kudeta Moeldoko (Twitter)

Dibantah Ruhut

Tudingan hendak mengudeta Moeldoko langsung dibantah oleh Ruhut. bahkan mengungkit soal kasus narkoba yang pernah menyandung Andi Arief.

Ia menyindir bahwa Partai Demokrat adalah partai yang sedang 'nyungsep' dan mau karam. Sementara dirinya sendiri adalah kader partai yang sedang berkuasa.

“Apa mungkin aku minta tolong sama partai yang mau karam? Betul nggak, Bos?” katanya.

“Apalagi Andi Arief, mantan narkoba tukang nyabu. Tertawa aku termehek-mehek!” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Ruhut soal kasus narkoba, Andi Arief hanya mengatakan bahwa isu itu sudah kuno.

“Coba cari tema lain yang berbobot,” kata Andi Arief melalui akun Twitternya.(suara)

Pria Difabel yang Kepalanya Diinjak Dikasih TV hingga Babi, TNI Disebut Rendahkan Korban

Pria Difabel yang Kepalanya Diinjak Dikasih TV hingga Babi, TNI Disebut Rendahkan Korban

CMBC Indonesia -  Steven Yadohamang, pria difabel tunawicara yang sempat mengalami penganiyaan oleh prajurit TNI AU di Merauke, Papua mendapatkan bantuan dari aparat setempat berupa satu unit televisi, sembako hingga seekor babi.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menegaskan kalau upaya tersebut sama saja dengan merendahkan Steven sebagai korban.

Budaya memberikan bantuan beragam kepada korban itu kerap dilakukan aparat ketika ada kasus kekerasan. Tidak sedikit di balik pemberian sumbangan itu terdapat upaya untuk menempuh jalur damai.

"Pola memberikan sumbangan dalam bentuk lain seperti sembako bahkan uang, kerap digunakan pasca kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh aparat, baik TNI maupun Polri. Dari cara tersebut, biasanya ada upaya untuk menutup kasus atas nama perdamaian dan kekeluargaan," kata Rivanlee saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/7/2021).

Rivanlee jelas menegaskan kalau tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi ketika menyangkut soal tindakan kekerasan yang dilakukan kepada warga, terlebih kepada warga asli Papua.

"Jelas, dalam kasus kekerasan apapun, terlebih lagi terhadap orang Papua, itu tidak dibenarkan karena sama saja merendahkan korban," ujarnya.

Padahal sudah jelas kalau peristiwa yang dialami Steven itu sudah termasuk ke ranah diskriminatif serta rasis. Oleh karena itu, upaya pemberian sumbangan itu tidak boleh kemudian mengaburkan proses hukum yang harus dijalani oleh pelaku.

"Maka, langkah apapun tidak bisa menutup langkah hukum yang harus ditempuh guna menyelesaikan ini secara struktural," tuturnya.

Sebelumnya, jagat maya sempat dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan dua aparat TNI AU melakukan tindak kekerasan kepada seorang pria di Merauke, Papua. Kabar terus berkembang sampai pada akhirnya diketahui korbannya bernama Steven Yadohamang, warga difabel tuna wicara.

Di samping adanya proses hukum, pihak TNI AU dikabarkan memberikan sumbangan mulai dari televisi, sumbangan hingga seekor babi. Hal tersebut sempat diungkap oleh pemilik akun Twitter @RinoHidayatGM pada Kamis (29/7/2021).

"Danlanud memberikan bantuan sembako dan satu ekor babi kepada Steven. Selain tunarungu ternyata steven juga yatim piatu. Bersama Rakyat TNI Kuat." tuturnya. [suara]

Dengar Pinangki Masih di Rutan Kejagung, MAKI akan Lapor Jamwas dan Komjak

Dengar Pinangki Masih di Rutan Kejagung, MAKI akan Lapor Jamwas dan Komjak


CMBC Indonesia - Perlakuan istimewa diduga diberikan kepada terpidana kasus suap dan gratifikasi Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bahkan mengaku menerima informasi bahwa mantan jaksa Pinangki masih dipenjara di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Padahal Pinangki seyogyanya harus dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Jika informasi tersebut benar adanya, Boyamin memandang pelakuan istimewa tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum Kejaksaan Agung.

Pihaknya pun akan melaporkan informasi tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Sabtu (31/7).

Tak hanya itu, Boyamin juga mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

"Saya menduga dan khawatir hal yang sengaja ditutupin adalah benar adanya," terangnya.
 
Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. (RMOL)

Ngaku Dapat Bisikan Tuhan, Pendeta Wanita Ini Ogah Divaksin Covid-19

Ngaku Dapat Bisikan Tuhan, Pendeta Wanita Ini Ogah Divaksin Covid-19

CMBC Indonesia - Beredar sebuah video yang memperlihatkan seseorang pendeta wanita menolak untuk divaksin usai dirinya mendapat bisikan dari Tuhan viral di jagat media sosial.

Video itu pun dengan cepat beredar luas dan salah satu yang turut menggunggah video tersebut yakni akun twitter @Wylieeilyw, Kamis (29/07/2021). 

Dalam video itu menampilkan seorang pendeta wanita yang diketahui bernama Iin Tjipto secara terang-terangan tidak ingin divaksin.

Meski dirinya sering sekali diajak oleh orang-orang sekitar untuk segera divaksin. Namun dengan keteguhan imannya Iin Tjipto selalu menolak ajakan tersebut.

"Saya banyak sekali ditanyain orang soal vaksin. Tapi saya selalu berkata berulang-ulang setiap orang marilah berjalan dengan iman masing-masing," ujarnya.

Kemudian Iin Tjipto mengungkapkan alasannya menolak divaksin lantaran dirinya telah mendapatkan bisikan dari Tuhan yang menyebut vaksin tersebut tidak baik.

"Saya tidak mau vaksin. Karena saya dapat bisikan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata tidak baik nak, itu yang Tuhan bilang. Pokoknya saya tidak mau debat, karena Tuhan telah berkata kepada saya (vaksin) tidak baik nak, itu saja sudah," jelasnya. 

Sontak unggahan video itu rupanya diresahkan oleh akun tersebut. Pasalnya dengan beredarnya video itu sampai membuat tantenya percaya dan tak mau divaksin.

"Tante aku 60th kekeuh menolak vaksin padahal sekeluarga udah vaksin lengkap. Ditanyain alesannya kenapa, ternyata nerima berita ginian di WA. Dan ini udah tersebar luar. Any thoughts?," Tulis akun tersebut.

Sementara itu, warganet lainnya pun sama turut meresahkan video tersebut. Lantaran video ini dinilai provokatif yang bisa menyebabkan orang lain bisa mengikuti perkataan pendeta tersebut. 

"Ipar gw sempat termakan berita beginian. Akhirnya ngerti setelah dijelaskan soal firman Tuhan tentang taat pada pemerintah dan soal urutan peristiwa dalam wahyu. Btw, orang itu bilang "Tuhan bicara pada sy", apa maksudnya Tuhan gak bicara pada orang Kristen yg ada di Dinkes?," ujar akun @trustang.

"Masih suka heran kenapa banyak orang lebih percaya sumber ga valid (berita/video/infografik yg entah darimana asalnya) gini daripada yang udah jelas-jelas bener," tutur akun @yonaab.

"Padahal banyak pendeta2 lain yg bilang harus vaksin karena vaksin tidak ada hubunganya sama antikris dll. Masa Tuhan cuma ngelarang ke ibu ini doank dan seolah2 "menjerumuskan" umatnya yg laen untuk tetap vaksin," sahut akun @wartegbanggarr.

"Sebaiknya cari pendeta yg referensinya Alkitab, bukan yg “Tuhan bicara kepada saya” seakan2 literally dan cuma kepada dia doang," timpal akun @r4yr4yr4y. [suara]

Benarkah BMKG, BNPB, BNN dan KPK bentukan Megawati? Ternyata...

Benarkah BMKG, BNPB, BNN dan KPK bentukan Megawati? Ternyata...

CMBC Indonesia - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku menjadi sosok yang mendirikan BMKG, BNPB, BNN, hingga KPK. Hal ini diungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG 2021 secara virtual.

Megawati menjelaskan dirinya tidak bermaksud menyombongkan diri. Namun, ia mengklaim menjadi sosok yang membuat BMKG, BNPB, BNN, KPK, hingga sejumlah lembaga lainnya.

"Saya yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," kata Megawati dalam akun YouTube infoBMKG seperti dikutip Suara.com, Jumat (30/7/2021).

Lantas benarkah Megawati yang membuat BMKG, BNPB, BNN, dan KPK?

Suara.com telah mencari berbagai info mengenai sejarah pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Berikut faktanya:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Berdasarkan laman bmkg.go.id, BMKG memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pengamatan meteorologi dan geofisika di Tanah Air sendiri telah dimulai pada tahun 1841.

Awalnya, pengamatan dilakukan secara perorangan oleh Kepala Rumah Sakit di Bogor, Dr. Onnen. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan diresmikan menjadi instansi pemerintah oleh Pemerintah Hindia, dengan nama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr. Bergsma.

Nama lembaga ini terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada tahun 1945, nama diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika setelah Indonesia merdeka.

Terus mengalami perubahan nama, pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika. Nama itu dipertahankan hingga pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Barulah saat Pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008, nama itu diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga sekarang. SBY yang mengesahkan undang-undang mengenai BMKG.

Atas penjelasan di atas, pernyataan Megawati yang membentuk BMKG tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pembentukan BMKG memiliki sejarah panjang di Indonesia dari masa penjajahan Belanda.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan laman bnpb.go.id, BNPB juga memiliki sejarah panjang di Indonesia. Lembaga penanganan bencana alam di Tanah Air sendiri sudah ada setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Kala itu, badan penanggulan bencana di Indonesia bernama Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Nama itu terus berubah dari masa ke masa, seperti tahin 1966 menjadi BP2BAP hingga Bakornas PBP.

Semasa pemerintahan Megawati, badan penanggulangan bencana di Indonesia itu sendiri masih menggunakan nama Bakornas PB, bukan BNPB.

Barulah Presiden SBY yang mengubah nama Bakornas PB menjadi BNPB. SBY mengesahkan BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, lagi-lagi pernyataan Megawati yang membentuk BNPB tidak benar. Pasalnya, BNPB juga memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak kemerdekaan, dan baru disahkan dengan nama BNPB oleh Presiden SBY pada 2008.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berdasarkan laman bnn.go.id, sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Kala itu, lembaga ini bernama Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN).

Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN. Anggaran disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Hal ini disebabkan karena masalah narkoba di Indonesia saat itu masih terlalu kecil.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, DPR akhirnya membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN kemudian berganti nama menjadi BNN hingga sekarang sejak pemerintahan Megawati. Di pemerintahan itu pula, BNN mulai mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dari penjelasan di atas, klaim Megawati sebagai pembentuk BNN memang benar. Kendati demikian, BNN sendiri telah mencatat sejarahnya sejak tahun 1971.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan laman kpk.go.id, KPK dibentuk pada tahun 2002 di pemerintahan Megawati. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, undang-undang diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada enam asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Atas penjelasan ini, klaim Megawati yang membentuk KPK sepenuhnya benar. KPK pertama dibentuk di bawah pemerintahan Megawati di tahun 2002. [suara]

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved