Mujahid 212 Minta KPK Investigasi Kekayaan Keluarga Jokowi, Termasuk Kaesang Pangarep

CMBC Indonesia -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera bertindak melakukan klarifikasi atas harta kekayaan milik keluarga Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi ramainya pembelian saham perusahaan frozen food senilai Rp 92 miliar oleh anak Jokowi, Kaesang Pangarep.

"KPK idealnya bukan memerintahkan masyarakat melaporkan temuan, tapi segera bekerja atas adanya temuan ini sesuai tupoksinya," ujar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).

Damai Lubis melanjutkan, KPK secara hukum berkewajiban melakukan investigasi atas dalil temuan dari masyarakat umum yang diatur di dalam PP 43/2018 Juncto UU 19/2019.

Ketika masyarakat ramai membicarakan tentang dugaan KKN, maka sudah sepatutnya KPK bertindak.

"Oleh sebab itu, ketika Kaesang putra presiden bisa memiliki harta untuk membeli saham dengan nominal fantastis, maka Kaesang dan orang-orang yang diduga terlibat atas kepemilikan harta benda atau apapun segera diinvestigasi oleh KPK," pungkas Damai. (RMOL)

Pendukungnya Geser ke Anies Baswedan, Prabowo Subianto Susah Menang di Pilpres 2024

CMBC Indonesia - Loyalis pendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 silam sudah rontok sejak Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih bergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Minggu (19/12).

Secara khusus, loyalis yang memilih balik kanan itu adalah massa barisan 212. Arief Poyuono menganalisa, barisan massa 212 sudah mengalihkan dukungan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau saya lihat (Prabowo) ditinggalkan, terutama dari barisan 212 sudah mulai meninggalkan Prabowo, lebih ke Anies Baswedan,” kata Arief Puyouno dalam acara diskusi Total Politik bertemakan Haruskah Presiden Indonesia Orang Jawa?, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).

Ia menambahkan, masyarakat terutama loyalis Prabowo memiliki hak untuk mendukung kembali Prabowo atau tidak.

Namun demikian, dengan gesernya kelompok massa 212, Arief Poyuono berpendapat, Prabowo akan kesusahan untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024.

"Belum kaum buruh, Said Iqbal sekarang bentuk Partai Buruh, belum lagi buruh kemarin katanya dukung Anies. Itu juga harus hitungan kalo Prabowo mau maju lagi,” pungkasnya. (rmol)

Gubernur Papua Bantah Dirinya akan Deklarasikan Diri sebagai Capres 2024

CMBC Indonesia -Deklarasi "Calon Presiden (Capres) 2024 dari Ujung Indonesia Timur Lukas Enembe" yang akan digelar di Jakarta dipastikan sebagai hoax. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan namanya telah dicatut untuk dikaitkan dengan acara tersebut.

Seperti disampaikan Jurubicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, Gubernur Lukas Enembe merupakan kepala daerah yang masih aktif menduduki jabatannya. Sehingga kemunculan sejumlah konten yang beredar di media sosial itu merupakan pencatutan namanya tanpa izin.

"Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitasnya," kata Rfai Darus, melalui keterangannya, Senin (20/12).

Ditambahkan Rifai Darus, pihaknya meminta setiap orang yang mendapatkan konten informasi tersebut agar tidak menyebarluaskannya kembali, demi menghindari sanksi hukum.

"Lukas Enembe masih fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Gubernur Papua, masih banyak pekerjaan dan program Pemprov Papua yang diprioritaskan untuk dijalankan serta diselesaikan," tuturnya.

Rifai juga menjelaskan kecintaan Gubernur Lukas Enembe terhadap Indonesia sangatlah besar, namun bukan berarti pemaknaan terhadap cinta NKRI mengarah pada pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

"Bagi Gubernur Lukas, hal tersebut justru menjadi ironi dan sungguh utopis," katanya.

Lanjut Rifai, siapapun di balik pembuatan konten dan penyebaran informasi bohong tersebut pasti memiliki agenda politik yang hendak menyudutkan ataupun mendiskreditkan Lukas Enembe.

Sejumlah konten hoax terkait Gubernur Papua Lukas Enembe bertebaran di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Hoax tersebut memuat informasi bahwa Lukas Enembe akan mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden dari timur Indonesia di Jakarta(RMOL)

Menteri Bahlil Ungkap Ada Konglomerat yang Mau Coba-Coba Atur Pemerintah

CMBC Indonesia - Pemerintah gencar mendorong kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku UMKM. Namun, program ini rupanya banyak ditentang oleh para konglomerat besar. Hal itu dibongkar oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil Lahadalia, masih banyak pengusaha besar yang mengakali pemerintah dengan menggandeng UMKM kecil.

"Kadang-kadang kita dibohongin juga, ini sudah kolaborasi dengan UMKM. Padahal UMKM itu sahamnya punya dia juga. Cuma pakai nama ABCD seolah-olah bahwa ini adalah UMKM," ujarnya dikutip dari siaran Youtube Kementerian Investasi/BKPM, Minggu (19/12/2021).

Bahlil menegaskan, pemerintah tak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Bahkan banyak pengusaha yang meminta kepadanya, untuk bisa berjalan sendiri tanpa harus menggaet UMKM.

"Banyak juga yang meminta kepada saya, biarkanlah mereka memilih sendiri. Saya bilang, kalau begini modelnya, bukan pemerintah yang mengatur pengusaha, tapi pengusaha yang mengatur pemerintah. Ini enggak bisa," tutur dia.

"Yang benar itu adalah, pemerintah mengatur pengusaha tapi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha, harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kemajuan bangsa, rakyat dan negara," tegasnya.

Kolaborasi

Disebutkan Bahlil, tidak ada negara manapun di dunia yang bisa maju tanpa kolaborasi. Beberapa diantaranya seperti China, Jepang dan Korea Selatan mampu besar berkat kolaborasi pengusaha-UMKM.

Namun, cara itu masih sulit diterapkan di Indonesia, lantaran para konglomerat gedenya kerap mementingkan diri sendiri.

"Dan saya tahu kok, banyak juga yang tidak setuju dengan program ini. Kenapa? Karena memang ciri pengusaha itu, hatinya untuk berbagi itu ya nafsi-nafsi. Karena kan saya pernah jadi pengusaha besar juga," ungkap Bahlil. (liputan6)

Terjun ke Politik, Komedian Narji Gabung PKS

CMBC Indonesia -Komedian yang tergabung dalam grup Cagur (Canda Gurau) Narji resmi terjun ke dunia politik dan bergabung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pelawak yang memiliki nama lengkap Sunarji itu tampak secara simbolis menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) langsung dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Pemberian KTA itu dilakukan saat acara Soft Launching Rumah Layanan PKS di Kantor DPD PKS Tangerang Selatan, Minggu (19/12).

Ketua Bidang Humas PKS Tangsel, Yudi Aditya mengatakan, bergabungnuya Narji menunjukkan PKS sebagai partai yang terbuka bagi semua profesi.

"Hari ini secara resmi komedian betawi Narji atau artis yang bernama lengkap Sunarji menyatakan diri bergabung dengan PKS," ungkap Yudi Aditya dalam keterangannya.

Kegiatan peluncuran Rumah Layanan PKS di Tangsel ini selain dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Presiden PKS didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua DPW PKS Banten Gembong R. Sumedi, serta anggota legislatif Kota Tangsel dan anggota legislatif fraksi Provinsi Banten.

"Dengan diresmikannya Rumah Layanan PKS & Function Hall-Futsal Hall, kami berharap layanan terhadap  masyarakat Tangsel bisa lebih dekat dan maksimal lagi ke depannya," ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Tangsel, Dadang  Darmawan.

Lebih lanjut Dadang Darmawan menyebutkan, Rumah Layanan PKS merupakan layanan gratis bagi masyarakat Kota Tangsel. Sedangkan, funcion hall dan futsal  berbayar sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah menyehatkan masyarakat melalui kegiatan olah raga.

Di area tersebut juga dilengkapi fasilitas ibadah berupa Mushala Bani Ayub yang bisa dipergunakan oleh masyarakat selama 24 jam, karena berada di samping pintu masuk.(RMOL)

Gerindra Klaim Bukan Partai Oligarki, Beda dengan Ketum Partai Anak Karbit, Sindir Siapa?

CMBC Indonesia - DPP Partai Gerindra menegaskan tidak mengenal oligarki atau adanya sekelompok orang tertentu yang berkuasa.

Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam penutupan Kongres ke-3 Tunas Indonesia Raya (Tidar), Minggu (19/12/2021).

Dasco memberi contoh lewat Wakil Ketua Umum DPP Gerindra periode 2020-2025 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang disaat bersamaan terpilih sebagai Ketua Umum Tidar.

Rahayu yang merupakan anak dari salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo, menurut Dasco telah melewati banyak fase.

"Di Gerindra itu tidak mengenal adanya oligarki, bahkan terhadap anak pendiri Gerindra pun itu tidak ada keistimewaan. Rahayu Saraswati yang saya dengar itu menampak dan mengikuti serta mengalami pendidikan yang berjenjang," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, sebelum menjadi Waketum DPP Gerindra, Rahayu sempat mengikuti organisasi sayap partai yaitu Tidar dan beberapa aktivitas di perpolitikan.

"Kita tahu sejarahnya. Sudah pernah jadi Anggota DPR RI, ketum sayap partai, sudah menjadi sayap partai Tidar dan Waketum partai besar. Jadi ini adalah prestasi yang dibuat berjenjang jadi bukan karena ada pak Hasyim saya ngomong begini," katanya.

Dasco kemudian membandingkan Gerindra dengan partai-partai lain.

"Jadi tidak seperti partai partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba tiba anaknya langsung dikarbit," ujarnya.

Dia menilai, Gerindra tidak pandang bulu, siapa pun harus mengikuti fase-fase yang berjenjang sehingga bisa menmpati posisinya dengan matang.

"Mungkin pasca Pak Prabowo 2024 masih ada satu generasi yang kemudian masuk ke generasi II, misalnya Pak Muzani yang 3 tahun di bawah saya, saya udah tua ini. Jadi kaya Pak Muzani, Pak Fadli, saya lebih tua 3-4 tahun. Jadi mungkin setelah ini mereka, masuklah mereka, barulah generasinya Saras dan lain lain," jelasnya.

Sebelumnya, Tunas Indonesia Raya (Tidar) selaku ormas sayap Partai Gerindra resmi memiliki ketua umum baru yakni Rahayu Saraswati.

Menggantikan Aryo Djojohadikusumo, Saraswati diketahui menjadi ketum selama tiga tahun dari 2022 hingga 2024.

Saraswati memastikan Tidar bakal bergerak untuk konsolidasi demi pemenangan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto di Pemilu 2024.

"Memastikan kader-kader kita di seluruh Indonesia siap mandiri dan tentunya siap berkonstribusi mau itu sebagai caleg, cakada, mau sebagai timses, bahkan sebagai saksi di TPS-nya masing-masing. Kita siap untuk memenangkan partai Gerindra di 2024," kata Saraswati di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (19/12/2021).

Dia sendiri mengaku tumbuh besar mengawali karier politiknya di Tidar.

"Dan sekarang diberikan amanah yang luar biasa oleh seluruh pengurus PD dan PP yang menjadi kongres Tidar yang ketiga kali ini, memberikan amanah kepada saya menjadi ketua umum periode 2022-2025," katanya.

Putri dari Hashim Djojohadikusumo itu mengatakan bahwa hal tersebut adalah amanah yang tak dianggap remeh.

"Ini untuk mempersiapkan tak hanya di Tidar tapi juga Gerindra berikutnya karena kita adalah sayap pemuda dari Gerindra, anak kandung dari Gerindra," katanya.

"Regenerasi adalah keniscayaan, jadi kami memang dibentuk dan digembleng dan dipersiapkan untuk mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan yang berikutnya," pungkasnya. (tribun)

Fadli Zon Minta Mahasiswa Bergerak, Refly: Ada Agenda Tersembunyi Dibalik Presidential Threshold

CMBC Indonesia - Fadli Zon, salah satu kader Partai Gerindra mengatakan bahwa DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidential threshold 0 persen.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk segera bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidential threshold.

Hal ini diuangkapkan Fadli Zon melalui sebuah diskusi virtual yang dilakukan pada Minggu 12 Desember 2021 lalu.

Selanjutnya, Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR sehingga hal tersebut telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif.

Oleh sebab itu, Fadli Zon mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarki dan menghapuskan presidential threshold.

Menanggapi hal tersebut, Refly Harun pun ikut angkat suara. Menurtunya Fadli Zon pasti paham bahwa ada agenda tersembunyi dari penerapan presidenthial threshold.

“Ini adalah soal penguasaan, soal rezim, soal percukongan, soal perbisnisan, soal perpolitikan, dan masih banyak lainnya. Efek dari 0 persen ini. Dan saya sepenuhnya setuju orang seperti Fadli Zon pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang gampang dilihat dari penerapan presidential threshold itu,” ungkap Refly Harun dalam kanal YouTube pribadinya, yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021.

Seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat bahwa Refly Harun menduga presidential threshold ditujukan untuk memelihara kekuasaan oligarki, baik politik maupun bisnis.

Lebih lanjut dikatakan oleh alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini bahwa presidential threshold telah membatasi tokoh untuk mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres. Padahal, Indonesia membutuhkan tokoh yang berkompeten.

“Siapa yang menjadi calon presiden 2014, 2019 hanya ditentukan dua orang saja. Jadi, how come negara sebesar ini hanya ditentukan beberapa orang saja ketika memilih pemimpin?” ujarnya.

“Padahal, tentunya kita menginginkan stok pemimpin yang memang betul-betul keren cadas, betul-betul cadas, betul-betul memiliki kemampuan luar biasa, primus inter pares, orang yang paling hebat di Republik ini, yang tentu saja yang kit harapkan betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, punya kecerdasan luar biasa, punya kemampuan luar biasa,” sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. [terkini]

Rizal Ramli Dukung As'ad Said Ali jadi Ketum PBNU

CMBC Indonesia -Begawan ekonomi senior, Rizal Ramli menyampaikan dukungan kepada As'ad Said Ali untuk memimpin organisasi Nahdlatul Ulama (NU) 5 tahun mendatang.

Tokoh bangsa yang juga Dewan Pakar KKNU 1926/NU Khittah 1926 itu berpendapat, pemilihan ketua umum PBNU adalah momentum penting karena peran besar NU dalam sejarah Indonesia.

Rizal Ramli memandang, Ketua Umum yang baru harus sanggup membawa NU untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, kerakyatan dan kebangsaan. Kata Rizal Ramli, ketua umum PBNU yang baru tidak boleh sekadar mengejar dan menjadi bagian dari kekuasaan.

"NU diharapkan tetap teguh memperjuangkan cita-cita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat," demikian pendapat Rizal Ramli dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (19/12).

Menurut mantan Ekuin era Presiden Gus Dur ini, pimpinan NU ke depan diharapkan dapat menjadikan organisasi dan anggota NU sebagai pusat pengabdian, pusat amal dan pusat mengembangkan potensi dan kesejahteraan umat.

Atas dasar itulah, mantan Kepala Bulog ini melihat sosok mantan Wakil Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 itu layak memimpin NU 5 tahun mendatang.

"Dalam konteks itu, saya mendukung pemilihihan KH As'ad Said Ali sebagai Ketua Umum NU. Kiai As’ad memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di dalam pemerintahan dan tugas-tugas internasional," demikian argumentasi pria yang karib disapa RR ini.

Selain itu, RR juga melihat alumnus Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan alumni Hubungan Internasional UGM juga menjadi penanggung jawab kaderisasi di PBNU.

Dengan rekam jejaknya, RR yakin sosok As'ad Said Ali akan mampu memperbarui khittah NU 1926.

"Kiai As’ad akan mampu memimpin NU untuk meneruskan dan memperbaharui Khitah NU 1926, menjadi bagian penting dari peningkatan keadilan dan kemakmuran Rakyat," pungkasnya.

Muktamar NU ke 34 akan dilaksanakan Rabu (22/12) Desember memandatang. Sejauh ini dua kandidat kuat yang muncul adalah petahana Said Aqil Siroj dan penantangnya Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.

Ketatnya persaingan keduanya itu membuat beberapa tokoh NU menginginkan adanya calon alternatif. Sosok yang dipandang layak untuk menjadi calon alternatif kuat adalah As'ad Said Ali.(RMOL)

UYM Bakal Polisikan Ade Armando, Netizen: Berantem Sesama Pendukung Jkw, Gelar Tiker

CMBC Indonesia -  Kabar mengejutkan datang dari UYM alias Ustaz Yusuf Mansur yang disebut-sebut bakal memposisikan dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando.

Adapun hal tersebut berkaitan dengan video Ade yang berjudul “YUSUF MANSUR BUKTI BERAGAMA HARUS PAKAI AKAL SEHAT”.

Video tersebut sebelumnya ditayangkan dalam sebuah kanal YouTube Cokro TV pada Sabtu kemarin, 18 Desember 2021.

Dalam video itu, Ade Armando mengungkit masa lalu Ustaz Yusuf Mansur yang pernah dipenjara dan jualan es.

Ade Armando juga mengungkit kasus yang membelit Ustaz Yusuf Mansur, mulai dari pembangunan Hotel Siti Tangerang hingga pembangunan kondotel di Yogyakarta yang disomasi investor.

Ade Armando menyebut Ustaz Yusuf Mansur mendorong khalayak untuk langsung menyumbangkan bagian dari kekayaan kepada Yusuf sendiri.

“Dari berbagai video yang kembali beredar, terlihat bagaimana Yusuf minta kepada jamaah untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki kepada Yusuf,” ucap Ade, dikutip terkini.id via Pojoksatu pada Minggu, 19 Desember 2021.

Ustaz Yusuf Mansur pun merespons opini Ade Armando dengan menyiapkan pengacara. Ia bakal menempuh jalur hukum alias mempolisikan dosen UI itu.

Rupanya Ustaz Yusuf Mansur tak terima dengan opini sepihak Ade Armando. Ia menudingnya yang terkenal dengan jargonnya ‘gunakan akal sehat’ justru tidak menggunakan akal sehat.

“Akal sehat Pak Armando ternyata malah gak dipake? Pengen juga saya jadi YouTuber,” komentar Ustaz Yusuf Mansur.

Lebih lanjut, ia enyampaikan salam untuk Ade Armando dan istrinya serta segenap keluarga besar Universitas Indonesia (UI).

Selain itu, Ustaz Yusuf Mansur juga menjawab tudingan Ade Armando soal pembangunan hotel Siti yang dianggap tidak jelas.

“Hotel Siti berdiri kokoh. Utang BTN 65M beres. Di luar itu, investasi orang aman, kembali dan dilebihkan. Paling tinggal 5 persen kurang.”

Menanggapi hal tersebut, netizen pun tampak ramai ikut berkomentar. Namun, mereka justru tampak heran keduanya bertengkar.

"Berantem sesama pendukung Jkw", cuit @Umar_hasib***.

“sesama cebong koq berantem,” tanggap akun DodyRas***.

“Cebong Vs Cebong, baku hantamlah kalian,” timpal akun DoubleWi***.

“Sesama cebong berantem,” tambah akun Bur***.

"Cakar2an semakin nampak,", balas @abu_waras.

"Kita gelar tikar, siapkan kopi atau teh, kalau yg suka udud siapkan sigaret sekalian", celoteh @muliana_***. [terkini]

Mahfud Tegaskan Islam dan Konstitusi Bukan untuk Dipertentangkan

CMBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, jangan pertentangkan ajaran Islam dan konstitusi. Mahfud MD berujar, banyak orang yang mempertentangkan lebih bagus Al-Quran atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Mahfud MD Sebut 448.000 Ormas di Indonesia Tunjukkan Negara Demokratis

"Dalam rangka cinta kepada Indonesia, membangun Indinesia tercinta ini, mari kita pedomani ajaran Al-Quran, ajaran Islam, tetapi jangan pertentangkan ajaran Islam dan konstitusi," ujar Mahfud dalam Muktamar IV Wahdah Islamiyah secara virtual, Minggu (19/12/2021).

Mahfud mengungkapkan, karena banyak orang itu mempertentangkan bagus mana Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar, ya bagus Al-Quran dong, tapi kan itu tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan begitu.

"Bagus mana Nabi Muhammad dengan Soekarno, ya pastilah bagus Nabi Muhammad wong Soekarno sendiri Jokowi sendiri juga pengikut Nabi Muhammad membaca salawat setiap hari, ya kan. Jadi jangan mempertentangkan begitu," ungkapnya.

Dia mengatakan, Indonesia ini negara yang memiliki suku untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya saling mengenal, namun juga akseptasi. Mahfud MD menjelaskan, kalau akseptasi adalah orang yang bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap keyakinan masing-masing.

"Kalau toleransi itu mungkin ya sudah itu urusan dia. Tapi kalau akseptasi itu bisa bergabung dan bekerja sama tetap dengan keyakinan masing-masing itu yang namanya akseptasi," tutur Mahfud.

Mahfud juga menyebut, bahwa konstitusi sewaktu-waktu bisa diubah. Namun, Al-Quran tidak bisa diubah. Sebab itu, jika ada yang mau mengubah konstitusi itu bisa tetapi juga berdasarkan kesepakatan konstitusional juga.

"Saya katakan konstitusi itu buatan manusia buatan kita, bisa diubah sewaktu-waktu. Kalau Al-Quran tidak bisa, itu pasti. Saudara mau mengubah konstitusi, bisa, mau mengubah Pancasila, bisa kenapa tidak. Yang penting perjuangkan berdasarkan kesepakatan konstitusional. Jangan pakai kekerasan," jelasnya. [sindo]

Hendri Satrio: Presiden Cerdas Lebih Disukai daripada Presiden Merakyat

CMBC Indonesia -Calon presiden yang memiliki kecerdasaan lebih diminati oleh calon presiden populisme yang mengandalkan pencitraan dekat dengan kehidupan rakyat.

Ini adalah salah satu hasil dari survei yang dilakukan Kedai Kopi secara nasional di 34 provinsi melibatkan 1.200 responden dengan metode home visit atau face to face interview.

“Terjadi pergeseran yang menarik pada kriteria calon presiden yang akan dipilih rakyat. Kriteria presiden cerdas menjadi teratas melampaui presiden berkriteria dekat dengan rakyat,” ujar pendiri Kedai Kopi, Hendri Satrio, dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Minggu, 19/12).

Dari survei tersebut, sebanyak 98,4 persen responden mengatakan menginginkan presiden cerdas, selain itu visioner atau memiliki pandangan ke depan (98,0 persen), dan merakyat (97,9 persen).

Tegas dan berwibawa merupakan dua kriteria tertinggi berikutnya dengan masing-masing 97,2 persen dan 96,5 persen.

Sementara hanya 51,2 persen responden yang mengatakan keibuan merupakan kriteria yang penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.

Survei dilakukan dari tanggal 16 sampai 24 November 2021.

Terkait dengan nama-nama tokoh, survei tersebut menyebutkan, Prabowo Subianto merupakan tokoh dengan popularitas tertinggi (93,0 persen), disusul Anies Baswedan (87,7 persen), Sandiaga Uno (79,7 persen), Ganjar Prabowo (72,2 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (67,1 persen), serta Puan Maharani (66,0 persen).

Sementara untuk favorabilitas di kalangan tokoh, Ganjar Pranowo menjadi yang paling difavoritkan (88,4 persen), disusul Sandiaga Uno (79,6 persen), Ridwan Kamil (78,3 persen), dan Prabowo Subianto (77,4 persen), serta Anies Baswedan (69,8). (RMOL)

Teringat Kampanye Transparansi Jokowi, Petinggi Prima Berharap Kaesang Mau Diperiksa Soal Saham 92 M

CMBC Indonesia -Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sudah seharusnya membuka diri untuk diperiksa pihak independen, terkait sumber uang yang digunakan untuk membeli saham perusahaan food frozen senilai hampir Rp 100 miliar.  

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal untuk mengakhiri polemik kepanjangan di publik tentang aliran dana yang masuk ke kantong Kaesang.

“Baiknya kaesang segera membuka diri untuk diperiksa oleh pihak independen terkait duit hampir 100 miliar itu. Terlepas soal ini ada aturan tidak ada aturan, pemeriksaan ini harus dilakukan," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/12).

Selain agar polemik tidak berlarut, Alif Kamal juga menilai bahwa Kaesang harus ingat dengan prinsip transparansi yang pernah didengungkan Presiden Joko Widodo. Di mana transparansi harus dilakukan hingga ke lingkungan terdekat.

"Agar prinsip transparansi dari lingkungan terdekat terpenuhi. Ingat presiden selalu kampanyekan itu terkait pemerintahannya yang bersih dan transparan," kata Alif.

Kaesang, sambungnya, juga harus bisa menjaga kewibawaan Jokowi sebagai seorang ayah juga sekaligus Presiden RI. (RMOL)

Diajak PKB Bikin Poros, Amir Uskara: PPP Tidak Mungkin Sendiri, Pasti Ikut

CMBC Indonesia -Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka dengan ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk poros politik 2024 bersama Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara mengatakan, sebelum ada keputusan, maka semua peluang politik bisa dibicarakan dan sangat mungkin terealisasi.

"Saya kira sebelum kita ada keputusan internal partai, semua opsi bisa (dibicarakan), semua opsi memungkinkan," kata Amir Uskara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/12).

Dikatakan Amir, eksistensi presidential threshold sebesar 20 persen pada akhirnya akan membuat PPP harus memilih bergabung dengan satu koalisi.

"Artinya apakah nanti itu opsinya dengan poros yang dibentuk PKB atau mungkin poros lain yang akan dibentuk, itu buat PPP karena memang kita dalam posisi tidak mungkin duduk sendiri. Kami pasti akan ikut," terangnya.

Soal keputusan akhir, kata dia, masih banyak waktu bagi PPP melakukan kajian dan komunikasi dengan partai politik lain.

"Nanti akan ke mana keputusannya akan diambil dalam rapat yang memang ditujukan untuk itu," pungkasnya. (RMOL)

Pengamat Sebut Prabowo Sulit Menangi Pilpres, Duet Puan Maharani-Jenderal Andika Lebih Berpeluang

CMBC Indonesia - Pengamat politik Saiful Anam menyebut Prabowo Subianto sulit memenangi Pilpres 2024 jika berduet dengan Puan Maharani. Lebih berpeluang menang duet Puan-Jenderal Andika.

Ketua DPR Puan Maharani disarankan untuk lebih memilih jadi pendamping Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Pilpres 2024 nanti.

Puan tidak harus menempel pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Saiful Anam menilai, Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI sulit untuk memenangkan pilpres apabila disandingkan dengan Prabowo, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.

Bahkan, sambung Saiful Anam, pasangan ini seperti duet yang diharapkan oleh para lawan politik mereka.

Artinya kekuatan yang dimiliki oleh keduanya akan jadi mandul saat mereka bersatu menjadi pasangan.

“Memang (lawan politik) sengaja mendesain pasangan ini agar dengan mudah dikalahkan oleh pasangan lainnya,” ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Minggu (19/12).

Jika PDI Perjuangan jeli, maka partai besutan Megawati bisa mendorong Jenderal Andika Perkasa untuk berpasangan dengan Puan Maharani.

Duet ini jauh lebih menguntungkan bagi Puan, juga bagi banteng moncong putih.

Mengingat, Andika merupakan sosok baru yang mampu menarik simpati publik. Hal itu terbukti pada saat Andika diangkat menjadi Panglima TNI, dukungan publik mengalir deras untuk yang bersangkutan.

Tak hanya itu, Jenderal Andika juga dapat dikatakan merupakan orang yang minim mempunyai gejolak di antara partai politik (parpol) serta dapat dengan mudah diterima oleh kalangan masyarakat dan lapisan manapun.

“Saya kira patut menjadi pertimbangan serius untuk memasangkan Puan dengan Andika sebagai alternatif calon dalam Pilpres 2024 mendatang,” pungkas Saiful.[pojoksatu]

Waketum Demokrat Setuju dan Dukung Ide Firli Bahuri

CMBC Indonesia -Dukungan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengingingkan agar ongkos politik di negeri ini menjadi nol rupiah mendapat dukungan dari elite Demokrat.

Adapun untuk mewujudkan ide besar Firli Bahuri tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan menghapus ambang batas pencalonan, termasuk presidential threshold.

“Saya dengar Ketua KPK Pak Firli minta presidential threshold dihapus jika negeri ini bermimpi punya pemimpin yang propemberantasan korupsi. Saya sangat setuju dan dukung ide ini,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (18/12).

Benny Harman lantas mengurai alasan banyak publik yang mendesak presidential threshold dihapus. Katanya, semua itu karena pileg dan pilpres digelar serentak.

Selain itu, juga karena ambang batas 20 persen diyakini telah digunakan oligarki untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki rakyat.

“Mosok masih ndak ngerti juga sih?” tegasnya.

Benny Harman juga menjelaskan bahwa hal yang paling ditakuti kaum oligarki dan para cukong adalah munculnya pemimpin pro rakyat yang loyalitasnya hanya tunggal untuk rakyat sejahtera.

“Maka dari itu segala cara dipakai untuk mengadang munculnya pemimpin populis. Pemimpin harus tunggal menyembah para cukong,” tutupnya. (RMOL)

Direvisi Anies, UMP DKI yang Tadinya Nambah Rp 37 Ribu Sekarang Naik Rp 225 Ribu

CMBC Indonesia -Besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 direvisi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp 4.641.854. Jumlah ini maik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Revisi kenaikan ini juga lebih besar dari UMP DKI 2022 yang sebelumnya hanya naik Rp 37.749.

Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," tandasnya. (RMOL)

Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara, Hamid: Baru Langkah Awal Saja Sudah Melanggar

CMBC Indonesia -Anggota Komisi V Hamid Noor Yasin memandang bahwa pemindahan Ibukota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tergesa-gesa. Dan bukan menjadi situasi urgensi saat ini.

RUU IKN diketahui sejak awal sudah menuai polemik. Sejak dibentuknya Panitia khusus (Pansus), telah melanggar Tata Tertib (Tartib) DPR RI No.1 Tahun 2020.

Dengan anggota Pansus melebihi kapasitas maksimal 56 anggota dari yang seharusnya hanya berjumlah 30 anggota.

“Pemindahan Ibukota terkesan terburu-buru. Baru langkah awal saja sudah melanggar tartib, sudah menuai polemik, kedepannya bisa saja menimbulkan cacat hukum dan menuai gugatan,” kata Hamid dikutip Sabtu, 18 Desember 2021.

Diketahui bahwa pembiayaan Ibukota baru akan membutuhkan dana sebesar Rp466 Triliun dan akan memangkas 19 persen dari dana APBN. Serta sumber dana lain seperti investasi swasta.

Di sisi lain, timbul kekhawatiran lain dimana utang pemerintah saat ini yang terus membengkak sekitar Rp6.000 Triliun.

“Sejak awal PKS memandang bahwa pemindahan Ibukota dirasa belum penting dalam kondisi saat ini. Terlebih pada saat kondisi Pandemi COVID-19 yang belum selesai, APBN, utang pemerintah yang terus membengkak, serta Jakarta yang dinilai masih layak”, ucap politikus PKS tersebut.

Anggota Komisi V tersebut juga menyampaikan bahwa pemindahan Ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup.

“Pemindahan Ibukota ke Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia, berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati, makhluk hidup, serta suku dan budaya,” ujar Hamid.

Ia berharap kepada masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk terus memantau RUU IKN. Pihaknya bersedia menerima masukan sebanyak-banyaknya. Yang nantinya akan disuarakan dalam Pansus dan Panja dalam memberikan kontribusi terbaik melahirkan UU IKN. (Fin)

Gerindra Tidak Gentar Hadapi Kemungkinan Poros Baru PKB-PAN-PPP

CMBC Indonesia -  Partai Gerindra tidak terlalu mempermasalahkan niatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membangun poros politik baru bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya kira baik-baik saja, karena semua partai bisa membentuk poros," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Jumat malam (17/12).

Bagi Wakil Ketua MPR RI ini, poros politik apa pun akan baik selama semua bertujuan sama, yakni untuk membangun masa depan Indonesia lebih baik.

"Apakah partai berbasis Islam, apakah partai nasionalis, semuanya membangun kekuatan untuk Indonesia," katanya.

Khusus untuk Gerindra, dikatakan Muzani, saat ini memang menjalin komunikasi dengan baik bersama PDIP. Dia tidak menampik soal peluang pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani akan diusung dua partai itu.

Hanya saja, Muzani enggan menjawab saat ditanya seberapa mulus jalan pasangan Prabowo-Puan dan waktu deklarasi secara resmi.

"Itu akan lihat waktu nanti ya. Saya kira juga terus, saya sudah bertanya sama kawan-kawan PDIP juga masih menunggu waktu, semuanya menunggu waktu," pungkasnya. [rmol]

Salamuddin Daeng: PGN Sekarat Tidak Bisa Bayar Utang, Siapa yang Akan Tolong

CMBC Indonesia -Kondisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tengah menjadi sorotan. Ini lantaran rating PGN yang berada di BBB- dinilai berbahaya.

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng bahkan khawatir PGN tidak bisa membayar utang sebesar 1,3 miliar dolar AS atau setara Rp 18 triliun hingga Rp 20 triliun. Apalagi dengan bunga 5,125 persen, yang akan jatuh tempo 2024 .

“PGN sekarat tidak bisa bayar utang, siapa yang akan tolong. Peringkat PGN berada satu tingkat di bawah Pertamina, bisa menimbulkan masalah pada posisi keuangan Pertamina lebih lanjut,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (17/12).

Salamuddin Daeng mengurai bahwa penyebab kerugian PGN datang dari ketidakpastian peraturan, manajemen yang tidak menciptakan terobosan, pendapatan hulu yang lemah, pendapatan transmisi yang tetap, hingga leverage PGN yang hanya 3,9 kali.

“Selain itu, spread penjualan PGN turun menjadi 1,8 dolar AS per MMBTU dari 2,2 dolar AS per mmbtu tahun 2019. Pergantian selisih harga 110 juta dolar AS oleh pemerintah kayaknya tidak akan dilakukan karena pemerintah sedang kere,” sambungnya.

Dalam pengamatannya, EBIDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) PGN juga sedang turun hampir separuh, tanpa ada harapan untuk dapat meningkatkannya. Baik manajemen maupun pemerintah hanya bisa menonton.

“Penerimaan hulu yang lemah, kondisi Saka Energi kemungkinan ambruk karena rating utang negatif, produksi yang buruk, dengan kemungkinan ditutup. Saka menharapkan suntikan dana dari PGN, sementara PGN sedang kere untuk membayar tagihan 625 juta dolar AS,” tegasnya.

Menurutnya, utang PGN 2,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun tidak akan bisa dibayar, yang 75 persennya akan jatuh tempo.

“Pertamina tak bisa nanggung lagi. Ada harapan minta pada Presiden Jokowi,” tutupnya.(RMOL)

Ketua Rekat Eka Gumilar Sentil Prof Henry: Orang Berdoa Kamu Anggap Cari Musuh, Profesor Sontoloyo

CMBC Indonesia - Ketua Rekat Indonesia, Eka Gumilar menanggapi cuitan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Profesor Henry Subiakto yang ternyata adalah hoaks.

Sebelumnya Prof Henry memutuskan untuk berhenti jadi pejabat pemerintahan setelah viral unggahan hoaks-nya terkait foto anak kecil yang diklaim korban perang Irak.

"Tahun depan saya memutuskan akan berhenti dari jabatan di pemerintah. Saya rindu sbg orang kampus, yg tdk perlu dibebani dg sebutan pejabat dll. Saya akan lbh bebas suarakan kecintaan saya pd negeri ini, menggadapi mrk yg perilaku dan ucapannya merugikan bangsa besar ini", tulis Prof Henry.

Cuitan tersebut dibalas oleh akun twitter @dpd_ummatciamis, "Semoga tahun depan di Indonedia tdk ada hoax"

Lantas Prof Henry menyindir akun tersebut, "Berdoalah partaimu agar lolos, tdk usah mencari musuh. Di kalangan Muhammadiyah saja blm tentu laku. Apalagi di luar."

Balasan Prof Henry ditanggapi oleh Ketua Rekat Eka Gumilar. Ia mengaku prihatin dengan perilaku pejabat pemerintahan yang malah menyebarkan hoaks.

"Bukannya melontarkan satement yang menyejukkan, malah memecah-belah. Seharusnya pejabat pemerintah memberi contoh yang baik, menjaga persatuan dan merekatkan anak bangsa", terang Eka Gumilar kepada gelora.co.

Eka juga mempertanyakan kewarasan Prof Henry Subiakto, "Orang berdoa saja dianggap cari musuh. Apakah sudah sinting? Profesor sontoloyo", sentil Eka melalui akun twitternya. (*)

"Hei 

@henrysubiakto

 ,apa kamu sudah sinting?

Orang berdoa saja km anggap cari musuh.

Atau ini bentuk pengakuan kamu kalau kamu memang penyebar hoax?

Profesor sontoloyo", kecam Eka.

Hei @henrysubiakto ,apa kamu sudah sinting?

Orang berdoa saja km anggap cari musuh.

Atau ini bentuk pengakuan kamu kalau kamu memang penyebar hoax?
Profesor sontoloyo pic.twitter.com/zhndKFoeaA

— EG (@ekagumilars) December 17, 2021