CMBC Indonesia - Aktivis HAM Natalius Pigai menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal kematian enam Laskar FPI.
Seperti diketahui, pemerintah menerima kedatangan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI. Politikus Amien Rais pun turut bergabung dalam kunjungan tim tersebut.
Melalui akun Twitter @NataliusPigai2, Kamis (11/3/2021), Pigai menganggap permintaan pemerintah keliru.
Sebab, menurutnya, pengumpulan bukti adanya pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut justru menjadi tugas aparat pemerintah.
"Lo! @mohmahfudmd SALAH BESAR tuntut rakyat (Amien Cs) bawa bukti KM 50. Soal cari bukti itu urusan Negara. Penyelidik & Penyidik di Komnas HAM, Kepolisian & Kejaksaan sbg STATE OBLIGATION. Hasil Komnas itu bisa diangkat HAM Berat! Mau or tudak? @jokowi," cuit Pigai.
Sebelumnya, TP3 Laskar FPI mendatangi Presiden Joko Widodo untuk meminta agar kasus tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat.
Menanggapi pertemuan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap upaya penegakan hukum.
Namun, Mahfud meminta agar diberikan cukup bukti agar kasus kematian enam Laskar FPI ditetapkan sebagai pelangggaran HAM berat.
"Mereka yakin telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka kalau ada bukti pelanggaran HAM beratnya. Mana? Sampaikan sekarang. Atau nanti sampaikan menyusul kepada presiden," kata Mahfud MD. (*)
Loading...
loading...
