CMBC Indonesia - Video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah ramai dibahas masyarakat lantaran mempromosikan bipang alias babi panggang Ambawang, khas Kalimantan Barat.
Sejumlah anggota DPR membela Jokowi dan menuding kesalahan ada pada jajaran Kemensetneg.
Wakil Ketua Komisi II, Luqman Hakim menilai persoalan pidato Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang dikarenakan tidak adanya briefing dari pembantu Jokowi. Luqman mendesak agar Mensesneg Pratikno melakukan evaluasi terhadap jajarannya akibat persoalan ini.
"Presiden pasti tidak menerima briefing dari jajaran pembantunya, dalam hal ini menteri sekretaris negara atau bawahannya, bahwa Bipang Ambawang adalah makanan Babi Panggang Ambawang. Sehingga, Presiden tidak merasa beban mempromosikan Bipang Ambawang sebagai makanan lebaran. Atas kejadian ini, Pak Pratikno sebagai Mensesneg harus melakukan evaluasi serius terhadap jajarannya," kata Luqman saat dihubungi, Sabtu (8/5/2021).
Luqman meminta harus ada sanksi tegas bagi pihak yang melakukan kesalahan terkait pembuatan pidato Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Pratikno beserta jajarannya telah menyebabkan Jokowi diolok-olok oleh masyarakat.
"Sudah pasti harus ada sanksi tegas kepada pihak yang melakukan kesalahan ini. Pak Pratik harus paham bahwa kecerobohan jajarannya telah menyebabkan presiden mendapatkan olok-olok dan dipermalukan di depan rakyat negeri ini. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa mendatang," ucapnya.
Dia pun meminta agar umat Islam tidak perlu memperpanjang persoalan babi panggang tersebut terlebih dengan isu SARA. Politikus PKB ini beralasan umat Islam pasti sudah tau bahwa daging babi dimasak dengan cara apapun tetap haram.
"Kesalahan presiden mempromosikan makanan babi panggang sebagai kuliner Hari Raya Idul Fitri tidak perlu diperpanjang apalagi digoreng-goreng dengan bumbu SARA. Toh, umat Islam sudah tahu bahwa daging babi dimasak dengan cara apapun, hukumnya tetap haram dimakan. Tidak perlu ada yang merasa khawatir umat Islam akan menjadikan makanan babi panggang sebagai sajian menu lebaran, karena terbujuk promosi Presiden Jokowi," tuturnya.
Senada dengan Luqman, Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily yang menyebut pidato Presiden Jokowi harus dilihat secara utuh. Dia menyebut Jokowi juga merupakan Presiden milik semua umat di Indonesia.
"Sebagai Presiden milik semua, Indonesia ini beragam agama dengan kekhasan kulinernya masing-masing. Perayaan keagamaan juga dirayakan dengan makanan-makanan khas daerah. Tentu bagi yang muslim harus makan makanan yang halal. Itu kewajiban bagi muslim. Namun, bagi agama lain seperti yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih tentu, kita harus menghormati mereka mengkonsumi makanan sesuai dengan makanan khas kedaerahannya," ungkapnya.(dtk)
Loading...
loading...
