Menurutnya, anggota DPR RI telah mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah serta tidak pantas dalam situasi rakyat yang tengah panik dan kesusahan menyikapi penyebaran virus corona yang semakin meluas.
"Pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih," kata Didik dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (23/3).
Dia menilai kesusahan masyarakat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh anggota DPR yang berencana menjalani tes virus.
Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.
"Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," katanya.
Berangkat dari itu, Didik meminta rencana pemeriksaan virus corona terhadap anggota DPR beserta keluarganya dibatalkan. Menurutnya, anggota legislatif sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat.
Dia menegaskan bahwa anggota DPR tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa ketika rakyat tengah merasakan duka yang begitu mendalam.
"Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," tuturnya.
Didik pun menyarankan agar anggota DPR mendatangi konstituen masing-masing untuk membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan bergotong royong. Menurutnya, tindakan kolektif bisa menyelesaikan keadaan kritis seperti saat ini.
Dia menambahkan, DPR juga seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat.
Menurutnya, anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus langsung diturunkan dengan kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPR bersama pemerintah, ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah di tengah penyebaran virus corona.
Menurut Didik, inisiatif itu belum terdengar dari pimpinan dan anggota DPR hingga saat ini.
"Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," katanya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode tes.
Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Karena jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3).(cnn)
Loading...
loading...
