CMBC Indonesia -Narasi “bisnis PCR” merupakan bagian dari upaya sekelompok orang untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Khususnya dalam mengeleminasi keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19, yang sebenarnya banyak diapresiasi banyak pihak, baik nasional maupun internasional.
Begitu kata Ketua Umum Relawan Balad Jokowi Muchlas Rowi menanggapi isu bisnis PCR, yang belakangan hangat dibicarakan lantaran disebut-sebut melibatkan dua menteri Kabinet Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Muchlas mengurai bahwa kebijakan pemerintah sejak awal pandemi soal pentingnya mendeteksi Covid-19 secara dini orang yang positif melalui tes PCR merupakan langkah paling tepat.
"Hasilnya telah kita lihat sekarang bahwa kita adalah salah satu negara yang paling baik dalam mengendalikan kasus Covid-19,” kata Muchlas kepada wartawan, Senin (8/11).
Muchlas mengimbau agar keberhasilan dan kepercayaan yang telah terbangun di publik, tidak dipolitisasi dengan isu-isu tentang bisnis PCR. Apalagi mengaitkan pihak-pihak yang secara kewenangan bukan menjadi otoritasnya.
Apalagi, harga PCR juga sudah diturunkan atas instruksi Presiden Jokowi. Sehingga menjadi bukti bahwa kewajiban PCR bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan demi menyelamatkan masyarakat.
Untuk itu, Muchlas menegaskan, jika memang punya niat baik dan benar-benar memperjuangkan prinsip transparansi, sebaiknya dorong Kemenkes untuk membuka kebijakan terkait pengadaan dan harga PCR.
"Bukan malah membangun narasi yang akan menggangu kepercayaan publik kepada pemerintah," demikian Muchlas Rowi.(RMOL )
Loading...
loading...
