Kata Dudung: Operasi KKB Papua Itu Ranah Panglima TNI, Tugas KSAD Pembinaan

CMBC Indonesia - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan siap mendukung program pemerintah untuk pengamanan Papua. Jenderal Dudung berujar untuk operasi di Papua dan memerangi KKB, itu ada dalam kendali Panglima TNI.

Dia sebagai KASAD tugas titik beratnya adalah pembinaan teritorial Papua.

Jenderal Dudung menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Jenderal Dudung didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa saat bertemu dengan Mahfud MD, pada Selasa kemarin.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicananangkan oleh Presiden dengan menyiapkan personil-personil yang akan melaksanakan tugas operasi. Dudung menjelaskan, KSAD menitikberatkan tugas dalam pembinaan, sementara operasional berada di dalam ranah Panglima TNI.

“Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat,” kata Jenderal Dudung mendukung program pemerintah soal Papua tersebut.

Papua saudara kita bukan KKB

Mahfud MD menegaskan pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan, yang mana sumber daya pemerintah akan difokuskan membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal tersebut dilakukan sesuai amanat INPRES No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan undang undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, Menko Polhukam menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Ia kembali menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, dimana masih ditemukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

“Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke situ, oleh sebab itu kita membina Papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” tegas Mahfud MD. [hops]

Satu Anggota Tewas Tertembak, TPNPB-OPM Nyatakan Perang ke TNI-Polri

CMBC Indonesia - Seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Marten Belau, tewas tertembak TNI-Polri di Intan Jaya, Papua pada Selasa (7/12/2021). Mereka mengklaim hendak mengamankan perayaan natal namun malah diserang oleh TNI/Polri.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan laporan tersebut disampaikan oleh Staf Komandan Operasi, Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya. Selain Marten, ada anggota lainnya bernama Jaki Sondegau yang terluka di bagian tangan.

"Satu anggota TPNPB-OPM kami ditembak oleh TNI/Polri hari ini tepat di Kampung Pesiga, depan Gereja Stasi Katolik," kata Sebby dalam laporannya yang diterima Suara.com, Selasa.

Kepada Sebby, Undius melaporkan kalau kejadian tersebut terjadi ketika TPNBP-OPM hendak mengamankan wilayah supaya perayaan Natal dapat berjalan dengan aman. Akan tetapi mereka menyebut pasukan TNI/Polri secara tiba-tiba melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada mereka.

"Kami TPNB-OPM belum siap dan TNI-Polri duluan serang kami sehingga terjadi baku tembak dan satu anggota kami gugur dan satunya luka dibagian tangan akibat kena serpihan peluru," ujarnya.

Serangan dari TNI-Polri itu memancing amarah TPNPB-OPM. Karena itu, TPNPB-OPM menyatakan akan bersiap untuk berperang melawan TNI-Polri.

"Maka kami tidak akan diam dan akan tetap perang. Kita akan jemput natal, namun kami akan perang bersama TNI-Polri." (suara)

Jawab Ancaman di Natuna, Prabowo Luncurkan Kapal Perang Baru

CMBC Indonesia - Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Kapal Perang Tipe Cepat Rudal (KCR) 60 meter kelima bikinan PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Minggu (5/12).

Prabowo menekankan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar membutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, tujuan pemerintah RI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan.

“Laut kita sangat luas. Kita akan tambah kekuatan armada laut kita dan yang ada akan kita perbaiki,” kata Prabowo pada acara peluncuran.

Prabowo menggarisbawahi Indonesia sebagai negara kepulauan adalah karunia sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan.

“Presiden sangat menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat. Kita harus kelola dengan sangat baik,” ujarnya.

Ada China di Natuna

Pengawasan terhadap Laut Natuna Utara longgar. China masuk dengan mudah. Indonesia pun menyiapkan strategi. Simak ulasan selengkapnya dalam collection ini dan subscribe untuk menerima notifikasi jika ada story baru.

Kekuatan TNI, sambungnya, perlu ditopang industri pertahanan dalam negeri sebab cita-cita besar bangsa, adalah kuat di laut, udara, dan daratan sendiri.

Peluncuran yang digelar di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod.

Kapal KCR yang diluncurkan ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2400 Nm pada kecepatan 20 knot.

Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kemampuan kapal perang ini dapat bermanuver secara lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut RI. [kumparan]

Prabowo: Negara Kaya tanpa Pertahanan Kuat akan Diinjak-injak Bangsa Lain

CMBC Indonesia - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Kapal Cepat Rudal buatan PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Minggu (5/12).

Prabowo mengatakan tujuan dari pertahanan nasional adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya, pertahanan sebuah negara tidak boleh diabaikan.

Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan sebuah negara yang kaya tanpa pertahanan yang kuat akan diinjak oleh bangsa lainnya. Bahkan, ia menyebutkan negara tersebut akan didikte oleh bangsa lain.

Atas dasar itulah, diungkapkan Prabowo, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada isu pertahanan negara Indonesia.

“Berarti pertahanan tidak boleh diabaikan. Negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara itu akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Akan didikte oleh bangsa lain. Kekayaannya akan dirampas," kata Menhan Prabowo  di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, industri pertahanan Indonesia saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pertanahan dalam negeri.

Prabowo berpandangan, hal ini demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Termasuk upaya dalam melaksanakan cita-cita kemandirian ekonomi yang berdikari.

PT PAL, kata Prabowo, adalah sebuah aset bangsa yang sangat strategis dan produknya pun memiliki kualitas dan berdaya saing.

"Karena itu harapan pemerintah, harapan rakyat adalah kemampuan ini harus digunakan. Semua investasi rakyat di aset ini harus dijaga dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan kualitas produk pertahanan dalam negeri menjadi salah satu target utama Kemenhan. Langkah itu merupakan usaha memperkuat pertahanan Indonesia.

Dikatakan Prabowo, kemandirian pertahanan dalam negeri akan berdampak baik pada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Maka itu, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo berkomitmen akan terus mengutamakan produksi alutsista pertahanan dalam negeri dalam rangka modernisasi pertahanan.

Hal ini dinilai sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di bidang pertahanan negara pasca krisis akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya PT PAL Indonesia (Persero) telah membangun empat unit platform KCR 60 Meter, yaitu KRI Sampari-628, KRI Tombak-629, KRI Halasan-630, dan KRI Kerambit-627.

Setelah diluncurkan, KCR 60 Meter kelima ini selanjutnya akan menjalani berbagai serangkaian proses pengujian dari para ahli dan teknisi, sebelum diserahterimakan kepada TNI AL sebagai pengguna.

Acara yang digelar di Surabaya ini turut dihadiri oleh Pangilma TNI Jendera Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, serta Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod. [rmol]

Diminta China Setop Pengeboran, DPR: Indonesia Tak Perlu Takut, Natuna Utara Wilayah Kedaulatan Kita

CMBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tidak perlu gentar dengan protes China melalui nota diplomatik yang menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.

Bahkan, kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, Indonesia harus menyiapkan antisipasi semua kemungkinan. Termasuk, kemungkinan China membawa nota diplomatik itu sampai Mahkamah Arbitrase Internasional.

"Bilamana pemerintah China ingin membawa hal ini ke mahkamah arbitrase, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan tersebut dan menyiapkan segala hal yang terkait," kata Dave Laksono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/12).

Kata legislator Partai Golkar ini, sesuai denagn Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, maka Natuna Utara merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebagai pemilik wilayah, lanjutnya, Indonesia tidak perlu takut apalagi sampai menghentikan pengeboran minyak sebagai pengelolaan sumber daya alam milik negara.

"Bahwa wilayah tersebut adalah kedaulatan kita, maka kita berhak melakukan kegiatan drilling di daerah tersebut," tegasnya.

Sebuah laporan dari Reuters pada Rabu (1/12) mengungkap surat nota diplomatik telah dikirimkan China kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Namun ketika dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kemlu sendiri menolak untuk mengonfirmasinya.

"Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut (laporan Reuters). Terlebih lagi komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup," kata Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah beberapa saat lalu. [rmol]

TPNPB-OPM Keluarkan Ancaman Terbaru, HNW Minta Densus 88 dan TNI AD Bersikap

CMBC Indonesia - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Densus 88 Antiteror dan TNI AD bersikap atas pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Politisi PKS itu mengatakan sebagai organisasi yang telah dinyatakan sebagai teroris, aparat keamanan harus membuktikan jika NKRI adalah harga mati termasuk di Bumi Cendrawasih.

“Tentunya ancaman dan pernyataan-pernyataan terbuka dari Sebby Sambom, jubir TPNPB OPM seperti ini, sudah didengar dan diketahui olh Densus 88 dan TNI AD,” kata HNW di akun Twitternya, Rabu (1/11/2021).

“Bagaimana sikap mereka untuk buktikan NKRI Harga Mati!Apalagi Menkopolhukam pada April 2021 sudah nyatakan KKB di Papua Organisasi teroris,” sambung HNW.

Sebelumnya, TPNPB-OPM menyatakan akan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari ini, Rabu (1/12/2021).

Melalui Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM, Komandan Operasi Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya mengatakan, bendera Bintang Kejora akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya.

“Pengibaran bendera Bintang Kejora kami semua akan dikibarkan dalam kota Pada 1 Desember 2021 di Kabupaten Intan Jaya,” kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam siaran persnya, Selasa (30/11/2021).

Meneruskan pesan Undius Kogoya, Sebby mengatakan, pengibaran bendera Bintang Kejora itu bertepatan dengan hari Kemerdekaan rakyat West Papua.

Peringatan itu akan diiringi oleh bunyi tembakan dan genderang perang melawan pasukan TNI-Polri.

“Maka saya, Undius Kogoya mengeluarkan perintah bahwa penjemputan tanggal 1 Desember memperingati hari kemerdekaan West Papua dengan bunyi tembakan. Bahwa Intan Jaya mandi darah, kami tidak akan diam untuk perang melawan kolonial TNI POLRI sampai Papua merdeka,” kata Sebby menukil Undius.

Sebby mengatakan, perintah ini dikeluarkan agar masyarakat Intan Jaya mengetahui dan waspada sebelum TPNPB-OPM memulai kontak senjata. [fajar]

KonstraS Ingatkan Dudung: Radikalisme itu Tupoksi Polisi-BNPT, TNI Fokus Tupoksi Sendiri!

CMBC Indonesia - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin melibatkan anggota TNI dalam memberantas gerakan radikalisme.

Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS, Rivanlee Anandar mengingatkan agar KSAD Dudung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa dari segala ancaman.

"Pada hakikatnya, kewenangan untuk mengatasi radikalisme merupakan tupoksi dari kepolisian dan BNPT sebagaimana diamanatkan UU Terorisme. TNI seharusnya fokus kepada tupoksinya sendiri," ujar Rivanlee lewat keterangan tertulis, Rabu, 24 November 2021.

Rivanlee menilai wacana mendorong pelibatan TNI dalam ranah sipil jelas tidak sesuai dengan undang-undang dan amanat reformasi. Selain itu, pengerahan kekuatan TNI sebagai angkatan bersenjata untuk mengurusi ranah sipil juga berpotensi mencederai demokrasi dan memperburuk kondisi hak asasi manusia.

Belum lagi, ujar dia tingkat kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI masih terbilang tinggi dan korban utama dari tindakan tersebut adalah masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, TNI AD selalu menempati posisi tertinggi dalam hal melakukan kekerasan jika dibandingkan dengan matra yang lain.

"Dengan adanya ketimpangan relasi yang tinggi antara prajurit TNI dan masyarakat sipil, gesekan dan potensi pelanggaran HAM akan semakin besar terjadi. Ketimbang melakukan hal-hal di luar tupoksi, KSAD seharusnya dapat fokus untuk membenahi pekerjaan rumah institusi TNI yang tak kunjung usai, seperti kultur kekerasan yang terus terjadi, keterlibatan TNI yang masif di ranah sipil, dan mandeknya reformasi peradilan militer," ujar Rivanlee.

Dudung menyampaikan rencananya melibatkan anggota TNI secara aktif dalam memberantas radikalisme dalam wawancara dengan sebuah media. Dudung bahkan tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang merupakan satuan teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diminta awas terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan.

KontraS menilai ucapan tersebut berbahaya karena dapat dijadikan prajurit di lapangan sebagai legitimasi melakukan stigma terhadap berbagai kelompok yang dianggap radikal. Belum lagi, definisi dan standar radikal tidak jelas ukurannya selama ini dan hanya menggunakan tafsir tunggal negara.

"Kami mendesak KSAD Dudung Abdurachman membatalkan wacana pelibatan aparat TNI dalam melakukan penangkalan terhadap gerakan radikalisme," ujar Rivanlee. [tempo]

Dudung Bilang KKB Papua Tak Perlu Diperangi, Ustad Hilmi: Mereka Itu Teror*s, Kenapa Beda Perlakuan?

CMBC Indonesia - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata atau teroris KKB Papua adalah saudara yang tidak perlu diperangi.

Menanggapi pernyataan, ustad Hilmi Firdaus mengatakan, korban akiba teroris KKB Papua sudah banyak yang berjatuhan. Mereka tak layak dianggap saudara.

“Tapi korbannya sudah banyak pak, menunggu sampai kapan lagi?", ucap Ustad Hilmi Firdaus di Twitter-nya, Rabu (25/11/2021).

Ustad Hilmi heran, perlakukan Dudung terhadap Teroris KKB Papua berbeda dengan perlakuannya kepada FPI dan Habib Rizieq Shihab. Padahal KKB Papua merupakan teroris yang nyata melakukan teror dan pembunuhan

“Bukankah mereka juga teroris, kenapa beda perlakuannya?” kata Ustad Hilmi.

Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman KKB Papua perlu dirangkul, tak perlu diperangi. Karena mereka ada saudara dalam NKRI.

“Satgas tidak harus memerangi KKB. Mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus. Karena mereka adalah saudara kita” ujar Dudung di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11).

Tolok ukur keberhasilan tugas seorang prajurit, lanjut Dudung, jika mereka disayangi, dicintai, dibanggakan serta dikagumi oleh rakyat Papua.

“Bila kalian selesai Satgas dan masyarakat menangisi kalian, berarti kalian sudah berhasil merebut hati dan simpati masyarakat Papua,” pungkas Dudung.

Adapun pemerintah sendiri telah secara resmi menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” ujar Mahfud pada konferensi pers daring, Kamis (29/4/2021) lalu.

Menurut keterangan Mahfud, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pernyataan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan Polri-TNI, dan tokoh-tokoh Papua. [fin]

Habis Dilantik jadi Panglima, Andika Langsung Mutasi Danjen Kopassus

CMBC Indonesia - Belum genap seminggu dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa langsung merotasi perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

Terdapat Pati dari Pangkostrad dan Danjen Kopassus yang mendapat tugas baru dari Jenderal Andika Perkasa.  

Mutasi dan promosi jabatan tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1029/XI/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. SK tertanggal 17 November itu diteken Kepala Sekretariat Umum TNI Brigjen TNI Edy Rochmatullah atas nama Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa.

Di jajaran Pati, terdapat Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman yang dipromosikan sebagai KSAD. Dudung menggantikan Andika yang dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI.

Terdapat pula Danjen Kopassus Mayjen TNI M Hassan yang dipromosikan sebagai Pangdam Iskandar Muda. Jenderal lulusan Akademi Militer 1993 ini menggantikan Mayjen TNI Achmad Marzuki yang dimutasi sebagai Aster KSAD.

Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa mengonfirmasi mutasi dan promosi jabatan tersebut. Menurut dia, SK tersebut merupakan hasil rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

"Termasuk mutasi Danjen Kopassus menjadi Pangdam Iskandar Muda Aceh," kata Andika saat menyambangi Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/11).

Andika menjelaskan, Wanjakti itu normanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Mantan Danpaspamres ini menuturkan, Wanjakti terakhir menggelar sidang pada September lalu.

Adapun Pati yang dirotasi oleh Andika Perkasa, antara lain; Latjen Dudung Abdurachman dari Pangkostrad menjadi KSAD, Letjen TNI Ganip Warsito dari Kepala BNPB ditarik ke Mabes dalam rangka pensiun.

Posisinya sebagai Kepala BNPB digantikan oleh Mayjen Suharyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya. Posisi yang ditinggal Mayjen Suharyanto diisi oleh Mayjen Nurcahyanto.

Sementara Mayjen Achmad Marzuki yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda (IM) dimutasi sebagai Aster KSAD. Posisinya sebagai Pangdam IM digantikan oleh Mayjen Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat Danjen Kopassus.

Sementara Danjen Kopassus diisi oleh Mayjen Teguh Muji Angkasa yang sebelumnya sebagai doesn tetap di Universitas Pertahanan (Unhan). [rmol]

Mahfud Minta Polisi Tangkap Pria yang Serukan Jihad Lawan Densus 88

CMBC Indonesia -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta polisi menangkap pria berinisial AW, yang menyebarkan seruan jihad terhadap Densus 88 Antiteror serta membakar polres-polres. Adanya seruan hal itu terkait penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi.

Mahfud menegaskan, sebagai negara demokrasi, Indonesia tak melarang siapapun memberikan kritik atau menyampaikan aspirasi. Namun, terkait seruan pria berinisial AW, ia menilai itu sudah melanggar hukum.

"Misalnya buat instruksi duduki kantor polisi dan bakar itu kan sudah ada yang begitu. Tangkap. Itu langgar hukum," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Terkait kritik pro dan kontra soal penangkapan tiga terduga teroris, Mahfud mengungkapkan, hal itu tidak dilarang selama sesuai aturan hukum. Tetapi, ia menegaskan, pihak yang membantah juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kalau cuma menyatakan MUI saran, Pemerintah menyerang ini dan macam-macam silahkan, itu pendapat karena masyarakqt sendiri bantahannya juga di lingkungan masyarakat," ujar Mahfud.

Sebelumnya, dalam postingannya pria berinisial AW menuliskan ajakan untuk melakukan jihad kepada seluruh umat muslim terhadap Densus 88. Polri pun telah mengiltimatum pria tersebut.

Seruan itu berbunyi; "Sebarkan kepada seluruh umat Islam sunni aswaja, ulama-ulama & pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia agar segera menabuh genderang perang serukan fatwa jihad fisabilillah. Sudah saatnya umat Islam bertempur melawan kebiadaban Densus 88. Serbu markasnya di Megamendung Puncak Bogor, bakar seluruh polres-polres & nyalakan api, institusi Polri sudah pada puncaknya menjadi institusi organisasi mafia hukum sarangnya para penjahat berseragam," tulis AW.

Sebagaimana diketahui, penyidik Densus 88 Antiteror menangkaptiga terduga terorisme di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 16 November 2021.

Mereka adalah Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamat. Terkait hal ini, ketiganya diduga kuat terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah. [okz]

Eks KSAU Aneh, Prabowo kok Borong Pesawat A400M Rp4,4 T: Untuk Apa?

CMBC Indonesia - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia akan memiliki pesawat canggih Airbus A400M, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini telah memesan dua pesawat jumbo tersebut.

Di mana harga satu unitnya mencapai Rp2,2 triliun. Itu artinya RI siap merogoh kocek Rp4,4 triliun untuk menebus dua pesawat canggih tersebut. Karena terpikat kecanggihannya pula, Prabowo bahkan berniat menambah pesanannya atas A400M yakni sebanyak empat unit lagi.

Adapun dua pesawat canggih ini sengaja dibeli Prabowo untuk multiperan tanker dan pesawat angkut personel. Pemesanan dilakukan Prabowo di sela-sela pameran dirgantara Dubai. Kontrak pesanan akan berlaku efektif pada tahun 2022.

Termasuk paket dukungan lengkap perawatan dan pelatihan. Prabowo menilai, pesawat ini akan memiliki peran penting dalam misi kemanusiaan dan penanganan bencana.

Prabowo kok borong Airbus A400M

Publik tentu bertanya-tanya, seperti apa pesawat ini dan seberapa bermanfaat bagi Indonesia. Terkait hal ini, Eks KSAU Marsekal (purn) Chappy Hakim angkat bicara. Dia juga melontarkan kritiknya pada Prabowo atas pembelian dua pesawat A400M.

Menurut dia, A400M merupakan produk pesawat yang relatif baru. Dari catatannya, pesawat ini baru terbang perdana 2009 dan menjalani operasional tes pada 2013 lalu. Chappy justru berharap agar lebih baik Prabowo membeli Hercules ketimbang dua pesawat canggih tersebut.

“Jadi teknologi memang maju. Tetapi kita harus tahu dibeli untuk apa, harus jelas. Kalau dia tujukan untuk pesawat angkut barang, kargo, tactical airlifter, saya lebih menyarankan lebih baik beli Hercules. Karena kita sudah pakai Hercules lebih dari 50 tahun,” kata dia di AKI Malam, dikutip Hops.id, Senin 22 November 2021.

Menurut Chappy, jika Prabowo beli Hercules, maka banyak orang berpengalaman yang bakal bisa mengoperasikannya termasuk melakukan pemeliharaan. Berbeda dengan A400M, di mana RI tentu harus menyesuaikan dan membeli banyak barang-barang tambahan untuk mendukung pesawat canggih tersebut. Itulah keanehan dari kacamatanya.

“Membeli pesawat itu bisa satuan, tapi alangkah lebih baik langsung satu skuadron. Sebab kalau cuma beli segitu harganya jadi mahal. Beli satu pesawat dengan beli skuadron sama saja harga barang dukungannya. Itu belum bicara training, dan lain-lainnya. Sebab pesawat angkut militer itu beda dengan angkut barang biasa,” katanya.

Saat ditanya apakah Prabowo tak tepat membeli dua pesawat tersebut, Chappy bilang tak bisa langsung digaris bawahi demikian. Dalam dunia penerbangan, memang sesekali wajar membeli pesawat canggih.

Apalagi perkembangan teknologi pesawat sangat cepat belakangan. Akan tetapi, dia lebih berpendekatan pada SDM, penyiapan bengkel, serta efisiensi dan utilitasnya. Seharusnya, Prabowo bisa mempertimbangkan pesawat Hercules yang punya tipe yang sama dengan A400M, yakni tipe J.

“Kalau sekarang kita pakai tipe H, kan bisa lirik tipe J yang selevel dengan A400M. Walaupun kapasitas kargonya masih lebih besar A400M. Kalau kita beli Hercules tipe J, kita sudah miliki banyak teknisi, kru, dan banyak penerbang, instrukrur, baik untuk tactical mission. Jauh lebih efisien,” katanya.

Kemampuan A400M

Di satu sisi, pihak Airbus mengklaim kemampuan luar biasa pesawat angkut tersebut untuk TNI AU. Pesawat ini diklaim mampu mengangkut kargo besar dan berat seperti yang dilakukan jenis ini dalam beberapa kali misi asing di Tanah Air.

Kecanggihan lainnya, yakni pesawat ini mampu mengisi bahan bakar di udara baik untuk pesawat tempur maupun pesawat besar lainnya. Pesawat juga dirancang bisa beroperasi dengan fasilitas darat terbatas, bahkan tanpa landasan pacu.

A400M bisa diisi 16 pasukan lengkap dan 25 petugas medis dan sanggup menerjunkan penerjun payung dan kargo secara bersamaan.

Tak cuma itu, A400M juga mampu terbang rendah dan tinggi sehingga menjadi solusi ideal sebagai pesawat tanker dan angkut TNI AU. Dengan pembelian dua pesanan pesawat Prabowo, Indonesia pun kini masuk dalam 10 operator pesawat Airbus A400M. [hops]

KKB Tembaki Polisi Papua, HNW: Seandainya Densus 88 Bergerak...

CMBC Indonesia -Kontak senjata antara Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Polsek Sugapa, Intan Jaya, Papua baru-baru ini disayangkan pimpinan MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, insiden kontak senjata di Papua seharusnya bisa dihindari jika tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror bergerak cepat.

"Seandainya Densus 88 bergerak di Papua, peristiwa penembakan KKB kemarin bisa dihindari dan tidak terjadi. Densus 88 bisa melakukan cegah tangkal, menangkap sebagaimana yang mereka lakukan terhadap tiga terduga (ulama) kemarin itu,” ucap Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/11).

HNW mengatakan, KKB di Papua sudah lama bermukim dan melakukan aksi terornya kepada warga sipil dan aparatur penegak hukum. Kekerasan mereka sudah terbukti dengan rentetan penembakan kepada aparat hukum, baik kepolisian maupun militer.

"Mereka menembaki polisi sampai meninggal. Itu yang sebenarnya (disebut) teroris. Jelas KKB itu organisasi teroris di Papua, apa alasan Densus 88 tidak turun? Mereka telah meneror kepolisian dan TNI,” kritiknya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini menyayangkan ketidakhadiran Densus 88 Antiteror di Papua dan terkesan sibuk menangkap tiga ulama yang belum terbukti melakukan aksi teror.

"Aneh saja, coba Densus 88 sejak dulu turun ke Papua. KKB adalah kelompok teroris dan korbannya bukan hanya masyarakat sipil, tapi TNI, Polri, Brimob, ada sekolah, puskesmas. Ke mana Densus 88, masa mereka tega membiarkan sahabat (aparat) di garda terdepan meninggal," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia mendesak agar Densus 88 Antiteror segera turun ke Papua dan memberantas kelompok KKB yang sudah dilabeli teroris.

"Kalau tidak turun maka akan membenarkan kecurigan publik, (bahwa) Densus 88 menyasar kelompok umat Islam," tandasnya. (RMOL)

Densus 88 Diminta Ladeni Tantangan OPM, Netizen: Mereka Takut Mati, Bisanya Urusin Kotak Amal

CMBC Indonesia -  Anggota DPR RI, Fadli Zon menilai, kelompok teroris Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), menjadi ancaman nyata bagi keutuhan NKRI.

“Ini ancaman nyata dan tantangan terbuka” ujar Fadli Zon di Twitter-nya, Sabtu (13/11/2021).

Fadli Zon meminta detasemen khusus anti teror atau Densus 88 untuk turun terlibat dalam perangi teroris papua.

Dia meminta Densus agar tidak berlebihan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam seperti penyitaan kotak amal dan kurma.

“Ayo tak usah urusin kotak amal, pohon kurma, air zam-zam dan lain-lain yang dekat dengan umat Islam. Uruslah itu ancaman TPNPB-OPM. Jaga NKRI” tutur Fadli Zon.

Ini ancaman nyata n tantangan terbuka. Ayo tak usah urusin kotak amal, pohon kurma, air zam-zam dll yg dekat dg umat Islam. Uruslah itu ancaman TPNPB-OPM. Jaga NKRI. https://t.co/0JRNXHTuF6

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 12, 2021

Cuitan politikus Partai Gerindra ini direspon netizen dengan beragam tanggapan.

“Mungkin mereka takut mati kalo melawan mereka yang benar-bener Teroris, karena mereka lebih suka urus kotak Amal yang nggak akan ngelawan” tulis akun @Roddo*** .

“Ada apa dengan densus 88 dan institusi Polri sekarang ini, ko kotak amal dimusuhi kurma diperangi tapi asli teroris didiemin, bingung sebagai orang awam,” kata akun @nengk**

“Yg jelas2 terroris yg meneror warga, kok densus ga tanganin ? yg baru terduga teroris dr umat islam langsung ditindak tegas dan ditangkepin bahkan ditembak mati oleh densus, mending densus dibubarin” kata netizen @Arul170****

“Masing2 satuan ada tugas dan fungsinya ada yang mencegah dan yang memberantas nanti kalo langsung ditindak tanpa pendekatan humanis dibilang pemerintah melanggar HAM” tulis akun @Hikmahseti***

Beberapa waktu lalu, Fadli Zon juga menyindir Densus dengan cuitan di Twitter dengan narasi yang mirip. Cuitan itu ditulis merespon Densus 88 yang menyita kotak amal setelah seorang terduga teroris ditangkap.

“Hampir tiap hari tangkap teroris, apa yang diteror? mau teror siapa? Kalau di luar negeri biasanya teroris ngaku apa tujuan dan kehendaknya. Ini malah melawan kotak amal dan kurma. Uruslah KKB di Papua,” ujar Fadli Zon pada Rabu lalu.

Sekedar diketahui, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto mengatakan penindakan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua oleh Tim Densu 88 Antiteror Polri menunggu koordinasi dengan Panglima TNI.

“Setelah dilantik nanti, Panglima TNI tentunya akan melakukan koordinasi dengan Polri dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan apa yang sudah dipaparkan saat “fit and proper test” di DPR. Kita tunggu implementasi program tersebut,” ujar Benny saat dikonfirmasi dikutip ANTARA.

Benny menyebutkan, semua pihak termasuk dirinya mendengarkan paparan calon Panglima TNI dalam “fit and proper test” di Komisi I DPR RI, salah satunya program memenangkan pertempuran tanpa peperangan.

Hal ini yang dimaksudkan Benny dalam menyelesaikan masalah terorisme di Papu oleh KKB menunggu koordinasi Panglima TNI terpilih.

“Mengenai masalah Papua, kita semua mendengar paparan calon Panglima TNI, salah satunya adalah program memenangkan pertempuran tanpa peperangan,” kata Benny yang juga mantan penyidik Densus 88 ini. [fin]

Anwar Abbas Minta Densus Buru KKB Papua: Jangan Sibuk Ambil Kotak Amal

CMBC Indonesia -Pengamat sosial-ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas, menyoroti aksi Densus 88 Antiteror menyita ratusan kotak amal di Lampung, yang diduga untuk mendanai aksi terorisme. 

Anwar Abbas meminta Densus 88 juga ikut andil memberantas teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Masalah radikalisme dan terorisme memang menjadi ancaman bagi masa depan bangsa dan negeri ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Densus 88 ini hanya sibuk mencari kelompok-kelompok radikal saja? Sementara mereka (Densus 88) tidak terdengar beritanya terjun di Papua bagi mencari dan menangkap para pelaku yang memang sudah jelas-jelas bersenjata, bahkan sudah banyak membunuh para tentara dan warga masyarakat kita yang ada di sana," kata Anwar dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).

Anwar Abbas menegaskan potensi Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terbuka. Apalagi jika masalah KKB di Papua tidak tertangani dengan baik.

"Padahal kita semua tahu, kalau masalah ini tidak diseriusi dan tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah pusat, maka tidak mustahil Papua bisa lepas dari NKRI yang sama-sama kita cintai ini," sebutnya.

Karena itu, Anwar Abbas berharap Densus 88 ikut andil dalam memberantas teroris KKB di Papua. Anwar Abbas diketahui juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Untuk itu, kita sangat mengharapkan agar Densus 88 lebih fokus ke masalah Papua, dan jangan terlalu sibuk mengambil kotak-kotak amal yang ada," ucapnya.

Ke depan, Anwar meminta Densus 88 lebih fokus menangkap anggota teroris KKB di Papua. Tujuannya agar masyarakat Papua secepatnya bisa hidup lebih aman.

"Jadi ke depan kita harapkan agar Densus 88 harus lebih sibuk mengambil senjata dan menangkap anggota dari kelompok teroris dan separatis yang ada di sana, agar rakyat Papua bisa kembali dapat menikmati hidup dengan penuh rasa aman, tentram, damai dan bahagia dalam waktu yang secepatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi menyita ratusan kotak amal dari yayasan di Lampung yang diduga menghimpun dana untuk aksi terorisme. Penyitaan dilakukan usai Densus 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris.

"Penyitaan barang bukti berupa kotak amal yang selama ini mendanai terorisme dan dilakukan penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri merupakan upaya pengembangan," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (4/11/2021).

Lebih dari 300 kotak amal disita dari Yayasan Ishlul Umat Lampung yang berlokasi di Jalan Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.(detik)

Soroti Tingkah Polisi, Kompolnas: Parah, Mengkhianati Polri dan Melecehkan Perempuan

CMBC Indonesia - Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Poengky Indarti menilai beberapa tingkah pelanggaran disiplin polisi yang belakangan menjadi sorotan memang sudah sangat parah, masyarakat bisa marah.

Poengky mengatakan perlu adanya evaluasi di internal Polri sehingga tindakan pelanggaran disiplin aparat kepolisian yang beberapa hari ini disorot masyarakat tidak terulang lagi.

"Memang beberapa waktu terakhir ini memang sudah parah, masyarakat tidak puas, lalu diviralkan, dan peristiwa ini aneh-aneh. Ada Kapolsek chatting mesra dan mengajak tidur anak tersangka, ada juga penyidik tidur dengan istri tersangka, ini secara moral satu bentuk pengkhianatan terhadap institusi, pelecehan dan merendahkan martabat perempuan," kata Poengky dalam diskusi Crosscheck, Minggu (31/10/2021).

Beberapa pelanggaran disiplin oleh polisi ini, lanjut Poengky, harus ditangani dengan cepat tanpa adanya konflik kepentingan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri bisa kembali.

"Ketika prosesnya berjalan lambat atau tidak ada gerakan, masyarakat akan marah," ujar Poengky.

Dia juga melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat marah melihat tingkah anak buahnya yang seperti ini. Pernyataan Listyo yang menyatakan akan memotong kepala unit di Polri jika tidak mampu mendisiplinkan bawahannya adalah bentuk pernyataan keras yang harus dipatuhi anak buahnya.

"Beliau ini kan pendiam orangnya, sehingga ketika beliau berstatement keras itu harus ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh anak buah. Ini warning, jangan macam-macam, kalau tidak melaksanakan instruksi Kapolri maka siap-siap dicopot," pungkasnya. (suara)

Dua Oknum Polisi Jual Amunisi kepada KKB Papua, IPW: Pengkhianat, Pecat!

CMBC Indonesia -  Plt Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh menilai tindakan Brigadir JO dan Bripda AS terindikasi menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah pelanggaran berat.

Brigadir JO merupakan anggota Polres Nabire dan Bripda AS anggota Polres Yapen. Mereka ditangkap Rabu (27/10) lalu.

Dua oknum polisi yang dianggap pengkhianat oleh Komisioner Kompolnas Poengky Indarti itu ditangkap tim Satgas Nemangkawi di Nabire.

Sugeng menyebut jika amunisi yang dijual itu milik Polri, maka itu dibeli pakai APBN. Oleh karena itu, Brigadir JO dan Bripda AS juga harus diproses hukum.

"Selain ditindak pelanggaran disiplinnya. Itu harus diproses pidana karena menjual amunisi," kata Sugeng saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (30/10) malam.

Dia menegaskan perbuatan kedua oknum anggota Polri itu perlu diusut hingga tuntas dan dijatuhi hukuman berat.

"Kalau cukup bukti, itu dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat," kata Sugeng menegaskan.

Menurut Sugeng, penyidik juga perlu mendalami asal muasal amunisi yang dijual kedua oknum polisi itu kepada KKB.

"Apakah dapat dari gudang senjata atau persediaan barang, itu pasti ada yang bertanggung jawab keluar masuk persediaan amunisi," tandas Sugeng.

Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani mengakui Brigadir JO dan Bripda AS ditangkap setelah diduga menjual amunisi kepada KKB.

Namun, Kombes Faizal mengatakan saat penangkapan keduanya, petugas tidak menemukan barang bukti amunisi karena diduga sudah dijual.

Oleh karena itu, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Brigadir JO dan Bripda AS.

"Keduanya terindikasi sudah menjual amunisi tersebut ke KKB, tetapi kepada kelompok mana, itu yang sedang didalami," ucap Kombes Faizal. [jpnn]

Prabowo Minta TNI AL Jaga 2 Kapal Angkut Tank Baru: Ini Hasil Rakyat!

CMBC Indonesia -Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang pengangkut tank bernama KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527 kepada TNI Angkatan Laut (AL). 

Ia berpesan agar TNI AL agar menjaga serta merawat aset negara dari rakyat tersebut.

"Ini adalah hasil dari rakyat. Tolong dijaga aset ini," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Adapun dua kapal perang baru tersebut berjenis Angkut Tank AT-8 dan AT-9 yang diproduksi oleh Industri Pertahanan (Indhan) dalam negeri PT Bandar Abadi (Ship Builders and Dry-Docks). Menurutnya, ini jadi bagian untuk merancang kekuatan TNI.

"Presiden RI telah menugaskan saya untuk merancang pembangunan kekuatan TNI untuk sekian tahun ke depan. Di antaranya, tekad kita adalah kita harus memiliki TNI AL yang kuat," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengutarakan rasa bangganya terhadap industri pertahanan dalam negeri PT Bandar Abadi yang mampu melaksanakan kepercayaan negara dalam pembangunan dua kapal tersebut lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

"Ini membuktikan industri pertahanan kita mampu, mandiri, serta matang dalam melaksanakan pekerjaannya," imbuh Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bersama Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan beberapa perwakilan Komisi I DPR menyaksikan penandatanganan Berita Acara oleh Direktur PT. Bandar Abadi Maslina Simanjuntak, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Sujatmiko Aslog Kasal Laksda TNI Puguh Santoso dan Pangkoarmada III Laksda TNI Irvansyah.

Dua Kapal Angkut Tank tersebut diberi nama KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527 dan masuk ke dalam jajaran alutsista TNI AL yang diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Penamaan KRI Teluk Weda-526 diambil dari nama sebuah Teluk yang terletak di Halmahera Tengah Kecamatan Weda Tengah Maluku Utara, yang terkenal akan keindahan taman bawah lautnya, dengan kehidupan ikan melimpah, salah satunya spesies Hiu Kaki Langka.

Adapun nama KRI Teluk Wondama-527, diambil dari nama Teluk di daerah Kepala Burung Pulau Papua, yang dianggap sebagai surga terapung karena keindahan alamnya, di sebelah Raja Ampat.

Dua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan (LOA) 117 M, lebar 16.40 m, tinggi 7.80 m dengan kecepatan maksimum 16 knot, juga memiliki endurance 20 hari dan diawaki 111 orang kru. Selain itu, dua kapal angkut tank ini mampu membawa 367 orang pasukan, 15 unit Tank BMP-3F serta satu unit helikopter.(detik)

Bursa Calon Kepala BIN Beredar, Ada Nama Doni Monardo

CMBC Indonesia - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terus menguat di tengah kondisi politik yang semakin dinamis. 

Selain menyasar sejumlah menteri, reshuffle juga ditengarai akan menyentuh pos-pos jabatan lain, diantaranya Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atau KaBIN.  

Terkait posisi Kepala BIN, sumber internal menyebut posisi ini akan diisi oleh sejumlah nama. 

Mereka antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Letjen TNI Joni Supriyanto, mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Marsdya TNI (Purn) Dedy Permadi, Bekas Kepala Bais TNI Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo.

Keseluruhan nama tadi dianggap memenuhi kriteria yang layak untuk menjadi Kepala BIN.

Untuk Doni Monardo dan Hartomo adalah Jenderal TNI yang karirnya melejit di masa pemerintahan Presiden SBY.

Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, sementara Mayjen TNI (Purn) Hartomo pernah menjabat jadi Gubernur Akmil dan Kepala Bais TNI.

Sementara Letjen TNI Joni Supriyanto saat ini adalah Kepala BAIS TNI, dan Marsdya (Purn) Dedy pernah menjabat sebagai Asisten Pengamanan (Asisten Intelijen) KSAU.

Mereka semua masuk ke dalam bursa calon Kepala BIN karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman intelejen.  

Analis politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menyebut kapasitas intelejen sebagai kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon kandidat Kepala BIN. 

Kapasitas tersebut harus melingkupi kemampuan mengolah data, mencari data dan memvalidasi data untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah.

“Siapa yang layak untuk duduk jadi Kepala BIN saya kira basisnya adalah basis kapasitas (Intelejen). Kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data, sehingga data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” kata Arif, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Menurut Arif, keempat figur tersebut memang tercatat memiliki kapasitas dan pengalaman dalam dunia intelijen. 

Namun lantara jabatan Kepala BIN ini tidak lepas dari muatan politis, ia menambahkan kapasitas intelejen juga harus dibarengi dengan dukungan politik. 

“Kalau dilihat dari basic-nya sebagai intelejen tentara (TNI), tentu saja semua memiliki pengalaman dalam dunia intelijen," ujarnya. 

"Tetapi kemudian bahwa Kepala BIN ini bisa dibilang memiliki muatan politis, tentu saja kapasitasnya harus dibarengi oleh back up politik sehingga dia layak dan dipilih pak Jokowi menjadi Kepala BIN,” pungkas Arif. [tribun]

Akhirnya TNI Kerahkan Pasukan Tempur Pemburu Presiden Lobato ke Papua

CMBC Indonesia - Akhirnya pihak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan satu batalyon tempur dari Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, Jaw Tengah, untuk melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini.

Batalyon yang secara terhormat mendapatkan tugas mulia itu adalah Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro, Komando Resor Militer (Korem) 073/Makutarama.

Kepastian pengerahan batalyon tempur pemilik rekam jejak perang yang panjang itu diketahui setelah dilaksanakan prosesi tradisi penciuman tunggul batalyon di markas Yonif 410/Alugoro di Blora, Jawa Tengah.

Prosesi penciuman tunggul batalyon dilaksanakan Senin malam, prajurit TNI yang terlibat dalam Satgas secara bergantian mencium tunggul tersebut.

Berdasarkan siaran resmi Yonif 410/Alugoro dilansir VIVA Militer, Selasa 19 Oktober 2021, pasukan pemukul Korem 073 ini bakal mengemban tugas di sektor selatan Papua selama 9 bulan ke depan di bawah pimpinan Komandan Yonif 410/Alugoro, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Suhendro Alim Prayogo.

"Semoga dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan kita semua selalu di beri kesehatan dan keselamatan, tetap waspada selama kita melaksanakan tugas," kata Letkol Inf Suhendro.

Yonif 410/Alugoro bukan baru kali ini saja dikerahkan untuk melaksanakan operasi ke Papua. Tercatat setidaknya sudah 3 kali pasukan tempur ini berhasil melaksanakan tugas dengan baik.

Perlu diketahui, Yonif 410/Alugoro bukan batalyon tempur biasa. Mereka punya segudang kisah perjuangan yang luar bisa. Yonif ini pada tahun 1978 hingga 1979 pernah dikerahkan melaksanakan operasi ke Timor-timur dan berhasil menghancurkan pertahanan Fretilin sektor timur.

Pasukan Yonif 410/Alugoro juga terlibat dalam perburuan terhadap Presiden Timor-timur, Lobato dan gerombolannya hingga akhirnya berhasil diringkus di Mahubesi.[viva]

Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara, DPR: Bukti Kinerja Prabowo

CMBC Indonesia - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah membuktikan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Di bawah Prabowo, kata dia, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat teratas di kawasan Asia Tenggara.

Klaim itu berdasarkan halaman utama Global Firepower, yang merupakan situs pemeringkat militer dunia pada Rabu, 13 Oktober 2021. Dimana Indonesia menempati posisi ke 16 dari 140 negara di seluruh dunia pada tahun 2021. Tapi untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia di posisi pertama.

Kekuatan militer Vietnam menempati urutan kedua terbaik di ASEAN. Kemudian, kekuatan militer Thailand berada di urutan ke-3, Myanmar di posisi ke-4, Singapura berada di peringkat ke-5, Malaysia berada di peringkat ke-6, Filipina berada di peringkat ke-7, Kamboja berada di peringkat ke-8, dan Laos di urutan ke-9.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto di saat yang sama juga terus melakukan upaya modernisasi alutsista, juga berupaya memperbesar dan memperkuat TNI melalui pembentukan komponen cadangan TNI yang ditetapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu," kata Dasco, Kamis, 14 Oktober 2021.

Presiden Jokowi di Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021

Kekuatan Militer Indonesia Serupa Negara Maju

Menurut Dasco, kekuatan militer Indonesia memperoleh skor sebesar 0,2684 poin dari Global Firepower. Dengan jumlah angka tersebut, artinya kekuatan militer Indonesia hampir serupa dengan kekuatan militer negara maju. 

Untuk mengisyaratkan makin tinggi tingkatan militer suatu negara, maka artinya skor power index negara tersebut semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila skor power index yang diperoleh semakin besar, maka makin rendah peringkat militernya.

"Lebih dari 50 indikator menjadi faktor penilaian Global Firepower untuk menghitung skor power index tiap negara. Negara-negara kecil yang memiliki kelebihan dalam perhitungan di beberapa indikator menjadi keunggulan mereka untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju," ujarnya.

Baru-baru ini juga, kata Dasco, Prabowo membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead dari Inggris. Alutsista itu dapat memperkuat Indonesia dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk di Laut Natuna Utara.

Fregat adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi, dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Fregat buatan Inggris ini adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang.

Selain itu, di bidang pertahanan baru-baru ini Presiden Jokowi menetapkan 3.103 orang komponen cadangan TNI yang bisa dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI, saat negara dalam keadaan darurat militer atau dalam bencana.

"Dengan adanya komcad memungkinkan penghematan anggaran untuk perkuat pertahanan. Kekuatan TNI dapat bertambah secara personel meski tanpa menambah jumlah TNI aktif," ujar Dasco.[viva]