Penolakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera lantaran merasa ada substansi dan paradigma yang salah dalam draf RUU Ciptaker.
“Saya tegas menolak hal tersebut karena banyak substansi dan paradigma yang salah. Terlebih kondisi negeri kita seperti saat ini,” tegasnya lewat akun media sosial, Jumat (10/4).
Menurutnya, di tengah Covid-19 tidak seharusnya DPR membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, wabah yang telah menjangkit lebih dari 3 ribu orang di Indonesia itu membutuhkan fokus semua pihak untuk diselesaikan.
“Tidak etis di tengah wabah Covid-19 tetap memaksakan pembahasan. Pandemik Covid-19 memerlukan perhatian serius semua pihak,” katanya.
Terlepas dari masalah etis, isi RUU ini juga telah banyak menyimpang dan salah sasaran. Mardani mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kajian-kajian dari pekerja hingga mahasiswa.
“Karena itu penting untuk dijadikan masukan,” tandasnya. (Rmol)
Loading...
loading...
