Penilaian seperti itu disampaikan Direktur Center for Media & Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, yang secara eksplisit memaparkan risiko yang akan terjadi, jika pilkada tetap dilanjutkan.
"Risiko nyawa dalam jumlah besar, resiko buruknya sosialisasi karena kampanye tetap terjadi, kemudian orang tidak akan seantusias sebelum-sebelumnya, dan dia akan tidak tertarik dengan pemilu, malah ada ketakutan," ujar Wijayanto dalam diskusi virtual LP3ES, Rabu (30/9).
Sehingga, satu hal yang menurut Wijayanto menjadi ironi dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini adalah ketidaksesuaian antara hakikat demokrasi dengan hak mendapat kehidupan dan kesehatan untuk rakyat.
"Pilkada sebetulnya hanya instrumen memilih pemimpin yang nanti diharapkan menghadirkan kesejahteraan rakyat, melindungi segenap tumpah darah bangsa. Tapi menjadi ironi jika proses itu mengancam jiwa para pemilih. Pilkada ini bertentangan dengan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Oleh karena itu, LP3ES secara institusi, kata Wijayanto sudah mengusulkan kepada pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada. Namun, jika tetap dilanjutkan, maka pesta demokarsi 5 tahunan di daerah tahun ini bakal menjadi sejarah kelam.
Memaksakan pilkada bisa berubah menjadi ritual bunuh diri massal," tandasnya.
"Kita mempercayakan kepada KPU untuk melindungi pemilih, tapi KPU saja kena, dua komisioner kena Covid-19. Dan para calon yang ingin meyakinkan kita itu ada 62 yang kena Covid-19. Lalu bagaimana kita bisa menjamin, bisa melindungi rakyat dari corona," demikian Wijayanto. (Rmol)
Loading...
loading...
