CMBC Indonesia - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina.
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai hal tersebut seharusnya tak perlu dipublikasikan.
"Kartu kredit urusan internal, tidak perlu disampaikan ke publik," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).
Faisol mengatakan yang ditunggu Komisi VI DPR adalah aksi korporasi. Para Wakil Rakyat berharap Pertamina meningkatkan kinerja agar bisa bersaing di dunia internasional.
"Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit, tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia," kata dia.
Politikus PKB itu menilai target Pertamina saat ini terlampau mudah. Faisol berharap Pertamina membuat aksi korporasi yang bisa meningkatkan kinerja jauh lebih baik.
"KPI pertamina hari ini terlampau ringan dan mudah dipenuhi. Komisi VI jutsru ingin Pertamina membuat roadmap yang bisa dijadikan acuan bussiness planning mereka ke depan,"jelasnya.
Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit pejabat Pertamina. Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).(dtk)
Loading...
loading...
