CMBC Indonesia - Pemerintah harusnya mengakui tidak mampu menanggung biaya lockdown atau karantina wilayah dan tidak menyalahkan masyarakat karena mudik Lebaran.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi semakin ganasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.
"Jika pemerintah tidak sanggup menanggung bansos dan insentif lainnya seandainya dilakukan lockdown, maka yang harus dilakukan adalah terbuka kepada masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).
Keterbukaan itu adalah menyatakan tidak mampu menanggung biaya hidup masyarakat saat harus menjalani karantina wilayah.
"Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat karena mudik lebaran dan menutupi ketidaksanggupan pemerintah menanggung biaya lockdown," tambahnya.
Di masa krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, lanjut Satyo, rakyat membutuhkan pemimpin yang tegas.
"Masyarakat justru perlu kepemimpinan dalam situasi krisis ini, ketegasan sikap perlu diambil untuk mengendalikan pandemi yang makin liar," pungkas Satyo. (RMOL)
Loading...
loading...
