CMBC Indonesia - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara terkait pernyataan seorang Kapolsek mewajibkan para aktivis yang akan menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (17/9) untuk melapor terlebih dahulu.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu melalui video berjudul ‘Live! Polisi Larang Aktivis Temui Ridwan Kamil Soal Sentul City! Kok Bisa?’ yang tayang di kanal YouTube Refly Harun.
Menurut Refly Harun, Ketua aktivis ProDem Iwan Sumule yang datang ke Gedung Sate, Bandung untuk beraudiensi dengan Ridwan Kamil setelah berkirim surat, dihalang-halangi polisi.
Refly Harun pun mempertanyakan alasannya polisi melarang para aktivis menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan diwajibkan melapor ke Polsek setempat terlebih dahulu.
“Ada orang mau menemui Gubernur tiba-tiba harus izin Kapolsek, sangat aneh,” jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Minggu (19/9).
“Kok tiba-tiba polisi menghalangi aktivis menemui Ridwan Kamil. Kecuali jika mereka membuat keributan. Demo aja nggak perlu lapor polisi hanya pemberitahuan. Kok dihalang-halangi,” sambungnya.
Merespons hal tersebut, Refly Harun menyebut, hal ini sebagai sesuatu yang lucu dan aneh. Seolah-olah kasus Sentul adalah kasus kekuasaan Jakarta melawan Rocky Gerung.
“Seharusnya kasus ini difasilitasi Gubernur Jawa Barat,” tegas Refly Harun.
Tak hanya itu, Refly Harun pun mempertanyakan adanya conflic of interest atau personal of interes dalam kasus ini.
“Ini harus diaudit, kenapa Kapolsek ngomong seperti ini. Apakah ada conflic of interest atau personal interest. Karena nggak wajar omongan begini,” ungkap Refly Harun.
Apalagi, para aktivis ini akan beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan nggak ada hubungannya dengan polisi.
“Kalau pun mau mengadang, Satpol PP harusnya. Karena Satpol PP yang merupakan aparatnya daerah. Dan lagian mereka tidak membuat kerusuhan,” beber Refly Harun.
Dalam video tersebut, Refly Harun menyatakan, bahwa konflik agraria seperti yang dialami Rocky Gerung dan masyarakat di Sentul, rata-rata tidak bisa diselesaikan oleh penguasa.
Sebab, penguasaan tanah beribu-ribu hektar bahkan berpuluh-puluh ribu hektar oleh pengusaha, rasanya tidak mungkin kalau tidak melibatkan penguasa.
“Rasanya tidak ada yang namanya makan siang gratis,” kata Refly Harun.
Diberikan haknya begitu saja tanpa pemberian sesuatu. Karena banyak kasus bahkan ada menteri yang terlibat.
Karena ini tidak gratis, maka ketika terjadi konflik, penguasa tidak bisa berbuat apa-apa.
Secara etik penguasa harus membela rakyat, di sisi lain para penguasa telah “mendapat bagian” dari hasil pengusaha tersebut.
“Maka sulit baginya untuk bertindak objektif dan independen. Maka kecenderungannya adalah membiarkan atau menggunakan kekuasaan atau preman-preman untuk menggusur rakyat,” jelasnya.
Sementara pengusaha tidak mau lagi mengeluarkan ganti rugi, karena mereka merasa sudah menyelesaikan administrasi.
Apalagi kalau pengusaha-pengusaha tersebut sebagai cukong pilkada, maka lebih bisa dipastikan lagi konflik agraria tidak akan pernah bisa diselesaikan.
“Seperti kata Rizal Ramli buanglah threshold dalam Pilkada dan Pilpres sehingga tidak dimanfaatkan oleh cukong-cukong,” pungkas Refly Harun.(fajar)
Loading...
loading...
