CMBC Indonesia -Partai Demokrat meyakini Majelis Hakim akan menolak gugatan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan yang dimaksud adalah perkara dengan register 154/G/2021/PTUN-JKT yang dilayangkan pihak KLB Deli Serdang terhadap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.
Dikatakan kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo, keyakinan itu muncul karena tidak pernah ada pernyataan keberatan terhadap pengesahan perubahan AD/ART pada Kongres V Partai Demokrat sampai akhirnya disahkan oleh Kemenkumham.
"Yang disoal adalah keabsahan Kongres 2020, sementara dari Kongres 2020 sampai dengan terbitnya SK Menteri kan tidak pernah ada keberatan," terang Heru Widodo di Gedung PTUN, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis siang (24/11).
Menurutnya, justru menjadi janggal ketika Kongres V Partai Demokrat disahkan secara legal, tapi kemudian muncul keberatan dan gugatan hukum di PTUN.
"Kalau sudah berlalu tidak ada keberatan kemudian sekarang serta merta mengajukan keberatan, ya itu dasarnya dari mana, itu sangat jauh dari logika pun susah menerimanya," jelasnya.
Lanjut Heri, pada sidang lanjutan hari ini, Kamis (25/11), DPP Partai Demokrat sebagai tergugat II intervensi menghadirkan satu ahli.
"Kesempatan ini selaku tergugat II intervensi akan mengajukan seorang ahli yakni Arifin Mukhtar dari Universitas Gadjah Mada," pungkasnya.(RMOL)
Loading...
loading...
