Lalu, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Serta, sebanyak 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan covid-19.
"Saya minta Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menegur mereka," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2020.
Jokowi heran masih banyak daerah santai merespons pandemi korona. Ia memerintahkan Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk segera merealokasi dan mengubah fokus (re-focussing) APBD.
"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran covid-19," tegas dia.
Jokowi menekankan kembali pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga menyisir ulang APBN dan APBD 2020. Ia meminta seluruhnya memangkas anggaran yang tidak penting.
"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja, dan lainnya," tegas dia
Kepala Negara ingin anggaran difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat. Dia ingin penanganan covid-19 kuat di berbagai lini, yakni kesehatan, sosial, dan ekonomi. (mc)
Loading...
loading...
