Politikus Nahdliyin Harus Jadi Alat Politik NU

CMBC Indonesia -Politikus nahdliyin harus menjadi alat politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan mabadi khayra ummah atau prinsip dasar menjadi umat yang unggul. Untuk itu, para politikus nahdliyin harus selalu terkoneksi dengan para kiai pengasuh pondok pesantren.

Begitu tegas Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur, Anwar Sadad saat acara Silaturrahim Pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Pengukuhan Robithoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Babat Lamongan, di Pondok Pesantren Darul Fiqhi, Miru Sekaran, Minggu (19/12)

“Pesantren telah mengajarkan nilai-nilai agama sebagai pedoman di semua lini kehidupan. Karena itu harus diaktualisasikan dalam perangkat kebijakan dan policy oleh lembaga berwenang," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jatim.

Pada dasarnya nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat dunia, seperti “global goals”, senafas dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

"Misalnya No Poverty, Zero Hunger, Clean Water and Sanitation dan 14 Tujuan Hidup lainnya yang tertuang dalam SDG's, Sustainable Development Goals, pada dasarnya bukan sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan di pesantren," ungkapnua.

Di hadapan para kiai, Anwar Sadad berpesan agar kader Gerindra yang ada di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Lamongan bersedia menjadi alat perjuangan politik NU.

Tampak hadir mendampingi Anwar Sadad, dua anggota DPRD Jatim, MH Rofiq dan Hidayat, serta anggota DPRD Lamongan, Srinoto, Suhartono, dan Imam Fadli.

Kegiatan dihadiri ratusan kiai tersebut juga dihadiri KH Mustaqim, Rois Syuriyah PCNU Babat, KH Makmum Affandi, Ketua Tanfidziyah, dan Gus Khotib Affandi, Ketua RMI PCNU Babat.(RMOL)

KKB Kampung Ambaidiru Nyatakan Sumpah Setia kepada NKRI

CMBC Indonesia - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen, Papua menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka menyatakan menyerahkan dirinya kembali ke Indonesia.

Kapolres Yapen, AKBP Ferdyan Indra Fahmi mengatakan, Polri selaku aparat keamanan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga wilayah Papua. Semua masyarakat harus diedukasi dengan baik agar tidak terjadi konflik.

“Masyarakat Yapen telah kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami TNI-Polri termasuk juga pemerintah daerah tidak tinggal diam,” kata Ferdyan dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).

Pasca penegakan hukum kepada KKB, aparar terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis. Dengan begitu masyarakat paham jika TNI-Polri bukan sebagai musuh tapi keluarga.

Aparat hadir di Papua untuk membantu Pemerintah Daerah membangun Kepulauan Yapen. Serta membantu percepatan kesejahteraan untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan.

“Saat ini kita juga fokus melindungi masyarakat serta menjaga masyarakat dalam menyongsong perayaan Hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa perayaan natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat,” imbuh Ferdyan.

Lebih lanjut, Ferdyan menyambut baik upaya nyata dari KKB Kampung Ambaidiru untuk hadir menyerahkan diri dan menyatakan setiq kepada NKRI. Pasalnya Papua sejak kemerdekaan sudah dideklarasikan bagian dari Indonesia.

“Sebagai calon generasi penerus bangsa inilah negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Saatnya kita berjuang untuk mensejahterakan masyarakat kita dengan menambah kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” pungkasnya.[jawapos]

Pemerintah Putuskan Menunda Umrah, KomisI VIII: Itu Langkah Terbaik

CMBC Indonesia -Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberangkatan jemaah umrah Indonesia pada Desember 2021 ini. Penundaan tersebut hingga tahun 2022.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, mendukung penuh upaya pemerintah penundaan ibadah umrah. Pasalnya saat ini Covid-19 varian Omicron telah ditemukan. Sehingga langkah yang diambil pemerintah adalah terbaik.

“Saat ini, langkah yang terbaik yaitu berusaha mengantisipasi persebaran Covid-19 varian baru Omicron,” ujar Ace kepada wartawan, Senin (20/12).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan, hingga saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih melakukan pembicaraan dengan pihak otoritas Arab Saudi soal penyelenggaraan umrah bagi warga negara Indonesia.

“Hal yang terpenting sesungguhnya adalah protokol kesehatan, termasuk soal vaksinasi dan juga soal perkembangan baru virus Covid-19 varian Omicron,” katanya

Karena itu, Komisi VIII DPR meminta kepada Kemenag dan Kemenkes untuk mempertimbangkan kemunculan virus Covid-19 varian Omicron. Jika membahayakan bagi keselamatan jamaah, sebaiknya menunda kembali rencana penyelenggaraan umrah ini.

Jangan anggap enteng varian baru ini. Kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan jamaah umrah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengatakan pemerintah memutuskan pemberangkatan jemaah untuk umrah Indonesia kembali ditunda hingga tahun 2022.

Hilman Latief mengatakan, keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik,” ujar Hilman.

Menurut Hilman, secara umum asosiasi PPIU mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri. Ada kekecewaan dan kesedihan karena rencana umrah sudah lama tertunda. Namun, semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul Covid-19 varian Omicron.

Penundaan ini tentu keputusan yang pahit. Tapi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Kami harap semua bisa memahami dan semoga ada hikmah dari keputusan ini,” pungkasnya.(jawapos)

Alasan Maju Jadi Calon Ketum PBNU, Gus Yahya: Menghidupkan Gus Dur

CMBC Indonesia - KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengungkap alasannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Menurutnya, salah satu alasannya, yaitu ingin 'menghidupkan' kembali Gus Dur.

"Menghidupkan Gus Dur," kata Gus Yahya saat ditemui dalam acara bedah buku Menghidupkan Gus Dur di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/12/2021).

Gus Yahya berpendapat, kekinian ialah momentum yang tepat untuk menghadirkan atau menghidupkan kembali nilai-nilai Gus Dur di NU. Terlebih, kata dia, gagasan-gagasan Gus Dur yang pernah ditemukan sejak tempo lalu semakin relevan dengan kondisi terkini.

"Saya kira secara gampangan saja kita bisa lihat sekitar kita bagaimana masyarakat itu sangat sering mengekspresikan rasa rindu kepada Gus Dur," ujarnya.

"Itu saya kira bukan hanya soal perasaan, tapi karena kita memang membutuhkan kehadiran Gus Dur sebagai idealisme, sebagai visi, sebagai cita-cita," imbuhnya.

Gus Yahya sendiri menyadari banyak pribadi-pribadi yang telah berusaha untuk mengimplementasikan gagasan Gus Dur.

"Tapi membangun suatu konstruksi organisasi yang bisa mesubstitusi kebutuhan akan kehadiran Gus Dur itu belum pernah dilakukan," pungkasnya.[suara]

Bahlil: Ekonomi RI Dikuasai 1 Persen Kelompok, Konglomerat Itu-itu Aja

CMBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perusahaan swasta, besar maupun kecil, merupakan pahlawan ekonomi ketika pandemi saat ini.

Hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama UMKM bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga memberikan masyarakat kepastian pendapatan. 

"131 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu kontribusi terbesar dari UMKM sebesar 120 juta. Dari total unit usaha kita 99,7 persen itu UMKM yang jumlahnya 64 juta. Tetapi, akses ekonomi kita dikuasai oleh kelompok yang tidak lebih dari 1 persen," tutur Bahlil dalam Prosesi penandatanganan komitmen kerja sama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM di Bali, Sabtu (18/12).

Terkait kelompok pengusaha 1 persen tersebut, Bahlil menceritakan kondisi saat krisis moneter tahun 1998-1999 silam. Dia berkata, saat itu pengusaha besar tidak setangguh pengusaha kecil atau UMKM.

"Tahun 1999 terjadi krisis ekonomi. Inflasi kita 88 persen, defisit 13 persen, cadangan devisa USD 17 miliar, mohon maaf pengusaha besar, waktu itu hampir semua pengusaha besar mencoba melarikan diri, tapi yang menjaga pertahanan ekonomi itu UMKM," ucap Bahlil.

"Kemudian terjadi krisis, ada dua krisis, politik dan ekonomi. Terjadilah reformasi, konsensus politik adalah semua pemilihan secara langsung, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, menteri, semua berganti-ganti, yang enggak berganti-ganti satu yaitu ekonomi. Konglomerat itu-itu aja enggak pernah ganti," sambung dia.

Sehingga, Bahlil mengatakan melalui kolaborasi perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM yang telah berjalan sejak awal dia menjabat, merupakan salah satu instrumen untuk memajukan UMKM dan mengurangi ketimpangan sosial yang terlihat dari rasio gini.

"UMKM kalau tidak ditolong, kalau tidak dilakukan kolaborasi dengan perusahaan besar, susah untuk naik kelas kalau tidak diberi kesempatan. Jangan kita mulai berpikir karena kualitas mereka belum mampu, kewajiban kita membina mereka," kata dia.

Dia menuturkan, jumlah pengusaha di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia lain seperti Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, Bahlil diberi amanat oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan pengusaha baru terutama di daerah-daerah.

"Pak presiden menyampaikan, kita harus menciptakan pelaku-pelaku usaha baru di daerah. Kita harus mampu menciptakan dunia usaha baru karena jumlah pengusaha nasional kita baru 3,4 persen, negara maju minimal double digit. Malaysia sudah 6 persen, Singapura 12 persen. Kenapa? karena kesempatan itu yang tidak kita buka," ujarnya. [kumparan]

Dimutasi Jenderal Listyo, Firli Sebut Jabatannya di KPK Bukan Penugasan Kapolri

CMBC Indonesia - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Mutasi ini dilakukan dalam rangka pensiun sebagai Anggota Polri, sebagaimana tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021.

Firli menegaskan, jabatannya sebagai Ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Firli akan menjabat sebagai Ketua KPK selama empat tahun, pada periode 2019-2023.

“Masa jabatan Pimpinan KPK periode ini berlaku mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 atau selama 4 tahun,” kata Firli dalam keterangannya, Minggu (19/12/2021).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengungkapkan, dirinya akan menjabat sebagai Pimpinan KPK sampai dengan 20 Desember 2023. Dia mengutarakan, tidak terpikir untuk pergi dari KPK sebelum masa jabatannya berakhir.

“Saya berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat kepada Pimpinan dan segenap insan KPK dalam tugas melakukan pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif seluruh masyarakat akan memperkuat kekuatan bangsa ini agar segera terbebas dari korupsi,” pungkas Firli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lanjut Firli, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun.

Dia menyebut, penugasannya di Polri memang memasuki masa pensiun pada bulan November 2021. Tetapi, jabatannya sebagai Ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri.

“Jabatan Ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri,” ucap Firli.[fajar]

Kabar Buruk untuk Haters, Anies Baswedan Dinobatkan sebagai Best Regional Leader

CMBC Indonesia - Sejumlah kepala daerah mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Bupati Bogor Ade Yasin dinobatkan sebagai Best Regional Leaders dalam penganugerahan Obsession Award Tahun 2021 di Jakarta.

Chairman Obsession Media Group (OMG) Usamah Hisyam seperti dilansir dari Antara menyebutkan, dua kepala daerah lain yang mendapatkan penghargaan serupa yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin. Penetapan peraih Obsession Awards 2021 dilakukan Editors Club OMG bekerja sama dengan Indonesia Research and Survey (IRS) menyaring 55 peraih untuk berbagai kategori.

”Jadi penerima penghargaan dianggap tokoh-tokoh yang tangguh dan mampu membangun perekonomian, ketokohan dan usahanya walaupun dilanda pandemi tetap bisa mengambil inisiasi untuk dapat diikuti dan diteladani seluruh anggota masyarakat,” papar Usamah Hisyam.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, yang hadir pada malam penganugerahan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tokoh yang telah serius, focus, dan kerja keras dalam menangani pandemi Covid-19.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku telah mendapatkan amanah melalui penghargaan Best Regional Leaders untuk terus serius membangun Kabupaten Bogor. 

”Suatu penghargaan yang luar biasa di tengah pandemi. Ini adalah amanah, semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” ujar Ade Yasin. [fajar]

PAN Desak Jokowi Stop Sementara Izin Masuk TKA China

CMBC Indonesia - Tiga tenaga kerja asing (TKA) asal China yang terdeteksi terpapar varian baru Covid-19, Omicron telah menyita perhatian publik. Pemerintah dinilai tidak serius dalam menjaga pintu gerbang internasional Indonesia dari sebaran Covid-19.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay bahkan ikut mendesak pemerintah untuk melarang TKA masuk ke Indonesia. Hal ini, bertujuan untuk menekan penyebaran cucu dari virus mematikan Covid-19 yang saat telah menyebar ke berbagai negara.

"Saya mendesak agar pemerintah menghentikan sementara izin masuk TKA ke Indonesia,” tegas anggota Komisi IX DPR RI ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/12).

Setidaknya, kata Saleh, dengan terdeteksinya virus varian baru Covid-19 yang telah terkonfirmai masuk ke Indonesia, pemerintah menutup pintu sementara waktu terhadap para TKA demi keselamatan warga.

“Paling tidak, selama masa berkembangnya Omicron ini, TKA betul-betul dilarang masuk. Kalaupun ada yang harus masuk, itu adalah tenaga ahli yang keahliannya tidak bisa digantikan pekerja lokal,” tandasnya. [rmol]

Ini Strategi Gubernur Ridwan Kamil Cegah Varian Omicron

CMBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan telah menyiapkan beberapa cara atau strategi dalam mencegah penularan Covid-19 varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia.

Gubernur enyatakan sudah menyiapkan instrumen penanganan kesehatan yang sama seperti yang dilakukan Jabar saat menangani varian delta beberapa waktu lalu. Varian delta di Jabar awalnya terdeteksi di Karawang, lalu menyebar dengan cepat.

”Oleh karena itu, kami belajar dari delta. Per Sabtu (18/12), Jabar sedang menyiapkan semua perlengkapan seperti menghadapi virus delta,” ujar Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara usai menghadiri acara Indonesia Pasti Bisa dengan tema Terima Kasih Nakes di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (18/12).

Selain itu, dia mendapatkan dukungan dari komunitas Indonesia Pasti Bisa untuk memperkuat stok tabung oksigen. Pemerintah juga menggenjot telusur, tes, dan tindak lanjut (3T).

”Jadi tabung oksigen kita cek lagi. Alhamdulillah ada stok lebih banyak dari Indonesia Pasti Bisa. Kemudian testing dan tracing kita tingkatkan lagi. Kita sudah tiga kali lipat dari yang standar untuk testing. Tapi apapun ada kelebihannya dari persiapan kita, yaitu waktu delta vaksinnya dikit jadi kekebalannya rendah dan yang meninggal mayoritas di Jabar adalah mereka yang tidak vaksinasi,” tutur Gubernur Ridwan Kamil.

Gubernur menjelaskan, mengenai capaian vaksinasi di Jabar tahap satu sudah menyentuh angka 70 persen. Sehingga hal tersebut dapat membentuk kekebalan komunal dalam menghadapi varian Omicron.

”Kalau sekarang kan Jabar capaian vaksinnya sudah 70 persen tahap satunya, jadi sehingga jauh lebih baik,” papar ridwan Kamil.

Varian Omicron sudah terdeteksi dari seorang pekerja di pusat karantina Wisma Atlet, Jakarta. Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tetap produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

”Kepada masyarakat mari kita tetap produktif apapun sebenarnya boleh, asalkan prokes ketat. Mau judulnya tadi macam-macam nama virusnya, jawabannya adalah prokes untuk masyarakat untuk negara adalah gencar dengan 3T. Jadi saya kira itu saja persiapannnya insya Allah jauh lebih siap,” ucap Ridwan Kamil.

Dalam momentum melandainya penularan virus Covid-19, gubernur memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan anggota keluarganya yang gugur saat bela negara memberi perawatan rakyat Jabar. ”Tentunya penghargaan untuk nakes itu banyak, ada beasiswa buat anak-anak dari nakes yang khususnya berpulang. Kita memberikan apresiasi sejarah dalam bentuk monumen juga untuk mengingatkan rasa terima kasih kita,” tutur Ridwan Kamil.

”Jabar kehilangan 200-an dokter-nakes. Dari profesor sampai tenaga ahli, itu kehilangan besar. Jadi kami pastikan apapun bentuk penghargaannya, kalau memungkinkan pasti kami berikan sebagai rasa terima kasih,” ucap Ridwan Kamil.

Sementara itu, pendiri Indonesia Pasti Bisa Deddy Corbuzier bertekad meningkatkan kontribusi lembaga amalnya membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. ”Jadi kita dari vaksin saja sudah 2 juta dari digiresto kita memberikan makan itu ratusan ribu sampai jutaan orang. Terus nyari orang-orang yang tidak memiliki biaya ketika harus masuk rumah sakit terkena Covid-19 dan lain sebagainya itu menanggung hampir ratusan orang,” ujar Deddy.

Deddy mengatakan, jika pandemi Covid-19 telah berakhir menjadi endemik, Indonesia Pasti Bisa akan tetap hadir bahu membahu bersama pemerintah dalam menangani permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

”Kalau pun berhenti bulan depan Indonesia Pasti Bisa akan selalu ada karena bangsa kita, rakyat semuannya harus bekerja sama karena masalah akan terus ada. Kami (Indonesia Pasti Bisa) akan ada di sana terus untuk siap membantu,” kata Deddy.[jawapos]

PWNU Jatim Daftarkan Hak Cipta Syubbanul Wathan dan Shalawat Badar ke Kemenkumham

CMBC Indonesia - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) mendaftarkan hak cipta Shalawat Badar dan lagu Syubbanul Wathan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Syubbanul Wathan (Ya Lal Wathan) merupakan karya ulama besar NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. Sedangkan Shalawat Badar merupakan karya ulama besar NU lainnya, KH Ali Manshur Shiddiq.

Inisiasi pendaftaran HKI itu, kata Koordinator Tim Penyusun Sholeh Hayat, sudah dicanangkan sejak beberapa tahun belakangan pada pembahasan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jatim.

Inisiasi pendaftaran HKI yang bekerja sama dengan Universitas Islam Malang (Unisma) ini dilakukan guna menguatkan legalitas kedua karya monumental ulama besar NU tersebut.

"Tahun 2017 kemudian 2019 itu mengadakan Muskerwil PWNU, mengamanatkan PW Jatim untuk mengurus HKI. Setelah tahu bahwa Syubbanul Wathan dan Shalawat Badar belum terlindungi secara hukum, maka kami urus," kata Sholeh dikutip dari NU Online, Minggu (19/12/2021).

Lirik mars Syubbanul Wathan atau Ya Lal Wathan karya monumental ulama besar NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. [Dok. UIM]

Proses penyusunan dilakukan selama Oktober hingga November. Runtunan proses yang dilakukan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, pengecekan validasi data, pengurusan administrasi dari seluruh ahli waris, proses pengurusan administrasi di Kemenkumham RI, dan persetujuan dari Kemenkumham RI dengan dikirimnya Surat Pencatatan Ciptaan.

Sementara itu, Wakil Rektor II Unisma Noor Shodiq Askandar mengaku senang terlibat dalam pengurusan HKI karya monumental para ulama besar NU tersebut.

Sebagai salah satu perwakilan dari perguruan tinggi di bawah naungan NU, ia menilai bahwa partisipasi aktif dalam proses pembakuan paten atas dua karya itu dapat menumbuhkan kesadaran untuk tetap menghargai karya besar para ulama.

"Ini awal yang baik, agar bisa menjadi pengungkit (stimulus) bagi generasi muda untuk menghargai, menjaga, dan melestarikan karya ulama agar dapat hidup sepanjang masa," ujarnya.

Ke depannya, lanjut dia, terdapat banyak karya besar lagi yang perlu diurus HKI-nya.

"Melalui paten agar ke depan tidak diaku sebagai karya orang lain dan agar selalu terjaga," sambung Noor Shodiq.[suara]

Jadwal Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap 2 Diubah Lagi, Parah!

CMBC Indonesia -Kemendikbudristek mengubah kembali jadwal pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2. Semula pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2 dijadwalkan 16 Desember, diubah menjadi 21 Desember. 

Dalam pengumuman terbarunya nomor 7830/B/GT.01.00/2021 yang ditandatangani Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril, disebutkan ada penyesuaian jadwal pengumuman. 

Penyesuaian jadwal ini meliputi pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK guru tahap 2 dan masa sanggah. "Ada penyesuaian format laporan cetak hasil seleksi kompetensi PPPK guru tahap 2 makanya jadwalnya diubah," kata Dirjen Iwan dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2021. 

Adapun  jadwal terbarunya sebagai berikut: 1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 pada 21 Desember. 2. Masa sanggah 2 (masa pengajuan sanggah), 22-24 Desember.

3. Jawab sanggah (tanggapan sanggah), 24-30 Desember. 

4. Pengumuman pascasanggah 2, 31 Desember. Tanda-tanda perubahan jadwal itu sudah tampak pada Jumat (17/12). Saat itu portal gurupppk.go.id mengumumkan informasi yang membuat kaget para peserta tes PPPK guru tahap 2. 

Anda belum Tau Ampuh ADVERTISEMENT Pasalnya, dalam tampilan di portal resmi Kemendikbudristek itu tertera pengumuman, "menunggu pengumuman resmi Panselnas." Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua Panselnas sudah menyampaikan ada pengunduran jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK guru tahap 2. 

Ini karena proses pendataan masih dilakukan. Sayangnya, Sesditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menegaskan pengumuman tetap sesuai jadwal pada 16 Desember. 

Pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2 disebutkan akan dilakukan Kamis (16/12) malam dimulai pukul 20.00.  Sekarang pengumuman tersebut dinyatakan diundur lagi pada 21 Desember 2021.(JPNN)

Sejumlah Kapolda Berganti, Irjen M. Iqbal ke Riau

CMBC Indonesia -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri.

Dalam Surat Telegram (TR) ST/2568/XII/KEP./2021, sejumlah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dirotasi.

Seperti, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Mohammad Iqbal dirotasi menjadi Kapolda Riau. Iqbal menggantikan Irjen Agung Setya Imam Effendi yang diangkat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri.

Jabatan yang ditinggalkan Iqbal, diisi oleh Brigjen Djoko Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri.

Selain itu, Irjen Guntur Setyanto sebagai Kapolda Bengkulu dimutasi menjadi Pati Bareskrim dalam rangka pensiun. Jabatan Kapolda Bengkulu akan diisi oleh Irjen Agung Wicaksono.

Kemudian, Irjen Refdi Andri yang menjabat sebagai Kapolda Maluku juga dimutasi sebagai Sahli Kapolri dalam rangka pensiun. Posisi Kapolda Maluku nantinya akan diisi oleh Irjen Lotharia Latif yang sebelumnnya menjabat sebagai Kapolda NTT. Dan jabatan Kapolda NTT nanti akan diisi oleh Brigjen Setyo Budiyanto.(RMOL)

Mengapa AS Ikut Terlibat dalam Konflik Laut China Selatan? Ini Analisa Eks KSAU

CMBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) kini ikut terlibat dalam konflik di Laut China Selatan. Keterlibatan AS ini untuk menandingi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.  

Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies Chappy Hakim berpendapat bahwa Amerika Serikat menggunakan isu sengketa di Laut China Selatan untuk melebarkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

"AS melakukan itu untuk menandingi pengaruh China di kawasan tersebut yang semakin meluas di kawasan," kata Chappy dalam Webinar Moya Institute bertajuk "Perebutan Pengaruh di Kawasan Pascakapitulasi AS dari Afghanistan", Jumat (17/12/2021) dikutip dari ANTARA.

Pola yang dilakukan AS, lanjut dia, adalah menyuarakan tentang adanya bahaya China di Laut China Selatan kepada negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina yang memang memiliki pertikaian wilayah dengan China.

"Pascaberakhirnya Perang Dingin 1991, ada pemotongan signifikan belanja pertahanan AS. Hal itu menyebabkan pangkalan militernya di Filipina "closed down". Kekuatan armada ketujuh di Pasifik berkurang," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini dalam siaran persnya.

Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi China dan India meningkat secara fantastis. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu diikuti pula oleh peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan.

Hal itu, kata Chappy, menandakan bahwa pengaruh Amerika di Indo-Pasifik semakin berkurang. Maka, ketika muncul isu sengketa Laut China Selatan, AS berupaya menggunakan isu tersebut untuk memperkuat pengaruhnya di kalangan negara-negara Asia Tenggara.

"AS berusaha memengaruhi negara-negara Indo- Pasifik bahwa ada ancaman di kawasan tersebut, yakni China. Upaya itu dilakukan untuk mengimbangi melemahnya kekuatan militer mereka di kawasan," tuturnya.

Pemerhati isu-isu global, Prof Imron Cotan mengungkapkan sebagai sebuah negara kontinental, AS memiliki prinsip menghindarkan diri dari peperangan di negaranya sendiri.

Oleh karena itu, sejak dulu Amerika selalu menerapkan "forward strategy", yaitu hanya ingin berperang di luar wilayah negaranya. Pemboman Pearl Harbour dan serangan teroris 911 atau 9 September membuat AS secara kalap melancarkan "War On Terror" (WOT) yang praktis gagal, khususnya di Afghanistan.

"Sehingga ketika terjadi peristiwa Pearl Harbour dan 911, sesungguhnya AS sangat terluka, dan mengamuk. Pasca 911, misalnya, AS segera menyerang Afghanistan untuk memburu Osama bin Laden sekaligus menjatuhkan Taliban," ujar Cotan.

Namun, pascakegagalan-kegagalan tersebut AS kembali mencari "musuh bersama" dan tampaknya China secara konsensus ditinjau dari perspektif tersebut.

"Kalau ketika perang Vietnam dan Afghanistan dulu, publik Amerika tidak mendukung, tapi tampaknya untuk China, Amerika satu suara bahwa China adalah "common enemy", terutama bila dikaitkan dengan perang dagang," ujar Cotan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto selaku pemantik diskusi menyatakan kegagalan inisiatif multinasional AS memerangi terorisme di Timur Tengah yang ditutup dengan kapitulasi negara tersebut dari Afghanistan memunculkan kecenderungan kuat bahwa AS menyerahkan perang melawan terorisme kepada negara-negara terkait.

Dikatakan Hery, AS kembali mengkonsentrasikan diri untuk menandingi pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik akhir-akhir ini.

"Indikator kuat terjadinya hal itu terdeteksi dari pembentukan pakta militer baru Australia, Inggris, dan Amerika (AUKUS). Dan peningkatan ketegangan akibat perebutan pengaruh China-AUKUS tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan regional di mana Indonesia termasuk di dalamnya," ujarnya.[suara]

Penundaan Umroh, Komisi VIII: Itu Demi Keselamatan Jamaah

CMBC Indonesia -Pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan umroh yang dijadwalkan berangkat pada 23 Desember 2021 mendatang. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menilai keselamatan umat harus diutamakan.

 

"Kami tetap meminta kepada Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI untuk mempertimbangkan kemunculan virus Covid-19 varian Omicron. Jika membahayakan bagi keselamatan jamaah, sebaiknya kita menunda kembali rencana penyelenggaraan umroh ini," kata Ace kepada Republika, Sabtu (18/12).

Ace mengatakan langkah terbaik yang harus dilakukan saat ini yaitu mengantisipasi persebaran varian baru covid-19 Omikron. Hingga saat ini, Kementerian Agama RI & Kementerian Kesehatan RI masih melakukan pembicaraan dengan pihak otoritas Arab Saudi soal penyelenggaraan umroh bagi warga negara Indonesia.

"Hal yang terpenting sesungguhnya adalah protokol kesehatan, termasuk soal vaksinasi dan juga soal perkembangan baru virus Covid-19 varian Omikron," ujarnya.

"Jangan anggap enteng varian baru ini. Kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan jamaah umroh," imbuhnya.

Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda umroh yang rencananya akan diuji coba pada pekan terakhir bulan Desember 2021. Apalagi varian Omicorn sudah ditemukan di Indonesia.

Keputusan menunda umroh ini dinyatakan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin. Dia menyampaikan, keputusan itu ditebitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2021. Pihak menteri agama pun sudah memberi arahan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) agar pemberangkatan umroh ditunda dahulu.

"Sesuai dengan arahan presiden (penyelenggaraan umroh ditunda) sampai Omicron ini reda, dalam rangka melindungi bangsa dan rakyat Indonesia, jangan sampai ada penyebaran Omicron," kata Arifin kepada Republika, Jumat (17/12).(Republika)

Punya Utang Rp16 Triliun ke Pertamina, Kondisi Garuda Mirip Surat Kabar

CMBC Indonesia -Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap kondisi maskapai Garuda Indonesia. Dahlan menyebut utang Garuda ke Pertamina Rp16 triliun.

Utang Garuda ke Pertamina berasal dari pemakaian bahan bakar avtur. Garuda menggunakan avtur dari Pertamina hingga tagihan utangnya sudah mencapai Rp16 triliun.

Setelah utang Garuda semakin menumpuk, Pertamina akhirnya bersikap tegas. Pertamina tidak mau lagi memasok avtur jika Garuda tidak bayar kontan.

Akibatnya, Garuda tidak bisa menerbangkan seluruh pesawatnya. Garuda hanya bisa menerbangkan 11 pesawat pesawatnya.

“Itulah hari terbang paling minimal bagi Garuda. Setidaknya selama banyak tahun terakhir. Maka tidak salah kalau ada yang tetap berkata Garuda masih baik-baik saja. Setidaknya yang 11 pesawat itu,” kata Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul ‘Avtur Eceran’ dikutip dari laman disway.id pada Sabtu (18/12).

Menurut Dahlan, sebenarnya Garuda masih punya 40 lebih pesawat. Masalahnya mau diterbangkan pakai bahan bakar apa?

“Pertamina sudah tidak mau lagi memasok avtur. Utang avturnya ke Pertamina sudah sekitar Rp 16 triliun. Bahkan ketegasan Pertamina itu sudah sangat telat. Pertamina sudah terlalu baik pada Garuda,” jelas mantan Dirut PLN itu.

Dahlan mengatakan 11 pesawat Garuda masih bisa menerbangkan karena membeli avtur secara eceran ke Pertamina.

“Sayang memang kalau Garuda tidak bisa lagi terbang. Hari-hari ini jumlah penumpang lagi ramai-ramainya,” ucap Dahlan.

Mirip Percetakan Surat Kabar

Dahlan membayangkan jalannya operasi Garuda sudah seperti penerbit surat kabar.

Sore-sore berhitung. Ada pemasukan berapa. Lalu berapa yang bisa disisihkan untuk beli BBM eceran. Untuk keperluan besok. Berapa pesawat yang akan terbang disesuaikan dengan berapa uang untuk BBM eceran hari itu.

 

“Itu mirip cara percetakan menyikapi utang penerbit surat kabar. Penerbit tidak tiap hari membayar ongkos cetak. Tunggu tagihan satu bulan. Kalau pun belum bisa bayar koran harus tetap terbit setiap hari. Utang ke percetakan pun menumpuk. Kian sulit ditagih,” jelas mantan bos Jawa Pos ini.

Dahlan menyebut langkah Pertamina dalam meniru gaya percetakan surat kabar sudah tepat.

“Tak disangka perusahaan sebesar Pertamina kini harus ikut cara percetakan kecil. Apa boleh buat. Memang harus begitu, mestinya sejak dulu-dulu. Cara itu justru akan bisa memaksa Garuda lebih sehat-kalau saja tidak terlambat,” katanya.

Dikatakan Dahlan, sebenarnya Pertamina memang bisa “membantu” menyehatkan Garuda secara tidak langsung. Dengan cara Pertamina bersikap keras seperti itu. Sejak dulu. Agar Garuda bisa sehat. Terpaksa sehat. Dan lagi, Pertamina pun tidak sampai punya tagihan segajah itu.

“Dalam kasus percetakan kecil, utang itu bisa menumpuk karena ini: percetakan itu dan koran itu berada dalam satu grup. Setiap kali manajemen percetakan berlaku keras, manajemen koran mengadu ke big boss di grup itu,” imbuhnya.(fajar)

TKA Cina di Manado Terpapar Omicron, Saleh PAN: Kok Masih Banyak yang Masuk Indonesia

CMBC Indonesia -Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay angkat bicara terkait kabar adanya tiga tenaga kerja asing (TKA) Cina terpapar Covid-19 varian Omicron.

Tiga TKA Cina yang dikabarkan terjangkit Omicron itu ada di Manado.

Saleh pun mendesak pemerintah memasatikan bahwa ketiga TKA Cina itu harus menjalani karantina dan diisolasi secara ketat.

Menurutnya, harus dipastikn bahwa ketiga TKA Cina itu tidak menyebarkan Omicron ke warga lainnya.

“Tentu lebih baik mengantisipasi daripada mengobati,” ujarnya kepada RMOL, Jumat (17/12/2021).

Akan tetapi, anak buah Zulkifli Hasan ini mengaku heran bagaimana bisa TKA Cina masih bisa keluar masuk Indonesia.

Apalagi dengan penyebaran Omicron yang saat ini mulai menghantui dunia.

“Saya sendiri heran. Di tengah situasi penyebaran virus seperti ini, TKA asal China masih banyak yang masuk ke Indonesia,” ungkap Saleh.

Politisi asal Sumatera Utara ini pun mempertanyakan pemerintah yang selalu meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Sementara di sisi lain, TKA Cina malah bebas lalu lalang masuk ke Indonesia.

“Bukankah TKA itu potensial membawa masuk virus covid ke Indonesia?” heran anggota Komisi IX DPR RI itu.

Untuk itu, Saleh mendesak pemerintah memperketat pintu masuk Indonesia guna mengantisipasi menyebarnya Omicron.

Apalagi, varian Omicron sudah dipastikan ada di Indonesia.

“Sudah sepatutnya kewaspadaan ditingkatkan. Terutama pintu masuk ke Indonesia, khususnya bandara-bandara internasional,” tegas Saleh.(fajar)

Innalillahi, Penyanyi Dangdut Legendaris Imam S. Arifin Meninggal Dunia

CMBC Indonesia -Berita duka cita kembali datang dari penyanyi dandut legendaris Indonesia. Imam S. Arifin meninggal dunia Jumat (17/12/2021).

Kabar duka itu dibenarkan melalui postingan penyanyi dangdut legendari juga Elvi Sukaesih yang memposting telah kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, Imam S. Arifin.

“InnaLillahi Wa Innailaihi Roji’un...   Telah Wafat pada hari ini Jum'at 17 Desember 2021 Penyanyi senior IMAM S. ARIFIN @imam.s.a_official,” tulis caption pada Instagram Elvi Sukaesih @elvy_sukaesih, Jumat (17/12/2021).

Namun hingga berita ini diturunkan belum 

Imam S. Arifin merupakan penyanyi dangdut sekaligus pencipta lagu yang pada tahun 90-an tersohor di belahan nusantara.

Terlahir dengan nama Imam Sunaryo Arifin itu terkenal dengan lagu salah satunya adalah ‘Menari Di Atas Luka’ dan lagu dangdut berjudul ‘Jandaku’.

Dua lagu tersebut menyeret namanya sebagai penyanyi legendaris di kancah musik dangdut Indonesia.(poskota)

Bahar Bin Smith Murka, Sejak Zaman Nabi Adam Baru di Indonesia Anak Cucu Rasulullah Seperti Rizieq Ditangkap

CMBC Indonesia -Video potongan ceramah Habib Bahar bin Smith viral di media sosial, Twitter. Salah satu yang mengunggah potongan video ini adalah Habib Husin Alwi Shihab. 

 

Dalam ceramahnya, Habib Bahar menyinggung penangkapan Rizieq Shihab hingga penembakan terhadap enam laskar khusus Front Pembela Islam (FPI). 

 

"Apa iya provokasi begini gak ada delik pidananya? Sampe bilang sejak dari zaman Nabi Adam as?? Saya berharap dgn video ini tersebar gak banyak masyarakat terprovokasi," cuit Muannas Alaidid di Twitter resminya, @HusinShihab dikutip Jumat, 17 Desember.

Dalam video dengan durasi 1.55 detik tersebut, Habib Bahar bilang, penangkapan ulama sekaligus anak keturuanan Nabi Muhammad, Rizieq Shihab baru pertama kali terjadi di dunia. Dan Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan itu.

 

Padahal, Rizieq Shihab memiliki tujuan yang mulia dengan menggelar Maulid Nabi sekembalinya dari Arab Saudi.

suka cita dengan maulid Nabi Muhammad tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap. 6 laskar beliayu dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dikuliti," 

 

"Hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara, darah yang mengalir adalah darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol," ucap Habib Bahar lantang.

 

Menurut Bahar, Rizieq diperlakukan layaknya penjahat besar hanya karena merayakan maulid nabi. 

 

"Saudara-saudara demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada tidak pernah terjadi hanya terjadi di Indonesia. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap karena merayakan maulid beliau adalah habib Rizieq," pekik Bahar disambut teriakan Allah Akbar dari para hadirin.(voi)

Letjen (Purn) Doni Monardo Jadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD

CMBC Indonesia - Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) periode 2021 – 2026, menggantikan Letjen TNI Kiki Syahnakri dalam Munas IV PPAD, 14 – 15 Desember 2021.

Munas diselenggarakan di kantor pusat PPAD, Jalan Matraman Raya 114, Jakarta Timur, dipimpin Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi (Ketua DPD PPAD Sumatera Utara).

Sebuah angin segar pun dihembuskan oleh Doni Monardo: Prajurit Entrepreneur

Jika selama ini, titik perhatian PPAD ke sektor pertahanan dan keamanan, ke depan harus dititikberatkan ke sektor kesejahteraan.

Itu artinya, di tangan Doni Monardo, PPAD tidak akan terlibat politik praktis.

“Politik adalah hak individu. Sebagai organisasi, PPAD adalah non partisan. Jangan sampai organisasi pecah dan tidak kompak hanya karena politik. Politik PPAD adalah politik kesejahteraan. Politik prosperity,” tegasnya.

Lulusan Akmil 1985 itu bertekad membawa PPAD ke arah kesejahteraan: Kesejahteraan prajurit pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

“Intinya, tetap menjaga kekompakan untuk berkarya bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Demi tercapainya misi tadi, Doni Monardo akan memakai strategi kolaboratif yang sering ia sebut sebagai kolaborasi Pentahelix.

Sebuah program yang didukung kerjasama banyak unsur: Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media.

PPAD yang tersebar di 31 provinsi akan didorong untuk menggali keunggulan daerah masing-masing, lalu dengan kolaborasi Pentehlix ditingkatkan menjadi sebuah usaha yang mendatangkan manfaat ekonomi.

“Jika diperlukan, kita kerjasamakan juga dengan lembaga perbankan,” kata Doni antusias.

Bukan hanya itu. Ketua Umum PPAD yang baru, Doni Monardo bahkan sudah merancang program pelatihan bagi para prajurit sebelum purnatugas.

Tujuannya, agar ketika memasuki pensiun bisa membantu meningkatkan ekonomi di daerah.

“Arahnya kepada entrepreneurship. Prajurit entrepreneur,” ujar Doni menegaskan.

Dukungan KSAD

Bak gayung bersambut. Visi politik kesejahteraan PPAD yang digulirkan Doni Monardo, didukung penuh oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Ketika hadir dalam dan memberi sambutan pada Munas IV PPAD, KSAD Jenderal Dudung menyatakan siap membantu kesulitan-kesulitan PPAD.

Jenderal Dudung bahkan akan meminta seluruh Panglima Kodam untuk bekerjasama dengan PPAD di teritori masing-masing.

Mengaktifkan sinergitas antara prajurit yang aktif dan yang purna tugas, dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.

Terhadap PPAD yang masih kekurangan fasilitas di daerah-daerah, KSAD Jenderal Dudung pun siap memberi bantuan.

“Suasananya sangat kondusif. Pak Dudung sangat bersemangat dalam memberi dukungan kepada PPAD, sehingga seluruh peserta Munas menyambutnya dengan sangat meriah,” ujar Doni, melukiskan suasana Munas.

Suasana Munas menjadi makin hidup dengan kehadiran Ketua Dewan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI (Purn) Wijoyo Suyono, secara virtual dari kediaman.

Komandan Kopassus ke-6 berusia 95 tahun, menyampaikan pesan-pesan positif bagi kekompakan dan kemajuan PPAD.

Sebagai penutup Munas, hadir dan berbicara Kepala Staf TNI-AD (2007-2009), Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo.

Munas IV PPAD juga diisi ceramah tentang Covid-19, oleh Juru Bicara Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

Penyegaran PPAD

Di tempat terpisah, Ketua PPAD 2016 – 2021, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengaku sangat senang dan gembira berhasil mengantar PPAD hingga ke Munas IV, dan memilih Letjen TNI (Purn) Doni Monardo sebagai penggantinya.

“Sebelumnya kami sudah bertekad, bahwa dalam Munas PPAD 2021 harus ada penyegaran, regenerasi,” ujar pria kelahiran Karawang tahun 1947, itu.

Dalam perjalanannya, PPAD merupakan organisasi yang relatif baru.

Sejak dibentuk tahun 2003, baru dua kali berganti ketua.

Yang pertama, dari Letjen TNI (Purn) Soeryadi (Wakasad 1993-1995) kepada Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Wakasad 2000 – 2002).

Yang kedua, dari Kiki Syahnakri kepada Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

“Kebetulan, jenderal Soeryadi angkatan tahun 60-an, saya angkatan 70-an, dan pak Doni angkatan 80-an. Saya bersyukur, PPAD bisa terus melakukan penyegaran. Saya harap, penyegaran tidak saja di level ketua, tapi juga di jajaran pengurus, supaya lebih akseleratif. Pak Doni sebagai ketua terpilih, akan menjalankan fungsi formatur tunggal menyusun kepengurusan,” papar Kiki.

Kiki menaruh harapan besar terhadap Doni Monardo, untuk membawa PPAD lebih maju. Ia setuju sepenuhnya gagasan politik kesejahteraan yang digulirkan penggantinya itu.

“Memang memerlukan effort yang tidak mudah, terutama aspek pendanaan, tapi saya kira pak Doni bisa mengatasinya,” ujar Kiki.

Besarnya harapan yang diletakkan di pundak Doni, bukan tanpa alasan. Kiki pernah menjadi atasan Doni Monardo.

Sebagai prajurit yang banyak pengalaman di medan operasi Timor Timur, Kiki pernah membawahkan Doni Monardo sebagai prajurit Kopassus yang diterjunkan di sana.

“Terakhir, saat saya Pangdam IX/Udayana, pak Doni adalah salah satu Danyon saya di Singaraja,” ujar Kiki, Panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timor (1999).

Harapan yang sama disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi, sebagai Ketua Munas IV PPAD.

“Saya diminta memimpin Munas PPAD mungkin karena saya yang paling tua,” ujar Haposan sambil tertawa.

Haposan Silalahi pernah menjabat Kasdam di Papua, lalu Kababinkar ABRI, Dirjen di Kementerian Pertahanan, dan terakhir Irjen di Kementerian Pertambangan dan Energi, zaman kementerian itu dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) IB Sudjana (1993-1998).

“Prinsip saya, perbanyak teman dan utamakan kejujuran,” ujar Haposan yang termasuk pendiri PPAD itu.

Hasil pembicaraan para pendiri PPAD serta pengurus, sampai pada kesimpulan bulat mengenai pentingnya regenerasi.

Pentingnya PPAD dipimpin oleh prajurit yang baru saja pensiun, agar up date terhadap situasi dan perkembangan.

“Maklumlah, kami-kami yang lebih tua ini kan gagap teknologi, tapi jiwa korsa dan semangat pengabdian untuk merah putih ini masih membara,” ujar Haposan, semangat.

Keanggotaan PPAD yang warna-warni, serta tersebar di seluruh Indonesia, perlu seorang ketua yang berwibawa dan memiliki potensi.

Mengerucutlah pada sosok Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo yang pensiun pertengahan 2021 lalu.

“Beliau memenuhi semua syarat yang kami bicarakan. Jabatannya terakhirnya sebagai Kepala BNPB dan Ketua Satgas Covid-19, siapa yang tidak kenal dan tidak tahu kredibiltas dan kinerja pak Doni,” ujar Haposan.

Sebagai Ketua Munas, ia dan sejumlah purnawirawan lain pun melakukan pendekatan ke Doni Monardo.

Sebab, yang ia bawa adalah sebuah amanah suci. Amanah tanpa embel-embel gengsi apalagi pundi-pundi.

“Dengan kondisi PPAD yang seperti itu, dibutuhkan sosok yang benar-benar rela dan ikhlas mengabdi. Saya bersyukur, pak Doni bersedia mengemban amanah itu. Semua unsur mendukung dan sangat bersuka-cita,” kata Haposan.

Doni Monardo laksana secercah harapan bagi para purnawirawan TNI-AD. [tribun]

Instruksi Kapolri Listyo Sigit Tak Main-Main, Sebut Jokowi

CMBC Indonesia -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas menginstruksikan kepada para kepala satuan wilayah (Kasatwil) atau Kapolda untuk mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi di Tanah Air.

Pernyataan itu diungkapkan Kapolri Listyo Sigit saat memberikan pengarahan di Polda Sulawesi Selatan, seperti dikutip GenPI.co dari keterangan resminya, Rabu (15/12).

Kapolri dengan tegas mengatakan, caranya dengan melakukan langkah-langkah pengendalian Covid-19 serta mengedepankan pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolri Listyo Sigit tegas mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan polisi mampu mengawal, bukan malah menjadi masalah atau menghambat investasi.

"Ini menjadi perhatian kami semua bagaimana mengawal iklim investasi. Pak Presiden ingin polisi mampu mengawal, jangan jadi masalah yang menghambat investasi," jelas Kapolri Listyo Sigit.

Listyo Sigit mengungkapkan, bahwa Polri mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk mengawal segala bentuk investasi di Indonesia.

Mandat tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Apel Kasatwil Polri, Jumat (3/12/2021) lalu di Bali.

"Ini harapan dan kesempatan kita. Di saat negara lain terdampak Covid-19, maka saat laju Covid-19 Indonesia terkendali, kita bisa membuka ruang negara lain untuk berinvestasi ke Indonesia," jelas Kapolri Listyo Sigit.(genpi)