Moeldoko Masih Mengaku Ketum Demokrat, Aktivis: Wujud Pembangkangan Pejabat Pemerintah - Channel Media Berita Central Indonesia

Rabu, 07 April 2021

Moeldoko Masih Mengaku Ketum Demokrat, Aktivis: Wujud Pembangkangan Pejabat Pemerintah

Moeldoko Masih Mengaku Ketum Demokrat, Aktivis: Wujud Pembangkangan Pejabat Pemerintah

Moeldoko Masih Mengaku Ketum Demokrat, Aktivis: Wujud Pembangkangan Pejabat Pemerintah

CMBC Indonesia - Sikap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang menyampaikan dukacita atas bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan mengatasnamakan Ketua Umum Partai Demokrat menunjukkan itikad yang tidak murni.

Sebab, ada unsur politis yang dibawa Moeldoko saat menyikapi bencana yang membuat sebagian masyarakat mengalami kesusahan tersebut.

"Menyayangkan tindakan KSP Moeldoko menyusupkan agenda politiknya dalam duka becana yang dialami rakyat," ujar aktivis 98, Irwansyah, melalui keterangannya kepada Redaksi, Rabu (7/6).

"Niat baik harus diimbangi dengan langkah yang baik, bukan untuk pencitraan politik atau dijadikan sebagai legitimasi pengakuan sebagai ketua umum yang bukan partai miliknya. Cek nomor KTA ada tidak!" tegasnya.

Irwansyah juga menyayangkan langkah KSP Moeldoko yang notabene anak buah Presiden Jokowi, kembali menunjukkan arogansi politiknya. Seharusnya, Moeldoko bisa bekerja dengan cara legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Seharusnya, Moeldoko bisa membuat suasana lebih kondusif. Bukan justru sebaliknya, membuat Presiden Jokowi dan rakyat menjadi resah akibat manuvernya yang dipenuhi hasrat berkuasa.

Untuk itu, Irwansyah meminta Jokowi sebagai atas langsung dari Moeldoko menanyakan langsung kepada asal muasal dan akuntabilitas dana, jika ada sumbangan yang disalurkan untuk korban bencana alam. Hal ini penting agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Manuver politik KSP Moeldoko, tambah Irwansyah, yang masih mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah bentuk perlawanan. Dan secara langsung tidak tunduk terhadap langkah atau pernyataan Pemerintah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ini wujud pembangkangan pejabat Pemerintah yang mencoba berontak terhadap keputusan penetapan dari Pemerintahnya sendiri," tutup Irwansyah.

Kepala KSP, Moeldoko, ikut menyampaikan rasa dukanya atas bencana alam yang melanda wilayah NTT dan NTB. Sayang, dia justru 'menunggangi' bencana tersebut untuk menyatakan diri sebagai pimpinan partai.

"Saya, Dr Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh tanah air menyampaikan dukacita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam," kata Moeldoko dalam keterangan jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Selasa (6/4).[rmol]




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved