CMBC Indonesia - Partai Demokrat (PD) merasa dikhianati Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika pembentukan kabinet Indonesia Maju.
Dalam proses penyusunan kabinet itu, PD pernah mengklaim Jokowi sempat menawari partainya kursi menteri.
Demokrat merupakan salah satu partai yang mengusung rival Jokowi, Prabowo Subianto, di Pilpres 2019.
Meski bertarung sengit, Demokrat nyatanya cukup akrab dengan Jokowi setelah perhelatan pemilihan kepala negara itu tuntas. Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut Jokowi sendiri ataupun pembantunya di Kabinet Kerja mengajak mereka merapat ke Istana.
"Pak Jokowi sangat ulet--langsung atau via pembantunya di kabinet--mengajak Partai Demokrat bergabung di pemerintahan setelah pilpres 2019," kata Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).
Jokowi Bertemu AHY
Jejak kedekatan Jokowi dan Demokrat sangat jelas tampak selepas Pilpres 2019. Pada Kamis 2 Mei 2019, Jokowi bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY--saat itu Komandan Kogasma Demokrat.
Di bulan yang sama, Jokowi sekali lagi bertemu putra Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu, tepatnya tanggal 22 Mei 2019. Pada Juni 2019, AHY bersama keluarga bersilaturahmi menemui Jokowi di Istana dalam rangka Idul Fitri.
Dari serangkaian pertemuan tersebut, isu Partai Demokrat merapat ke Istana berembus kencang. Puncaknya adalah saat Jokowi menerima SBY di Istana pada 10 Oktober 2019. AHY pun diisukan menjadi salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju.
Usai bertemu SBY, Jokowi yang mengaku telah merampungkan susunan kabinetnya mengaku masih bisa melakukan perubahan di detik-detik akhir.
"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa. Iya (setelah bertemu SBY)," ucap Jokowi saat itu.
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba bertemu Presiden
PD Tak Masuk Kabinet
Senin 21 Oktober 2019, Jokowi mengenalkan calon-calon menterinya dengan cara memanggil ke Istana. Dua hari proses pengenalan terbuka itu dilakukan, dua hari pula tak tampak batang hidung kader Partai Demokrat.
Hingga Rabu (23/10), Jokowi akhirnya resmi mengumumkan dan melantik jajaran menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak ada satu pun kader atau perwakilan Demokrat di daftar tersebut.
Andi Arief mengaku memaklumi keputusan Jokowi. Meski Jokowi secara langsung mengajak Demokrat masuk ke pemerintahan, ajakan itu belum jadi kenyataan.
"Partai Demokrat memahami jika akhirnya ajakan Pak Jokowi belum bisa diperjuangkan oleh Pak Jokowi sendiri saat ini. Sukses buat kabinet baru," kata Andi Arief.
"Selamat bekerja, sukses dan amanah!" katanya.
PD Merasa Dikhianati
Momen saat PD tak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju ini kembali diungkit saat Jokowi hendak mengocok ulang kabinetnya.
Untuk diketahui, isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebelumnya menyeruak seiring peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi dalam waktu dekat ini akan melantik dua menteri tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ngabalin di akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (14/4). Namun Ngabalin tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga akan dilantik.
Menanggapi isu reshuffle ini, Demokrat mengungkit proses penyusunan Kabinet Indonesia Maju pada 2019. Kini, PD menuding Jokowi berkhianat. PD yakin tak akan diajak bicara soal reshuffle ini.
"Tidak mungkin ada tawaran atau ada utusan. Karena set up politik rezim sekarang memaksa Demokrat dan PKS menjadi oposisi. Demokrat pernah diajak Pak Jokowi duduk di kabinet awal pemerintahan kedua," kata Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Andi Arief mengklaim Demokrat sempat diajak masuk ke kabinet Jokowi di awal periode kedua. Namun, Andi Arief menyebut Jokowi malah mengkhianati ajakannya itu sendiri.
"Sekali lagi diajak, bukan meminta. Namun yang mengkhianati ajakan itu ya Pak Jokowi. Kami mengartikannya bahwa kami ditakdirkan mengambil peran menjadi oposisi," ujarnya.
Partai Demokrat, kata Andi Arief, menganggap perubahan ajakan tersebut lumrah dalam politik. Dia menganggap perubahan sikap Jokowi itu terjadi karena ada tekanan.
"Namun Partai Demokrat menganggap Pak Jokowi yang pernah khianati janji itu hal biasa dalam politik, meski bagi kami yang memiliki standar etika politik tidak mengenal cara itu. Kami memahami mungkin saja saat itu terjadi perubahan pemikiran atau munculnya banyak tekanan," ujarnya.
Elite PDIP Hendrawan Supratikno menilai kata khianat dalam politik adalah berlebihan.
"Kata atau diksi 'mengkhianati' untuk menggambarkan dinamika politik, rasanya berlebihan. Lobi-lobi politik merupakan forum berbagi informasi, harapan dan komitmen. Ada proses evaluasi dan pemantauan realisasi komitmen," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (14/4/2021).
Hendrawan menekankan agar Andi Arief tidak menjinjing harapan lebih saat lobi-lobi kabinet.
"Andi Arief jangan menjinjing harapan berlebih (over-expectation) dalam forum-forum lobi, atau menyandera forum lobi untuk kepentingan politik yang sempit. Ini berbahaya, karena akan mereduksi kepentingan nasional sebagai politik berebut kursi atau jabatan," tutur dia.(dtk)
Loading...
loading...
