CMBC Indonesia - Beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diduga berasal dari hasil pembobolan aplikasi PeduliLindungi dan penjelasan pihak pemerintah yang saling lempar tanggung jawab atas kejadian tersebut mendapat sorotan tajam dari aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti.
Secara satire, Haris Rusly Moti meminta pemerintah untuk belajar menggunakan logika dalam menyampaikan pendapat ke publik. Khususnya untuk membantah atau mengklarifikasi sebuah kasus.
“Sobat, jika pemerintah mau bantah, berbohong, dan klarifikasi kasus, tolong gunakan logika dalam berbohong. Bukankah ada pihak ketiga yang kelola data aplikasi PeduliLindungi?” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (5/9).
“Bukankah ada Telkom yang mendukung program berbahaya ini. Telkom dapat izin siapa untuk mengakses data publik?” tegasnya.
Terlepas dari itu, Haris Rusly Moti curiga telah terjadi dua hal terkait bocornya data PeduliLindungi. Pertama kecurigaan aplikasi ini disalahgunakan oknum dalam pemerintahan untuk menambang data.
Sementara kecurigaan kedua, aplikasi ini digunakan pemerintah untuk memata-matai pengguna kartu vaksin.
“Pemerintah menginspirasi hackers global mengontrol ponsel WNI lewat database PeduliLindungi,” sambungnya.
Di satu sisi, bocornya nomor KTP Presiden Joko Widodo yang tertera dalam sertifikat vaksin yang viral di media sosial merupakan hal yang memalukan.
Haris Rusly Moti meminta pihak-pihak terkait segera bertanggung jawab atas kasus ini, yang merembet pada potensi bocornya jutaan data pengguna kartu vaksinasi.
“Sejumlah pihak harus bertanggungjawab atas bocornya 13,6 juta data pengguna kartu vaksinasi. Jangan lagi sebarkan bantahan kebohongan tanpa gunakan logika berbohong,” tutupnya. [rmol]
Loading...
loading...
