CMBC Indonesia - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons protes dari Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PSI terkait besaran hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang jauh lebih besar daripada Muhammadiyah dan NU.
Ariza beralasan, besaran hibah kepada MUI Pusat karena organisasi perwakilan para ulama itu merupakan induk Ormas Islam di Indonesia.
Pernyataan itu dia sampaikan saat dimintai tanggapannya terkait protes Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastromidjojo soal dana hibah kepada MUI yang jauh lebih besar daripada Muhammadiyah dan NU.
"Karena MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi, menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," katanya, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Tetapi, kata dia, besaran dana hibah itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov DKI. Oleh karenanya, dana hibah yang diberikan tak selalu sama setiap tahunnya, apalagi pada musim pandemi Covid-19 saat ini.
"Terkait dana hibah, semuanya dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov Jakarta," katanya.
Bantuan-bantuan berupa hibah dari APBD DKI, kata dia, turut terkoreksi sesuai dengan kondisi penerimaan asli daerah (PAD) DKI yang juga mengalami kemerosotan akibat pandemi Covid-19.
Dia mengakui, dana hibah kepada MUI lebih besar daripada dua ormas Islam lainnya di Jakarta.
"Memang APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya, bantuannya daripada NU dan Muhammadiyah," katanya.
Sebelumnya, beredar potongan video pernyataan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastromidjojo. Dalam video itu, anggota fraksi PSI DKI itu mempertanyakan alasan pemberian hibah yang bersumber dari APBD DKI dengan nilai yang lebih besar daripada NU dan Muhammadiyah.
"Kalai saya kembali ke (hibah untuk) Muhammadiyah dan NU, karena kalau pakai logika yang sama, MUI juga menerima dana hibah yanama dari APBN jumlahnya fantastis. Dan sekarang di sini, di proposal yang diajukan MUI itu Rp10 miliar. Sangat timpang dengan NU dan Muhammadiyahyang secara organisasi jauh lebih besar mereka hanya Rp1,8 miliar dan Rp2 miliar," katanya dalam video rapat bersama Biro Dikmental DKI. [akurat]
Loading...
loading...
