Tolak Rapid Test untuk DPR Beserta Keluarga, Fraksi PAN: Jelas-jelas Tenaga Medis dan Rakyat Lebih Butuh - Channel Media Berita Central Indonesia

Selasa, 24 Maret 2020

Tolak Rapid Test untuk DPR Beserta Keluarga, Fraksi PAN: Jelas-jelas Tenaga Medis dan Rakyat Lebih Butuh

Tolak Rapid Test untuk DPR Beserta Keluarga, Fraksi PAN: Jelas-jelas Tenaga Medis dan Rakyat Lebih Butuh

Tolak Rapid Test untuk DPR Beserta Keluarga, Fraksi PAN: Jelas-jelas Tenaga Medis dan Rakyat Lebih Butuh


CMBC Indonesia - Penolakan terus dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPR RI mengenai rencana rapid test corona untuk anggota DPR RI beserta keluarganya.

Kali ini, penolakan tersebut datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki berpandangan, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan,” papar Zainuddin Maliki lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Menurutnya, akan ada perasaan tidak enak bagi seluruh anggota dewan atas usulan melakukan rapid test di tengah kondisi kepanikan masyarakat atas adanya wabah virus corona.

“Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian,” paparnya.

Atas dasar itu, Zainuddin berpandangan sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Hal itu dikarenakan saat ini masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR.

“Kalau mau mengadakan tes, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak, tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” ujarnya.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut. Meski belakangan anggarannya disebut hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan.

“Kalau pun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” tandasnya. (rm)




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved