Bermula dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah proyek renovasi Masjid Istiqlal pada Jumat (7/2) lalu. Jokowi mengaku mendapatkan masukan mengenai pembangunan terowongan tersebut.
"Tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi," kata Jokowi.
Terowongan yang dimaksud adalah terowongan bawah tanah. Seperti diketahui, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memang berlokasi berseberangan dan hanya dipisahkan jalan raya.
"Tidak kelihatan berseberangan, tapi silaturahmi. Terowongan bawah tanah, sehingga tidak nyeberang. Sekarang pakai terowongan bawah, terowongan silaturahmi," ucap Jokowi.
Jokowi yakin renovasi Masjid Istiqlal selesai pada April 2020, sehingga bisa dipakai saat bulan Ramadhan. Jokowi juga menekankan renovasi dilakukan secara hati-hati.
"Tapi banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan karena heritage. Ini adalah warisan pusaka sehingga pengerjaannya harus hati-hati, tidak boleh merusak," kata Jokowi.
Dukungan pun datang dari Komisi VIII DPR RI Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai terowongan tersebut dapat memperkuat silaturahmi antar-umat di Indonesia.
"Dengan adanya terowongan ini, semakin memperkuat silaturahmi antar umat beragama dalam kerangka memperkuat ukhuwah wathoniyah (persaudaraan sebangsa)," kata Ace kepada wartawan, Jumat (7/2).
Namun ada pula suara sumbang yang terdengar. Dari mana?
Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melontarkan kritik. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid awalnya mengapresiasi pembuatan terowongan silaturahmi itu tetapi menurutnya lebih baik dibangun jembatan penyeberangan dibanding terowongan agar bisa lebih terbuka.
"Kalau spiritnya adalah untuk menguatkan toleransi antarumat beragama, kerjasama antarumat beragama tentu itu ide yang baik karena posisi atau lokasi sejak dari awal ditempatkannya Istiqlal berdampingan dengan Katedral kan dalam rangka memberikan simfonisasi, ukhwuwah antara pihak," kata Hidayat.
Di sisi lain Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memberikan sambutan baik.
"Gagasan-gagasan itu saya pernah melontarkan, lanskap rumah ibadah itu satu kompleks. Cuma ini Istiqlal dan Katedral dipisahkan sama jalan sehingga pesan psikologisnya itu masih terpisah. Seandainya ada terowongan itu akan semakin tampak. Ini nilai jualnya Indonesia, di luar kan tidak bisa seperti di Indonesia ini," kata Nasaruddin.
Dia berharap bahwa konsep soal terowongan silaturahmi ini bisa jadi contoh yang baik. Yakni menjadi contoh tentang indahnya perbedaan dalam kedamaian. Dia menegaskan tidak ada maksud untuk mencampurkan akidah.
"Sekali lagi tujuan saya mengidealkan itu, ini lanskap rumah ibadah, agar jadi contoh negara lain. Ada rumah ibadah yang satu kompleks tapi tentram damai. Katedral itu tetangga yang baik. Kalau rumah ibadah ini bisa bertetangga yang baik, kita berharap masyarakat juga mencontohnya dengan menjadi tetangga yang baik. Sama sekali tidak ada maksud untuk mencampuradukkan akidah," ujarnya.
"Sangat setuju, sudah ada pembicaraan awal tentang masalah ini," kata Kardinal Suharyo kepada wartawan.
Kardinal Suharyo menjelaskan usul pembangunan terowongan ini merupakan kelanjutan dari gagasan Presiden pertama RI, Sukarno. Sejak awal, Sukarno memang membangun Masjid Istiqlal berdekatan dengan Katedral untuk menyampaikan pesan toleransi.
"Menurut saya, yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang terowongan silaturahmi itu adalah kelanjutan dari gagasan awal pendirian Masjid Istiqlal di lokasi sekarang ini oleh Presiden Sukarno, simbol harmoni dan silaturahmi di antara anak bangsa," tuturnya.
"Kalau gagasan itu terwujud, akan menjadi monumen abadi yang sangat berarti dan bermakna," imbuhnya.
Namun gagasan itu masih mendapatkan catatan. Kali ini dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berharap pemerintah lebih mewujudkan toleransi yang hakiki bukan simbolisasi fisik seperti terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu.
"Kalau menurut saya, yang dibutuhkan sekarang itu bukan silaturahmi dalam bentuk fisik dengan terowongan tapi yang diperlukan itu silaturahmi dalam bentuk infrastruktur sosial di mana pemerintah ini secara sungguh-sungguh membangun toleransi yang autentik, toleransi yang hakiki, bukan toleransi yang basa-basi," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di kantornya, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Dia mengatakan membangun sikap toleransi yang autentik lebih dibutuhkan bagi bangsa Indonesia saat ini. Abdul meminta Presiden Jokowi meninjau kembali rencana ini.
"Itu yang jauh diperlukan oleh Indonesia sekarang. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, sebaiknya ditinjau lagi pembangunan terowongan silaturahmi Katedral dan Istiqlal itu," ujar Abdul.
Abdul menyebut banyak bangunan masjid dan gereja di Indonesia yang posisinya bersebelahan. Dia menyebut para umat beragama yang ada di kedua rumah ibadah tersebut sama sekali tidak memiliki masalah.
Nanti kalau kemudian itu, mohon maaf, antara Sunda Kelapa dan gereja sebelahnya itu juga berdekatan. Kenapa juga tidak dibangun? Bahkan di Indonesia dan tempat lain ya, kan banyak masjid dan gereja itu berhimpitan bahkan bangunannya itu sharing satu tembok hanya beda halaman dan oke-oke saja," ungkap Abdul.
Dia pun mengatakan ide soal hal-hal simbolis semacam terowongan ini perlu diperhatikan lagi. Abdul menyebut infrastruktur sosial yang baik justru akan lebih berdampak pada penguatan rasa toleransi di masyarakat.
"Sehingga sepanjang kita ini berhasil membangun infrastruktur sosial. Terutama menyangkut sikap terbuka, toleransi, dan saling hormati, saya kira yang sifatnya simbolis seperti itu mungkin dilakukan berbeda saja," tutupnya.(dtk)
Loading...
loading...
