CMBC Indonesia - Belakangan ini TNI menjadi sorotan masyarakat karena terlibat dalam penertiban baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ada anggapan TNI mulai ditarik dalan urusan politik.
Menurut Prof Salim Said, pengamat militer dari Universitas Pertahanan, TNI akan kembali berpolitik atau tidak semua tergantung rakyat Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, tentara pernah terlibat politik karena otoritas sipil tidak mengelola Indonesia dengan benar. Karena fragmented society maka tentara diundang, disedot, masuk ke dalam politik.
"Banyak pertanyaan yang sering disampaikan ke saya, apakah TNI akan kembali ke politik. Kalau saya ditanya anggota DPR, MPR, politisi, jawaban saya sama, kembali kepada Anda," kata Prof Salim dalam kanal Hersubeno Point di YouTube.
Dia menambahkan sekarang tentara sudah tidak masuk politik. Yang jadi pertanyaan, apakah akan kembali? Jawabannya kata Salim Said, kalau masyarakat sipil Indonesia tidak bisa mengelola dengan baik, maka bisa mengundang tentara untuk mengelola. Ini seperti yang terjadi di Mesir dan Thailand.
Sama seperti kedudukan polisi yang dinilai dominan. Menurut Salim, polisi adalah aparat yang tunduk pada keputusan negara dan pemerintah.
"Jadi kalau masyarakat kesal melihat terlalu banyak polisi berada di pekerjaan non-polisi, semestinya yang dikritik itu pemerintah, bukan polisinya," ujarnya.
Dia melanjutkan, sama dengan tentara di era pemerintahan Soeharto. Dulu banyak tentara di pekerjaan sipil, itu karena keputusan presiden. Kenapa presiden berbuat begitu karena presiden itu kuat.
"Presiden Soeharto itu kuat karena beliau itu ketua partai terbesar terkuat," ucapnya.
Namun, banyak yang keliru dan merasa karena Golkar lah kekuasaan Soeharto jadi kuat. Bahwa Golkar yang suaranya dominan dan menjadi penentu kekuasaan Soeharto. Padahal Golkar itu kuat karena Soeharto.
"Yang kuat itu Soeharto, bukan Golkar. Kalau ditarik dukungan Soeharto dari Golkar, habis itu (Golkar)," ucapnya.[]
Loading...
loading...
