CMBC Indonesia - Anggota DPR RI, Fadli Zon memberikan komentar soal rencana pemerintah untuk membuka kembali calling visa ke delapan negara.
Salah satu akses calling visa yang dibuka ialah untuk Israel.
Komentar dari Fadli Zon ini ia sampaikan melalui kanal Youtube miliknya pada Minggu 29 November 2020.
Dengan tegas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menolak pemerintah memberikan akses calling visa kepada Israel.
Bagi Fadli Zon pemerintah akan berkhianat jika melakukan hal ini.
Selain itu, dia juga berpendapat bahwa dibukanya kembali calling visa bagi Israel merupakan tanda bahwa Indonesia tidak patuh terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Paragraf pertama UUD 45 menyatakan 'Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'," kata Fadli Zon.
"Ini jelas merupakan perintah dari konstitusi bahwa kita tidak bisa bekerja sama dengan penjajah atau kolonialis. Dalam hal ini termasuk Israel," jelas Fadli Zon kembali.
Fadli Zon menganggap jika pemerintah melakukan hal ini, maka mereka melakukan penyelundupan secara diam-diam.
"Artinya diam-diam pemerintah membolehkan warga negara masuk, tentu melalui sebuah prosedur yang disebut clearing house dari beberapa instansi," katanya menambahkan.
"Ini menurut saya sungguh mengherankan dan sangat aneh, kenapa tiba-tiba di tengah pandemi Covid pemerintah membuka dan menyelipkan Israel sebagai negara yang bisa masuk ke Indonesia tanpa mempunyai hubungan diplomatik," ujar Fadli Zon.
Karenanya, politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah agar segera membatalkan kebijakan calling visa terhadap Israel tersebut.
Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat.
"Tentu saja rakyat Indonesia dan pada umumnya termasuk umat Islam di Indonesia yang mempunyai komitmen terhadap negara Palestina merdeka," ucapnya.
"Mereka akan bereaksi keras dan meminta pemerintah untuk membatalkan ini," ujar Fadli Zon lagi.***
Loading...
loading...
